Tragedi Tanah Pemakaman

Kalau kita ikuti pemberitaan terkait kasus ini, pasti perhatian utama ke kata-kata: “korupsi”, “27 milyar”, dan “bebas”. Orang yang korupsi 27 milyar bisa bebas? Wajar menjadi berita. Lalu mulailah Mahkamah Agung dipersalahkan, hakim-hakimnya ditelusuri, dibuat perbandingan-perbandingan dengan kasus-kasus lain yang menyentuh perasaan. Dikontraskanlah kasus ini dengan kasus-kasus kecil yang belakangan menyeruak, seperti pencurian piring, sandal jepit, merica, dan sebagainya. Tapi bagaimana sebenarnya duduk perkaranya? Ada yang terlebih dahulu membaca putusannya?

Jika kasus ini kemudian mencuat, memang berangkat dari ketidakadilan. Ada satu fakta yang sama dengan dua terdakwa berbeda, diperiksa dalam dua berkas berbeda, dengan akhir yang jauh berbeda. Satu terdakwa diputus bebas, sedang yang lain harus menanggung hukuman setidaknya delapan tahun penjara. Perbedaan nasib itu pula yang kemudian membuat orang tua terdakwa yang dihukum menjerit mengadu. Mengapa anaknya yang menjadi korban ketidakadilan itu?

Lalu mulai dibukalah cerita tentang kasus terhadap terdakwa yang dibebaskan. Alih-alih mempertanyakan mengapa salah satu terdakwa kemudian dijatuhi hukuman, sebagaimana jeritan isi hati orang tuanya, fokus perhatian justru pada terdakwa yang dibebaskan. Bagaimana mungkin terdakwa itu bisa bebas? Bukankah, bagaimanapun juga, terdakwa korupsi harus dihukum? Tak mungkin kesalahan terjadi pada putusan yang menghukum. Tak mungkin seorang terdakwa dalam korupsi bisa dibebaskan.

Tapi yang namanya anggapan itu tak lebih dari praduga. Praduga bahwa terdakwa pada dasarnya bersalah. Praduga bersalah. Persis seperti bunyi memori kasasi yang dajukan jaksa terhadap putusan yang membebaskan salah satu terdakwa: “[B]ahwa kekeliruan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam menerapkan hukum pembuktian pada pertimbangan-pertimbangannya tersebut adalah karena pertimbangan-pertimbangan itu tidak didasarkan pada alat bukti.” Jadi, bukan ketika menghukum seorang hakim harus benar-benar mencukupkan dasar alasan untuk menjatuhkan putusannya karena menyangkut nasib seseorang, tetapi justru sebaliknya. Atas nama kepentingan negara? Mana itu prinsip praduga tidak bersalah yang dipelajari dan diselami para mahasiswa hukum sepanjang masa pendidikannya? Menguap?

Bagaimanapun, dalam situasi-situasi yang meragukan seperti ini – di mana jaksa sendiri jelas-jelas mempermasalahkan hukum pembuktian (baca: penilaian atas kenyataan), saya pikir majelis kasasi tak mungkin dapat memutus lebih baik dari majelis pada pengadilan tingkat bawah, tanpa adanya penilaian kembali atas fakta-fakta terkait kasus tersebut. Putusan tidak dapat diterimanya permohonan kasasi, dengan sendirinya, sangat dapat dipertahankan.

Kasusnya sendiri sebenarnya sederhana. Ada seorang pegawai pemerintahan provinsi, AW, rupa-rupanya mengetahui rencana pembelian tanah yang akan dilakukan oleh Provinsi DKI. Buru-burulah AW mencari calon penjual tanah. Bersama dengan rekanannya, TB, pada akhirnya dia temukan calon penjual itu. Dua pemilik lahan besar. Satu lahan untuk tanah pemakaman, sedangkan satu lahan lagi untuk tanah pertamanan. Ideal. Persis seperti yang dibutuhkan oleh pemerintah provinsi. Lalu dibuatlah kesepakatan dengan kedua pemilik lahan tersebut.

Prinsipnya, AW bersedia menjualkan lahan tersebut, asal nilainya tidak melebihi NJOP. Pada akhirnya disepakatilah nilai penjualan, kira-kira setengah dari NJOP. Mengapa NJOP? Penjelasannya AW yang tahu. Setidaknya pada waktu itu. Menurut peraturan yang ada, pemerintah akan memberikan ganti rugi terhadap pemilik tanah yang dipergunakan untuk kepentingan umum, seharga NJOP atau nilai nyata tanah tersebut. Jadi, AW tahu, bagaimanapun itu nilai yang akan dibayarkan oleh pemerintah. Dibuatlah kuasa menjual untuk AW. Menyadari posisinya sebagai pegawai negeri, tanpa setahu para pemilik lahan, AW kemudian mengalihkan kuasa tersebut kepada TB.

Singkat cerita, dimulailah proses pembebasan (pembelian) tanah oleh pemerintah. Dibentuk satu tim khusus dari pemerintah provinsi. Pada satu rapat penentuan harga – yang kemudian dipermasalahkan oleh jaksa, disepakatilah harga ganti rugi lahan tersebut. Antara tim khusus tersebut, dengan TB, tentu sebagai kuasa penjual. Pada rapat tersebut, dalam kapasitas yang secara formil sebenarnya tidak ada, hadir pula AW. Jaksa mempermasalahkan diamnya kedua terdakwa dalam rapat penentuan harga tersebut.

Mengapa mereka tidak memberitahukan bahwa harga tanah itu senilai harga yang disebutkan oleh pemilik lahan? Bukankah dengan diamnya mereka ketika itu, maka telah timbul kerugian negara? Negara yang semestinya, setidaknya dalam pandangan jaksa, cukup membayarkan harga yang diminta oleh pemilik lahan, menjadi harus membayarkan harga yang diminta oleh kuasa pemilik lahan. Ke mana selisihnya? Tentu kemudian diambil TB. Atau AW? Yang jelas, dalam pandangan jaksa, tindakan kedua orang tersebut melanggar hukum dan merugikan negara.

Tetapi, mahasiswa hukum perdata yang sudah mempelajari perjanjian kuasa sekalipun, tentu paham bahwa kedua terdakwa tersebut dalam transaksi itu adalah perwakilan pemilik lahan. Bukan perwakilan negara. Proses transaksi jual beli pada dasarnya terdiri dari dua pihak. Satu pihak penjual. Satu lagi pihak pembeli. Karenanya, dalam proses pembentukan harga tersebut, para terdakwa memiliki kewajiban hukum terhadap penjual, bukan pembeli. Sepanjang mereka mempertahankan harga yang diminta oleh pemberi kuasanya, sebagaimana mereka sepakati, sesungguhnya tidak ada pelanggaran kepercayaan. Jikalau ada bagian yang mereka ambil, dalam hal ini, maka itu merupakan bagian penjual.

Pendeknya, kalaupun mereka korupsi – dalam arti mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepada mereka, maka korbannya adalah pemilik lahan. Kalaupun, katakanlah, pemberian kuasa itu dianggap melanggar hukum, entah karena tidak dilakukan di depan camat (menurut peraturan terkait pembebasan tanah) ataupun karena dialihkan tanpa setahu para pemilik lahan, bukankah yang sebenarnya dapat dirugikan adalah pihak pemilik lahan?

Katakanlah para pemilik lahan itu tadinya mendapatkan informasi yang memadai, misalnya mengetahui bahwa negara toh setidak-tidaknya akan membayarkan harga NJOP (sebagaimana tercantum dalam peraturan juga), bukankah pemilik lahan logikanya akan meminta pembayaran ganti rugi sesuai NJOP juga? Atau bahkan lebih. Dengan atau tanpa keberadaan perwakilan seperti kedua terdakwa dalam kasus ini.

Kalaupun mau ditarik lebih luas, yaitu adanya gangguan terhadap kinerja pasar bebas, di mana idealnya ada penawaran yang terbuka, pada prinsipnya tanggung jawab bukan pada sisi penjual. Tentu bisa saja dipertanyakan mengapa, misalnya, mengapa pilihan dalam kasus ini dapat dipastikan jatuh pada tanah para penjual tersebut. Tetapi, semestinya fokusnya bukan mempermasalahkan rapat penentuan harga yang merupakan pengambilan kesepakatan antara kuasa penjual dengan pembeli, melainkan dalam pengambilan keputusan dari sisi pembeli (pemerintah provinsi) sendiri.

Sekalipun intervensi atas kerja pasar yang terbuka tersebut dalam pandangan saya sendiri juga merupakan sesuatu yang buruk, karena negara sebagai pembeli terbatasi pilihannya, maka permasalahannya harus ditelusuri dalam pengambilan keputusan pada sisi pembeli. Adakah jaminan mekanisme tender atau penilaian yang obyektif? Atau adakah penyalahgunaan wewenang, suap, pemaksaan yang merusak proses itu? Yang jelas, fakta-fakta itu tak terungkap jelas dalam persidangan. Dari berkas yang dapat saya baca, tidak saya temukan alasan untuk menyalahkan putusan hakim yang membebaskan terdakwa AW, sebagaimana pendapat berbeda seorang hakim agung dalam berkas terdakwa TB yang juga menurut saya cukup berdasar.

Dalam kasus ini, sayangnya, perhatian media dalam hemat saya tidak cukup berimbang. Seperti telah terbangun persepsi bahwa putusan bebas itu yang salah, bukan putusan yang menjatuhkan hukuman. Padahal, bukan itu yang sebenarnya diharapkan orang tua terdakwa yang mengharapkan keadilan bagi anaknya yang dijatuhi hukuman. Fakta-fakta hukum yang dapat ditemukan dalam putusan ternyata memperkuat kegundahan orang tua terpidana. Paling tidak, dari apa yang dapat saya baca dan pahami.

Tinggalkan komentar

Filed under Pidana

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s