Pesan mBah Sahal

Pesan mBah Sahal

Tengah malam ini saya dapat pesan pendek (sms) dari seorang kawan di Indonesia. Santri-nya mBah Sahal (K.H. Sahal Mahfud). Pesan yang dia kirim sebenarnya pendek, meski permasalahannya tidak sependek pesan itu sendiri.

Begini bunyinya:

“KH SAHAL MAHFUD mhn FATIHAH&DOA utk muslim/h PAPUA dlm menolak PERDA
Manukwari sbg KOTA INJIL yg melrang Wnita Berjilbab, Adzan & Membangun
Msjid, mhn sebar sms ini.”

Panik, khawatir, gamang, bingung, emosional. Ada berjuta perasaan si penulis yang mungkin terkandung di dalam pesan pendek yang masih menyimpan berjuta pertanyaan itu. Namun, sejarah telah mencatat, jutaan orang yang dituduh PKI dibantai, tanpa proses pengadilan apalagi keadilan, hanya karena berdasar perasaan saja.

Panik, khawatir, gamang, bingung, emosional. Itulah katalis ‘hukum revolusi’ yang dipakai si ‘Bung Besar’ Soekarno ketika menangkap si ‘Bung Kecil’ Sjahrir di awal tahun 1962: PUKUL MUSUH KAMU, BUNUH ATAU DIBUNUH. ‘Hukum revolusi’ yang barang kali masih berlaku di Indonesia sampai saat ini. Setidaknya, si ‘Bung Besar’ sendiri telah terkena tulahnya di akhir masa pemerintahannya.

Untuk menyingkap tabir yang gelap dan melepaskan diri dari ketidaktahuan dan prasangka, maka saya putuskan untuk mencari informasi lebih lanjut lewat mesin pencari Google: PERDA MANOKWARI. Aha! Rupanya isu ini bukan hal baru.

Sudah sejak bulan maret tahun 2007 ini masalah tersebut menjadi isu nasional. Pemerintah daerah Manokwari, selidik punya selidik, memang sempat menggulirkan Raperda Kota Injil pada tanggal 7 maret 2007. Intinya, pemerintah daerah setempat ingin menata kotanya berdasar pada ajaran-ajaran yang terkandung di dalam kitab Injil.

Lepas dari isinya, pertanyaannya di sini, sudahkah Raperda itu ditetapkan menjadi Perda? Perdebatan publik sebenarnya baru menyangkut boleh tidaknya perda seperti itu ditetapkan. Kalau masalah boleh tidaknya ditetapkan, secara prosedural, itu urusan pemerintah daerah dan DPRD setempat. Orang yang mengerti masalah hukum dan politik pasti paham, kalau masalah penetapan itu memang kewenangan pemerintah daerah dan DPRD setempat (pasal 7 ayat 2 UU Peraturan 2004).

Lalu mengapa orang-orang mesti kebakaran jenggot? Penjelasnya, orang-orang seringkali lupa bahwa hukum positif (PERDA) itu bukan hukum alam. Air mengalir dari atas ke bawah atau bergerak mengisi ruang kosong itu sudah pasti, sedang akibat hukum positif itu sungguh jauh berbeda. Yang diatur oleh hukum positif itu DAS SOLLEN. Alias: SEHARUS-nya seperti itu.

Contoh: (1) apa koruptor begitu saja hilang dengan berlakunya UU Anti Korupsi? (2) apa pelacuran begitu saja hilang dengan berlakunya Perda Syariah di Tangerang kapan hari itu? (3) apa orang-orang yang ditindak berdasar undang-undang tersebut sudah dengan sendirinya merupakan koruptor atau pelacur?

Kalau anda masih bisa berpikir jernih dan mau jujur, pasti jawaban atas tiga pertanyaan di atas: TIDAK. Jadi, kenapa mesti bingung, biarkan KEHARUSAN-KEHARUSAN itu bersentuhan dengan KEHARUSAN-KEHARUSAN yang lain.

Suatu peraturan akan menimbulkan, membatasi atau mengakhiri hak dan kewajiban. Ketika satu peraturan lahir, maka akan timbul pertanyaan: apa peraturan tersebut sudah sesuai dengan peraturan di atasnya, peraturan-peraturan lainnya, serta tidak melanggar hak-hak yang telah dijamin oleh undang-undang?

Di sinilah letak masalah sebenarnya.

Bagaimanapun juga, pasal 29 ayat 2 UUD 1945 sebagai hukum tertinggi di Indonesia telah menggariskan: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Maka itulah norma dasarnya. Tak peduli di Papua atau di Aceh. Begitu SEHARUS-nya di Indonesia.

Jadi, kalau memang ada KEHARUSAN-KEHARUSAN lain yang tidak sesuai dengan norma di atasnya, maka KEHARUSAN-KEHARUSAN tersebut SEHARUS-nya batal demi hukum. Kalau kata orang hukum: “Lex superior derogat legi inferiori.”

Masalahnya, MK yang berwenang melakukan uji konstitusionalitas di Indonesia, tidak berwenang untuk menguji Perda. MK hanya berwenang menguji undang-undang terhadap aturan UUD 1945 (pasal 24C UUD 1945). Itu aturannya. Keabsahan Perda itu sendiri urusan menteri dalam negeri (penjelasan di bawah angka 9 Penjelasan Umum UU Pemda 2004) .

Mengapa sampai ada jurang antara norma kehidupan sehari-hari dengan norma konstitusi di negeri ini? Pakar hukum tata negara Indonesia sendiri mungkin akan pusing tujuh keliling kalau ditanya mengapa sampai seperti itu. POKOKNYA seperti itu. Namun, sebenarnya itu masalah sosiologi, mungkin akan saya bahas lain kali.

Runyamnya, menteri dalam negeri sendiri merasa isu-isu seperti ini ‘SANGAT SENSITIF’ dan cenderung untuk menarik diri dalam menguji perda-perda yang bermasalah. Karenanya, berbagai macam perda yang tumbuh subur seperti jamur di musim penghujan pasca reformasi ini, menjadi tidak jelas statusnya.

Yang saya maksud di sini, bukan hanya sekedar Raperda Kota Injil di atas. Perda-perda Syariah Islam yang sudah lebih dulu muncul dan ditetapkan, serta konon merupakan pemicu lahirnya gagasan serupa bagi penganut agama lain yang kebetulan mayoritas di beberapa daerah di Indonesia, juga tidak jelas statusnya.

Mengapa kita tidak protes dengan Perda Syariah Islam yang mewajibkan jilbab, misalnya, kalau memang pasal 29 ayat 2 UUD 1945 itu dasarnya? Bukankah sudah ada jaminan kemerdekaan bagi TIAP-TIAP penduduk? Barangkali karena ‘kita’ selalu melihat permasalahan sebagai permasalahan antara ‘kami’ dan ‘mereka’ dengan melupakan adanya kita yang hidup bersama. Bangsa Indonesia.

Itu tadi duduk masalah sebenarnya. Yang jelas, sebagai orang yang juga menganggap Kyai Sahal sebagai guru, saya telah sampaikan pesan beliau. Tapi, sebagai murid yang juga sering menyimak kisah keteladanan hidup para nabi, maka saya peruntukkan fatihah dan doa saya bagi masalah yang lebih mendasar di Indonesia.

 

“SEMOGA BANGSA INDONESIA DIBERI BIMBINGAN DAN PETUNJUK DALAM MASA SULIT INI. AMIN.”

Tinggalkan komentar

Filed under Konstitusi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s