Permohonan Agusrin, Putusan Kasasi Prita, Dan Sistem Kamar

Usai lebaran tahun 2011 ini setidaknya bisa ditarik benang merah antara tiga permasalahan atau perkembangan di dunia hukum beberapa waktu terakhir ini. Pertama, permohonan Agusrin terkait uji yurisprudensi Mahkamah Agung atas penerapan Pasal 244 KUHAP (dengan nomor registrasi perkara 56/PUU-IX/2001), di mana pemohon sebenarnya mengajukan permohonan uji di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kedua, putusan kasasi perkara pidana Prita Mulyasari (nomor perkara 822K/Pid.Sus/2010, salah satu putusan yang cukup aktual dan membetot perhatian publik terkait penerapan Pasal 244 KUHAP. Serta yang terakhir, bisa jadi merupakan penjelas dari kedua permasalahan tersebut, adalah rencana Pimpinan Mahkamah Agung untuk meluncurkan kebijakan sistem kamar pada Mahkamah Agung. Mengapa ketiga permasalahan tersebut berhubungan?

Usai lebaran tahun 2011 ini, tadinya saya berencana untuk menuliskan pandangan saya terkait kebijakan sistem kamar, sehubungan dengan kepercayaan publik, khususnya pengampu profesi hukum, terhadap kewibawaan pengadilan di Indonesia. Kewibawaan pengadilan berhubungan erat dengan fungsi pengadilan, bukan saja untuk menyelesaikan suatu perselisihan hukum, tetapi bagaimana menyelesaikannya dengan penerapan pendapat hukum yang tepat. Tetapi bagaimanapun juga, kemudian saya menemukan fenomena nyata yang rupanya lebih bisa menyampaikan pandangan saya tersebut.

Kedua fenomena yang terjadi belum lama ini, yaitu permohonan Agusrin pada Mahkamah Konstitusi dan putusan kasasi Prita yang dikeluarkan Mahkamah Agung, sedikit banyak menunjukkan tuntutan dijalankannya fungsi pengadilan tersebut. Sederhananya, Mahkamah Agung seharusnya bisa menjawab dengan tegas dan konsisten, bagaimana sikap Mahkamah Agung terhadap permohonan kasasi atas putusan bebas. Untuk menjelaskan permasalahan secara lebih runtut, saya akan mulai dengan pembahasan permohonan uji konstitusional yang diajukan oleh Agusrin.

Permohonan Agusrin

Agusrin, melalui kuasa hukumnya, mengajukan uji yurisprudensi pada Mahkamah Konstitusi (http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.BeritaInternalLengkap&id=5799). Mengajukan permohonan uji yurisprudensi pada Mahkamah Konstitusi? Mungkin tidak ada permohonan yang secara hukum selemah ini.

Kalau kita kembalikan ke peraturan yang berlaku di Indonesia, jawabannya sudah jelas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menguji putusan Mahkamah Agung. Yurisprudensi, secara harfiah berarti ajaran hukum yang ditemukan dalam putusan pengadilan, pada hakekatnya adalah putusan pengadilan. Pasal 24C UUD 1945, maupun penjabarannya lebih lanjut dalam Pasal 51 ayat (1) UU No. 24/2003 (setahu saya ketentuan ini tidak mengalami perubahan), jelas menyebutkan bahwa yang menjadi obyek pengujian dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah undang-undang, bukan putusan hakim.

Dalam perkembangannya dalam praktek sekalipun, Mahkamah Konstitusi juga menegaskan hal tersebut, seperti bisa dilihat dalam putusan No. 006/PUU-III/2005 dan No. 010/PUU-III/2005. Syarat diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi: 1. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 2. Hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; 3. Kerugian yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat menurut potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband ) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Dengan demikian, menimbang peraturan yang berlaku dan pendapat hukum Mahkamah Konstitusi, akankah permohonan Agusrin tersebut dapat diterima? Tidak dapat diterimanya permohonan tersebut mungkin satu hal, tetapi permohonan Agusrin juga mengisyaratkan hal lain yang tak kalah penting. Kuasa hukum pemohon, dalam petikan berita di atas juga menyebutkan bahwa yurisprudensi tetap Mahkamah Agung selama ini berpegang pada Angka 19 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang menyatakan “(i) terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding; (ii) tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, maka demi hukum, kebenaran dan keadilan, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi.”

Menarik untuk kemudian mencermati bagaimana Mahkamah Agung menerapkan pendapat ini, kecuali bahwa kasasi atas putusan bebas terkadang dapat diterima, terkadang tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung. Tetapi apa dasarnya? Rupanya ini yang dijadikan dasar oleh kuasa hukum untuk mempertanyakan yurisprudensi Mahkamah Agung dengan berdasar pada hak konstitusional yang bersumber pada “Pasal 28I ayat (1) dari Undang-Undang Dasar 1945, khususnya tentang jaminan, keadilan, pengakuan, kesamaan, dan kepastian hukum yang adil.” Mungkin ada benarnya, lepas dari permohonan yang kemungkinan besar tidak dapat diterima tersebut, tapi sejauh mana ketidakpastian itu tersurat dalam putusan-putusan Mahkamah Agung?

Dalam hal ini putusan kasasi perkara pidana Prita Mulyasari dapat dijadikan satu contoh.

Putusan Kasasi Prita

Putusan kasasi Prita Mulyasari membetot perhatian publik, terutama karena popularitas kasus itu sendiri. Tapi, katakanlah, kita kesampingkan dulu masalah popularitas itu, pada dasarnya ada dua pertanyaan hukum yang semestinya harus dibahas dalam perkara tersebut. Pertama, terkait pertanyaan apakah kasasi terhadap putusan bebas Prita Mulyasari dapat dibenarkan. Kedua, apakah penerapan hukum terkait delik penghinaan, penistaan, atau fitnah yang didakwakan oleh jaksa dapat dibenarkan.

Dalam kesempatan ini, saya akan fokuskan pembahasan pada pertanyaan pertama, yaitu apakah kasasi terhadap putusan bebas Prita Mulyasari dapat dibenarkan. Sebagaimana telah dibahas panjang lebar oleh kolega saya Anggara Suwahju (http://anggara.org/2011/07/22/membaca-putusan-kasasi-ma-dalam-kasus-prita/), jelas bahwa dalam perkara tersebut Mahkamah Agung tidak menyatakan dengan alasan-alasan yang memadai bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh jaksa dapat dibenarkan.

Kalau kita amati langsung pendapat hakim dalam putusan tersebut, sebagaimana dirujukkan dalam tulisan Anggara Suwahju, tidak ada penalaran yang digunakan oleh hakim untuk mendasari pendapat bahwa permohonan kasasi tersebut dapat diterima. Rujukan pada dalil yang diajukan oleh jaksa juga lemah, karena, apabila kita amati pula, jaksa juga tidak secara memadai menjelaskan mengapa putusan pengadilan negeri dapat dikategorikan sebagai putusan yang dapat dikasasi.

Memang ada sedikit pernyataan dalam putusan tersebut mengenai perbedaan pendapat yang disebabkan oleh pendapat berbeda salah satu hakim yang memutus, dengan menyatakan bahwa permohonan jaksa seharusnya ditolak – maksudnya tidak dapat diterima karena merupakan putusan bebas murni. Namun demikian, mengapa majelis akhirnya tetap menerima permohonan kasasi jaksa dan pendapat hukum seperti apa yang dijadikan dasar (menyimpangi) penerapan Pasal 244 KUHAP, tetap tidak dapat ditemukan secara jelas dalam putusan tersebut.

Pertanyaannya, tetap, bagaimana Pasal 244 KUHAP seharusnya diterapkan. Dalam khazanah hukum, misalnya, dijelaskan panjang lebar perbedaan antara putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni. Putusan pengadilan negeri yang terhadapnya bisa diajukan kasasi, serta putusan pengadilan negeri yang tidak. Tapi bagaimana pendapat Mahkamah Agung? Justru tidak jelas. Mahkamah Agung sebagai pengemban fungsi kasasi sebagai sarana menjaga kesatuan hukum ternyata justru tidak mampu menjalankan fungsinya tersebut.

Apakah salah kalau kuasa hukum Agusrin mempertanyakan (sumirnya) yurisprudensi Mahkamah Agung pada Mahkamah Konstitusi? Meskipun Mahkamah Konstitusi juga tidak akan dapat memecahkan masalah tersebut, namun kegusaran tersebut, mengacu pada putusan kasasi Prita Mulyasari, tidak sepenuhnya salah. Mahkamah Agung dalam hal ini gamang menjaga kesatuan hukum terkait penerapan Pasal 244 KUHAP.

Betul, bahwa dalam prakteknya selama ini terhadap putusan bebas dapat diajukan kasasi, tetapi tidak pernah jelas dan pasti apa alasannya dan bagaimana penerapannya yang dijadikan pedoman Mahkamah Agung.

Lalu apa jalan keluarnya?

Sistem Kamar

Penerapan Pasal 244 KUHAP merupakan satu contoh bagaimana fungsi kasasi Mahkamah Agung seharusnya bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum, dengan jalan menyatukan pendapat hukum yang berkembang. Bukan semata menyelesaikan perselisihan hukum antara pihak-pihak yang berperkara, tetapi juga memberikan garis-garis besar bagaimana hukum seharusnya diterapkan. Yurisprudensi.

Pasal 244 KUHAP yang dengan tegas melarang adanya kasasi atas putusan bebas, pada kenyataannya telah sekian lama ditafsirkan secara terbuka. Mahkamah Agung, menurut pendapat kuasa hukum Agusrin mengacu pada Keputusan Menteri Kehakiman, berpendapat bahwa “…berdasarkan situasi dan kondisi, maka demi hukum, kebenaran dan keadilan, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi.

Mahkamah Agung dengan demikian telah menempatkan dirinya sebagai pembuat norma, yaitu dengan alasan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada, tetapi konsekuensinya Mahkamah Agung harus menegaskan pula pada situasi dan kondisi seperti apa aturan tersebut dapat disimpangi. Itu sebenarnya esensi dari fungsi kasasi Mahkamah Agung dalam menjaga kesatuan hukum.

Perkembangan terakhir telah menunjukkan sinyal positif, yaitu rencana Pimpinan Mahkamah Agung untuk meluncurkan sistem kamar. Pimpinan Mahkamah Agung berniat membagi para hakim sesuai spesialisasi mereka (http://us.detiknews.com/read/2011/08/19/155150/1706972/10/usai-lebaran-ma-terapkan-sistem-kamar-perkara). Tapi apa tujuan dari pembagian kamar berdasarkan spesialisasi ini? Hanya untuk menempatkan hakim sesuai kompetensinya? Menurut hemat saya itu hanya suatu cara. Karena apa artinya kebijakan ini, kalau kemudian fungsi kasasi Mahkamah Agung untuk menjaga kesatuan hukum tetap tidak berjalan? Apa artinya hakim-hakim yang kompeten tanpa bisa menegaskan dan menyaturkan pendapat mereka secara keseluruhan sebagai sebuah lembaga?

Sebagai penutup tulisan ini, Pimpinan Mahkamah Agung seharusnya menyadari bahwa sistem kamar sebagai suatu pilihan kebijakan harus mampu mencapai tujuan kebijakan tujuan dari kebijakan itu, yaitu menciptakan kepastian hukum dengan menjaga adanya kesatuan pendapat yang menjadi sikap Mahkamah Agung. Putusan itu mahkota hakim, dihormati atau tidaknya hakim akan dilihat dari putusan-putusannya. Berdasar pendapat yang diuraikan sejelas-jelasnya. Bukan hanya terkait bagaimana penerapan Pasal 244 KUHAP saja, namun juga terkait segala permasalahan hukum yang muncul. Tugas kamar pidana yang akan terbentuk terkait permasalahan permohonan kasasi atas putusan bebas ini sudah jelas: perjelas posisi Mahkamah Agung terhadap penerapan Pasal 244 KUHAP!

Tinggalkan komentar

Filed under Konstitusi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s