Mempertanyakan pengetahuan hakim?

Hari ini ada beberapa kasus penting diputus oleh Mahkamah Agung (MA). Tadi pagi, keluar putusan tentang dibatalkannya beberapa ketentuan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) MA dan Komisi Yudisial (KY) terkait Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, sedang sore harinya muncul putusan penolakan permohonan peninjauan kembali perkara pidana Antasari Azhar. Apa ada hubungannya?

Kalau kita amati dalam putusan pengujian surat keputusan bersama, dipanggilnya hakim yang memutus perkara Antasari Azhar oleh Komisi Yudisial jelas disebut sebagai salah satu alasan para pemohon mengajukan permohonan pengujian SKB tersebut. Jadi, tidak diragukan lagi, memang ada hubungannya.

Bagaimanapun, dalam tulisan ini, saya tidak hendak berspekulasi adanya hubungan lain selain pemanggilan hakim dalam kasus itu oleh Komisi Yudisial, kemudian berakibat diajukannya permohonan pengujian oleh beberapa mantan hakim. Bahkan, saya juga tidak tertarik untuk mengkritisi masalah syarat formil dilakukannya pengujian itu yang sebenarnya mengundang tanda tanya.

Pada dasarnya, sudah bisa dianggap positif kalau dalam perkara uji materiil tersebut MA bersedia menerima permohonan para pihak, hanya dengan alasan mereka adalah warga negara dan profesi mereka sebagai pengacara ada hubungannya dengan peraturan yang mengatur profesi hakim. Karena artinya, sebagai peneliti hukum dan berwarganegara Indonesia, saya juga tak perlu khawatir mempermasalahkan peraturan di bawah undang-undang terkait hukum yang mungkin dalam pandangan saya tidak tepat ke hadapan MA.

Begitu pula, keputusan MA yang menguji SKB yang tadinya dikeluarkan bersama oleh MA dan KY sendiri, menurut saya – setelah dipikir-pikir – sebenarnya juga tak perlu dipertanyakan. Mungkin memang mengherankan. Apalagi, bagi KY yang mungkin merasa sikap MA ini mendua. Ketika duduk satu meja bilang iya, namun di kemudian hari beda lagi pendapatnya. Tentu bisa merusak kepercayaan di antara kedua lembaga itu. Tetapi, menurut hemat saya, dalam hal ini MA bisa jadi hendak menarik garis tegas antara fungsi MA sebagai lembaga administratif – yang mengeluarkan putusan itu, dengan hakim-hakim agung dalam lembaga tersebut yang menjalankan fungsi yudisial. Dan kalau MA konsisten dengan argumen ini, ke depan bisa saja membawa dampak positif. Bukankah hakim-hakim agung artinya berwenang menguji peraturan yang dikeluarkan oleh institusi tempatnya bernaung? Sehingga, pada akhirnya yang menentukan bukan kekuasaan lembaga, namun kekuasaan peraturan yang diyakini para hakim agung dalam lembaga itu. Bahkan, Ketua MA sebagai pejabat administratif sekalipun, terikat pada peraturan dan produknya dapat diuji oleh hakim agung.

Dengan demikian, terkait hal-hal tersebut di atas – yang mungkin dipermasalahkan oleh sebagian besar orang, pada akhirnya tak perlu ada yang dikhawatirkan. Bahkan, seperti sudah disebutkan, kalau MA konsisten dengan pendapat tersebut, maka akan mempermudah jalan diujinya suatu peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Pintu uji materiil dibuka lebar. Bagus!

Namun demikian, lepas dari hal-hal tersebut di atas, putusan MA sendiri tetap layak untuk dipertimbangkan kembali. Bahkan, setelah beberapa kali saya coba sendiri untuk mempertahankan argumen para hakim agung terkait pokok perkara kasus ini, saya tetap gagal menemukan dasar alasan yang cukup kuat.

Inti perkaranya sederhana. Para pemohon dalam kasus ini meminta agar MA menguji dan menyatakan tidak berlaku poin 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 10.1, 10.2, 10.3, dan 10.4 dari SKB yang dikeluarkan oleh MA dan KY tentang Kode Etik dan Pedoman dan Perilaku Hakim. Lengkapnya sebagai berikut:

 “8.1. Hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan.

8.2. Hakim harus menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan berusaha mewujudkan pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

8.3. Hakim harus membantu para pihak dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8.4. Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk, harus mendistribusikan perkara kepada Majelis Hakim secara adil dan merata, serta menghindari pendistribusian perkara kepada Hakim yang memiliki konflik kepentingan.”

“10.1. Hakim harus mengambil langkah-langkah untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kualitas pribadi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas peradilan secara baik.

10.2. Hakim harus secara tekun melaksanakan tanggung jawab administratif dan bekerja sama dengan para Hakim dan pejabat pengadilan lain dalam menjalankan administrasi peradilan.

10.3. Hakim wajib mengutamakan tugas yudisialnya diatas kegiatan yang lain secara profesional.

10.4. Hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya.”

Kedelapan butir peraturan di atas, dikhawatirkan dapat menganggu independensi hakim dalam memutus, karena, seperti disebutkan Pasal 39 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman, pengawasan terhadap hakim “tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara”, melainkan harus semata-mata menyangkut “perilaku hakim”.  Tapi, dalam kenyataannya, hal ini berhubungan erat. Bukankah perilaku hakim terkait dengan profesinya tak jauh dari penanganan perkara? Sehingga, ada tidaknya intervensi perkara, pada hakekatnya hanya dapat dilihat kasus per kasus.

Kalau kita telusuri lagi butir-butir di atas, acuan yang digunakan tak lebih dari ketentuan menyangkut proses peradilan pada umumnya, seperti soal bagaimana mewujudkan “peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”, atau bagaimana menjalankan administrasi dan tugas peradilan dengan baik. Bukankah sudah sepatutnya pula hakim memenuhi hal-hal itu? Bahwa kemudian pada prakteknya, pengawas dari KY menganggap mempunyai wewenang menilai substansi perkara dalam putusan hakim, jelas tak nyata tercantum dalam peraturan itu.

Kalaupun mungkin ada peraturan yang dapat diperdebatkan, itu mungkin poin 10.4, yaitu bagaimana menilai kekeliruan dalam mengambil keputusan. Namun, lagi-lagi, kalau mau jujur, bukankah kemungkinan terjadinya konflik itu ada dalam penerapan dan bukan rumusan aturan itu sendiri? Menurut hemat saya, benar bahwa pada akhirnya pengawas dari KY (bahkan pengawas dari Badan Pengawasan MA sekalipun) dalam pemeriksaan idealnya tak bisa menggunakan ukuran mereka, kecuali dikembalikan ke penilaian hakim sendiri. Tapi bukankah ini hanya bisa dilihat dari kasus ke kasus?

Bagaimanapun, dengan berpegang pada argumen bahwa “rumusan ini juga tidak memuat sebuah cakupan tentang perilaku tetapi wilayah kognitif”, MA pada akhirnya menyatakan kedelapan butir kode etik tersebut tidak berlaku. Namun, benarkah cakupan kode etik tidak boleh meliputi wilayah kognitif atau berhubungan dengan pengetahuan hakim? Saya pikir tidak demikian. Idealnya, seorang hakim harus menjalankan profesinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Artinya, mau tidak mau, suka tidak suka, ketentuan hukum yang berlaku itu harus terus dia pelajari. Karena, selain pengetahuan hukum yang kemudian dapat ditemukan dalam putusannya itu, apalagi yang dapat dibanggakan oleh seorang hakim?

Sebagai gambaran bahwa ketentuan tersebut adalah sesuatu yang wajar disepakati oleh para hakim, kita dapat membandingkan dengan beberapa ketentuan kode etik dan perilaku hakim di bawah ini. Pada intinya, ketentuan-ketentuan dalam butir 8 dan 10 dari SKB itu, bukan hal yang luar biasa untuk diterapkan sebagai isi kode etik. Tetapi, namanya juga kode etik, pada akhirnya efektivitasnya tak lepas dari penerimaan yang didasari kesadaran dan keinsyafan pengemban profesi itu sendiri. Tidak kurang, tidak lebih.

The Bangalore Principles 2002

6.1 The judicial duties of a judge take precedence over all other activities.

6.2 A judge shall devote the judge’s professional activity to judicial duties, which include not only the performance of judicial functions and responsibilities in court and the making of decisions, but also other tasks relevant to the judicial office or the court’s operations.

6.3 A judge shall take reasonable steps to maintain and enhance the judge’s knowledge, skills and personal qualities necessary for the proper performance of judicial duties, taking advantage for this purpose of the training and other facilities which should be made available, under judicial control, to judges.

6.4 A judge shall keep himself or herself informed about relevant developments of international law, including international conventions and other instruments establishing human rights norms.

6.5 A judge shall perform all judicial duties, including the delivery of reserved decisions, efficiently, fairly and with reasonable promptness.

6.6 A judge shall maintain order and decorum in all proceedings before the court and be patient, dignified and courteous in relation to litigants, jurors, witnesses, lawyers and others with whom the judge deals in an official capacity. The judge shall require similar conduct of legal representatives, court staff and others subject to the judge’s influence, direction or control.

6.7 A judge shall not engage in conduct incompatible with the diligent discharge of judicial duties.

Code of Conduct for US Judges

(A) Adjudicative Responsibilities

(1) A judge should be faithful to, and maintain professional competence in, the law and should not be swayed by partisan interests, public clamor, or fear of criticism.

(2) A judge should hear and decide matters assigned, unless disqualified, and should maintain order and decorum in all judicial proceedings.

[…]

(B) Administrative Responsibilities

(1) A judge should diligently discharge administrative responsibilities, maintain professional competence in judicial administration, and facilitate the performance of the administrative responsibilities of other judges and court personnel.

[…]

(C) Disqualification

(1) A judge shall disqualify himself or herself in a proceeding in which the judge’s impartiality might reasonably be questioned […]

2 Komentar

Filed under Konstitusi, Teori Hukum

2 responses to “Mempertanyakan pengetahuan hakim?

  1. trus solusinya SKB diuji dmn? pertanyaan saja bukan tentang skb kode etik ini saja, teetapi skb secara umum

    • nasima

      SKB secara umum, termasuk dalam hal ini, bisa diuji melalui mekanisme uji materiil. Meskipun ada pendapat berkeberatan, karena menganggap MA menguji produknya sendiri, dalam hal ini telah saya jelaskan bahwa posisi Ketua MA bisa dianggap sebagai pejabat administratif yang terpisah dari hakim agung yang memeriksa perkara itu dan bisa punya pendapat sendiri. Namun, kritik saya menyangkut esensi yang dibatalkan, karena apalagi yang bisa jadi landasan hakim untuk memutus kalau bukan pengetahuan hukumnya?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s