Putusan-Putusan Pidana Terkait “Kawin Siri”

Permasalahan nikah siri muncul kembali ke permukaan, setelah seorang Bupati bukan saja melangsungkan perkawinan siri (di bawah tangan/tidak didaftarkan), namun menceraikan isteri mudanya itu dengan SMS hanya dalam waktu empat hari setelah perkawinan, serta mengeluarkan pernyataan publik yang sangat melecehkan terkait alasannya menceraikan. Tapi dapatkah perceraian, sebagaimana perkawinan, terjadi dengan begitu mudahnya? Saya pikir, kalau perdebatan tersebut dilanjutkan terlepas dari pergulatan politiknya, tentu kita akan sampai pada perdebatan tentang kawin siri.

Sekitar dua atau tiga tahun yang lalu, terjadi perdebatan yang sengit mengenai pemidanaan kawin siri. Pendapat yang mendukung, pada prinsipnya berpegang pada maraknya penyalahgunaan instrumen tersebut untuk menggelapkan (status) perkawinan. Jadi, mereka mempertanyakan fungsi lembaga (administrasi) perkawinan, apabila praktek tersebut terus ditolerir. Sementara pihak yang menolak, selain berlindung pada otoritas agama yang memang masih mewarnai hukum negara terkait permasalahan perkawinan ini, juga beranggapan bahwa urusan perkawinan ini sesungguhnya merupakan urusan/hak para pihak terkait sendiri. Selain kedua pendapat itu, setahu saya ada juga pandangan yang mengatakan, harus dilihat kondisi riilnya dulu, sehingga jalan pemidanaan seperti itu tidak dapat digeneralisasi begitu saja. Untuk mengukurnya, harus ada studi-studi kasus nyata dulu.

Bagaimanapun juga, meskipun perdebatan seperti itu, apalagi menyangkut suatu peraturan baru, biasanya berlangsung sangat sengit, tetapi sedikit perhatian ditujukan pada ketentuan yang telah ada. Apalagi, terkait dengan bagaimana penerapannya nanti. Padahal, kalau orang cermati isi KUHP saja, jelas terdapat ketentuan-ketentuan yang dapat digunakan memidanakan dilangsungkannya perkawinan dengan menggelapkan (status) perkawinan sebelumnya.

Pasal 279

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun :

  1. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan – perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
  2. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

(2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(3) Pencabutan hak berdasarkan pasal No. 1 – 5 dapat dinyatakan.

Pasal 436

(1)  Barang siapa menurut hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak mempunyai kewenangan melangsungkan perkawinan seseorang, padahal diketahuinya bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan orang itu yang telah ada menjadi halangan untuk itu berdasarkan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(2) Barang siapa menurut hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak mempunyai kewenangan melangsungkan perkawinan seseorang, padahal diketahuinya ada halangan untuk itu berdasarkan undang-undang diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Dari beberapa putusan Mahkamah Agung yang telah saya baca (2392/K/Pid/2007, 960/K/Pid/2008, 2151/K/Pid/2008, 2156/K/Pid/2008, 15/PK/Pid/2010, 141/K/Mil/2011, 839/K/Pid/2011, 330/K/Pid/2012), setidaknya terdapat beberapa kecenderungan-kecenderungan umum berikut.

Pertama, permohonan kasasi biasanya diajukan dengan alasan perkawinan yang dimaksud dalam KUHP adalah perkawinan yang tercatat. Jadi, tidak termasuk kawin siri atau perkawinan berdasarkan hukum agama yang tidak tercatat. Kedua, tentu ada hubungannya dengan alasan kasasi tersebut, pengadilan-pengadilan tingkat bawah biasanya tidak menerima pembelaan seperti itu. Ketiga, Mahkamah Agung cenderung menolak permohonan kasasi, dengan alasan hal itu menyangkut permasalahan fakta, serta tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Keempat, kasus seperti ini biasanya diawali dengan laporan dari pasangan terdakwa dari perkawinannya yang lain. Kemudian terakhir, dilihat dari lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan, rata-rata hakim menjatuhkan pidana penjara beberapa bulan. Mungkin ini ada hubungannya dengan rasa keadilan hakim-hakim yang memutus, terlepas dari beratnya ancaman hukum yang ditentukan dalam undang-undang.

Di luar kecenderungan-kecenderungan umum tersebut di atas, terdapat juga beberapa perkecualian yang terjadi. Di antaranya kasus-kasus di bawah ini.

2151/K/Pid/2008 (Hanya Yang Tercatat?)

Terdakwa dalam kasus ini adalah seorang perempuan yang menikah dengan seorang laki-laki yang ternyata telah beristeri. Ketika itu pasangan tersebut telah mempunyai seorang anak berumur empat bulan, serta mereka dinikahkan oleh adik terdakwa. Tidak jelas bagaimana dengan proses hukum terhadap suami (lihat Pasal 279 KUHP), serta adiknya (lihat Pasal 436 KUHP), tapi yang jelas terdakwa dituntut tiga bulan penjara oleh JPU. PN Bengkulu kemudian menjatuhkan pidana tiga bulan, dengan masa percobaan enam bulan. Artinya, hukuman itu tidak harus langsung dijalankan.

JPU kemudian mengajukan banding atas putusan tersebut. Permohonan banding ditolak oleh pengadilan tingkat banding. Pengadilan Tinggi justru berpendapat bahwa “bagi orang muslim adalah perkawinan yang sah dilaksanakan berdasar dan menurut cara serta memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 […]”. Dengan demikian, unsur “perkawinan” dalam Pasal 279 KUHP tidak terpenuhi. Permohonan kasasi yang kemudian diajukan oleh JPU, juga ditolak oleh majelis kasasi yang terdiri dari Mohammad Saleh, Muhammad Taufik, dan Mieke Komar. Menurut Mahkamah Agung, JPU tidak dapat menunjukkan bahwa putusan yang dimohonkan kasasi adalah putusan bebas tidak murni.

Kalau saja JPU dapat merumuskan permasalahan hukumnya dengan baik, mungkin kasus ini dapat memperjelas maksud unsur “perkawinan” dalam Pasal 279 KUHP. Namun, bagaimanapun, sebagaimana dalam kasus-kasus yang menerapkan tafsir umum bahwa “perkawinan” itu termasuk juga perkawinan tidak tercatat, Mahkamah Agung cenderung menarik diri. Pertimbangan Pengadilan Negeri sendiri, bisa jadi, ada hubungannya juga dengan kondisi pasangan tersebut yang, meskipun dapat dianggap melanggar, mempunyai anak berusia empat bulan. Tapi, siapa tahu?

15/PK/Pid/2010 (Bagaimana Kalau Kemudian Cerai?)

Perkara ini cukup unik dibanding kebanyakan kasus seperti ini, karena terdakwa mengajukan permohonan PK, dengan menggunakan putusan cerai yang diputus oleh pengadilan tinggi sebelum Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasinya. Kedua terdakwa/pemohon adalah pasangan yang tadinya telah dijatuhi pidana penjara enam bulan – setelah melalui proses banding dan kasasi, karena dianggap melanggar Pasal 279 dan 284 KUHP. Mereka melakukan zina, atau setidak-tidaknya perkawinan hanya menurut agama Hindu, sedang keduanya mengetahui bahwa salah satu pasangan sebenarnya telah beristeri.

Majelis PK yang terdiri dari Atja Sondjaja, Hakim Nyak Pha, dan Timur P. Manurung, mengabulkan PK yang dijatuhkan. Kedua terdakwa diputus bebas, karena sebelum putusan kasasi yang menolak permohonan kasasi mereka keluar dalam perkara pidana terkait, ternyata telah ada putusan (dari Pengadilan Tinggi) dalam perkara perdata yang memutus perceraian antara salah satu terdakwa dengan isteri sebelumnya.

330/K/Pid/2012 (Meskipun Kemudian Cerai?)

Dalam kasus yang relatif baru terjadi ini, sebenarnya permasalahannya klasik. Terdakwa, seorang laki-laki yang telah beristeri, pada tahun 2008 menikah lagi dengan seorang perempuan (ternyata dituntut juga dalam berkas terpisah). Keduanya dinikahkah oleh orang tua perempuan tersebut, serta tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama. Selanjutnya, melalui perantaraan calo, terdakwa bisa mendapatkan buku nikah. Buku nikah itulah yang beberapa saat kemudian ditemukan oleh isteri terdakwa, sehingga terdakwa dilaporkan ke polisi.

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menghukum terdakwa dengan satu tahun pidana penjara.Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Utara. Baik JPU, maupun terdakwa sendiri, mengajukan permohonan kasasi atas putusan banding tersebut.

JPU pada prinsipnya hanya mempermasalahkan ringannya hukuman.

Sementara, ada beberapa hal yang diungkapkan terdakwa sebagai alasan kasasinya. Menurut terdakwa, sebenarnya isterinya telah mengizinkan, serta mereka bertiga bahkan pernah tidur sekamar, sebelum akhirnya dia diadukan ke polisi. Kemudian, terdakwa juga melampirkan akta cerai yang dikeluarkan oleh pengadilan (Oktober 2010), untuk menunjukkan bahwa mereka sebenarnya telah bercerai. Terdakwa juga memohon untuk tidak dihukum, karena saat ini sedang menanggung kewajiban hak asuh atas anak akibat perceraian tersebut.

Suara majelis kasasi yang terdiri dari Mansur Kartayasa, Sri Murwahyuni, dan Andi Abu Ayyub Saleh, tidak bulat. Mayoritas menilai bahwa ini adalah permasalahan fakta, sehingga permohonan harus ditolak. Sementara itu, satu pendapat berbeda dari Mansur Kartayasa, beranggapan bahwa pihak yang berkepentingan seharusnya dapat mengajukan pembatalan perkawinan sesuai UU Perkawinan, serta menilai tindakan kepolisian dalam kasus ini adalah tindak kriminalisasi. Bagaimanapun, berdasar suara terbanyak dalam majelis, permohonan kasasi tersebut ditolak.

Tidak jelas apakah majelis tersebut juga mengetahui Putusan No. 15/PK/Pid/2010, karena salah satu alasan kasasi adalah akte perceraian yang dikeluarkan sebelum putusan kasasi diambil.

850/K/Pid/2008 (Kalau Saya Tidak Tahu?)

Putusan ini merupakan putusan terkait Pasal 436 KUHP (ancaman pidana terhadap pihak yang menikahkan) yang relatif jauh lebih sedikit muncul dibandingkan Pasal 279. Bermula dari kasus seorang ayah yang menikahkah sendiri anaknya, setahun setelah suami anak tersebut pergi meninggalkannya karena perselisihan yang berkelanjutan di antara mereka. Masalahnya, ketika perkawinan itu dilakukan, pengadilan mengaku baru mengeluarkan surat pemberitahuan talak I. Akte putusan cerainya sendiri baru dikeluarkan oleh pengadilan agama beberapa minggu kemudian. Sepertinya berdasar laporan (mantan) suami, sang ayah dituntut di pengadilan dengan Pasal 436 KUHP.

Pengadilan Negeri Maros menghukum terdakwa dengan satu tahun hukuman pidana penjara. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar. Alasan kasasinya: “Pemohon Kasasi adalah orang desa yang sangat awam dengan aturan-aturan hukum seharusnya petugas Pengadilan Agama yang tahu aturan hukumnya memberitahukan dengan jelas mengenai larangan-larangan apa saja […] untuk tidak dilakukan oleh karena ketidaktahuan kami […].” Bagaimanapun, Mahkamah Agung menolak permohonan tersebut. Majelis yang terdiri dari Mieke Komar, Zaharuddin Utama, dan Abdurrahman, menilai tidak ada kesalahan penerapan hukum dalam kasus tersebut.

 

About these ads

7 Komentar

Filed under Pidana

7 responses to “Putusan-Putusan Pidana Terkait “Kawin Siri”

  1. Agus Panigoro

    Bagaimana mungkin pernikahan siri dapat di pidanakan. Padahal :
    1. Tidak dapat di tuntut dengan pasal 284 (perjinahan) karena pernikahan siri bukan perjinahan (uu no 1 1974 pasal 2 ayat 1)
    2. UU mengakui pernikahan jika telah dicatatkan KUA. Perkawinan yang dicatatkan guna mendapatkan akta perkawinan. Akta perkawinan adalah bukti telah terjadinya/berlangsungnya perkawinan, bukan yang menentukan sah tidaknya perkawinan. secara hukum perkawinan siri tidak diakui secara resmi oleh Negara. Secara hukum pernikahan tersebut dianggap tidak ada, hal ini dinyatakan dalam pasal 100 BW atau Perdata Bahwa perkawinan harus dibuktikan dengan adanya akta perkawinan atau register catatan sipil.

    • nasima

      Bagaimana mungkin pernikahan siri dapat dipidanakan?

      Kalau kita lihat beberapa kasus yang berkembang dan bahkan sampai Mahkamah Agung, kenyataannya seperti itu, meskipun memang masih ada inkonsistensi soal definisi perkawinan yang diadakan itu. Sedang terkait argumen anda:

      1. Kalau anda berpendapat bahwa perkawinan siri tidak dapat dituntut dengan delik perzinahan (284 KUHP), karena telah ada perkawinan, sebaiknya berpegang pada argumen tersebut: “telah ada perkawinan”.
      2. Kalau anda berpendapat bahwa itu tidak dapat dituntut dengan delik perkawinan ganda (279 KUHP), karena pernikahan tersebut tidak ada, sebaiknya ingat kembali argumen sebelumnya.

      Betul bahwa Pasal 2 UU No. 1/1974 bisa saja dipahami mengandung dua dasar keabsahan perkawinan, tetapi kalau keduanya dipisah, tentu akibatnya pada degradasi nilai lembaga perkawinan itu sendiri. Dan ini bukan hanya pendapat pribadi saya. Kenyataannya, tak jarang pasangan pertama mengadukan pelaku perkawinan siri berdasarkan Pasal 279 KUHP, serta Mahkamah Agung pernah membenarkan pendapat PT bahwa perkawinan siri termasuk juga dalam pengertian perkawinan dalam Pasal 279 KUHP itu, meskipun pendapat ini memang tidak konsisten. Inti tulisan saya, sekalipun pada akhirnya ada perubahan fungsi Pasal 279 KUHP, namun bukannya tanpa dasar. Dalam hal ini bukan negara atau pasangan berikutnya, tapi pasangan sebelumnya yang akan menuntut haknya dengan menggunakan pasal itu.

  2. Riska

    Gimana solusinya, warga maros ber alamat kan, Jl Makmur dg Sitakka(bonto cina)
    nama fatmawati M udh bercerai sama suaminya, tp baru 1 bulan udah cerai, langsung kawin siri sama muhtar. Dia nikah di makassar kawin siri, apa itu resmi, dan sedangka dia kwn sirih sama muhtar, sedangkan muhtar masih punya istri. Itupun kedua orang tua muhtar tdk di ke tahui status perkawinannya. Tolong cek!!!
    Ini nama lgkp wanitanya
    NAMA; FATMAWATI M
    ALMT; JLN MAKMURR DG SITAKKA (BONTO CINA) LOR 2 NO 18
    KEC; TURIKALE
    KAB; MAROS

    • nasima

      Ibu Riska, saya tidak begitu paham solusi apa yang ibu tanyakan, selain tentu saya bukan penasehat hukum. Tapi, saya akan menjawab berdasar apa yang saya temukan sejauh ini.

      Kalau pertanyaannya apakah perkawinan siri yang mereka langsungkan itu resmi, maka jawabannya hampir pasti tidak. Pengertian resmi atau tidak resmi itu biasa digunakan untuk menilai apakah perkawinan sesuai dengan UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, di mana dalam Pasal 2-nya mensyaratkan adanya kesesuaian (sah) menurut agama DAN dicatatkan. Sementara status perkawinan kedua orang tua pasangan yang ibu sampaikan, tidak akan berpengaruh pada persyaratan tersebut.

      Kalau pertanyaannya apakah perkawinan tersebut dapat dijerat Pasal 279 KUHP, maka jawabannya belum tentu. Sejauh ini, pendapat Mahkamah Agung belum konsisten dalam menjawab pertanyaan tersebut. Bahkan, dalam satu kasus yang sama sekalipun, ternyata ketentuan yang diberlakukan bagi suami dan isteri kedua sama sekali berlawanan (coba bandingkan Putusan 2151/K/Pid/2008 dan Putusan 2156 K/Pid/2008). Dalam perkara istri kedua MA membenarkan pendapat PT yang beranggapan bahwa Pasal 279 hanya dapat diberlakukan untuk perkawinan yang sah menurut UU No. 1/1974, sementara dalam kasus suaminya MA menolak permohonan yang juga mendalilkan hal itu.

      Bagaimanapun, di beberapa kasus yang saya amati, perkara-perkara pidana seperti ini sepertinya selalu diawali dengan pengaduan pihak isteri pertama. Jadi, selama isteri pertama tidak mempermasalahkan, sepertinya tidak akan menjadi masalah. Ini di luar konsekuensi hukum lainnya (misalnya ketidakjelasan status isteri dan anak) yang dapat timbul akibat perkawinan yang tidak tercatat. Lebih lanjut tentang Pasal 279 KUHP bisa ibu baca di sini: Meninjau Kembali Pasal 279 KUHP

      Semoga membantu.

  3. Terima kasih banyak atas informasinya

  4. Maaf saya mau bertanya, ada kasus yg menimpa teman saya, namanya A. Si A (laki2) ini menikah dg B, dan mereka punya satu anak, kmdn mereka bercerai. Dan spt biasa, terjadi perebutan hak asuh anak. Yg jd permasalahan adalah, si B membuat surat pernyataan yg dtujukan utk A, bahwa pada saat belum ada putusan cerai, si B sudah menikah siri dg laki2 lain. Yang mau saya tanyakan, apakah kasus diatas bisa dipidanakan. Terus terang si B ini susah sekali utk ditemui dan diajak mediasi utk membicarakan pengasuhan anak. Si A berharap dg dipidanakan ada kesempatan utk bernegosiasi.

    • nasima

      Kalau bisa dipidanakan atau tidak, secara hukum (menurut Pasal 279) memang terbuka kemungkinan untuk itu, terlepas maksud pelapor sebenarnya mungkin sekedar hanya untuk menaikkan posisi tawarnya dalam negosiasi. Sejauh ini, tak ada pendapat yang seragam dari Mahkamah Agung sendiri, mengenai apakah perkawinan siri juga termasuk ke dalam perkawinan kedua (berikutnya) yang dimaksud oleh pasal tersebut, sehingga tentu pasal ini bisa saja diberlakukan (coba lihat juga: http://nasima.wordpress.com/2012/12/18/meninjau-kembali-pasal-279-kuhp/). Namun, begitu proses pidana dimulai, sengketa itu bukan lagi hanya menyangkut dua pihak terkait, melainkan juga melibatkan aparat hukum. Dari sisi praktis, belum tentu ini menguntungkan. Kemungkinan lain, karena dalam proses perceraian sendiri sebenarnya sudah terdapat pihak ketiga (mediator/hakim) yang bertanggungjawab atas proses (dan bahkan dapat menentukan hasilnya), A mungkin bisa memohon pihak tersebut menggunakan kewenangannya. Bagaimanapun, karena ini akan menyangkut pendapat yang sifatnya spesifik dan terkait kepentingan salah satu pihak, saya tak dapat membahasnya panjang lebar di sini. Saran saya, sebaiknya A membicarakan hal ini lebih lanjut dengan penasehat hukumnya dalam perkara perceraian itu.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s