Masalah Perjanjian Parkir (2)

Pada tulisan sebelumnya, telah dibahas sekilas tentang hubungan hukum antara pengelola dan pemilik kendaraan yang seharusnya merupakan suatu bentuk perjanjian. Selain itu, telah disinggung pula sedikit tentang sejauh mana perjanjian seperti itu dapat dibatasi keberlakuannya dengan klausula-klausula (baku) tertentu. Meskipun begitu, pada kenyataannya, ternyata putusan-putusan yang ada bahkan tidak mengklasifikasikan secara jelas hubungan hukum tersebut.

Tentu masih menjadi tanya, pada akhirnya apa yang sebenarnya menjadi dasar dari diakui atau tidaknya adanya kewajiban dari pengelola parkir untuk mengganti kerugian yang terjadi akibat rusak atau hilangnya barang yang diparkir. Sebagaimana sudah disebutkan juga dalam tulisan sebelumnya, meskipun bisa jadi hal tersebut berlandaskan simpati yang toh diterima secara luas oleh masyarakat, namun tidak ketidakjelasan duduk perkaranya secara hukum, serta hak dan kewajiban para pihak, tentu tidak adil bagi pengelola parkir. Bukankah sepatutnya dia juga mendapatkan simpati yang sama untuk mengetahui dan memahami apa dasar dari timbulnya kewajiban yang harus dia tanggung untuk menggantirugi? Katakanlah di lain kesempatan hakim memutuskan sebaliknya, apa juga hanya karena simpati itu?

Ketidakjelasan tersebut, bahkan sudah bisa dilihat dari sikap yang ditunjukkan oleh Mahkamah Agung sendiri. Dalam pernyataannya melalui media, terkait gugatan-gugatan atas hilangnya kendaraan saat parkir, Mahkamah Agung melalui juru bicaranya menyatakan: “Kendaraan hilang bisa digugat jika itu resmi. Kalau tidak resmi tidak bisa digugat karena tidak ada kontrak perjanjian.” Artinya, Mahkamah Agung sendiri mengakui bahwa hubungan hukum dalam perjanjian parkir adalah suatu perjanjian, meskipun dalam putusan-putusan yang telah dibahas sebelumnya, kewajiban hukum pengelola ternyata didasarkan pada perbuatan melawan hukum yang membuat ada tidaknya perjanjian, atau berlaku atau tidaknya klausula baku, sebenarnya tidak lagi relevan.

Bagaimanapun, adanya pertentangan pendapat ini, bisa juga dikarenakan contoh kasus yang digunakan masih terlalu sedikit, sehingga mungkin dalam kasus-kasus yang lain sebenarnya Mahkamah Agung tegas menyatakan adanya perjanjian. Sebagaimana dalam salah satu kasus yang disebutkan sebelumnya, meski mendasarkan kewajiban pengelola pada perbuatan melawan hukum, namun Mahkamah Agung toh menegaskan bahwa perjanjian parkir adalah perjanjian penitipan barang.

Pertanyaannya kemudian, mengapa kualifikasi perjanjian ini menjadi penting, serta bagaimana seharusnya mengurai permasalahan perjanjian parkir ini. Kebetulan, terdapat satu tulisan (“De Toepassing van Exoneratieclausules in het Parkeercontract”, Rechtskundig Weekblad, 1982-1983, 2161-2178) berdasarkan praktek di Belgia, di mana konstruksi yang digunakan masih bisa dibandingkan dengan di Indonesia, karena adanya kemiripan dasar hukum (KUHPerdata/BW). Faure sebenarnya juga cukup dikenal di Indonesia sebagai ahli hukum (pertanggungjawaban) lingkungan.

Di bawah ini, ringkasan inti dari tulisan tersebut, berikut konteksnya dalam hukum Indonesia (KUHPerdata) yang saya tambahkan sendiri. Secara garis besar, dalam menangani sengketa terkait perjanjian parkir, pertama-tama perlu dikualifikasikan dulu, apa perjanjian yang berlaku di antara pengelola parkir dan pemilik kendaraan (konsumen). Selanjutnya, baru bisa diurai lebih lanjut, klausula-klausula apa yang boleh dianggap berlaku (atau tidak) dalam perjanjian tersebut. Terakhir, tindakan para pihak terkait akan bisa dinilai berdasarkan hak dan kewajiban para pihak, sehubungan dengan isi dan ruang lingkup dari perjanjian tersebut.

Kualifikasi Perjanjian Parkir

Dalam prakteknya di Belgia, menurut Faure, perjanjian parkir biasa dikualifikasikan ke dalam tiga kategori: perjanjian sewa, perjanjian penitipan barang, atau perjanjian umum. Mengapa kualifikasi tersebut penting? Hal ini berhubungan dengan hak dan kewajiban para pihak terkait yang kemudian berlaku. Apabila perjanjian parkir dikualifikasikan sebagai perjanjian sewa menyewa, maka pengelola parkir hanya akan dianggap sebagai pemilik suatu barang (tempat) yang mempersilahkan pemilik mobil, untuk mengunakannya dalam waktu tertentu, dengan membayarnya. Sedang apabila perjanjian parkir dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian penitipan barang, maka dengan sendirinya terdapat kewajiban dari pengelola untuk menjaga mobil yang diparkir dengan baik, serta mengembalikannya dalam kondisi semula. Dasar hukumnya dapat dilihat dalam dua ketentuan pasal di bawah ini.

Pasal 1548

Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan pelbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak.

Pasal 1694

Penitipan barang terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama.

Dengan demikian, dalam prakteknya di Belgia, tetap terbuka kemungkinan untuk mengkualifikasikan perjanjian parkir sebagai dua bentuk perjanjian yang berbeda (sementara di Indonesia Mahkamah Agung tegas menyatakan bahwa perjanjian parkir adalah perjanjian penitipan). Masalahnya dengan adanya kualifikasi yang terbuka seperti ini, tentu dibutuhkan adanya kriteria atau tolak ukur tertentu yang dapat dijadikan patokan yang membatasi keduanya. Apa kira-kira patokan itu?

Menurut Faure, dalam prakteknya patokan itu bisa dicermati, antara lain, dalam beberapa kriteria berikut ini:

  1. Apakah terjadi serah terima kunci mobil? Diserahkannya kunci mobil, tentu akan memperkuat argumentasi bahwa perjanjian parkir dalam kasus tersebut memang perjanjian penitipan barang.
  2. Apakah terdapat petunjuk-petunjuk khusus bagaimana mobil harus diparkirkan? Semakin banyak dan ketat petunjuk yang diberikan, tentu semakin memperkuat adanya indikasi bahwa perjanjian parkir tersebut adalah perjanjian penitipan barang.
  3. Apakah ada pengawasan dalam gedung parkir? Semakin (terlihat) ketatnya pengawasan dalam parkir, akan membuat perjanjian parkir juga semakin mudah dianggap perjanjian penitipan.
  4. Berapa besarnya tarif parkir? Beberapa orang berpendapat bahwa tarif parkir bisa dijadikan patokan. Meski begitu, ada beberapa pendapat berbeda yang mengatakan bahwa besarnya tarif parkir tidak relevan menunjukkan “harga” tempat parkir, karena “harga” yang rendah bisa juga dimaksudkan pengelola untuk menarik pelanggan.
  5. Keberadaan garasi khusus. Apabila mobil disimpan dalam sebuah garasi tertutup, apa yang terjadi dalam garasi tersebut, pada dasarnya di luar tanggungjawab pengelola parkir, sehingga akan lebih mudah dikualifikasikan sebagai perjanjian sewa menyewa.

Akibat Kualifikasi Perjanjian Parkir

Sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya, pengkualifikasian perjanjian parkir relevan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian parkir (perlu diperhatikan bahwa dalam prakteknya di Indonesia pihak penggugat sudah langsung merujuk pada UU Perlindungan Konsumen yang sangat umum). Kalau kualifikasinya ternyata perjanjian sewa menyewa, posisi pengelola parkir tentu lebih bebas, namun beda halnya kalau ternyata perjanjian parkir dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian penitipan barang.

Dalam KUHPerdata sendiri, telah diatur kewajiban penerima titipan (dalam hal ini pengelola parkir) yang cukup ketat, di mana perjanjian penitipan bukan hanya perikatan yang prestasinya bersifat usaha (untuk menjaga barang tersebut), namun juga bersifat hasil (untuk mengembalikan barang tersebut dalam kondisi yang sama dengan saat diterima).

Pasal 1714

Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang sama dengan yang diterimanya. Dengan demikian, kalau titipan itu berupa uang tunai maka wajib dikembalikan uang tunai dalam jumlah dan jenis mata uang seperti semula biarpun mata uang itu sudah naik atau turun nilainya.

Pasal 1715

Penerima titipan hanya wajib mengembalikan barang titipan itu dalam keadaan sebagaimana adanya pada saat pengembalian. Kekurangan yang timbul pada barang itu di luar kesalahan penerima titipan, harus menjadi tanggungan pemberi titipan.

Kewajiban untuk mengembalikan barang tersebut dalam keadaan yang sama, juga mengandung konsekuensi bahwa beban pembuktian ada pada penerima titipan. Jadi, pada prinsipnya secara hukum dia wajib untuk mengembalikan barang yang dititipkan, kecuali bisa dibuktikan sebalknya. Dia hanya bisa dianggap tidak bertanggungjawab, jika dapat membuktikan bahwa tidak (dapat) dikembalikannya barang itu, bukan merupakan kesalahannya. Dalam prakteknya, pembuktian terbalik seperti ini, sulit untuk dipenuhi oleh pihak tergugat, sehingga dengan mudah dia akan dianggap telah melakukan wanprestasi.

Klausula Baku

Dalam perjanjian parkir, klausula baku menjadi relevan untuk dibahas, karena dalam prakteknya pengelola parkir akan berusaha untuk membatasi pertanggungjawabannya, dengan menentukan beberapa syarat atau klausula. Hal ini, dengan beberapa batasan, dimungkinkan oleh undang-undang. Dalam hukum Indonesia, syarat atau klausula seperti ini, meski hampir selalu dirujukkan pada ketentuan UU Perlindungan Konsumen, dapat dilihat juga dasar hukumnya dalam KUHPerdata. Pengertian syarat atau klausula adalah (beberapa) ketentuan yang menangguhkan atau membatalkan ketentuan (pokok) perjanjian.

Pasal 1253

Suatu perikatan adalah bersyarat jika digantungkan pada suatu peristiwa yang mungkin terjadi dan memang belum terjadi, baik dengan cara menangguhkan berlakunya perikatan itu sampai terjadinya peristiwa itu, maupun dengan cara membatalkan perikatan itu, tergantung pada terjadi tidaknya peristiwa itu.

Pertanyaannya kemudian, dalam situasi seperti apa, syarat atau klausula itu bisa dianggap berlaku atau tidak berlaku. Untuk menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu harus dicermati bunyi Pasal 1254 KUHPerdata berikut ini. Secara umum, suatu syarat akan dianggap batal demi hukum, jika syarat itu bertujuan pemenuhan perjanjian menjadi tidak mungkin, bertentangan dengan kesusilaan (ketertiban umum), atau dilarang oleh undang-undang.

Pasal 1254

Semua syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tak mungkin terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau sesuatu yang dilarang oleh undang-undang adalah batal dan mengakibatkan persetujuan yang digantungkan padanya tak berlaku.

Dalam prakteknya di Belgia, untuk menilai berlaku atau tidaknya suatu klausula, Faure membaginya ke dalam beberapa kategori, yaitu substansi syarat itu sendiri, kesepakatan para pihak, serta interpretasi para pihak terkait atas syarat-syarat tersebut. Di bawah ini uraian ketidakberlakuan klausula, atas dasar cacat substansi atau kesepakatan para pihak terkait.

Pertama, klausula dianggap tak berlaku, apabila secara substansial tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, sehingga harus diperhatikan hal-hal berikut ini:

  1. Tak boleh ada pengecualian pertanggungjawaban karena adanya tipu daya atau kesalahan disengaja yang dilakukan oleh tergugat.
  2. Syarat (klausula) yang diperjanjikan tidak boleh menghilangkan setiap isi atau esensi dari perjanjian itu sendiri, misalnya kewajiban untuk “mengembalikan [barang titipan] dalam keadaan yang sama” dalam perjanjian penitipan barang.
  3. Syarat yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.

Kedua, klausula dianggap tak berlaku, apabila dalam proses penetapannya ternyata tidak terbentuk suatu kesepakatan. Untuk itu, perlu dicermati beberapa hal berikut:

  1. Kesepakatan harus secara jelas dan tegas disepakati oleh para pihak, kehendak dan persetujuan para pihak.
  2. Syarat yang ditempelkan pada papan atau dituliskan di dinding gedung parkir harus bisa dibuktikan memang dapat diketahui oleh konsumen.
  3. Syarat yang dicantumkan pada tiket parkir pada prinsipnya telah dianggap diketahui oleh konsumen.
  4. Ditentukan berdasarkan kondisi dalam kasus tertentu, misalnya pembatasan pertanggungjawaban berdasarkan biaya parkir,di mana pengelola hanya mempersyaratkan untuk melakukan pengawasan mobil yang diparkir sebatas melalui instalasi kamera, tetapi tidak melalui pengawasan langsung.

Bagaimana prakteknya di Indonesia? Sebagaimana kita ketahui, klausula baku yang biasa diajukan sebagai bantahan oleh pihak tergugat, akan dianggap oleh hakim tidak berlaku, karena bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Perlindungan Konsumen.

Pasal 18 ayat 1 UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

  1. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; […]

Rumusan Baku

Dari gambaran di atas, sebenarnya ada suatu metode atau rumusan yang bisa dipelajari dari praktek di Belgia, serta sebenarnya cukup cocok dengan peraturan yang ada di Indonesia, untuk menyelesaikan sengketa terkait perjanjian parkir yang menggunakan klausula baku. Rumusan itu bisa diringkaskan dengan beberapa pertanyaan berikut:

  1. Apakah perjanjian parkir dapat dikategorikan sebagai perjanjian penitipan barang? Kualifikasi ini akan memperjelas apa sebenarnya hak dan kewajiban para pihak. Sehingga, apabila kemudian terjadi pelanggaran kontrak atau wanprestasi, jelas juga apa yang menjadi landasan diwajibkannya pembayaran ganti rugi.
  2. Apakah klausula baku terkait dapat dianggap berlaku? Hal ini penting untuk menilai sejauh mana sebenarnya kewajiban tergugat. Terkait hilangnya barang, mungkin cukup jelas (karena pengembalian barang adalah kewajiban yang timbul dari perikatan yang prestasinya bersifat hasil, artinya dapat mengembalikan, atau tidak), namun akan beda halnya kalau sengketa yang timbul terkait dengan terjadinya kerusakan.

4 Komentar

Filed under Perdata

4 responses to “Masalah Perjanjian Parkir (2)

  1. Ping-balik: Hubungan Hukum Antara Pengelola Perparkiran dengan Pemilik Kendaraan Sebagai Perjanjian Penitipan « KRUPUKULIT

  2. koko

    mnrut saya hukum ini sangat memojokan satu pihak yaitu pengelola parkiran tsb. trus bila kendaraan sudah d gnti ke konsumen apa sudah selesai permasalahannya???trus kendaraan yg hilang apakah harus di ikhlaskan oleh pengelola??dan bagaimana bilamana ad indikasi tindak kriminal penggandaan karcis?????pdhl pendapatan pengelola g sebesar yg di titipkan.. teman saya membuka parkir/penitipan cuma 2000per hari… klo lbih dari itu konsumen g ad yg dtg alasan kemahalan… klo perjam 2000 kan sama2 enak kalo ada kehilangan pasti d ganti..
    lha byar murah kok pengen diganti… mohon yg buat aturan suruh terjun kelapangan mencoba membuka lapangan pekerjaan perparkiran, coba rasakan apa yg pengelola rasakan saat kejadian itu terjadi.trims

    • nasima

      Asumsinya pengelola parkir juga mendapatkan kebebasan untuk memperhitungkan nilai resiko yang ditanggungnya. Baliknya bisa ke konsumen. Tapi menerima titipan tentu mengandung konsekuensi mengembalikan barang yang dititipkan. Oh ya, mengapa harus menunggu pembuat aturan turun kalau sebenarnya pengelola lebih tahu aturannya harus diubah seperti apa?

  3. Ping-balik: Tahun 2012: Perkara Narkotika, Ganti Rugi Pengelola Parkir, dan Kecelakaan Maut | Ars Aequi et Boni

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s