Asal Usul Tindak Pidana Ringan

Tindak pidana ringan, khususnya tindak pidana pencurian ringan, akhir-akhir ini menarik perhatian publik karena penanganannya dianggap tidak lagi proporsional dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang diatur. Pokok persoalannya, menurut beberapa analisa yang saya ikuti, batasan tindak pidana tersebut tidak pernah lagi diperbaharui sejak tahun 1960.

Dengan demikian, pengaturan tindak pidana ringan saat ini diasumsikan sebagai semacam perlindungan dari adanya penegakan hukum yang tidak proporsional terhadap tindak pidana yang (kerugiannya) dianggap tidak serius. Tapi bagaimana sebenarnya asal-usul tindak pidana ringan itu sendiri? Apakah memang awalnya itu yang menjadi latar belakang diaturnya tindak pidana ringan?

Dalam “Handboek van Het Nederlandsch-Indische Strafrecht” yang ditulis pada tahun 1946, J.E. Jonkers menyatakan bahwa tindak pidana ringan merupakan ketentuan hukum pidana yang hanya berlaku di Hindia Belanda, karena tidak ditemukan padanannya dalam WvS yang berlaku di Belanda. Bahkan, sebelum tindak pidana ini kemudian dianggap sebagai suatu tindak pidana kejahatan yang ringan, tindak-tindak pidana tersebut sebelum tahun 1918 diatur sebagai pelanggaran dalam WvS Hindia Belanda (KUHP).

Jenis tindak-tindak pidana ringan – yang hampir semuanya dapat dikenali langsung dari penyebutannya dalam KUHP itu – adalah sebagai berikut:

Pasal 302

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan […]

Pasal 315 (ditambahkan kemudian)

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 352

Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

Pasal 373

Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 372 apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Pasal 379

Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 378, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Pasal 384

Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 383 [penjual yang berbuat curang terhadap pembelinya, red.], diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah, jika jumlah keuntungan yang di peroleh tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.

Pasal 407

Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406 [menghancurkan atau merusakkan barang, red.] jika harga kerugian tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Pasal 482

Perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 480, diancam karena penadahan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah, jika kejahatan dari mana benda tersebut diperoleh adalah salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 364, 373, dan 379.

Menurut Jonkers, asal muasal instrumen tindak pidana ringan, berhubungan erat dengan kondisi pengadilan pada masa kolonial. Ketika itu, dirasakan adanya kebutuhan untuk menyelesaikan suatu perkara pada pengadilan yang letaknya terjangkau. Di bawah pemerintahan kolonial, pengadilan untuk penduduk non-Eropa (landraad) menanggung beban perkara yang luar biasa besar, sementara pengadilan untuk penduduk Eropa (raad van justitie) di seluruh Hindia Belanda tak lebih dari enam pengadilan saja. Dengan situasi seperti ini, maka dapat dibayangkan timbulnya kebutuhan untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah pidana kecil pada pengadilan yang letaknya dekat.

Harapannya, bukan hanya raad van justitie, tetapi landraad juga dapat menyelesaikan kasus-kasus pidana itu.  Namun, karena pengadilan tersebut pada prinsipnya hanya berwenang untuk mengadili kasus-kasus dengan ancaman maksimum 3 bulan kurungan atau denda 500 gulden, maka ditentukan hukuman kurungan tak lebih dari 3 bulan. Hanya penghinaan sederhana saja – delik yang ditambahkan kemudian, mengenal ancaman hukuman kurungan empat bulan dan 2 minggu.

Kompetensi terkait penanganan perkara tindak pidana ringan ini, pada akhirnya, tidak lagi dihubungkan dengan ancaman hukuman yang diatur, namun merupakan kewenangan terkait tindak-tindak pidana tertentu – yang kemudian dinamakan tindak pidana ringan.

Logika bahwa penentuan tindak pidana ringan ini berhubungan dengan proses penanganan di pengadilan, meski mungkin dengan alasan berbeda, dapat ditemukan kembali dalam KUHAP yang kemudian berlaku di Indonesia. Mungkin, karena saya belum menemukan mengapa pada waktu itu sistem penanganan tindak pidana ringan yang asalnya dari masa kolonial ini dipertahankan. Apakah pada tahun 1981 juga tetap ada kebutuhan adanya pengadilan yang terjangkau? Atau telah ada motif lain untuk menyelesaikan perkara dengan cepat? Bagaimanapun, dalam hukum acara yang baru (UU No. 8/1981), ditentukan sebagai berikut:

Pasal 205

Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini [perkara tilang, red.].

Dari rumusan di atas, cukup jelas bahwa definisi tindak pidana ringan yang berasal dari hukum kolonial dipertahankan, termasuk logika kompetensi pengadilan (dalam hal ini berupa pembatasan berdasarkan ancaman hukuman yang dijatuhkan). Pada prinsipnya hanya terdapat dua perkecualian dari logika tersebut.

Pertama, terkait dengan penghinaan ringan – seperti juga sudah disebutkan tadi – yang sebenarnya juga telah dikategorikan sebagai tindak pidana ringan pada masa kolonial, meskipun ancaman hukumannya lebih dari tiga bulan. Sedang yang kedua, terkait dengan sidang perkara tilang yang diatur memiliki hukum acara tersendiri. Kemungkinan besar karena jumlahnya yang jauh lebih banyak.

Munculnya sorotan terhadap tindak-tindak pidana ringan ini, khususnya tindak pidana pencurian ringan, adalah ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat atas diprosesnya kasus-kasus bernilai kecil yang menyangkut hidup orang-orang kecil. Hal ini terjadi, seperti sudah banyak dibahas, karena batasan maksimal nilai uang yang diatur tidak lagi diperbaharui sejak tahun 1960. Di samping, bisa jadi, dipengaruhi juga oleh penanganan kasus-kasus korupsi yang sering dinilai masyarakat tidak cukup memuaskan. Analisa tersebut memang berdasar, yaitu bahwa ketentuan hukum pidana kemudian dirasa tidak adil lagi, karena adanya perubahan nilai mata uang.

Namun demikian, sebenarnya telah terjadi perubahan persepsi terhadap tujuan dari pengaturan tindak pidana ringan ini, yaitu dari kebutuhan pemerintah kolonial untuk menjamin adanya pengadilan yang terjangkau di masa kolonial, menjadi tuntutan masyarakat akan adanya proses hukum yang proporsional.

Dua hal ini, menurut pendapat saya, dapat juga dilihat sebagai dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Di satu sisi adalah bagaimana pemerintah berusaha menjalankan nilai-nilai yang mendasarinya, dalam hal ini terkait jaminan dan perlindungan hukum yang berkeadilan. Setidaknya, hal itu bisa kita lihat dari inisiatif pemerintah kolonial untuk menggunakan institusi tindak pidana ringan ini pada awalnya. Sementara di sisi lain dari mata uang itu – meskipun mungkin terkait mata uang yang berbeda, kita juga bisa dapatkan bagaimana warga negara merasakan secara langsung terwujud (atau tidaknya) nilai-nilai itu. Protes publik yang semakin meluas terhadap kebijakan penegakan hukum terkait kasus-kasus kecil yang saat ini marak, dapat dibaca sebagai sebuah reaksi tidak terwujudnya nilai-nilai itu. Penyesuaian aturan perundang-undangan sebenarnya hanya satu cara, dari upaya untuk mewujudkan jaminan dan perlindungan hukum yang berkeadilan itu.

Pertanyaannya kemudian, dalam sistem bernegara saat ini, siapa yang seharusnya bertanggungjawab untuk memastikan kebijakan hukum pidana berjalan baik?

About these ads

5 Komentar

Filed under Pidana

5 responses to “Asal Usul Tindak Pidana Ringan

  1. Ping-balik: Nenek Minah dan Kelalaian Legislasi « KRUPUKULIT

  2. halo.. terima kasih atas artikelnya sangat bermanfaat, saya ingin mengutip seedikit untuk catatan kaki, boleh tau siapa nama lengkap penulis? :)

  3. Ping-balik: JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN PERMA NOMOR 2 TAHUN 2012 DI POLRES LANGKAT DAN PENGADILAN NEGERI STABAT « Wahyu Rishandi, SH

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s