Tag Archives: mahkamah agung

Format Putusan Pengadilan

Apa tidak seharusnya pengadilan memberlakukan standar format putusan yang baik? Pertanyaan tersebut setidaknya telah dua hari ini diangkat oleh Detik.com. Berangkat dari sebuah putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak lazim, karena sepertinya ditulis secara komprehensif, format putusan pengadilan diangkat menjadi bahan diskusi. Saya sendiri belum membacanya, tetapi kita asumsikan saja bahwa memang format putusan itu telah disusun secara sempurna. Ada beberapa hal bisa kita kaji lagi.

Pertama-tama, tentu formatnya sendiri (dengan pemberian nomor paragraf a la putusan Mahkamah Konstitusi) yang menarik perhatian. Namun demikian, kalau mau dipikir-pikir lagi, pemberian nomor paragraf sebenarnya berguna untuk memudahkan perujukan dalam suatu naskah putusan yang panjang. Dalam perkara-perkara abstrak seperti pada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, yaitu terkait suatu pertanyaan hukum tertentu dan berbagai pendapat mengenai hal tersebut, adanya penomoran tentu akan sangat membantu hakim untuk tidak perlu mengutip lagi setiap pernyataan yang dirujuknya secara rinci atau menunjukkan bahwa suatu pendapat memang sebelumnya benar-benar telah dinyatakan dalam perkara itu.  Sementara itu, sebagian besar pernyataan hakim pada tingkat pertama adalah penilaian atas fakta yang tentu didapatnya dari hasil pengamatannya langsung. Betul bahwa hakim harus selalu merujuk bukan saja pada pendapat, tetapi juga fakta-fakta yang diajukan kepadanya. Namun maksud saya mengangkat adanya perbedaan ini, masalahnya jelas bukan di format naskah, melainkan ada pada kemampuan atau kemauan hakim untuk mengkritisi dakwaan yang diajukan kepadanya. Apakah ia memeriksa kebenaran seluruh pernyataan yang diajukan oleh penuntut umum kepadanya? Seberapa kritis hakim menilai bukti-bukti yang diajukan?

Salah satu tanggapan dalam artikel itu datang dari pakar hukum pidana, Dr. Chairul Huda yang menyatakan bahwa: “[B]ukan hanya persoalan numerik isi putusan yang memudahkan putusan ini sangat baik tetapi di dalam pertimbangan hukumnya diurai secara rinci, konstruktif dan argumentatif”. Menurutnya, format putusan pengadilan selama ini mengandung banyak kekurangan, karena “hanya mempertimbangkan unsur-unsur delik”. Sementara, tambahnya lagi, “[...] pertimbangan menjadi unveldoende gemotiverd (pertimbangan yang tidak lengkap), yang baru dipersoalkan dan dipertimbangkan kembali oleh hakim tingkat berikutnya. Namun demikian tetap saja tidak sempurna karena Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung (MA) tidak mengetahui persis fakta persidangan.”

Dari pernyataan Chairul Huda di atas, terdapat beberapa hal yang patut digarisbawahi. Pertama, bukan soal format putusan (saja), tetapi bahwa putusan itu seharusnya juga memuat suatu pertimbangan hukum yang “rinci, konstruktif, dan argumentatif”. Kedua, akibat buruknya putusan yang dihasilkan oleh pengadilan tingkat pertama (yang bukan memperjelas duduk perkara/fakta sebenarnya, namun justru membuatnya kabur), pada akhirnya pengadilan di atasnya tak lagi dapat memeriksanya secara sempurna. Dua poin ini sebenarnya butuh penjelasan lebih lanjut.

Terkait dengan poin pertama, sangat mudah untuk  mencari contohnya. Dari ribuan putusan yang dipublikasikan, apalagi yang sudah mencapai tingkat kasasi, sulit ditemukan penilaian atau ringkasan atas fakta yang dibuat oleh pengadilan sendiri. Sebagian besar fakta seperti disalin begitu saja dari berkas dakwaan penuntut umum. Pendapat pengadilan (tingkat pertama) hanya diwakili putusan dalam beberapa poin yang tentu membuka berbagai pertanyaan. Mengapa pengadilan memutus seperti itu? Apa pendapat pengadilan sendiri atas dakwaan jaksa? Apa pendapat terdakwa/kuasa hukumnya juga dipertimbangkan? Betulkah fakta yang didakwakan itu telah 100% terverifikasi? Di sini bisa kita telusuri lebih jauh lagi sebabnya (entah itu dari posisi politik hakim vis-a-vis JPU atau polisi, atau ketidaktahuan hakim untuk penerapan hukum (acara) pidana seperti diindikasikan Chairul Huda), tetapi jelas bahwa buruknya format putusan bukan hanya menyangkut komposisi argumen dalam putusan, tetapi bagaimana argumen itu sendiri dibangun. Pendapat Mahkamah Agung terkait hal ini, cukup normatif, hanya mengungkapkan rencana pembuatan template putusan dan merujuk pada Pasal 197 ayat (1). Padahal, masalahnya bukan pada ada tidaknya aturan (alih-alih SK MA atau SEMA, orang MA juga tahu bahwa ada aturan perundang-undangan yang bahkan sudah mengaturnya secara rinci), tetapi lebih pada suatu pengetahuan praktis mengenai penerapan (ilmu) hukum atau posisi hakim dalam praktek nyata peradilan. Mengapa pada prakteknya hakim tidak menerapkan hal tersebut?

  1. kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARIKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

  2. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal,  jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;

  3. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;

  4.  pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;

  5. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;

  6. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

  7. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;

  8. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;

  9. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;

  10. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;

  11. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam’tahanan atau dibebaskan;

  12. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;

Sehubungan dengan pernyataan kedua, terdapat masalah struktural yang lebih mendalam ketimbang kemampuan atau kemauan hakim. Chairul Huda menyebutkan hambatan sistemik yang memang dialami pengadilan-pengadilan lanjutan, yaitu tidak berfungsinya pengadilan tingkat banding. Seperti kita ketahui, memang untuk pemeriksaan kasasi, secara doktrin Mahkamah Agung terikat pada prinsip “judex juris” yang mengikatnya hanya menguji permasalahan penerapan hukum atau kewenangan pengadilan di bawahnya (lihat juga Pasal 30 UU MA). Artinya, terlepas dari prakteknya yang juga masih belum seragam, menurut peraturan yang ada dalam perkara kasasi Mahkamah Agung hanya diperbolehkan menilai apakah penerapan hukum (termasuk dalam bentuk penerapan kewenangan atau prosedur tertentu) telah dilaksanakan secara tepat. Namun demikian, terlepas dari prakteknya, adakah ketentuan yang membatasi pengadilan tingkat banding untuk memeriksa ulang/kembali seluruh fakta yang diajukan kepada pengadilan? Bagaimanapun, kenyataan pahit menunjukkan bahwa “voorpost” Mahkamah Agung ini pada prakteknya tak lebih hanya berfungsi sebagai tempat lewat saja. Pada tahun 2011 saja, misalnya, terdapat 14.300 perkara diputus oleh pengadilan tingkat banding, sementara perkara yang kemudian diterima Mahkamah Agung mencapai 12.990 . Dari perbandingan yang hampir 1:1 ini saja (dengan catatan ada beberapa perkara yang memang bisa langsung diajukan ke MA tanpa melalui pengadilan tingkat banding), terlihat lemahnya fungsi atau bahkan tidak berfungsinya pengadilan tingkat banding.

Sebagai catatan akhir, cukup menarik mengikuti perkembangan yang terjadi di PN Pangkajene, Sulawesi Selatan. Ada inisiatif yang diambil dari bawah untuk meningkatkan kualitas peradilan. Namun, sebagaimana digambarkan di atas, terdapat masalah struktural yang harus segera diatasi, yaitu tidak berfungsinya pengadilan tingkat banding, serta lemahnya kapasitas (dan mungkin legitimasi) hakim. Bagaimanapun, sehubungan dengan strategi peningkatan kapasitas hakim, “Teknik Pembuatan Putusan” sebenarnya telah diprogramkan dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan hakim (PPC, Diklat III, hlm. 518), meski materinya sendiri masih harus disusun.

1 Komentar

Filed under Tak Berkategori

Mengapa harus diberhentikan?

Baru-baru ini perdebatan mengenai (rencana) pemberhentian dua pejabat publik kembali menghangat. Satu kasus terkait seorang bupati yang telah diputus pengadilan terbukti melanggar sumpah jabatan, sedang satu kasus lagi terkait seorang hakim yang saat ini sedang dalam proses pemeriksaan. Bagaimanapun, Komisi Yudisial telah membuka rekomendasinya yang menyarankan agar hakim bersangkutan diberhentikan, dengan tetap menerima hak pensiun.

Perdebatan yang mengemuka, sudah tentu, mempertanyakan tepat atau tidaknya keputusan pemberhentian pejabat bersangkutan. Sementara putusan yang menyangkut kasus bupati sebenarnya telah diselesaikan secara final, tetapi tidak demikian dengan kasus pemberhentian hakim, karena masih akan diputusan oleh Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang terdiri dari 4 anggota KY dan 3 hakim agung. Dalam tulisan ini saya akan mencoba untuk mengurai kembali perdebatan mengenai pemberhentian tersebut, untuk menjawab pertanyaan: haruskah hakim tersebut diberhentikan?

Pernyataan Kontroversial

Sebelum kita melangkah lebih jauh, akan saya segarkan kembali ingatan kita mengenai kesalahan yang diperbuat Muhammad Daming Sunusi (MDS) ketika mengikuti seleksi pemilihan hakim agung di DPR beberapa waktu lalu. Saat itu, MDS ditanya oleh seorang anggota dewan: “Bagaimana menurut Anda, apabila kasus perkosaan ini dibuat menjadi hukuman mati?” Dia menjawab: “Yang diperkosa dengan yang memerkosa ini sama-sama menikmati. Jadi, harus pikir-pikir terhadap hukuman mati.”

Setelah kejadian tersebut, beredar kecaman yang luas dari publik. Sebagian besar menganggapnya “tak bermoral”, “tidak peka terhadap posisi korban”, “melecehkan korban”, “melecehkan kaum perempuan”, dan sebagainya. Pendeknya, publik menilai bahwa perkataan itu tak pantas keluar dari mulut seorang hakim. MDS langsung menanggapi cercaan publik tersebut. Bukan hanya melalui penjelasan langsung di akhir acara bahwa konteks perkataannya itu hanya untuk bercanda saja (yang mungkin justru menguatkan kecaman terhadapnya), namun dalam beberapa kesempatan lain MDS menyatakan penyesalannya dan minta maaf atas perkataannya yang tak layak itu, karena dia merasa hanya “keselip lidah” atau salah ucap saja.

Namun, nasi sudah menjadi bubur. Komisi Yudisial langsung melakukan pemeriksaan dan telah merekomendasikan pemberhentian MDS sebagai hakim, dengan tetap memberikan hak pensiunnya. Rekomendasi KY ini, meski nantinya masih harus diputuskan oleh MKH (sebagian berpendapat bahwa itu final, karena toh mayoritas anggota MKH berasal dari KY), kembali memicu perdebatan tentang masalah tersebut.  Apakah hukuman itu tidak terlalu keras?

Kontra: Keseleo Lidah, Sudah Minta Maaf, dan Tidak Proporsional

Rekomendasi KY langsung memicu berbagai komentar kontra di media. Dan tak tanggung-tanggung. Bukan hanya beberapa anggota dewan, seperti Priyo Budi Santoso, Syarifuddin Suding, atau Trimedya Panjaitan, melontarkan pernyataan bahwa hakim bersangkutan hanya “keseleo lidah” dan telah minta maaf, tetapi dua mantan pimpinan lembaga kehakiman di Indonesia bahkan ikut berkomentar. Intinya, baik mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie, maupun mantan Ketua MA Harifin Tumpa, menilai bahwa keputusan KY itu berlebihan, karena hakim bersangkutan hanya keseleo lidah saja (jadi bisa dimaklumi), sudah minta maaf secara terbuka, serta berlebihan kalau dihukum dengan pemberhentian. Bahkan Harifin Tumpa berpendapat bahwa KY tidak semestinya memanfaatkan kasus ini sebagai ajang “pencitraan” lembaganya, serta hanya menuruti keinginan publik untuk memberhentikan MDS, tanpa dasar yang proporsional.

Pro: Masalah Moral, Tuntutan Publik, dan Kepercayaan Publik

Selain menuai kritik, rekomendasi KY pada kenyataannya juga mendapatkan dukungan luas, selain “keinginan publik” yang mungkin masih abstrak. Pendapat yang mendukung rekomendasi KY datang dari berbagai kalangan, termasuk juga satu dua anggota dewan, seperti Nudirman Munir dan Eva Sundari. Mereka berpendapat bahwa kesalahan itu layak diganjar hukuman pemberhentian, karena “berkaitan dengan moral”. Ini bukan hanya keceplosan atau salah ucap saja, tapi sudah merupakan “watak” hakim yang bersangkutan. Selain soal kepribadian, disebutkan juga bahwa “tuntutan publik” yang mendorong hal itu. Dengan pernyataannya tersebut, MDS telah “menentang opini masyarakat” yang menilai bahwa pernyataan seperti itu tidak seharusnya keluar dari mulut seorang hakim. Selain masalah moral dan tuntutan publik, terdapat juga pendapat mendukung yang lebih spesifik ditujukan pada fungsi profesi hakim. Pendapat itu, misalnya, dikeluarkan oleh YLBHI yang bahkan sebelum keluarnya rekomendasi telah mengecam keras pernyataan tak pantas itu. Menurut YLBHI, rekomendasi pemberhentian telah tepat, karena pernyataan tersebut “menciderai rasa keadilan dan kepercayaan publik (terutama korban pemerkosaan) terhadap profesi kemuliaan hakim”. Selain itu, disebutkan pula beberapa poin kode etik perilaku hakim yang dilanggar oleh MDS, meskipun dalam pemberitaan luas tidak diuraikan apa sebenarnya isinya.

Mengapa harus diberhentikan?

Dari perdebatan yang berkembang seperti saya ringkas di atas, pada intinya ada pihak yang kontra dengan pemberhentian karena menganggap hukuman itu terlalu berlebihan untuk kesalahan tersebut, sementara di sisi lain ada pihak yang mendukung berdasar tuntutan moral dan kepercayaan publik pada pengadilan. Dari pendapat-pendapat tersebut, dalam pandangan saya, harus ditentukan ukuran yang jelas dulu, sebelum mempertimbangkan apakah perbuatan itu layak dihukum dengan pemberhentian.

Argumen-argumen tersebut sebenarnya dapat dibagi ke dalam argumen-argumen yang masih bernilai normatif abstrak (tidak terperikan), seperti “terlalu berlebihan”, “berkaitan dengan moral”, atau “menentang opini masyarakat”, dengan argumen yang bernilai normatif konkrit, seperti “kepercayaan publik (terutama korban pemerkosaan) terhadap profesi kemuliaan hakim”.

Tentu tidak dapat dipungkiri bahwa dalam menilai suatu perbuatan, aspek perasaan yang abstrak tak terhindarkan dan belum tentu tidak relevan. Namun, dalam hal ini, penilaian abstrak tersebut akan dihadapkan pada suatu kenyataan sosial yang konkrit, bahwa profesi hakim adalah suatu institusi di luar manusia, sehingga harus memenuhi suatu standar fungsi tertentu. Fungsi tersebut, dalam pandangan saya, seharusnya jadi perhatian dalam penilaian. Terlepas dari MDS sebagai manusia yang bisa saja salah, pertanyaannya, apa hukuman yang pantas bagi HAKIM yang mengeluarkan pernyataan seperti itu?

Kalau anda buka Peraturan Bersama MA-KY No. 02/2012, dalam Pasal 5 ayat 3 huruf c, disebutkan bahwa:

“Hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksi-saksi, dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat, penuntut, pegawai pengadilan atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan.”

Prinsip ketidakberpihakan atau imparsialitas ini menuntut hakim, bukan saja untuk tidak memihak, tapi bahkan melarang segala perkataan atau perbuatan yang “menimbulkan kesan memihak”. Jadi, jelas bahwa seorang hakim bukan hanya secara khusus dalam suatu perkara konkrit harus menjaga ketidakberpihakannya itu, tetapi bahkan harus menjaga diri untuk tidak melahirkan kesan berpihak. Apakah perkataan MDS memenuhi unsur ketentuan ini? Karena ini merupakan kode etik, tentu dapat ditanyakan langsung kepada pihak yang bersangkutan untuk ikut menilainya sendiri. Tetapi, kalau dilihat secara obyekftif pernyataan itu, jelas terdapat pelanggaran pada hak korban vis a vis pelaku. Loyang yang seharusnya seimbang, ternyata telah dikesankan miring.

Berikutnya, apabila memang memenuhi pelanggaran kode etik di atas, apa hukuman yang pantas? Jawabannya bisa kita lihat dalam Pasal 19 ayat (4) jo. Pasal 18 ayat (3). Menurut kedua ketentuan tersebut, pelanggaran atas Pasal 5 ayat (3) huruf c (ketidakberpihakan) dikategorikan sebagai hukuman berat yang dapat dijatuhi hukuman: (1) pembebasan dari jabatan; (2) menjadi hakim non palu 6 bulan – 2 tahun; (3) penurunan pangkat dalam waktu 3 tahun; (4) pemberhentian dengan hak pensiun; atau (5) pemberhentian tidak dengan hormat.

Dari daftar hukuman yang mungkin dijatuhkan di atas, tentu masih terbuka kemungkinan dijatuhkannya hukuman selain pemberhentian dengan hak pensiun yang telah menjadi rekomendasi KY. Sehingga, ukuran tak terperikan kemudian dapat muncul kembali, seperti argumen “terlalu berlebihan” atau “berkaitan dengan moral tadi”. Tapi, melihat ke belakang, tentu akan sulit untuk menakar hukuman yang pas. Karena, betul, bagaimanapun perbuatan itu telah dilakukan. Pelakunya sendiri juga telah meminta maaf. Pertanyaannya, bagaimana ke depannya? Memperhatikan keberatan YLBHI, sulitkah kita membayangkan bahwa pernyataan itu tidak berakibat pada hilangnya kepercayaan publik akan ketidakberpihakan hakim tersebut, khususnya dalam menangani perkara-perkara tindak pidana pemerkosaan?

2 Komentar

Filed under Konstitusi

Tahun 2012: Perkara Narkotika, Ganti Rugi Pengelola Parkir, dan Kecelakaan Maut

Apa garis besar permasalahan hukum sepanjang tahun 2012 yang baru lewat beberapa minggu yang lalu?

Selain beberapa kasus politik hukum yang meliputi masalah konflik tanah di beberapa daerah, beberapa perubahan kebijakan terkait status dan jabatan hakim, kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan jabatan yang serius (termasuk yang melibatkan hakim agung), serta beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang berpengaruh besar pada perubahan kebijakan (misalnya kasus BP atau kasus RSBI), tahun 2012 meninggalkan catatan beberapa kasus hukum yang cukup menonjol. Dari pengamatan saya saja, termasuk dengan memperhatikan catatan Arsil di krupukulit, paling tidak ada tiga isu hukum yang menjadi perdebatan publik, bukan hanya karena nuansa politiknya (seperti kasus kawin siri seorang bupati tahun lalu), tetapi memang ada permasalahan (teknis) hukum yang kemudian berakibat serius pada kehidupan warga negara. Isu-isu hukum tersebut meliputi: perkara narkotika, ganti rugi pengelola parkir, serta (pertanggungjawaban pengemudi) dalam kecelakaan maut yang menimbulkan korban jiwa.

Perkara Narkotika: Nasib Hukum Acara di Ujung Tanduk

Apabila kita cukup jeli mengamati laporan tahunan Mahkamah Agung tahun sebelumnya, cukup mudah untuk menemukan data yang menunjukkan bahwa perkara-perkara narkotika merupakan salah satu kasus (pidana) terbanyak yang sampai ke meja para hakim agung. Sepanjang tahun 2011 saja, setidaknya terdapat 701 permohonan kasasi perkara narkotika. Jumlah ini memang masih di bawah permohonan kasasi perkara korupsi yang mencapai angka 963, tetapi masih jauh di atas perkara kasasi pidana umum terbanyak (kasus kekerasan) yang tak lebih dari 374 permohonan saja. Melihat kecenderungan pada pengadilan di tingkat bawah, misalnya di PN Jakarta Pusat (sekitar 900 perkara narkotika vs. sekitar 200-300 perkara pencurian), angka perkara narkotika yang masuk masih mendominasi perkara pidana yang diajukan ke pengadilan negeri. Dengan demikian, tak sulit untuk meramalkan bahwa tahun inipun (atau bahkan hingga beberapa tahun ke depan), perkara narkotika masih akan menjadi perkara pidana yang akan sering berlabuh di meja hakim agung, di samping perkara korupsi yang saat ini telah mendapat perhatian yang cukup besar dari publik.

Pertanyaannya, masalah hukum apa yang mesti dihadapi oleh para hakim agung?

Pertama, sebenarnya masalah klasik yang juga ada hubungannya dengan permasalahan Mahkamah Agung secara umum, yaitu terkait dengan pembentukan hukum atau konsistensi. Sehubungan dengan hal ini, bisa dicermati tulisan Arsil tentang inkonsistensi perkara narkotika, di samping banyaknya suara yang juga mempertanyakan adanya konsistensi dalam penjatuhan hukuman. Sepanjang tahun 2012 kemarin saja, kewibawaan Mahkamah Agung setidaknya dipertaruhkan karena adanya dugaan pengaturan hukuman yang dijatuhkan (kasus hakim agung Yamani). Bagaimanapun, ke depannya Mahkamah Agung akan dihadapi tantangan untuk konsisten dalam penerapan pasal, maupun penjatuhan hukuman pidana. Tapi apa sekedar untuk menjatuhkan hukuman saja? Jawabannya ada pada masalah hukum kedua yang juga harus dicermati oleh para hakim agung.

Kedua, perlu diperhatikan juga bahwa sepanjang tahun 2012 kemarin, praktek penanganan perkara narkotika menunjukkan adanya ancaman serius pada dipenuhinya asas-asas hukum acara. Bukan saja karena Mahkamah Agung sendiri yang dalam putusannya telah memperingatkan adanya praktek penjebakan oleh (oknum?) kepolisian, tetapi juga karena beberapa insiden yang menarik perhatian publik, seperti kasus razia liar yang meledak melalui twitter ini, atau bahkan salah tangkap yang menimbulkan korban salah tangkap di Kabupaten Kediri. Dalam kedua kasus tersebut, pelanggaran berat dan sistematis pada asas-asas hukum acara dapat segera dicegah atau sedikit banyak ditanggapi (meski gugatan ganti rugi korban salah tangkap urung diajukan, tetapi pelaku penganiayaan akhirnya dihukum tiga bulan oleh PN), karena adanya tekanan publik. Karena secara hukum, meski telah memperingatkan dalam putusannya, belum ada putusan Mahkamah Agung yang dapat dijadikan acuan standar untuk mengkritisi penerapan hukum acara atau praktek penjebakan dalam perkara narkotika, termasuk apabila dakwaan ternyata salah seperti dalam dua kasus yang diperbandingkan oleh Arsil ini. Yang jelas, saat ini terdapat satu kasus yang mempermasalahkan (minimnya) pembuktian dalam tahap Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung, setelah sebelumnya PN menjatuhkan hukuman pidana penjara 10 tahun untuk perbuatan “menerima” narkotika golongan I, hanya dengan berdasarkan bukti keterangan saksi dan hasil pemeriksaan urin untuk membuktikan perbuatan tersebut.

Ke depannya, tentu perlu perhatian lebih pada penerapan hukum acara dalam kasus-kasus seperti ini, antara lain dengan mengarahkan program bantuan hukum yang saat ini mulai dirintis (kembali) oleh pemerintah untuk menjangkau perkara-perkara tersebut. Mengapa perlu? Kalau anda perhatikan sepanjang tahun 2011 saja, denda yang dijatuhkan (baca: dapat dituntut oleh negara) di luar uang pengganti dalam perkara narkotika, jumlahnya jauh melebihi perkara korupsi (374,8 M vs. 53,8 M). Sementara itu, opini publik dalam kasus-kasus seperti ini masih cukup beragam, di satu sisi mendorong adanya tindakan tegas dan hukuman berat bagi para pelaku tindak pidana narkotika, namun begitu publik melihat praktek-praktek razia/penangkapan yang bermasalah, tak jarang berujung pada ketidakpercayaan pada aparat kepolisian.

Kesimpulan sampai sejauh ini, usaha mendorong dipenuhinya prinsip-prinsip hukum acara hanya efektif sebelum suatu kasus masuk ke pengadilan, yaitu ketika ada tekanan publik dan “aparat dan alat hukum” belum sepenuhnya bekerja. Karena begitu sampai ke ruang sidang, seolah tidak ada lagi proses yang seimbang, akibat tidak bekerjanya fungsi pembelaan. Berbeda dengan perkara korupsi yang memungkinkan terlibatnya pengacara-pengacara terpandang, tidak demikian halnya dengan perkara narkotika.

Ganti Rugi Pengelola Parkir: Bangkitnya Harapan Konsumen

Agak berbeda dari perkara pidana, untuk mengidentifikasi perkara perdata yang paling banyak diajukan ke Mahkamah Agung, kita akan dipaksa untuk meraba dalam suatu lorong yang gelap. Kalau melihat laporan tahunan Mahkamah Agung pada tahun sebelumnya, maka yang menempati posisi paling atas adalah masalah “tanah”, serta berikutnya masalah “ganti rugi”. Tapi kalau mau mencermati lebih jauh lagi, masalah “tanah” ini akan mengandung beragam aspek, mulai dari permasalahan titel hak (biasanya masuk ke ranah TUN), hingga permasalahan terkait dengan perjanjian yang terkait dengan tanah (misalnya perjanjian jual beli atau sewa menyewa tanah/rumah). Bisa jadi karena tetap tidak adanya kepastian soal hak-hak atas tanah (dan implementasinya) hingga saat ini. Pendeknya, itu bukan masalah hukum perdata yang bisa langsung diidentifikasi, serta dianalisis apa masalahnya. Bagaimanapun, terkait dengan masalah ganti rugi (anehnya dalam laporan tahunan dipisahkan dari PMH, wanprestasi, dan perikatan), tahun 2012 yang lalu mencatat perkembangan menarik sehubungan dengan perjanjian parkir.

Dalam beberapa kasus yang diangkat oleh media, maupun pernyataan Mahkamah Agung kemudian, pengelola parkir pada prinsipnya diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul akibat hilangnya kendaraan yang diparkir, sepanjang pemilik kendaraan dapat menunjukkan adanya perjanjian parkir. Tentu, adanya perjanjian parkir dapat dijadikan patokan adanya hubungan hukum di antara kedua pihak tersebut, tetapi ada tidaknya kewajiban itu, tentu harus dilihat lagi dalam kasus-kasus konkritnya. Bagaimanapun, masalah perjanjian parkir ini telah saya bahas dalam beberapa tulisan saya yang bisa dibaca di sini dan di sini. Kesimpulan sementara, meskipun saat ini masih terdapat tumpang tindih antara penggunaan perjanjian dan PMH sebagai dasar hukum untuk mewajibkan dibayarnya ganti rugi, namun ke depannya, saya pikir, Mahkamah Agung akan mendudukkan permasalahan ini dalam konteks hukum perjanjian (wanprestasi).

Kecelakaan Maut: Duka dan Amarah Publik

Selain perkara narkotika dan perjanjian parkir, masalah hukum biasa yang juga cukup menarik perhatian publik adalah perkara kecelakaan maut. Dalam kasus-kasus seperti ini, biasanya ada dua aspek yang kemudian menarik perhatian publik.

Aspek pertama terkait dengan perasaan simpati terhadap korban. Meskipun dalam prakteknya di Indonesia tak jarang pelaku memberikan “uang kerahiman” kepada keluarga korban sebagai kompensasi atas duka yang ditimbulkan, namun dalam beberapa kasus keluarga korban juga mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan, termasuk keluarga korban kecelakaan maut yang terjadi awal tahun 2012 yang lalu.

Bagaimana praktek tuntutan ganti rugi seperti ini? Pertama, tentu akan tergantung pada musyawarah di antara keluarga korban dengan pelaku sendiri, seperti bisa kita lihat dalam bentuk uang kerahiman itu. Namun, kalau memang kemudian kasusnya masuk ke pengadilan, terdapat beberapa hal yang dijadikan pertimbangan oleh hakim seperti saya sarikan dalam sebuah tulisan saya tahun lalu, di antaranya meliputi: kondisi (tanggungan) keluarga korban, kemampuan ekonomi/sosial pelaku, sampai bentuk kerugian itu sendiri yang harus dapat ditunjukkan dapat dinilai dengan uang.

Aspek kedua yang tak kalah menarik perhatian adalah pertanggungjawaban (pidana) pelaku. Tindakan yang membahayakan nyawa orang lain di ruang publik (di jalan), tentu akan menjadi urusan publik. Begitu pula dalam kasus-kasus kecelakaan maut ini, biasanya akan diikuti dengan amarah publik terhadap pelaku. Ini bisa kita lihat bukan saja dalam kasus kecelakaan maut yang terjadi pada awal tahun 2012 saja, seperti telah saya bahas di sini, namun juga pada beberapa insiden kecelakaan yang terjadi sepanjang tahun.

Pertanyaannya, mengapa publik begitu marah? Satu dan lain, ini berhubungan dengan kinerja aparat hukum yang di mata publik tidak menerapkan suatu standar sistem yang obyektif dan konsisten, di mana setiap orang diperlakukan secara setara. Ini bukan masalah yang secara khusus terkait dengan kecelakaan maut (meski mungkin memang ada kasus yang melibatkan anak seorang menteri yang mengemuka awal tahun ini),  tapi masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem pidana secara umum. Kasus yang tahun ini cukup menonjol, misalnya, kasus pencurian piring yang pernah saya bahas awal tahun 2012 di sini. Kasus ini tentu kontras dengan kasus-kasus pidana korupsi yang melibatkan beberapa (mantan) pejabat negara.

Menanggapi hal di atas, reaksi publik memang bisa dilihat menekan ke dua arah berbeda, yaitu (1) mendesak adanya hukuman yang lebih berat bagi si orang besar, serta (2) meminta hukuman yang proporsional bagi si orang kecil (itupun kalau terbukti bersalah). Namun, seperti kesimpulan perkara narkotika saya sebelumnya, saya pribadi cenderung memilih untuk lebih memperhatikan poin kedua. Bagaimana dengan anda?

Tinggalkan komentar

Filed under Kilas Sejarah, Perdata, Pidana

Putusan-Putusan Pidana Terkait “Kawin Siri”

Permasalahan nikah siri muncul kembali ke permukaan, setelah seorang Bupati bukan saja melangsungkan perkawinan siri (di bawah tangan/tidak didaftarkan), namun menceraikan isteri mudanya itu dengan SMS hanya dalam waktu empat hari setelah perkawinan, serta mengeluarkan pernyataan publik yang sangat melecehkan terkait alasannya menceraikan. Tapi dapatkah perceraian, sebagaimana perkawinan, terjadi dengan begitu mudahnya? Saya pikir, kalau perdebatan tersebut dilanjutkan terlepas dari pergulatan politiknya, tentu kita akan sampai pada perdebatan tentang kawin siri.

Sekitar dua atau tiga tahun yang lalu, terjadi perdebatan yang sengit mengenai pemidanaan kawin siri. Pendapat yang mendukung, pada prinsipnya berpegang pada maraknya penyalahgunaan instrumen tersebut untuk menggelapkan (status) perkawinan. Jadi, mereka mempertanyakan fungsi lembaga (administrasi) perkawinan, apabila praktek tersebut terus ditolerir. Sementara pihak yang menolak, selain berlindung pada otoritas agama yang memang masih mewarnai hukum negara terkait permasalahan perkawinan ini, juga beranggapan bahwa urusan perkawinan ini sesungguhnya merupakan urusan/hak para pihak terkait sendiri. Selain kedua pendapat itu, setahu saya ada juga pandangan yang mengatakan, harus dilihat kondisi riilnya dulu, sehingga jalan pemidanaan seperti itu tidak dapat digeneralisasi begitu saja. Untuk mengukurnya, harus ada studi-studi kasus nyata dulu.

Bagaimanapun juga, meskipun perdebatan seperti itu, apalagi menyangkut suatu peraturan baru, biasanya berlangsung sangat sengit, tetapi sedikit perhatian ditujukan pada ketentuan yang telah ada. Apalagi, terkait dengan bagaimana penerapannya nanti. Padahal, kalau orang cermati isi KUHP saja, jelas terdapat ketentuan-ketentuan yang dapat digunakan memidanakan dilangsungkannya perkawinan dengan menggelapkan (status) perkawinan sebelumnya.

Pasal 279

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun :

  1. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan – perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
  2. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

(2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(3) Pencabutan hak berdasarkan pasal No. 1 – 5 dapat dinyatakan.

Pasal 436

(1)  Barang siapa menurut hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak mempunyai kewenangan melangsungkan perkawinan seseorang, padahal diketahuinya bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan orang itu yang telah ada menjadi halangan untuk itu berdasarkan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(2) Barang siapa menurut hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak mempunyai kewenangan melangsungkan perkawinan seseorang, padahal diketahuinya ada halangan untuk itu berdasarkan undang-undang diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Dari beberapa putusan Mahkamah Agung yang telah saya baca (2392/K/Pid/2007, 960/K/Pid/2008, 2151/K/Pid/2008, 2156/K/Pid/2008, 15/PK/Pid/2010, 141/K/Mil/2011, 839/K/Pid/2011, 330/K/Pid/2012), setidaknya terdapat beberapa kecenderungan-kecenderungan umum berikut.

Pertama, permohonan kasasi biasanya diajukan dengan alasan perkawinan yang dimaksud dalam KUHP adalah perkawinan yang tercatat. Jadi, tidak termasuk kawin siri atau perkawinan berdasarkan hukum agama yang tidak tercatat. Kedua, tentu ada hubungannya dengan alasan kasasi tersebut, pengadilan-pengadilan tingkat bawah biasanya tidak menerima pembelaan seperti itu. Ketiga, Mahkamah Agung cenderung menolak permohonan kasasi, dengan alasan hal itu menyangkut permasalahan fakta, serta tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Keempat, kasus seperti ini biasanya diawali dengan laporan dari pasangan terdakwa dari perkawinannya yang lain. Kemudian terakhir, dilihat dari lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan, rata-rata hakim menjatuhkan pidana penjara beberapa bulan. Mungkin ini ada hubungannya dengan rasa keadilan hakim-hakim yang memutus, terlepas dari beratnya ancaman hukum yang ditentukan dalam undang-undang.

Di luar kecenderungan-kecenderungan umum tersebut di atas, terdapat juga beberapa perkecualian yang terjadi. Di antaranya kasus-kasus di bawah ini.

2151/K/Pid/2008 (Hanya Yang Tercatat?)

Terdakwa dalam kasus ini adalah seorang perempuan yang menikah dengan seorang laki-laki yang ternyata telah beristeri. Ketika itu pasangan tersebut telah mempunyai seorang anak berumur empat bulan, serta mereka dinikahkan oleh adik terdakwa. Tidak jelas bagaimana dengan proses hukum terhadap suami (lihat Pasal 279 KUHP), serta adiknya (lihat Pasal 436 KUHP), tapi yang jelas terdakwa dituntut tiga bulan penjara oleh JPU. PN Bengkulu kemudian menjatuhkan pidana tiga bulan, dengan masa percobaan enam bulan. Artinya, hukuman itu tidak harus langsung dijalankan.

JPU kemudian mengajukan banding atas putusan tersebut. Permohonan banding ditolak oleh pengadilan tingkat banding. Pengadilan Tinggi justru berpendapat bahwa “bagi orang muslim adalah perkawinan yang sah dilaksanakan berdasar dan menurut cara serta memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 […]”. Dengan demikian, unsur “perkawinan” dalam Pasal 279 KUHP tidak terpenuhi. Permohonan kasasi yang kemudian diajukan oleh JPU, juga ditolak oleh majelis kasasi yang terdiri dari Mohammad Saleh, Muhammad Taufik, dan Mieke Komar. Menurut Mahkamah Agung, JPU tidak dapat menunjukkan bahwa putusan yang dimohonkan kasasi adalah putusan bebas tidak murni.

Kalau saja JPU dapat merumuskan permasalahan hukumnya dengan baik, mungkin kasus ini dapat memperjelas maksud unsur “perkawinan” dalam Pasal 279 KUHP. Namun, bagaimanapun, sebagaimana dalam kasus-kasus yang menerapkan tafsir umum bahwa “perkawinan” itu termasuk juga perkawinan tidak tercatat, Mahkamah Agung cenderung menarik diri. Pertimbangan Pengadilan Negeri sendiri, bisa jadi, ada hubungannya juga dengan kondisi pasangan tersebut yang, meskipun dapat dianggap melanggar, mempunyai anak berusia empat bulan. Tapi, siapa tahu?

15/PK/Pid/2010 (Bagaimana Kalau Kemudian Cerai?)

Perkara ini cukup unik dibanding kebanyakan kasus seperti ini, karena terdakwa mengajukan permohonan PK, dengan menggunakan putusan cerai yang diputus oleh pengadilan tinggi sebelum Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasinya. Kedua terdakwa/pemohon adalah pasangan yang tadinya telah dijatuhi pidana penjara enam bulan – setelah melalui proses banding dan kasasi, karena dianggap melanggar Pasal 279 dan 284 KUHP. Mereka melakukan zina, atau setidak-tidaknya perkawinan hanya menurut agama Hindu, sedang keduanya mengetahui bahwa salah satu pasangan sebenarnya telah beristeri.

Majelis PK yang terdiri dari Atja Sondjaja, Hakim Nyak Pha, dan Timur P. Manurung, mengabulkan PK yang dijatuhkan. Kedua terdakwa diputus bebas, karena sebelum putusan kasasi yang menolak permohonan kasasi mereka keluar dalam perkara pidana terkait, ternyata telah ada putusan (dari Pengadilan Tinggi) dalam perkara perdata yang memutus perceraian antara salah satu terdakwa dengan isteri sebelumnya.

330/K/Pid/2012 (Meskipun Kemudian Cerai?)

Dalam kasus yang relatif baru terjadi ini, sebenarnya permasalahannya klasik. Terdakwa, seorang laki-laki yang telah beristeri, pada tahun 2008 menikah lagi dengan seorang perempuan (ternyata dituntut juga dalam berkas terpisah). Keduanya dinikahkah oleh orang tua perempuan tersebut, serta tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama. Selanjutnya, melalui perantaraan calo, terdakwa bisa mendapatkan buku nikah. Buku nikah itulah yang beberapa saat kemudian ditemukan oleh isteri terdakwa, sehingga terdakwa dilaporkan ke polisi.

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menghukum terdakwa dengan satu tahun pidana penjara.Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Utara. Baik JPU, maupun terdakwa sendiri, mengajukan permohonan kasasi atas putusan banding tersebut.

JPU pada prinsipnya hanya mempermasalahkan ringannya hukuman.

Sementara, ada beberapa hal yang diungkapkan terdakwa sebagai alasan kasasinya. Menurut terdakwa, sebenarnya isterinya telah mengizinkan, serta mereka bertiga bahkan pernah tidur sekamar, sebelum akhirnya dia diadukan ke polisi. Kemudian, terdakwa juga melampirkan akta cerai yang dikeluarkan oleh pengadilan (Oktober 2010), untuk menunjukkan bahwa mereka sebenarnya telah bercerai. Terdakwa juga memohon untuk tidak dihukum, karena saat ini sedang menanggung kewajiban hak asuh atas anak akibat perceraian tersebut.

Suara majelis kasasi yang terdiri dari Mansur Kartayasa, Sri Murwahyuni, dan Andi Abu Ayyub Saleh, tidak bulat. Mayoritas menilai bahwa ini adalah permasalahan fakta, sehingga permohonan harus ditolak. Sementara itu, satu pendapat berbeda dari Mansur Kartayasa, beranggapan bahwa pihak yang berkepentingan seharusnya dapat mengajukan pembatalan perkawinan sesuai UU Perkawinan, serta menilai tindakan kepolisian dalam kasus ini adalah tindak kriminalisasi. Bagaimanapun, berdasar suara terbanyak dalam majelis, permohonan kasasi tersebut ditolak.

Tidak jelas apakah majelis tersebut juga mengetahui Putusan No. 15/PK/Pid/2010, karena salah satu alasan kasasi adalah akte perceraian yang dikeluarkan sebelum putusan kasasi diambil.

850/K/Pid/2008 (Kalau Saya Tidak Tahu?)

Putusan ini merupakan putusan terkait Pasal 436 KUHP (ancaman pidana terhadap pihak yang menikahkan) yang relatif jauh lebih sedikit muncul dibandingkan Pasal 279. Bermula dari kasus seorang ayah yang menikahkah sendiri anaknya, setahun setelah suami anak tersebut pergi meninggalkannya karena perselisihan yang berkelanjutan di antara mereka. Masalahnya, ketika perkawinan itu dilakukan, pengadilan mengaku baru mengeluarkan surat pemberitahuan talak I. Akte putusan cerainya sendiri baru dikeluarkan oleh pengadilan agama beberapa minggu kemudian. Sepertinya berdasar laporan (mantan) suami, sang ayah dituntut di pengadilan dengan Pasal 436 KUHP.

Pengadilan Negeri Maros menghukum terdakwa dengan satu tahun hukuman pidana penjara. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar. Alasan kasasinya: “Pemohon Kasasi adalah orang desa yang sangat awam dengan aturan-aturan hukum seharusnya petugas Pengadilan Agama yang tahu aturan hukumnya memberitahukan dengan jelas mengenai larangan-larangan apa saja […] untuk tidak dilakukan oleh karena ketidaktahuan kami […].” Bagaimanapun, Mahkamah Agung menolak permohonan tersebut. Majelis yang terdiri dari Mieke Komar, Zaharuddin Utama, dan Abdurrahman, menilai tidak ada kesalahan penerapan hukum dalam kasus tersebut.

 

7 Komentar

Filed under Pidana

Kewajiban Pengaturan Hak Asuh Anak

Bagaimana pengaturan hak asuh anak dalam kasus perceraian di Belanda? Pada tahun 2008 yang lalu, kebetulan, terdapat perkembangan baru (UU tentang perubahan Buku I KUHPer dan Hukum Acara Perdata, terkait perbaikan kelanjutan hak asuh orang tua dan kehati-hatian dalam perceraian, 27 November 2008).

Pembuat undang-undang merombak hukum perdata dan hukum acara perdata, dalam rangka memperbaiki posisi anak dalam kasus-kasus perceraian. Perbaikan legislasi tersebut meliputi: (1) dihapuskannya prosedur perceraian kilat (dulu hubungan perkawinan boleh dimohonkan untuk diubah pencatatannya menjadi perjanjian hidup bersama, serta para pihak dapat membubarkan perjanjian itu tanpa melalui hakim); (2) kewajiban pasangan (baik menikah, maupun hidup bersama yang tercatat) untuk menyusun suatu perjanjian mengenai pengaturan pengasuhan anak pasca perceraian, termasuk pembagian tugas dan pembiayaannya; (3) diberikannya kewenangan kepada hakim untuk merujuk pasangan kepada mediator untuk membuat kesepakatan terkait akibat-akibat perceraian, bila pengadilan membutuhkan.

Apa yang dapat dipelajari dari ketentuan baru di Belanda ini?

Situasinya dapat dengan mudah dibayangkan. Ketika perceraian terjadi, maka terjadilah perpecahan antara kedua orang tua. Biasanya, kedua pasangan akan saling menyalahkan satu sama lain, fokusnya adalah bagaimana perceraian itu terjadi, atau mungkin juga mengapa sampai itu terjadi. Dalam beberapa putusan Mahkamah Agung yang pernah saya baca, tak jarang pula ada ketidaksepakatan di antara mereka tentang dasar perceraian. Tapi, untuk hal ini, Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa “pecahnya rumah tangga dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi, menjadi dasar perceraian dipandang lebih maslahah daripada mempertahankan perkawinan tetap tidak dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga” (67 PK/AG/2010, Laporan Tahunan MA 2011, hlm. 358-360).

Pada intinya, kedua pasangan akan cenderung fokus pada perselisihan di antara mereka sendiri. Pertanyaannya, lalu bagaimana dengan nasib anak di bawah umur (dalam usia pengasuhan) yang menjadi tanggungjawab mereka berdua? Dalam kasus PK tersebut, untungnya, kedua anak telah cukup dewasa, meskipun mereka tak luput juga dari adanya dampak psikis akibat perceraian kedua orang tua mereka.

Dalam kasus-kasus serupa yang menyangkut nasib anak di bawah umur , nasib anak tersebut bukannya tidak dibahas. Hanya saja, dalam kasus-kasus perceraian yang mendapat sorotan publik – biasanya di kalangan artis, pembahasan seperti itu berkisar pada soal siapa yang berwenang atas hak asuhnya. Dalam situasi seperti ini, alih-alih membicarakan bagaimana masa depan anak itu, pasangan yang hendak bercerai akan larut kembali ke dalam konflik terkait hubungan mereka sendiri. Pihak yang satu akan menuntut hak asuh, karena menganggap perceraian terjadi akibat kesalahan pihak yang lain. Begitu pula sebaliknya. Belum lagi, adanya keributan mengenai pembagian harta yang biasanya juga terus membayangi.

Apabila terjadi permusuhan seperti itu, apakah satu pihak akan menyadari bahwa pihak yang lain – katakanlah benar-benar seburuk apa yang ada dalam pandangannya, juga merupakan orang tua anak mereka berdua? Untuk itu perlu ada satu ukuran obyektif tertentu. Pertanyaannya kemudian, bagaimana menentukan ukuran obyektif itu?

Di Belanda sendiri, beberapa garis besar terkait pembagian harta atau hak asuh, sebenarnya juga telah ditentukan dalam undang-undang. Tapi, dalam perkembangannya, pembuat undang-undang ternyata menganggap bahwa para pihak sendiri juga harus terlibat aktif (secara konstruktif) dalam proses penentuannya. Beberapa contoh praktek sidang (pasca) perceraian menunjukkan bagaimana para pihak, bahkan setelah masing-masing diwakili oleh seorang advokat, cenderung untuk hanya melihat persoalan secara emosional dan dari sisi subyektifnya sendiri saja. Bantahan yang muncul biasanya juga tak kalah subyektif dan menyulut terjadinya debat kusir. Terlebih lagi, meskipun adanya kontradiksi dalam suatu sengketa itu sebenarnya lumrah terjadi, tapi dalam hal ini kepentingan anak dalam pengasuhan jadi seperti tak ada yang mewakili.

Karenanya, merupakan suatu perkembangan bagus yang mungkin dapat ditiru, ketika pasangan sendiri diwajibkan untuk membuat perjanjian mengenai pengaturan pengasuhan anak pasca perceraian, sebelum perkara perceraian itu diputus. Artinya, sebelum hakim memutuskan perceraian itu, para pihak diwajibkan untuk membuat kesepakatan dulu, misalnya melalui mediasi. Katakanlah, karena satu dan lain hal, mereka tidak bisa membuat kesepakatan seperti itu, maka masing-masing pihak diwajibkan pula mengajukan dasar alasannya di depan hakim. Dan peraturan seperti ini, sebenarnya tak mengurangi sama sekali kewenangan hakim untuk pada akhirnya menentukan poin-poin tersebut – seperti aturan dan praktek yang selama ini terjadi. Bedanya, konflik kepentingan di antara pasangan dapat dibuat lebih terbuka, serta ada beberapa alternatif yang mereka ajukan sendiri untuk diuji dengan usaha memajukan kepentingan anak.

Terlepas dari pecahnya rumah tangga yang barangkali memang tak dapat disatukan kembali, tetap perlu ada satu rujukan bersama yang menjelaskan pembagian harta, pengasuhan anak, serta pembagian tugas dan pembiayaannya nanti. Hal ini diperlukan, demi kepentingan anak di bawah pengasuhan mereka.

Tinggalkan komentar

Filed under Perdata

Putusan-Putusan Terkait Ganti Rugi Korban Meninggal

Sebagai kelanjutan Kasus X Maut yang sebelumnya pernah saya bahas dalam blog ini, berkembang sengketa di wilayah perdata. Hal ini bermula dari rencana (kuasa hukum) para korban untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas korban meninggal. Beberapa tahun yang lalu, saya pernah menulis permasalahan ganti rugi atas korban meninggal ini menanggapi tulisan dalam Hukumonline yang membandingkan begitu saja kasus-kasus/aturan-aturan terkait permasalahan ini di Amerika, dengan di Indonesia. Saat itu perhatian saya sebenarnya juga baru pada kasus-kasus di Amerika. Kalau melihat peraturan yang ada di Indonesia, memang pasal terpenting dalam konteks ini adalah Pasal 1370 KUHPerdata.

Pasal 1370

Dalam hal pembunuhan dengan sengaja atau kematian seseorang karena kurang hati-hatinya orang lain, suami atau istri yang ditinggalkan, anak atau orang tua korban yang lazimnya mendapat nafkah dan pekerjaan korban, berhak menuntut ganti rugi yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan.

Pada tulisan saya sebelumnya, pasal yang ditujukan untuk melindungi kepentingan keluarga korban yang ditinggalkan ini, saya kategorikan juga sebagai ganti rugi materiil (dapat diukur dengan uang), karena jelas menyangkut nafkah dan pekerjaan korban. Tapi bagaimana prakteknya di Indonesia, ketika itu sebenarnya belum saya bahas.

Dari publikasi putusan pengadilan, terdapat satu putusan pada pengadilan tingkat banding yang secara lugas menekankan pentingnya pertimbangan akan kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak (45/Pdt/2011/PT.TK), di mana pengadilan tingkat banding menyesuaiakan (dalam hal ini mengurangi) besarnya nilai ganti rugi, karena terkait pertanggungjawaban (tanggung renteng) yang menyangkut seseorang yang berprofesi sebagai sopir. Bagaimanapun juga, dalam tulisan ini sengaja saya pilihkan beberapa putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, di mana prakteknya tidak ada keseragaman penetapan nilai ganti rugi, meskipun secara umum hakim tidak begitu saja mengabulkan sepenuhnya nilai ganti rugi yang dituntut oleh penggugat.

Untuk aspek-aspek merinci terkait hukum pertanggungjawaban, seperti bentuk kerugian, pihak yang bertanggungjawab, unsur kesalahan (atau kelalaian menurut Pasal 1366 KUHPerdata) , serta hubungan sebab akibat (bandingkan Pasal 1365 KUHPerdata), dalam kasus-kasus ini tidak mendapat perhatian khusus dari hakim. Satu dan lain hal, bisa jadi dipengaruhi fakta-fakta terkait kecelakaan yang dalam pandangan hakim dianggap sudah cukup jelas, sehingga permasalahan yang dibahas hanya terkait nilai ganti rugi. Namun perlu diberi catatan, urusan pertanggungjawaban, misalnya, sebenarnya tak bisa dianggap remeh, seperti perdebatan yang terus berlangsung terkait kecelakaan di pintu kereta api.

Pasal 1365

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Pasal 1366

Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya.

Ganti Rugi Materiil: Korban Ditabrak Bus (670 K/Pdt/2004)

Peristiwa ini bermula dari meninggalnya suami dan anak penggugat dalam sebuah kecelakaan tabrakan antara mobil pribadi yang dikendarai mereka dengan sebuah bus angkutan umum di Pontianak. Dalam kasus ini, Penggugat tidak hanya menggugat sopir bus, namun juga pemilik busnya.

Ganti rugi yang dituntut, meliputi ganti rugi atas kerusakan mobil pribadi tersebut (35 juta), biaya rumah sakit, pemakaman dan selamatan (1,7 juta), serta hilangnya nafkah (upah yang mungkin didapat almarhum dalam waktu dua tahun kurang lebih 30 juta) dan biaya pendidikan anak-anak mereka (sekitar 50 juta). Selain itu, Penggugat juga menuntut ganti rugi immateriil (50 juta) atas meninggalnya almarhum suami karena dia merupakan tulang punggung keluarga, serta almarhum anak Penggugat yang di matanya menjadi tumpuan harapannya. Tergugat membantah gugatan tersebut, dengan berdalih bahwa gugatan itu telah salah alamat, kabur, serta belum waktunya diajukan (prematur).

Pengadilan tingkat pertama memutuskan bahwa betul kedua Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, serta mereka wajib membayar ganti rugi secara tanggung renteng. Besarnya ganti rugi yang ditetapkan oleh pengadilan adalah sebesar 36,7 juta. Dalam putusan kasasi tidak disebutkan rincian dari jumlah nilai ganti rugi yang dikabulkan, namun berdasarkan gugatan yang diajukan, kemungkinan besar merupakan nilai ganti rugi atas mobil yang rusak (35 juta), serta biaya rumah sakit, pemakaman, dan selamatan (1,7 juta). Pada pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diubah, tanpa mengganti besarnya nilai ganti rugi yang diwajibkan. Pengadilan pada akhirnya mewajibkan pemilik kendaraan untuk membayar ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh sopirnya.

Pemilik kendaraan kemudian mengajukan kasasi dengan beberapa alasan. Antara lain, adanya kesalahan penggunaan nama, serta tidak adanya hubungan karyawan dan majikan antara pemilik kendaraan dengan sopirnya. Mahkamah Agung menolak alasan-alasan kasasi tersebut.

Dari kasus ini, kesimpulan yang dapat diambil, hakim hanya mengabulkan gugatan ganti rugi terkait kerugian materiil, dalam hal ini biaya atau harga atas suatu benda atau jasa yang telah dikeluarkan dan dapat dinilai harganya. Memang dalam kasus yang ditangani oleh Muhammad Taufik, I Made Tara, dan M. Bahaudin Qaudry ini, para Penggugat (keluarga korban) sendiri sepertinya telah menerima putusan tersebut, karena upaya-upaya hukum hanya diajukan oleh pihak Tergugat.

Ganti Rugi Immateriil (Yang Disesuaikan): ABK Yang Hilang (2066 K/Pdt/2006)

Dalam perkara ini gugatan diajukan oleh isteri seorang anak buah kapal yang hilang saat bekerja. Korban dinyatakan hilang di tengah lautan saat bekerja, serta fakta ini telah dikuatkan pula oleh pihak kepolisian. Pihak perusahaan yang mempekerjakannya lebih dari 18 tahun, begitu tahu korban dinyatakan hilang, langsung menghubungi penggugat untuk memberitahukan PHK, serta menyodorkan perjanjian kepada Penggugat untuk menerima uang pisah senilai 15,8 juta rupiah. Demi melihat adanya klausul untuk tidak mengajukan gugatan lagi, penggugat langsung menolak tawaran perjanjian tersebut.

Menurut Penggugat, seharusnya dia menerima biaya ganti rugi lebih dari itu, karena lamanya masa kerja suaminya, kenyataan bahwa ketiga anak mereka yang masih dalam usia sekolah, serta suaminya yang sebenarnya masih dalam usia produktif. Usaha mediasi yang dilakukan melalui Disnaker, ternyata juga menemui jalan buntu. Akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Nilai ganti rugi yang dituntut oleh Penggugat meliputi upah selama 10 tahun masa kerja yang tersisa (84 juta), serta berbagai cuti dan tunjangan yang masih mungkin diterimanya selama itu (60 juta). Selain itu, dituntut juga ganti rugi atas pukulan batin atas hilangnya jiwa dan jasad korban (500 juta), berikut penderitaan keluarga yang ditinggalkan, sehingga tidak dapat menziarahi korban (500 juta). Dengan demikian, jumlah total nilai ganti rugi yang dituntut tak kurang dari 1,14 milyar.

Tergugat berpandangan bahwa gugatan tersebut mencampuradukkan masalah PHK dengan gugatan ganti rugi atas korban meninggal. Selain itu, Tergugat juga berdalih bahwa korban tidak pernah ditemukan, sehingga tidak diketahui apakah betul dirinya sudah meninggal.

Pengadilan Negeri Tenggarong mengabulkan sebagian dari gugatan tersebut, karena menilai bahwa tergugat telah lalai memenuhi standar keamanan dalam kapal. Dari gugatan yang diajukan, pengadilan mengabulkan ganti rugi immateriil sebesar 100 juta. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Tergugat mengajukan permohonan kasasi atas putusan tersebut.

Menurut Tergugat, seharusnya kelalaian yang dipersalahkan pada Tergugat masuk ke dalam ruang lingkup Pasal 1365 KUHPerdata, sehingga gugatan ganti rugi tidak dapat meliputi ganti rugi moril/immateriil. Kerugian semacam itu seharusnya melekat pada diri korban sendiri, bukan isteri atau ahli warisnya. Selanjutnya, Tergugat juga menilai bahwa menurut Pasal 1370 KUHPerdata, gugatan ganti rugi materiil/immateriil seharusnya tidak diberikan atas kematian seseorang.

Majelis kasasi yang terdiri dari Harifin A. Tumpa, Muchsin, dan Hakim Nyak Pha, menolak alasan-alasan tersebut. Menurut pandangan Mahkamah Agung, telah terbukti bahwa suami penggugat adalah karyawan dari Tergugat, dia adalah tulang punggung keluarga, serta Tergugat tidak menyediakan alat pengaman pada saat dia menjalankan tugas. Berdasarkan pertimbangan ini, majelis kasasi  menilai bahwa ganti rugi yang ditetapkan oleh pengadilan tingkat bawah telah tepat.

Ganti Rugi Materiil dan Immateriil (Yang Disesuaikan): Korban Kecelakaan Pintu Kereta Api (2081 K/Pdt/2006)

Sebuah kecelakaan fatal di sebuah pintu kereta api di Semarang, pada akhirnya berujung pada pengajuan gugatan ganti rugi. Karena palang pintu kereta tidak tertutup sempurna, mobil yang ditumpangi isteri Penggugat berjalan melalui lintasan dan dihantam oleh kereta api yang lewat. Isteri penggugat dan seorang temannya meninggal dalam kejadian itu. Dalam kasus ini, Penggugat mengajukan gugatan kepada tiga pihak sekaligus: Pemkot, PT KAI, serta penjaga palang pintu kereta tersebut. Penjaga pintu sendiri telah dijatuhi hukuman pidana penjara, karena kelalaian yang mengakibatkan korban meninggal.

Gugatan yang diajukan dalam perkara ini meliputi ganti rugi materiil yang terdiri dari biaya pemakaman (25 juta), biaya tahlilan (15 juta), mobil yang rusak (75 juta), telepon genggam yang juga rusak saat kejadian (1,75 juta), peringatan 40 hari kematian (11 juta), peringatan 100 hari kematian (11 juta), peringatan 1000 hari kematian (21 juta), penghasilan bulanan sampai pensiun (448,8 juta), usaha praktek dokter (150 juta), serta biaya-biaya lainnya (100 juta). Di samping ganti rugi materiil yang nilai totalnya mencapai 858,5 juta, dituntut juga kerugian immateriil berupa beban psikologis yang diderita Penggugat karena meninggalnya isteri, senilai 1 milyar.

Dalam bantahannya, Pemkot (Tergugat I) menyatakan bahwa kelalaian petugas palang pintu merupakan tanggung jawab pribadinya, selain tanggung jawab atas terjadinya kecelakaan tersebut, seharusnya ditanggung oleh pihak pengendara mobil. Menurutnya, gugatan ini kurang lengkap, karena tidak mengikutsertakan pengendara mobil naas itu. Sedangkan PT KAI (Tergugat II) juga menyatakan bahwa harus jelas hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga gugatan tersebut tidaklah berdasar. Bahkan PT KAI menggugat balik ganti rugi materiil atas biaya perkara yang dikeluarkannya (50 juta), serta ganti rugi immateriil atas reputasinya (1 milyar). Sebagaimana Pemkot, penjaga pintu kereta api (Tergugat III) juga mempertanyakan pengendara mobil itu sendiri yang tidak diikutsertakan dalam gugatan.

Pengadilan Negeri dalam kasus ini mengabulkan sebagian gugatan yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh ketiga tergugat, yaitu totalnya senilai 858,55 juta, terdiri dari ganti rugi materiil (758,5) dan immateriil (100 juta). Kemungkinan besar, nilai ganti rugi materiil itu sama persis dengan nilai yang diajukan oleh penggugat tanpa biaya lain-lain (100 juta).

Pengadilan Tinggi membatalkan putusan tersebut. Menurutnya, petugas pintu (Tergugat III) memang telah melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi hanya Pemkot (Tergugat I) yang ikut bertanggungjawab. Kemudian, nilai ganti rugi yang diwajibkan juga hanya sebesar 122,55 juta (materiil), serta 100 juta (immateriil). Kedua Tergugat tersebut, serta Penggugat sendiri, mengajukan permohonan kasasi atas putusan ini.

Penggugat (Pemohon Kasasi I) mempermasalahkan penilaian Pengadilan Tinggi atas pertanggungjawaban PT KAI, karena menurutnya seharusnya PT KAI ikut bertanggungjawab. Selain itu, dirinya juga mempermasalahkan besarnya nilai ganti rugi yang ditetapkan.

Pemkot (Pemohon Kasasi II) juga ikut mempermasalahkan poin pertanggungjawaban PT KAI, karena menurutnya tak mungkin petugas penjaga palang pintu berwenang mengendalikan alat-alat yang berada dalam pos penjagaan, tanpa sepengetahuan PT KAI. Selain itu, PT KAI tidak menempatkan penjaga pada pos itu, sehingga Pemkot akhirnya menunjuk orang untuk menjaganya. Kemudian, Pemkot mempertanyakan tanggung jawab pengendara, serta bukti-bukti terkait ganti rugi yang diwajibkan.

Petugas palang pintu (Pemohon Kasasi III) pada prinsipnya juga mengajukan keberatan yang sama. Pertama, terkait dengan pembagian beban tanggung jawab, seharusnya pengendara mobil juga dilibatkan dalam perkara tersebut. Kemudian, terkait dengan pembayaran ganti rugi, seharusnya dipertimbangkan juga kekayaan dan kedudukan kedua belah pihak. Dirinya sendiri hanya petugas harian lepas yang gajinya sebulan hanya sekitar 400 ribu.

Mahkamah Agung menolak permohonan ketiga-tiganya. Menurut majelis yang beranggotakan Harifin A. Tumpa, Hakim Nyak Pha dan Muchsin, penilaian pengadilan tingkat bawah tidak salah, serta majelis kasasi tidak berwenang melakukan penilaian atas fakta.

Ganti Rugi Materiil (Yang Disesuaikan): Penumpang Sedan Maut (772 K/Pdt/2007)

Pertanggungjawaban pengemudi mengemuka dalam sebuah kasus yang bermula dari kecelakaan fatal di jalan tol Jagorawi. Sebuah sedan yang dipacu dengan kecepatan tinggi oleh pelaku yang diduga dalam pengaruh alkohol, mengalami kecelakaan, sehingga terdapat penumpang yang meninggal.  Ayah korban (Penggugat) merasa tak puas dengan tindakan pelaku (Tergugat I) dan orang tuanya (Tergugat II) yang bukan hanya tidak meminta maaf atas kejadian naas tersebut, namun juga sempat menyodorkan sebuah perjanjian untuk tidak menuntut pertanggungjawaban mereka, baik secara pidana, ataupun secara perdata. Padahal, menurut Penggugat, keluarga korban sangat terpukul dengan meninggalnya korban, serta korban meninggalkan dua orang anak yang menjadi tanggungannya dan masih dalam usia sekolah.

Gugatan ganti rugi yang diajukan oleh ayah korban tersebut, meliputi kerugian materiil yang terdiri dari: biaya pengobatan (845 ribu), biaya pemakaman (44,62 juta),  biaya pendidikan dua orang anak (2 x 84,2 juta), hilangnya penghasilan selama 6 bulan (78 juta), biaya operasional akibat meninggalnya korban (100 juta), pengeluaran selama membesarkan, merawat dan menyekolahkan korban sampai dewasa (500 juta). Selain itu, dituntut pula ganti rugi immateriil sebesar 10 milyar, sehubungan dengan rasa kehilangan yang besarannya tak dapat dinilai dengan uang.

Ada beberapa poin bantahan dari para Tergugat, yaitu sehubungan dengan anggapan prematurnya gugatan (karena proses pidananya masih berjalan), Tergugat II tidak terkait langsung dengan kecelakaan itu, serta keberatan pada posisi Penggugat yang secara hukum dianggap tidak berwenang mewakili kepentingan hukum para anak korban. Bahkan, para Tergugat kemudian menggugat balik, karena menganggap kecelakaan terjadi akibat salah korban sendiri, serta merasa dirugikan nama baiknya.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa pertimbangan yang dapat diketahui dalam putusan kasasi tersebut, menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Penggugat mengajukan banding terhadap putusan ini. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menilai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, kemudian memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan Penggugat, yaitu ganti rugi yang meliputi ganti rugi atas biaya pengurusan jenazah dan pemakaman sejumlah 47,465 juta.

Penggugat mengajukan kasasi atas putusan tersebut. Pada prinsipnya, dirinya keberatan dengan nilai ganti rugi tersebut, serta menilai bahwa pengadilan seharusnya juga mempertimbangkan bahwa para anak korban kemudian menjadi tanggungjawab Penggugat, serta terdapat kerugian immateriil yang sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang, namun seharusnya dipertimbangkan, karena berkaitan dengan perasaan keluarga yang ditinggalkan dan seharusnya dapat menjadi pelajaran dalam kasus kecelakaan seperti ini.

Majelis kasasi menilai bahwa putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri itu telah tepat, namun menurut majelis keberadaan dua orang anak yang masih kecil dan menjadi tanggungan korban seharusnya juga dipertimbangkan. Dengan pertimbangan ini, majelis yang terdiri dari Abdul Kadir Mappong, Zaharuddin Utama, dan Susanti Adi Nugroho, memutuskan menambah ganti rugi yang harus dibayarkan dengan 2 x 50 juta.

 

2 Komentar

Filed under Perdata

Ini Bukan Hanya Soal Gaji

Para hakim menuntut hak-hak kesejahteraan mereka. Dari mulai mengeluarkan ancaman mogok sidang, hingga kunjungan ke beberapa instansi yang dipandang mereka terkait kebijakan tersebut. Dan memang betul. Tak perlu lagi saya bahas di sini untuk mengatakan bahwa tuntutan itu sangat berdasar. Sahabat saya, Arsil, telah membahasnya panjang lebar. Pada kenyataannya, memang pihak pengambil kebijakan terkait jabatan hakim ini telah alpa. Memalukan. Tapi, siapa yang seharusnya mengambil tindakan?

Pada kenyataannya, dalam praktek ketatanegaraan, penentuan gaji hakim, sebagaimana gaji pegawai negeri dan anggota polisi/TNI, ditentukan dengan peraturan presiden. Artinya, pemerintah yang berwenang mengatur hal tersebut. Begitu halnya, kalau kita cermati lobby yang dilakukan oleh para hakim, sepertinya memang pemerintah yang jadi sasaran utama. Tuntutan mereka, pemerintah mengeluarkan peraturan yang mengatur kesejahteraan hakim secara lebih jelas dan layak.

Namun demikian, setelah reformasi, bukankah sebenarnya kewenangan organisasi dan administrasi pengadilan telah dilimpahkan ke pengadilan sendiri? Dalam bahasa jargon: kebijakan satu atap. Bukankah seharusnya Mahkamah Agung yang mengurusi urusan organisasi dan administrasi pengadilan tersebut?

Bagaimanapun, seperti sudah disebut di atas, dalam praktek ketatanegaraan, penentuan besarnya gaji ditetapkan dalam peraturan presiden. Selain itu, pada prakteknya pula, anggaran negara disusun dan dipersiapkan oleh pemerintah – sebelum kemudian dibahas bersama dengan DPR. Urusan organisasi dan administrasi pengadilan termasuk juga di situ. Pendeknya, mungkin bukan Kementerian Kehakiman yang berperan, tetapi Kementerian Keuangan.

Karena sistem administrasi pemerintahan secara umum juga masih dalam tahap penyempurnaan – apa yang disebut proyek reformasi birokrasi, mau tak mau kebijakan ini menyentuh juga Kementerian Pendayagunaan Negara. Konkritnya, lembaga ini yang menentukan bagaimana persisnya  pemberian remunerasi di lingkungan birokrasi. Tak terkecuali, di lingkungan birokrasi pengadilan – meskipun soal remunerasi ini seharusnya dilihat sebagai suatu strategi kebijakan yang bersifat sementara, karena sebenarnya tak lebih dari tunjangan tambahan yang digunakan untuk mendongkrak kinerja dalam masa transisi.

Bagaimanapun, dalam pandangan pihak yang menuntut, remunerasi dianggap sebagai bagian dari struktur gaji. Bagi yang menuntut, entah bagaimana caranya – melalui perombakan struktur gaji atau perubahan pemberian remunerasi, hak mereka harus dipenuhi secara layak.

Pendeknya, kalau ditelusuri dari sisi pihak penanggungjawabnya saja, sebenarnya tidak cukup jelas siapa yang sebenarnya diserahi tugas untuk merumuskan dan mengatur kebijakan terkait organisasi dan administrasi pengadilan ini.

Melihat perkembangan terakhir, telah ada kesepakatan dari beberapa lembaga terkait hal tersebut, yaitu Mahkamah Agung, Komisi Yudisial (mungkin terlibat sebagai lembaga yang bertanggungjawab menjaga martabat hakim), Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, serta Sekretariat Negara (jangan lupa, sudah disebut tadi, urusan gaji hakim ditetapkan dalam peraturan presiden). Kesepakatannya memang belum menyentuh substansi, tapi masalah pertama, yaitu siapa yang harus merumuskan kebijakan itu telah berhasil disepakati. Tim Pengkaji yang mendapat mandat dari kelima lembaga inilah yang ditugaskan untuk merumuskan rekomendasi kebijakannya.

Masalahnya, kemudian, bagaimana cara menentukan besaran gaji hakim? Kalau mau cara paling gampang, tinggal naikkan saja beberapa persen di atas gaji pegawai negeri. Tapi apa dasarnya? Bagaimana menjustifikasi penentuan gaji tersebut, serta kemungkinan fasilitas yang diberikan? Siapa jamin sesudahnya tak akan ada tuntutan lagi dari pegawai pemerintah atau institusi lain? Selain itu, kita kembali menggantungkan struktur jabatan hakim pada sistem birokrasi pegawai negeri – yang mungkin tak jelas juga mengapa itu dulu diberlakukan pada hakim. Apa pekerjaan mereka sama? Jelas tidak.

Kalau lembaga-lembaga tersebut memang benar-benar mau tata kembali urusan organisasi dan administrasi pengadilan, menurut pendapat saya, tak cukup hanya dengan mengkaji besarnya gaji hakim saja. Bahkan, katakanlah, kalau hanya besarnya gaji hakim saja yang kemudian dikaji, sesuai kualifikasi saat ini, maka akan ditemukan struktur sesuai pangkat/golongan pegawai negeri. Tapi apa hubungan antara golongan pegawai itu dengan pekerjaan hakim secara nyata? Mengapa, misalnya, satu hakim golongan IIIA dan hakim golongan IIID beda bayarannya, sedang mereka mengerjakan hal yang sama? Penghargaan dan tanggungjawab adalah dua sisi mata uang yang sama.

Dengan demikian, mau tak mau, harus dilihat pula apa sebenarnya pekerjaan mereka, serta bagaimana seharusnya kategori yang bisa digunakan untuk menggambarkan struktur penggajian yang adil.

Sebagai perbandingan, di Belanda urusan administrasi pengadilan secara umum (kecuali administrasi Hoge Raad) dipegang oleh Raad voor de Rechtspraak (semacam Komisi Yudisial di sini). Secara politik, Raad voor de Rechtspraak ini menjadi semacam jembatan antara kekuasaan kehakiman dengan kekuasaan eksekutif. Tugasnya, pada prinsipnya, selain mengurusi urusan administrasi, juga menjaga kualitas pengadilan dan menjadi penasehat pemerintah terkait peraturan dan kebijakan mengenai pengadilan.

Saya pikir, tentu tanpa disadari lembaga-lembaga itu sendiri, praktek di Indonesia di mana kelima lembaga negara/pemerintah bertemu dan kemudian membentuk Tim Pengkaji, sebenarnya memperlihatkan adanya kebutuhan, serta penggunaan, institusi yang bisa menjadi jembatan antara kekuasaan kehakiman dengan kekuasaan eksekutif semacam Raad voor de Rechtspraak itu.

Dalam menjalankan tugasnya untuk mengurusi urusan administrasi pengadilan, Raad voor de Rechtspraak menjadi pihak yang pertama kali berhubungan dengan masing-masing pimpinan pengadilan. Di Belanda sendiri (di luar Hoge Raad) terdapat 19 pengadilan tingkat pertama, 5 pengadilan tingkat banding, serta 2 pengadilan tingkat banding khusus. Semuanya, terkait masalah administrasi, didukung oleh Raad voor de Rechtspraak. Dan semuanya, ini beda mendasar dengan praktek di Indonesia, secara administrasi dikelola mandiri oleh pimpinan pengadilan masing-masing. Setiap tiga tahun sekali, ditentukan besarnya komposisi anggaran yang dibutuhkan pengadilan. Bagaimana persisnya?

Pengukuran anggaran pengadilan ditentukan berdasarkan biaya yang dibutuhkan untuk menangani suatu perkara. Jadi, pertama-tama akan disepakati dulu besarnya “harga satuan” untuk setiap perkara. Dalam harga satuan itu tercakup hampir semua aspek penanganan perkara, dari biaya operasional, sampai berapa besarnya biaya personil – meliputi juga besaran gaji hakim yang ditentukan dengan peraturan pemerintah (untuk skala/kategorisasi gaji hakim sendiri telah ditetapkan dalam undang-undang dan pada prinsipnya paling besar di antara pejabat pemerintahan). Hanya untuk penggunaan prasarana (bangunan) saja yang tidak masuk ke dalam hitungan. Masing-masing (pimpinan) pengadilan kemudian mengajukan besarnya harga satuan mereka, serta berdasar perbandingan nilai yang diusulkan, Raad voor de Rechtspraak kemudian menentukan besarnya harga satuan rata-rata.

Setelah itu, harga tersebut baru dirundingkan dengan Kementerian Kehakiman untuk disepakati, serta berlaku selama tiga tahun. Anggaran tahunan yang akan diterima oleh masing-masing pengadilan nantinya, adalah sebesar jumlah perkara masuk pada pengadilan terkait pada tahun tertentu, dikalikan dengan harga satuan yang telah disepakati. Bagaimana kalau pada akhirnya anggaran tersebut kurang? Itu menjadi resiko pengadilan terkait. Bagaimana kalau akhirnya anggaran tersebut berlebih? Pengadilan pada prinsipnya boleh punya kekayaan sendiri, hingga batas tertentu. Di luar batas tersebut, kelebihan harus disetorkan kembali ke kas negara.

Gambaran di atas hanya sebagai bahan perbandingan saja, bagaimana praktek administrasi pengadilan di negara lain. Indonesia tentu memiliki dinamika dan karakter sendiri. Meski demikian, dalam beberapa hal bisa kita lihat – entah sadar entah tidak dan mungkin secara ad-hoc, mengurusi urusan administrasi pengadilan tak lepas dari praktek ketatanegaraan yang secara substansi mirip, seperti pembentukan Tim Pengkaji antar lembaga (terlepas dari jargon satu atap). Untuk penghitungan gaji – yang sebenarnya tak lepas dari sistem administrasi dan kepegawaian secara umum, sebenarnya juga tak akan jauh berbeda dengan praktek-praktek pada lembaga sejenis. Tapi, ingin saya tambahkan juga kehati-hatian sebagai penutup: dengan tetap memperhitungkan kebutuhan dan faktor-faktor terkait yang nyata ada. Karena, misalnya, proses penataan kebijakan satu atap sendiri nampaknya baru akan menggeliat kembali setelah ada tuntutan pemenuhan kesejahteraan dari para hakim…

1 Komentar

Filed under Konstitusi