Kepastian Hukum: Antara Teori dan Praktek

Kepastian hukum yang biasanya dipertentangkan dengan keadilan, sesungguhnya mengandung unsur keadilan itu sendiri. Pada tulisan ini saya akan mencoba untuk mengurai pentingnya kepastian, setidaknya dalam lingkup hukum pidana, disertai dengan gambarannya dalam praktek.

Hukum pidana menarik untuk dijadikan contoh, justru karena dalam hubungan antara pemerintah (penegak hukum) dan warga negara (obyek hukum) ini, kepastian hukum menjadi penting untuk memastikan perlindungan hak-hak warga negara. Untuk bidang-bidang lain, mungkin akan kita bahas bersama pada kesempatan lain.

Untuk memulai pembahasan ini, mari kita lihat kembali ketentuan pertama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang juga dapat ditemukan dasarnya dalam aturan konstitusi.

Pasal 1 ayat 1 KUHP
Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.

Pasal 28I ayat 1 UUD 1945
Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Ketentuan yang juga dikenal sebagai asas legalitas ini, pada prinsipnya merupakan dasar legitimasi yang tak dapat ditinggalkan untuk penerapan hukum pidana. Untuk menghukum suatu perbuatan, pihak yang berkuasa menghukum, sebelumnya harus memastikan kepada obyek hukumnya terlebih dahulu, bahwa perbuatan tersebut dapat dihukum.

Tanpa adanya pemberitahuan atau kepastian semacam itu, akan terbuka ruang bagi timbulnya kesewenang-wenangan pihak yang berkuasa menghukum. Bukankah tidak mungkin, dalam hal tersebut, terjadi perbedaan nilai antara penegak hukum dan obyek hukumnya? Dari mana kita tahu bahwa berlaku nilai yang sama?

Tidak adanya kepastian akan membuat tindakan penegak hukum kehilangan legitimasinya, sehingga sistem hukum tidak akan berjalan. Warga negara harus bisa tahu, setidak-tidaknya dikondisikan bisa dianggap mengetahui, perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan dapat berakibat pada diambilnya tindakan oleh pihak penguasa.

Namun demikian, lingkup kepastian hukum sebenarnya tidak cukup sampai di situ. Ketentuan-ketentuan pidana yang kemudian dianggap berlaku itu pun pada dasarnya masih bersifat abstrak. Ketentuan pidana mengatur bentuk perbuatan secara umum, sedang bagaimana ketentuan tersebut diterapkan, akan sangat bergantung pada bagaimana penilaian hakim. Kita ambil contoh kasus yang baru saja terjadi, terkait dengan pertanggungjawaban pengemudi dalam kecelakaan-kecelakaan tragis.

Pasal 311 ayat 5 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) [setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan  yang membahayakan bagi nyawa atau barang] mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Aturan yang masih berbentuk abstrak itu, pada prakteknya masih harus diterjemahkan oleh hakim ke dalam suatu aturan konkrit untuk menjawab pertanyaan apakah dalam kasus bersangkutan, pihak yang akan dihukum benar-benar melakukan perbuatan itu. Hal ini terjadi, karena dalam menilai satu perbuatan berdasar aturan yang sudah ada sekalipun, terbuka adanya perbedaan tafsir antara penegak hukum dan pihak yang akan dihukum.

Proses tersebut di atas, dalam penalaran hukum, biasanya dikenal sebagai penilaian unsur. Pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah unsur-unsur yang terkandung dalam suatu aturan, memang telah terpenuhi oleh peristiwa yang dijerat dengan aturan itu.

Terkait Pasal 311 ayat 5 di atas, misalnya, akan diurai panjang lebar, apa memang  telah ada tindakan mengemudi yang membahayakan nyawa atau barang. Selain menguji unsur terkait dengan perbuatan, aspek yang juga akan berhubungan dengan kepastian hukum adalah berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan. Ancaman hukumannya sendiri, sebagai acuan (lagi-lagi kepastian), biasanya juga telah ditentukan dalam aturan terkait.

Dengan demikian, kepastian hukum bukan saja penting karena terkait pengaturan dalam bentuk abstrak (sebelumnya harus ada kepastian aturan tertentu), tapi juga penting terkait penerapannya dalam suatu perkara konkrit (dalam penerapan aturan itu harus ada kepastian perlakuan yang sama). Sehingga, meskipun hakim pada dasarnya bebas untuk memutuskan dan menilai apakah suatu perkara kongkrit memenuhi/tidak unsur-unsur suatu aturan, namun dirinya juga terikat bahwa penilaiannya itu harus berlaku umum. Atau dengan kata lain, untuk suatu kasus serupa harus diberlakukan  pula ketentuan yang serupa, serta untuk suatu kasus yang berbeda, maka hakim harus berbeda pula penilaiannya. Prinsip yang mendasar dalam sebuah masyarakat yang setara ini, telah dapat ditemukan juga dasarnya dalam konstitusi Indonesia.

Pasal 28D ayat 1 UUD 1945
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Namun, bukankah setiap peristiwa atau kasus pada dasarnya unik? Bukankah artinya kondisinya akan selalu berbeda? Dalam hal ini kita kembali ke permasalahan awal. Untuk mengatur secara adil perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, maka dibutuhkan adanya suatu ketentuan umum terlebih dahulu. Sehingga, untuk (kemudian) menentukan hukuman yang tepat dalam suatu kasus, tak akan lepas dari upaya penerjemahan ketentuan umum itu. Artinya, sekalipun setiap peristiwa tentu saja berbeda, dalam menerapkan hukuman, pada prinsipnya penegak hukum sendiri harus menggunakan norma yang sama. Apa yang bisa membuat berbeda? Di situlah nanti letak penilaian hakim, berdasarkan faktor-faktor pembeda yang bisa membuat adanya perbedaan nilai yang harus dipertimbangkannya.

Adanya suatu standar yang baku, sebenarnya, entah disadari atau tidak, menjadi semacam naluri bagi sarjana-sarjana hukum. Sarjana-sarjana yang, entah disadari atau tidak, terlatih untuk peka terhadap nilai kesetaraan. Kecelakaan tragis yang hari ini terjadi di Jakarta, misalnya, bukan suatu hal yang baru, karena tak tertutup kemungkinan terjadi kecelakaan yang serupa pada waktu lain, atau di belahan lain Indonesia. Maka, ketika timbul pertanyaan hukum, dilihatlah ke kasus-kasus serupa yang pernah terjadi.

Hal ini menyebabkan sarjana-sarjana hukum, cenderung untuk membandingkan kasus-kasus serupa. Dalam hal kecelakaan tragis ini, tercetuslah kecelakaan metromini pada tahun 1994. Mungkin karena itu yang tercatat dalam pikiran mereka. Tapi apa dari tahun 1994 hingga tahun 2011 ini tak pernah ada kasus serupa dan putusan pengadilannya?

Terkait kecelakaan tragis dan diberlakukannya pasal pembunuhan, atau setidaknya adanya kesengajaan sebagai suatu kemungkinan, bagi pengemudinya ini, sebenarnya tak perlu melihat sampai jauh ke tahun 1994. Baru saja pertengahan tahun 2011 yang lalu, terjadi pula kasus serupa. Bukannya sepi dari pemberitaan, serta bukannya tak ada putusan dari pengadilan.

Kecelakaan tragis yang terkenal dengan kecelakaan Margomulyo itu, berhubungan dengan truk tronton yang saat itu menyusuri jalur Bojonegoro-Ngawi dengan muatan yang melebihi kapasitas yang dizinkan. Pada suatu turunan di desa Margomulyo, truk itu tiba-tiba meluncur dengan deras menghantam beberapa kendaraan di hadapannya, serta yang memilukan, menabrak sekerumunan orang yang sedang menyaksikan pertunjukan ketoprak dalam sebuah pesta perkawinan. Enam belas orang meninggal dan setidaknya sepuluh orang lainnya luka berat.

Pengemudi truk tronton tersebut kemudian didakwa oleh jaksa telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 311 ayat 5 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sedang tuntutan hukuman yang diajukan 5 tahun penjara. Terdakwa sendiri, seorang sopir truk yang hidupnya pas-pasan itu, mengajukan keringanan hukuman. Karena di samping dirinya adalah tulang punggung keluarga, harta bendanya telah habis untuk menyantuni keluarga korban. Apa putusan hakim?

Sayangnya saya tak dapat menemukan pertimbangan hakim secara rinci. Tetapi, dari pemberitaan terkait kasus tersebut, terdakwa pada akhirnya divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Dari pemberitaan di media pula dapat diketahui, bahwa jaksa dalam kasus tersebut menerima putusan tersebut.

Dengan demikian, meskipun tak menutup kemungkinan kecelakaan tragis dijerat dengan Pasal 311 ayat 5 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ancaman hukumannya 12 tahun penjara itu, pada prakteknya toh hukuman yang kemudian dijatuhkan bisa lebih ringan dari itu. Apa ada hubungannya dengan jumlah korban atau tragisnya kecelakaan? Atau sehubungan dengan  berat ringannya kesalahan atau kesengajaan pelaku?

Dalam kasus Margomulyo di atas, hukuman yang kemudian dijatuhkan kemungkinan besar berkaitan dengan latar belakang pelaku. Bukankah, dengan demikian, itu sebenarnya faktor yang digunakan oleh hakim?

Bagaimanapun juga, tugas sarjana-sarjana hukumlah untuk menjelaskan atau mencari parameter obyektif dalam kasus-kasus hukum yang seharusnya berlaku kesetaraan di hadapan hukum ini. Dengan catatan, fokus terhadap identifikasi faktanya terlebih dahulu, sebenarnya lebih akan banyak membantu menjelaskan, ketimbang terjebak untuk berangkat dari suatu norma tertentu.

2 Komentar

Filed under Teori Hukum

2 responses to “Kepastian Hukum: Antara Teori dan Praktek

  1. Saya selalu tertarik dengan debat yang meributkan antara kepastian hukum versus keadilan, paling tidak itu pertanyaan final yang harus saya jawab ketika sidang skripsi 7 tahun yang lalu. Dosen penguji meminta saya memilih mana yang harus didahulukan, kepastian atau keadilan hukum? Jawaban saya menentukan apakah saya akan lulus atau tidak. Melihat gelagat dari pertanyaan tersebut, walaupun dengan berat hati dan sebenarnya tidak terlalu sesuai dengan kesimpulan dari skripsi saya, akhirnya saya memilih untuk menjawab kepastian hukum.

    Sekarang, saya mulai berpikir ulang, jangan2 isu keadilan dan kepastian ini harusnya tidak perlu dipertentangkan. Mungkin ini pengaruh aliran Hukum dan Ekonomi terhadap saya. Bagi saya masalah utamanya adalah efisiensi. Ada jenis hukum tertentu yang sebaiknya memang dibuat pasti (dalam artian dibuat tertuang dalam undang-undang secara rinci dan tidak bisa disimpangi begitu saja oleh penegak hukum), dan ada jenis hukum tertentu yang sebaiknya dibuat fleksibel (tidak diatur dalam undang-undang secara rinci, hanya berupa prinsip-prinsip umum untuk kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh pengadilan). UU Anti Monopoli di Amerika bisa jadi contoh yang bagus untuk jenis hukum fleksibel sementara UU Lingkungan Hidup Amerika adalah contoh hukum yang dibuat pasti, rinci dan kaku.

    Memang, selalu akan ada trade-off antara kepastian dan fleksibilitas. UU Anti Monopoli Amerika dalam prakteknya cukup membingungkan dan preseden pengadilan bisa berubah drastis (sekalipun ada asas stare decisis) karena analisa ekonomi dari mayoritas hakim Mahkamah Agung-nya berubah. Sementara untuk UU Lingkungan Hidup di Amerika ada kasus-kasus dimana memenuhi standar lingkungan hidup sesuai UU menjadi terlalu mahal sementara ada cara lain yang lebih murah untuk mencegah polusi. Sayangnya agen departemen lingkungan hidupnya tidak mau kompromi, aturan adalah aturan dan harus ditegakkan sesuai dengan ketentuan yang ada sekalipun hasilnya tidak bermanfaat bagi semua orang.

    Betul bahwa kepastian perlu untuk menghindari kesewenang-wenangan. Tapi saya juga memperhatikan ada bahaya dari sikap mau semuanya pasti secara hukum. Hukum jadi formalistis dan ahli hukum jadi cenderung ingin semuanya bisa diatur dalam UU. Ini yang saya khawatirkan dengan adagium klasik bahwa hakim adalah sekedar corong undang-undang (katakanlah adagium itu sudah kadaluarsa, tapi asumsi dasar dibalik adagium itu masih cukup kuat pengaruhnya terhadap ahli hukum, bahwa seharusnya UU memang dibuat lengkap dan menyeluruh dalam mengatur segala aspek kehidupan). Mimpi besar kalau kita berpikir bisa mengatur segala hal dalam UU. Mimpi besar juga kalau kita berharap akan ada UU sempurna yang bisa mengatur segalanya secara tepat dan rinci. Mohon dikoreksi kalau salah, bukankah sikap tersebut yang turut mendasari kenapa dulu Belanda getol melakukan kodifikasi dan kompilasi undang-undang?

    Faktanya, 2 pihak saja tidak akan pernah bisa menyusun kontrak yang lengkap. Dalam Hukum dan Ekonomi, semua kontrak ujung2nya tidak lengkap karena tidak ada pihak yang tahu masa depan secara pasti dan mereka juga tidak akan bisa menentukan semua elemen yang diperlukan dalam kontrak tersebut. Kalau untuk kontrak saja sulit dicapai kepastian, apalagi menyusun UU yang skala ruang lingkupnya jauh lebih luas dan pihak yang terlibat jauh lebih banyak?

    Di Amerika pun juga sekarang sedang dikaji kembali penerapan asas stare decisis. beberapa hakim berpendapat, menjadikan satu kasus tunggal sebagai preseden untuk kasus masa depan setelah diputus final seharusnya tak cukup. Harus ada kesamaan pendapat di kalangan hakim dalam beberapa kasus lain sebelum preseden itu mempunya kekuatan mengikat. Alasannya? Karena dikhawatirkan apabila preseden menjadi terlalu mudah untuk dibuat, kelompok kepentingan bisa menggunakan sarana pengadilan untuk menjalankan agenda mereka atau karena putusan yang buruk menjadi mengikat dan tidak bisa diubah hanya gara-gara sudah pernah diputus sekali.

    Intinya, perlu dikaji lebih jauh derajat kepastian hukum yang kita perlukan untuk menciptakan sistem hukum yang baik. Menurut saya, kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

  2. nasima

    Terima kasih komentarnya, Pram. Kepastian pada hakekatnya dibutuhkan untuk memberikan panduan. Hukum tak bisa disebut hukum (dalam arti acuan), kalau tidak bisa dijadikan panduan. Namun, betul juga, bahwa dalam prakteknya, hukum itu, seperti sistem-sistem lainnya, tak akan lepas dari dinamika perubahan karena kenyataan yang kita lihat dan hadapi itu kadang berbeda dengan apa yang mungkin dibayangkan ketika sistem itu dirancang. Tetapi apa karena tak ada sistem yang tidak berubah, maka tak perlu ada sistem seperti itu? Untuk memahaminya ada baiknya juga mempertanyakan apa itu keadilan.

    Terkait dengan keadilan, saya pikir tak bisa disanggah bahwa nilai tertinggi yang hendak diwujudkan dengan hukum adalah keadilan, paling tidak putusan hakim – yang menerjemahkan “hukum” ke hal-hal yang nyata itu – jelas menyebut “demi keadilan”, bukan demi kepastian. Tapi apa itu keadilan? Sebagian mungkin menerjemahkannya ke dalam manfaat, persis seperti yang mungkin saat ini kau pelajari dalam hukum dan ekonomi. Tetapi ada pula yang berpendapat keadilan itu terwujud, jika ada kebebasan, misalnya dalam kajian-kajian hak asasi manusia yang erat dengan jaminan (kebebasan) manusia. Intinya, keadilan tak akan lepas dari sudut pandang atau sistem nilai tertentu. Tapi bukankah sistem nilai tertentu itu artinya selalu ada kemungkinan nilai yang satu bertentangan dengan nilai yang lain? Bukankah pada akhirnya keadilan itu menjadi sangat subyektif? Keadilan menurut apa atau keadilan menurut siapa? Contoh kontrasnya itu, persepsi nilai manusia itu berbeda-beda.

    Menurut pendapat saya, sistem hukum perlu ada justru untuk menengahi kondisi ini, dengan mengatur secara damai mekanisme penyelesaian konflik sistem nilai yang ada dalam masyarakat. Dari sisi manfaat, misalnya, perlu ada batasan juga bagaimana manfaat itu bukan hanya bermanfaat (menguntungkan) pihak tertentu saja. Kemudian dari sisi kebebasan, misalnya, bagaimana kebebasan itu tidak mengekang kebebasan lain. Pasti ada benturan. Pasti ada yang harus mengalah. Tetapi bukankah harus ada kepastian di antara mereka ini bahwa ada mekanisme yang adil – dalam arti bisa diterima kedua belah pihak – untuk menyelesaikan konflik itu?

    Dalam kasus-kasus pidana yang saya uraikan, misalnya, kepastian jadi penting untuk menjamin nilai-nilai yang dikatakan menjadi bagian nilai-nilai dasar bernegara. Artinya itu jadi dasar legitimasi bahwa negara ini masih bernilai. Bagaimana penerapannya, apakah harus kaku atau lentur, kalau menurut pendapat saya: pada prinsipnya harus kaku. Ingat, pada prinsipnya itu berarti terbuka ruang untuk adanya penyesuaian dalam rangka mewujudkan nilai-nilai tertentu dalam kasus-kasus tertentu, tapi awalnya harus ada acuannya dulu. Ini sebenarnya poin kritik utama saya pada aliran progresif yang sebenarnya tak lebih dari kajian filsafat hukum, tanpa dampak yang nyata pada bagaimana sistem hukum bekerja.

    Untuk beberapa kasus yang ekstrim di Indonesia, seperti misalnya benturan dengan adanya sistem hukum adat dan sebagainya, wacana kepastian hukum ini memang bisa sangat dilematis. Tapi, dalam sistem yang “di luar sistem negara” itupun bukankah tetap saja ada patron tertentu? Bukankah itu yang seharusnya dikembangkan ketimbang mendelegitimasi sistem hukum negara yang sebenarnya juga sudah sangat lemah ini?

    Dan kembali lagi ke ide dasarnya, bagaimana persepsi kita atas hukum atau nilai yang terdapat di dalamnya, pada dasarnya tak lepas dari ruang dan waktu tertentu di mana sistem itu (dan juga diri kita) ada. Dalam skripsi saya, misalnya, saya sangat kritis pada kepastian hukum, karena putusan hakim di Belanda biasanya berpijak pada aturan UU dengan beberapa rujukan ke fakta. Pertimbangan diambil berdasar fakta-fakta yang, menurut pendapat saya, seharusnya dibangun juga dengan argumentasi yang mempertimbangkan nilai-nilai dalam kasus tersebut. Tahu sendiri, fakta itu paling penting, tapi juga paling netral. Tapi kalau lihat putusan hakim di Indonesia yang merujuk ke aturan UU saja belum tentu, serta penggambaran fakta yang sangat minim, wajar untuk kemudian mendorong adanya sistem yang terstruktur, bukan? Selain, ini mudah-mudahan bisa jadi dampak lainnya, dengan adanya perdebatan yang mendorng ke suatu sistem yang terstruktur, orang-orang hukum itu paham pentingnya rujukan bersama dalam negara hukum. Bukankah standar atau ukuran bersama ini yang membedakan negara hukum dengan negara kekuasaan?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s