Meninjau Kembali: Pasal 279 KUHP

Saya mendapatkan beberapa masukan berharga terkait tulisan saya sebelumnya tentang tujuan Pasal 279 KUHP. Masukan-masukan itu, antara lain, sebagai berikut:

  1. Hasil penelitian Boele-Woelki tidak otoritatif dan saya terlalu menyederhanakan temuan saya bahwa pasal yang melarang bigami (perkawinan ganda) itu dimaksudkan untuk melindungi monogami sebagai warisan budaya Eropa. Tentu tidak fair mendasarkan pendapat ini hanya pada tulisan itu, tanpa menelusuri lagi sumber-sumber otentiknya sendiri, seperti misalnya perdebatan di parlemen.
  2. Ada kesalahan saya dalam memahami tulisan Jonkers (1946) dan tulisan Pompe (1987), seakan-akan di masa kolonial hakim punya pilihan untuk mempertimbangkan adanya pluralisme hukum perdata dalam menangani masalah pidana. Kenyataannya, hakim tidak punya banyak pilihan, tetapi HARUS mempertimbangkan fenomena tersebut. Adanya pluralisme hukum perdata, membuat hakim mau tak mau harus mempertimbangkan adanya ketentuan hukum perkawinan yang berbeda, sehingga berakibat pada berkurangnya kepastian hukum dan keseragaman penerapan terkait beberapa ketentuan pidana tertentu. Contoh kasus yang digunakan oleh Jonkers (Landraad Maros, 22 September 1931), memperlihatkan bagaimana mekanisme hukum pidana terbatasi oleh (diakuinya) keberadaan hukum adat perkawinan. Menurut Pompe, setelah Indonesia merdeka, situasinya tidak banyak berubah. Di satu sisi, terjadi unifikasi hukum pidana (UU No. 1/1946) yang melanjutkan KUHP Hindia Belanda (1915) tanpa banyak perubahan, sedangkan di sisi lain unifikasi hukum perdata membawa banyak perubahan (UU No. 5/1960 dan UU No. 1/1974), tanpa benar-benar mempertimbangkan KUH Perdata, serta hubungannya dengan hukum-hukum adat atau agama yang berlaku di tingkat lokal. Akibatnya, menurut Pompe, akan terjadi “kekakuan dalam penerapan hukum pidana”. Sementara pembuat undang-undang bisa saja menghindari kemungkinan ketidakselarasan antara pemberlakuan aturan hukum formal dengan realitas sosial di masyarakat dengan mendiamkan perkembangan hukum yang terjadi, namun hakim tidak akan punya banyak pilihan, selain harus memutus kasus-kasus yang dihadapkan kepadanya.
  3. Sebelumnya saya juga tidak membahas dengan jelas pengaruh hukum perdata pada pasal tersebut, sehingga benar apa yang dikatakan oleh Arsil, terkait pemberlakuan Pasal 279 KUHP ini sesungguhnya terdapat permasalahan “meta” yang berhubungan dengan bagaimana pengaturan perkawinan dalam hukum perdata. Sedikit banyak, hal ini mirip dengan fenomena yang telah saya sebutkan dalam poin ke-2 di atas.
  4.  Saya tidak menguraikan secara jelas perbedaan perbuatan-perbuatan yang diatur Pasal 279 KUHP, serta ketentuan sejenis, serta saya tidak memisahkan antara “norma yang seharusnya” (law in the books) dengan “penerapan norma” itu (law in action). Akibatnya: (1) masih mentahnya pendapat saya bahwa tujuan pemidanaan mempengaruhi berat ringannya hukuman berdasar data perbandingan beberapa negara di Eropa; dan (2) saya langsung berkesimpulan telah terjadi pergeseran tujuan pemidanaan, tanpa mengurai apakah pergeseran itu terjadi pada level peraturan (WvS vs. KUHP), bagaimana pasal itu digunakan, atau bagaimana hakim memutuskan.

Karenanya, untuk memperbaiki dan memperjelas tulisan saya sebelumnya, saya akan menggunakan sumber paling otoritatif dari pasal tersebut, yaitu Memorie van Toelichting (MvT) Pasal 237 WvS. Sayangnya, sampai saat ini saya sendiri belum dapat menemukan MvT Pasal 279 KUHP. Tetapi, dengan asumsi norma yang diatur adalah sejenis dengan beberapa penyesuaian karena adanya keberagaman hukum perdata di Hindia Belanda (bandingkan Jonker, 1946), tujuan kedua pasal tersebut sebenarnya tidak jauh berbeda. Selanjutnya, saya akan memisahkan antara “norma yang seharusnya” dengan “penerapan norma” itu, sebelum memperjelas bagaimana dan sejauh mana telah terjadi pergeseran esensi dalam norma Pasal 279 KUHP tersebut.

Pasal 237 WvS: asal muasal

Pasal 237 WvS, sebagaimana Pasal 279 KUHP, ditempatkan di dalam Bab mengenai status keperdataan (keberadaan seseorang sebagai subyek hukum perdata). Pasal yang mendahului, sebagaimana bisa kita lihat juga dalam KUHP, mengatur ancaman pidana terhadap penggelapan asal usul anak. Pendeknya, kejelasan mengenai asal usul, penting untuk memastikan status keperdataan seseorang. Kejelasan akan status keperdataan, merupakan syarat mutlak dalam penentuan hak/kewajiban seseorang. Contohnya, dalam hukum waris. Tanpa kejelasan akan status keperdataan, mustahil sistem pembagian hak waris dapat dijalankan.

Lalu apa hubungannya dengan Pasal 237 WvS?

Menurut MvT-nya, Pasal yang melarang bigami (perkawinan ganda) ini dimasukkan ke dalam delik terkait status keperdataan, bukan ke dalam delik kesusilaan, karena dimaksudkan untuk melindungi ketidakpastian akan status keperdataan pasangan kedua dan anak-anak mereka (H.J. Smidt, “Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht”, Tweede deel, 1891, hlm. 274). Bagaimanapun, dengan dilangsungkannya perkawinan kedua, terbuka kemungkinan diajukannya tuntutan perdata untuk membatalkan perkawinan tersebut (lihat Pasal 86 jo. Pasal 27 KUH Perdata), sehingga status keperdataan pasangan kedua (serta anak-anaknya) pada akhirnya menjadi tidak pasti. Juga disebutkan di situ, bahwa yang dipersyaratkan hanya perbuatan melakukan perkawinan itu sendiri, serta tidak relevan apakah pasangan tersebut tinggal bersama yang melanggar kesusilaan (kumpul kebo), atau tidak.

Kemudian, kalau diamati lebih lanjut, terdapat dua jenis delik kejahatan yang berbeda dalam Pasal 237 WvS ini, yaitu terkait ada/tidaknya kebohongan terhadap pasangan dalam perkawinan kedua tersebut (coba bandingkan Pasal 279 ayat (1) dan ayat (2)). Apabila pasangan yang telah menikah tidak memberitahukan statusnya, artinya terdapat kebohongan terhadap pasangan dalam perkawinan kedua (coba bandingkan Pasal 279 ayat (2)), maka hukuman yang dijatuhkan lebih berat. Mayoritas anggota Komisi pembahas ketika itu menilai, dalam situasi kedua pasangan tersebut mengetahui bahwa salah seorang di antara mereka telah terikat perkawinan, sesungguhnya perkawinan kedua itu hanya merupakan kejahatan ringan. Menurut mereka hukuman yang wajar adalah tak lebih dari 3 tahun. Namun, sebagian anggota Komisi yang lain menganggap, bahwa sekalipun demikian, tetap terjadi pelanggaran serius pada kepentingan pasangan pertama dan anak-anak sah mereka, sekalipun mungkin perkawinan kedua itu tak berpengaruh pada hak-hak formil mereka. Mereka mengusulkan ancaman hukuman 5 tahun.

Keputusan yang kemudian diambil, berlaku sampai saat ini, perkawinan kedua diancam pidana kurungan 4 tahun, serta 6 tahun jika pasangan perkawinan kedua ternyata dibohongi (ancaman pidana dalam Pasal 279 KUHP untuk delik sejenis: 5 tahun dan 7 tahun).

Pasal 279 KUHP: norma yang seharusnya

Karena adanya pluralisme hukum perdata di Hindia Belanda, akibatnya terdapat penyesuaian dari Pasal 237 WvS. Penyesuaian itu bisa kita lihat dalam redaksi pasalnya sendiri yang tidak melarang perkawinan kedua, tetapi melarang perkawinan (kedua atau kesekian kalinya) yang dilakukan oleh seseorang, sementara dirinya tahu bahwa perkawinan dia sebelumnya akan menjadi penghalang untuk itu.

Kalau dilihat dari dampaknya, apabila perkawinan pihak-pihak terkait tunduk pada KUH Perdata, maka tidak akan berbeda dengan Pasal 237 WvS. Mereka yang tunduk pada KUH Perdata tahu bahwa yang berlaku adalah asas monogami, dengan kemungkinan akibat pembatalan (Pasal 86 jo. Pasal 27 KUH Perdata). Sehingga, apabila dilakukan perkawinan kedua, situasinya sama persis dengan yang dibayangkan oleh perancang Pasal 237 WvS.

Sementara perkawinan yang tunduk pada ketentuan hukum-hukum lain, tentu harus dilihat kasus per kasus, apakah benar ada perkawinan sebelumnya (sesuai hukum terkait) yang menghalangi seseorang untuk melangsungkan perkawinan kedua dan selanjutnya. Asumsinya, kalau kemudian perkawinan itu akhirnya dibatalkan, maka timbul ketidakpastian akan hak-hak pasangan kedua dan anak-anak mereka nantinya. Pertanyaannya, apakah perkawinan-perkawinan yang tunduk pada ketentuan hukum-hukum lain itu dengan sendirinya juga mendapatkan kepastian hukum?

Bagaimanapun, dalam prakteknya, berlakunya keberagaman hukum perkawinan ini berpengaruh pada penerapan Pasal 279 KUHP, seperti akan kita lihat di bawah ini. Bahkan, setelah berlakunya UU No. 1/1974 yang telah menyebutkan pencatatan sebagai salah satu prinsipnya – asumsinya ini dimaksudkan untuk menciptakan keseragaman dan kepastian hukum, pada prakteknya tidak sesederhana itu.

Pasal 279 KUHP: penerapan norma (pendekatan interpretatif)

Dalam penerapannya, setidaknya ada dua pertanyaan utama dalam kasus-kasus terkait Pasal 279 KUHP. Pertama, seperti dapat ditemukan dalam contoh kasus yang digunakan Jonkers, pertanyaan hukumnya terfokus pada ada tidaknya perkawinan yang menghalangi perkawinan yang dijerat pasal tersebut (perhatikan bagian akhir Pasal 279 ayat (1)). Dengan kata lain, apakah perkawinan sebelumnya bisa dianggap batal?

Kedua, fokus utamanya adalah apakah perkawinan kedua atau kesekian itu – jadi bukan perkawinan sebelumnya, dapat dianggap sebagai perkawinan yang dapat dijerat dengan Pasal 279 KUHP (perhatikan bagian awal Pasal 279 ayat (1)). Artinya, apakah perkawinan kedua atau kesekian itu bisa dianggap sebagai perkawinan yang diatur dalam Pasal 279 KUHP? Kedua pertanyaan ini sebenarnya unsur-unsur delik utama dalam Pasal 279 ayat (1) KUHP. Selain kedua hal tersebut, beberapa permohonan kasasi yang diajukan pada akhirnya mempermasalahkan proses pidananya.

Pasal 279

(1)          Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun :

  1. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan – perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

  2. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

Perkawinan-perkawinan yang menjadi penghalang

Seperti disebutkan oleh Jonkers (1946), dalam sebuah kasus pada Landraad Maros (22 September 1931), dengan mempertimbangkan hukum adat para pihak terkait, hakim menganggap bahwa perkawinan sebelumnya telah batal secara adat. Dengan demikian, tidak ada perkawinan yang menghalangi dilangsungkannya perkawinan tersebut.

Dalam sebuah perkara lain yang tak jarang dikutip sebagai yurisprudensi terkait pasal ini (435/K/Kr/1979, 17 April 1980), pemohon kasasi (terdakwa) mendalilkan bahwa Pasal 279 KUHP tidak berlaku untuk perkawinan poligami. Mahkamah Agung menolak dalil pemohon kasasi, serta berpendapat bahwa sesuai UU Perkawinan, kalaupun pemohon kasasi hendak berpoligami, harus memenuhi persyaratan yang ditentukan. Dengan kata lain, dia harus tetap memperhatikan adanya perkawinan sebelumnya yang sesuai dengan UU No. 1/1974 akan menjadi penghalang yang sah baginya.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa setelah berlakunya UU No. 1/1974, serta pendapat Mahkamah Agung dalam Perkara 435/K/Kr/1979, dasar bagi hakim untuk menilai keberadaan perkawinan sebelumnya lebih kuat, yaitu berdasarkan UU tersebut. Menurut sebuah penelitian yang pernah diadakan di wilayah PN Lhokseumawe dan Lhoksukon, misalnya, meskipun hakim menganggap bahwa poligami menurut hukum agama bisa saja dibenarkan, tetapi itu harus dilakukan sesuai ketentuan yang ada dalam UU No. 1/1974 (Surya Darma, Tindak Pidana Poligami dalam kaitannya dengan UU No. 1/1974, 2003).

Bahwa Mahkamah Agung sepertinya cukup ketat dalam menguji adanya perkawinan sebelumnya yang menjadi penghalang, dapat juga dilihat dari kasus berikut. Para pemohon kasasi (terdakwa suami dan isteri keduanya) mengatakan bahwa suami telah 10 tahun pisah ranjang dengan isteri pertamanya, serta isteri pertamanya melalui sebuah e-mail telah mengizinkannya untuk mencari perempuan lain (839/K/Pid/2011).Untuk mendukung alasannya, pemohon kasasi juga merujuk pada beberapa fatwa organisasi keagamaan lokal yang menurutnya menunjukkan bahwa perbuatan mereka itu “memiliki sifat yang ditoleransi oleh masyarakat”.

Mahkamah Agung menolak alasan-alasan mereka. Menurut Mahkamah Agung, e-mail yang pernah dikirimkan oleh isteri pertama itu bukan merupakan izin, sehingga bagaimanapun juga terdapat perkawinan yang menghalangi para terdakwa untuk melakukan perkawinan tersebut.

Perkawinan yang diadakan

Berbeda dengan fokus kasus-kasus yang dibahas di atas, beberapa kasus lain menunjukkan fokus utama pada perkawinan yang diadakan itu sendiri. Dalam kasus yang bermula pada PN Luwuk, misalnya, terdakwa mengajukan permohonan kasasi karena beranggapan bahwa perkawinan keduanya itu tak tercatat, sehingga tidak termasuk dalam kategori perkawinan menurut Pasal 279 KUHP (2392/K/Pid/2007). Permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung.

Ironisnya, argumen seperti itu digunakan terdakwa sendiri yang berdalih bahwa perkawinan yang diadakannya bukanlah perkawinan resmi (lihat juga perkara 2151/K/Pid/2008 dan 2156 K/Pid/2008 di bawah ini). Dengan demikian, sebenarnya ada penalaran yang tidak koheren, di mana seseorang mengadakan suatu perkawinan, tetapi bahkan dirinya sendiri tidak menganggap itu sebagai perkawinan. Bagaimanapun, pluralisme hukum telah membuka ruang untuk terjadinya hal ini. Apalagi, alasan seperti itu tak selalu ditolak Mahkamah Agung.

Dalam sebuah kasus perkawinan kedua yang dilangsungkan secara adat Bali, misalnya, Mahkamah Agung beranggapan bahwa perkawinan para pemohon kasasi (terdakwa suami dan isteri keduanya) tidak termasuk ke dalam pengertian perkawinan menurut Pasal 279 KUHP. Pertimbangan Mahkamah Agung: “perkawinan orang Suku Bali tidak menganut azas monogami mutlak” (15/PK/Pid/2010). Untuk mendasari pendapat ini, Majelis PK merujuk pada putusan 338/K/Pid/1991 – yang sayangnya belum dapat saya temukan.

Bagaimanapun, terkait definisi perkawinan (kedua) ini, bahkan pernah terjadi pertentangan pendapat yang nyata dalam satu perkara yang sama. Dalam suatu kasus perkawinan yang menurut pelakunya sendiri dilakukan “sah secara hukum Islam”, tetapi “tidak dilakukan pencatatan oleh pegawai pencatat nikah”, seorang suami dan isteri keduanya dijerat dengan Pasal 279 KUHP. Mereka didakwa dalam dua berkas perkara terpisah. Pada tingkat pertama, suami dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Bengkulu 6 bulan kurungan, sementara isteri kedua dihukum 3 bulan kurungan (dengan 6 bulan hukuman percobaan). Namun nasib mereka mulai berbeda di tingkat banding. Sementara Pengadilan Tinggi menguatkan putusan PN dalam kasus suami, Pengadilan Tinggi ternyata membebaskan isteri kedua.

Terkait dengan perkara isteri kedua (2151/K/Pid/2008), dalam permohonan kasasinya JPU mempertanyakan tafsir PT yang menyatakan bahwa unsur perkawinan hanya berarti perkawinan yang sah menurut UU No. 1/1974. Sementara itu, dalam perkara lain (2156 K/Pid/2008), terdakwa (suami) dalam kasus yang sebenarnya sama, mengajukan permohonan kasasi dengan mendalilkan bahwa unsur “perkawinan” yang dimaksud dalam Pasal 279 KUHP itu adalah perkawinan yang sah menurut hukum negara. Dua permohonan kasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung. Sehubungan dengan permohonan JPU, Mahkamah Agung menyatakan bahwa JPU tak dapat menunjukkan bahwa itu putusan bebas tidak murni. Sementara terkait permohonan terdakwa (suami), Mahkamah Agung menilai penerapan hukum oleh PT sudah tepat, serta ini menyangkut masalah fakta. Pertentangan pendapat PT dalam perkara tersebut: perkawinan yang dimaksud Pasal 279 KUHP itu hanya perkawinan yang sah menurut UU No. 1/1974, atau juga perkawinan-perkawinan di luar itu?

Kemudian, dalam suatu perkara lain yang tidak begitu jelas – karena permohonan kasasi JPU tidak dirumuskan dengan baik, majelis kasasi bahkan pernah mempertimbangkan ada tidaknya perzinahan (Pasal 284 KUHP), ketika yang dipermasalahkan adalah Pasal 279 KUHP (77/K/Pid/2012). Menurut Mahkamah Agung, karena kedua pasangan telah menikah, maka mereka tidak melakukan perzinahan. Padahal, pertanyaannya justru apakah perkawinan itu bisa dianggap sebagai perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 279 KUHP, atau tidak (lihat juga catatan Arsil terkait perkara ini).

Karena masih adanya beberapa inkonsistensi pendapat terkait penafsiran unsur tersebut, di masa yang akan datang Mahkamah Agung masih perlu untuk memperjelasnya.

Permasalahan prosedural

Perkawinan kedua dalam kasus-kasus yang dijerat Pasal 279 KUHP, pada prakteknya belum tentu terkait dengan perkawinan tak resmi. Setidaknya ada dua perkara yang dapat menunjukkan indikasi perkawinan resmi, atau setidak-tidaknya ada bukti pencatatannya.

Pertama, terdakwa diajukan ke pengadilan, setelah isteri pertamanya memergoki catatan perkawinan (kedua) suaminya di KUA (960/K/Pid/2008). Dalam perkara yang kedua, suami didakwa Pasal 279 KUHP, setelah isteri pertamanya menemukan buku nikah suami dengan isteri keduanya (330/K/Pid/2012). Dalam kasus-kasus ini, tentu tidak relevan lagi memperdebatkan definisi perkawinan.

Dengan demikian, pemohon kasasi pada akhirnya hanya mempermasalahkan proses hukum yang menurutnya tak adil, seperti tidak dituntutnya isteri kedua (960/K/Pid/2008; tapi ada juga kasus yang hanya menjerat isteri kedua, seperti dalam perkara 77/K/Pid/2012), kenyataan bahwa suami dan isteri pertama akhirnya bercerai (330/K/Pid/2012; lihat juga alasan seperti ini yang diterima oleh Majelis PK dalam 15/PK/Pid/2010), atau sekedar meminta keringanan hukuman (141/K/Mil/2011).

Tidak didakwanya isteri kedua mungkin masih bisa dibayangkan, karena bisa jadi dirinya tidak tahu atau dibohongi oleh suaminya yang telah beristeri. Tetapi, hal ini tentu tak berlaku dalam kasus yang hanya menjerat isteri kedua saja. Kemudian, jika diamati lebih lanjut lagi, selain adanya beberapa kasus yang tidak mendakwa semua pihak yang terlibat, sangat jarang kasus yang ditujukan terhadap pihak yang menikahkan yang ancaman hukumannya bahkan lebih berat (lihat Pasal 436 KUHP). Sejauh ini, saya hanya menemukan satu kasus, itu pun kebetulan terkait orang tua isteri – yang telah ditinggal pergi pasangan sebelumnya dan sebenarnya saat itu sedang dalam proses perceraian (850/K/Pid/2008). Dalam permohonan kasasinya, terdakwa merujuk pada ketidaktahuannya akan aturan yang berlaku, namun Mahkamah Agung menolak dalil ini.

Pasal 279 KUHP: penerapan norma (pendekatan pragmatis)

Meskipun putusan-putusan hakim dapat kita pelajari secara interpretatif seperti saya uraikan di atas, namun dalam hal ini tak mudah untuk memastikan bahwa tujuan pemidanaan adalah perlindungan status keperdataan, seperti bisa kita lihat dalam MvT Pasal 237 WvS. Bukan saja karena kasus-kasus seperti ini pada kenyataannya tidak meliputi para pihak yang terlibat secara keseluruhan, tetapi juga jika kita lihat hukuman yang dijatuhkan (rata-rata hanya beberapa bulan). Selain itu, terdapat peran esensial (pengaduan) pasangan pertama. Sampai-sampai, JPU dalam suatu permohonan kasasi pernah mendalilkan: “Bahwa Majelis Hakim pada [PN] dalam memutus perkara ini Majelis Hakim telah tidak memperhatikan dan telah memihak Terdakwa, dan tanpa memihak atau melihat kepada saksi korban [MS] yang telah diduakan” (77/K/Pid/2012). Kasus-kasus tersebut tak jarang juga dikombinasikan, yaitu dengan dakwaan Pasal 279 KUHP dan Pasal 284 KUHP. Sehingga, pada prakteknya, pemidanaan JPU lebih merupakan refleksi dari kepentingan pasangan pertama yang diduakan tanpa dia ketahui sebelumnya.

Apabila kita cermati penelitian yang pernah dilakukan Surya Darma (2003), ada beberapa temuan yang mendukung pernyataan tersebut. Menurutnya, di wilayah hukum PN Lhokseumawe dan Lhoksukon, “biasanya kasus-kasus tersebut tidak sampai ke pengadilan, oleh karena tidak adanya pengaduan dari pihak-pihak yang bersangkutan”. Artinya, aparat hukum baru bertindak, kalau ada pengaduan para pihak. Sementara itu, “pihak isteri tidak berani melakukan pengaduan terhadap pihak yang berwajib oleh karena mereka takut dicerai oleh suaminya dan mungkin juga mereka tidak akan memanfaatkan aturan-aturan hukum yang berlaku”. Jadi, digunakan atau tidaknya pasal ini sebenarnya tergantung sepenuhnya pada (pengaduan) pasangan pertama.

Dengan demikian, penerapan Pasal 279 KUHP saat ini, sebenarnya tidak lagi ditujukan untuk mencegah adanya perkawinan ganda – yang kemudian berakibat pada ketidakjelasan status keperdataan, namun lebih merupakan sarana bagi pasangan pertama untuk mendapatkan keadilan. Seperti saya sampaikan dalam tulisan sebelumnya, Pasal 279 KUHP pada akhirnya berfungsi sebagaimana layaknya Pasal 284 KUHP (perzinahan), namun obyeknya bukan gendak (overspel), melainkan perkawinan. Mengapa sampai terjadi? Kemungkinan besar karena degradasi nilai sakral perkawinan, akibat berkembangnya berpendapat bahwa perkawinan, bagaimanapun caranya, lebih baik dari perzinahan. Sementara pada kenyataannya, akibat yang ditimbulkan pada pasangan pertama, ternyata tidak berbeda sama sekali.

Kesimpulan

Dari paparan di atas, saya menarik beberapa kesimpulan:

  1. Pendapat saya tidak berubah dari tulisan saya sebelumnya, bahwa dalam penerapannya telah terjadi pergeseran fungsi Pasal 279 KUHP. Delik yang diatur pada prakteknya merupakan delik pengaduan (hanya diterapkan berdasarkan laporan pihak yang dirugikan), serta penerapan sanksi yang pada umumnya tidak melebihi ancaman hukuman yang diatur dalam Pasal 284 KUHP (9 bulan). Pertama, karena perkara baru masuk pengadilan kalau ada laporan dari pasangan sebelumnya. Perlu diperhatikan juga, dalam beberapa kasus isteri pertama sengaja tidak melapor, karena adanya tekanan sosial, seperti misalnya adanya perasaan takut dicerai. Kedua, karena satu dan lain hal, substansi yang melatarbelakangi perkara-perkara seperti itu di pengadilan adalah perasaan diselingkuhi. Dengan demikian, aspek ini pula yang kemudian dipertimbangkan oleh hakim.
  2. Kalau dilihat MvT-nya, sebenarnya telah terjadi pergeseran, karena awalnya Pasal 279 KUHP ini justru dimaksudkan untuk melindungi kejelasan status keperdataan posisi isteri kedua (dan/atau anak-anaknya), bukan isteri pertama. Tetapi kondisinya jadi berbeda, karena adanya pluralisme hukum perdata, serta sistem administrasi catatan sipil yang lemah.
  3. Mekanisme perlindungan status keperdataan yang pada mulanya dimaksudkan Pasal 279 KUHP ini, sekalipun kemudian diterjemahkan sebagai mekanisme perlindungan perkawinan (agar sesuai prosedur UU No. 1/1974), pada prakteknya tidak efektif, karena penguasa umum tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang harus dijaganya. Dari perkara-perkara yang masuk ke pengadilan, bukan hanya tak ada inisiatif dari JPU, tapi bahkan pihak yang menikahkan hampir tak tersentuh sama sekali. Padahal, kalau memang tujuannya menjaga kejelasan status keperdataan, peran pejabat pencatat pernikahan ini seharusnya juga mendapatkan fokus perhatian.
  4. Sama dengan pendapat saya sebelumnya juga, dalam perkara-perkara seperti ini hakim sebaiknya mempertimbangkan adanya keseimbangan antara kepentingan pasangan sebelumnya di satu sisi, serta kejelasan status dan masa depan (para) terdakwa. Perlu diingat, terlepas dari tujuan awal Pasal 279 KUHP, esensi-esensi kasus seperti ini adalah (pemidanaan) perselingkuhan.
  5. Pasal 279 KUHP saat ini praktis hanya efektif sebagai alat pasangan pertama untuk menuntut keadilan. Hukum pidana ataupun perkawinan, sebagaimana instrumen pada umumnya, pada hakikatnya akan bekerja berdasar kehendak penggunanya.

Tinggalkan komentar

Filed under Pidana, Teori Hukum

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s