Menimbang Kembali Kasus Pencurian Piring

Kasus dugaan pencurian dengan nilai kecil kembali menyeruak ke permukaan. Setelah kakao, pisang, semangka, sandal jepit, pencurian enam piring menyita perhatian publik Indonesia. Rentetan kasus ini mungkin belum selesai, setelah beberapa saat sesudahnya juga terdengar kasus pencurian kelapa muda yang juga akan dibawa ke pengadilan. Bahwa hal tersebut ada hubungannya dengan kebijakan yang tak pernah disesuaikan dengan kenaikan nilai mata uang, setidaknya telah coba diuraikan oleh sahabat saya Arsil dalam blog-nya.

Namun, terlepas dari kebijakan tersebut yang memang memiliki dampak terhadap fenomena munculnya kasus-kasus bernilai kecil yang – toh kalaupun dugaaan itu kemudian terbukti benar – dianggap oleh rasa keadilan masyarakat terlalu berlebihan untuk dibawa ke pengadilan, sebenarnya ada aspek yang tak kalah penting yang juga bisa diwakili oleh kasus ini, yaitu mengenai bagaimana argumentasi hakim dalam memutus. Betul, seperti dikatakan oleh Ketua Mahkamah Agung bahwa hakim memiliki kebebasan dalam memutus, tetapi justru dalam kebebasan itu terkait satu pertanggungjawaban untuk menjelaskan dan memberikan argumen untuk putusan yang diambilnya.
Dalam tulisan ini, pembahasan saya hanya akan fokus pada pertanyaan hukum yang harus dijawab terlebih dahulu oleh Mahkamah Agung, sebelum masuk ke dalam pokok perkara.

Seperti mungkin sudah umum diketahui oleh para sarjana hukum, syarat untuk mengajukan kasasi dalam kasus pidana, antara lain: tidak boleh menyangkut putusan bebas. Selain oleh adanya doktrin “judex facti” dan “judex juris”, atau dengan kata lain Mahkamah Agung pada tingkat kasasi tidak lagi memeriksa fakta, namun hanya memeriksa masalah penerapan hukumnya saja, juga telah adanya ketentuan dalam KUHAP yang mengatur hal itu. Pada prinsipnya permohonan kasasi dapat dimohonkan, kecuali terhadap putusan bebas.

Pasal 244
Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

Namun demikian, pada prakteknya, sebagaimana juga sudah dikupas oleh Arsil dalam blog-nya, Mahkamah Agung sendiri telah menerima bahwa dalam hal-hal tertentu, kasasi terhadap putusan bebas diperbolehkan. Sebagai acuannya, apabila putusan itu tidak menyangkut terbukti atau tidaknya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, namun merupakan kekeliruan majelis hakim dalam menafsirkan ketentuan atau unsur-unsur tindak pidana, melampaui kewenangan, atau memasukkan unsur-unsur non yuridis di dalam pertimbangannya.

Rambu-rambu ini sebenarnya kurang lebih mirip dengan doktrin “judex facti” dan “judex juris”, yaitu bahwa majelis kasasi hanya berwenang memeriksa hal-hal yang berkaitan dengan penerapan hukum. Mahkamah Agung, setidaknya dalam kasasi, tidak turut campur dengan penilaian atas fakta. Dalam kriteria yang sebagian dapat ditemukan dalam Pasal 30 UU Mahkamah Agung tersebut (terkait masalah kewenangan pengadilan tingkat bawah dan penerapan hukum), hanya ditambahkan kriteria “memasukkan unsur-unsur non yuridis di dalam pertimbangannya”. Bagaimana praktek penggunaan kriteria tersebut? Itu sebenarnya pertanyaan menarik. Tetapi apakah akan ketemu jawabannya, itu masalah lain.

Dalam kasus pencurian piring yang kemudian mengundang kontroversi ini, dua anggota majelis menilai bahwa kasus tersebut dapat diterima. Artinya, meskipun mungkin tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 224 KUHAP, telah dianggap memenuhi kriteria perkecualian yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung sendiri menyangkut hal-hal seperti ini. Tapi apa pertimbangan mereka? Pertimbangan yang diberikan hanya sebagai berikut:

“- Bahwa dalam kenyataannya ada barang- barang berupa […] adalah seluruhnya di temukan di rumah kontrakan Terdakwa dan benar seluruhnya adalah barang-barang milik majikannya […] yang te lah diambil Terdakwa tanpa seijin Pelapor;
– Bahwa Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum berhasil membuktikan bahwa putusan judex facti (Pengadilan Negeri) adalah putusan bebas tidak murni;”

Kalau kita amati, pada poin pertama itu sendiri telah terjadi penilaian atas fakta. Dapatkah penilaian atas fakta dijadikan argumen untuk menilai fakta? Sedang berikutnya, hanya disebutkan bahwa pemohon kasasi berhasil membuktikan putusannya adalah putusan bebas tidak murni. Bagaimana bisa dianggap begitu? Bagian mana dari argumentasi pemohon yang dianggap oleh hakim telah memenuhi kriteria putusan bebas tidak murni itu?

Selain ada logika yang terbalik (seharusnya pertimbangan dimulai dengan menjawab pertanyaan apakah perkara dapat diterima atau tidak, sebelum kemudian melihat ke pokok perkara), dalam hal ini juga terdapat pertimbangan yang hanya berupa pernyataan saja, namun tidak menjelaskan. Kalaupun saya sependapat dengan Ketua Mahkamah Agung bahwa hakim memiliki kebebasan dalam memutus, dalam hal ini saya akan kesulitan kalau ditanya apa latar belakang hakim memutus seperti itu. Setidaknya, itu tak akan kita temukan dalam putusan tersebut. Mungkin anda tahu?

1 Komentar

Filed under Pidana

One response to “Menimbang Kembali Kasus Pencurian Piring

  1. Ping-balik: Tahun 2012: Perkara Narkotika, Ganti Rugi Pengelola Parkir, dan Kecelakaan Maut | Ars Aequi et Boni

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s