Hukum perdata ini hukumnya siapa?

Beberapa waktu yang lalu, dalam blog ini saya menganalisis dua putusan terkait perjanjian parkir, serta mengulas prakteknya di Belgia (yang kurang lebih menggunakan dasar pemikiran yang sama). Dari sebuah pertanyaan yang masuk, serta berdasar putusan-putusan hakim itu sendiri, kemudian saya dapatkan gambaran bahwa dalam praktek hukum di Indonesia, ada kesulitan yang dihadapi para sarjana hukum untuk memproyeksikan suatu peristiwa hukum yang ada, ke dalam konsepsi-konsepsi hukum dalam KUHPerdata. Salah satunya, seperti dalam kasus perjanjian parkir itu, konsep perikatan ternyata tidak terurai dengan jelas. Pertanyaannya, mengapa hal itu sampai bisa terjadi?

Sementara pendapat umum mengatakan bahwa tidak berjalannya atau rusaknya sistem hukum itu karena adanya tekanan politik, namun kenyataannya tidak dalam setiap kondisi institusi hukum ada pada situasi yang tertekan. Dalam kasus perjanjian parkir itu, misalnya, menurut pendapat saya permasalahannya bukan lagi politik. Perlu dipahami, meski konflik antara pengelola parkir dengan pemilik kendaraan, bisa dikontraskan sebagai konflik antara orang kaya/kuat (pengelola parkir) dengan orang miskin/lemah (pemilik kendaraan), tetapi kenyataannya mungkin tidak seperti itu. Ketika kasus itu kemudian sampai ke pengadilan dan kedua belah pihak diwakili kuasa hukum yang memadai, bahkan pihak yang dianggap lemah kemudian memenanginya, maka masalahnya jelas bukan lagi politik. Tapi, mengapa pihak pemilik kendaraan dimenangkan? Jawabannya, tentu semestinya harus dilihat dalam putusan itu sendiri, di mana perdebatan telah memasuki wilayah hukum.

Dan seperti sudah saya bahas sebelumnya, ternyata penjelasan hukum yang memuaskan tidak saya temukan dalam putusan-putusan itu, selain (justru) terlihat adanya kebingungan para sarjana hukum (jadi bukan hanya hakim, tapi juga pengacaranya) dalam memproyeksikan peristiwa hukum ke dalam konsepsi-konsepsi hukum. Proyeksi suatu peristiwa ke dalam konsepsi hukum inilah wilayahnya ilmu hukum. Para sarjana hukum dilatih dalam masa pendidikannya, untuk memahami bagaimana hal itu seharusnya dilakukan, sehingga pada akhirnya orang butuh sumber hukum.

Apa ada perbedaan soal perlunya sumber hukum, karena adanya perbedaan tradisi antara “civil law” dan “common law” seperti banyak dibicarakan orang? Maksudnya, bahwa tradisi “civil law” itu pakai kodifikasi, sedang tradisi “common law” itu pakai preseden, sehingga seolah-olah dalam satu sistem hakim boleh lebih bebas memutuskan sesuka hatinya. Sebenarnya tidak. Baik dalam tradisi “civil law” yang menggunakan pendekatan deduktif dengan panduan kodifikasi, ataupun dalam tradisi “common law” yang menggunakan pendekatan induktif dengan membandingkan preseden dalam kasus-kasus konkrit, sama-sama bertujuan untuk menegaskan adanya suatu sumber hukum tertentu yang dijadikan landasan dalam pengambilan keputusan.

Lalu mengapa sumber hukum, bahkan dalam situasi di mana asumsinya para sarjana hukum sebenarnya berkuasa dan tidak berada dalam tekanan politik, seperti asing dan tidak dipahami oleh mereka sendiri? Apa yang saya maksudkan sebagai sumber hukum di sini adalah acuan atau rujukan yang digunakan oleh seseorang, untuk menjelaskan suatu peristiwa dari sudut pandang hukum, sebelum dirinya mengambil keputusan berdasarkan acuan atau rujukan itu.

Sebenarnya ini bukan permasalahan baru. Akarnya bisa kita telusuri sampai awal abad ke-20, ketika industrialisasi di Hindia Belanda mulai berkembang, serta terdapat kebutuhan dari pemerintah kolonial untuk mulai mengatur secara tegas hubungan komersial pada wilayah jajahan. Sebagian aspek dari perdebatan itu kemudian berujung pada perdebatan tentang hukum adat yang juga melahirkan banyak kritik beberapa waktu terakhir ini, tentu karena ada kebutuhan yang serupa sebagaimana sebelumnya. Salah satunya Peter Burns (2004) yang mencoba untuk menyingkap mitos warisan Leiden, yaitu bagaimana Van Vollenhoven yang dengan wacana hukum adatnya berusaha menghalangi proses unifikasi (terrmasuk perubahan masyarakat). Dalam tulisan ini, saya tidak akan membicarakan lebih jauh pendapat-pendapat Peter Burns, atau penilaian saya atas pendapat dia, meskipun pasti akan saya bahas juga dalam blog saya nanti. Tapi, pada intinya, sudah sejak awal abad ke-20 itulah perdebatan tentang sumber hukum lahir.

Apa yang menjadi tema utama perdebatan itu? Sebelumnya, akan saya nukilkan beberapa kutipan dari pendapat Van Vollenhoven (1919) terkait keberatannya terhadap unifikasi hukum. Persoalan utamanya memang menyangkut masalah tanah, tetapi sebenarnya kritik yang dia ajukan juga menyangkut berlakunya hukum (perdata) secara umum yang hanya akan dipaksakan dari atas.

“Orang tak perlu menjadi seorang pengacara untuk mengetahui bahwa – benar yang digambarkan seorang pengacara tanah senior di Batavia pada tahun 1907 dalam Perkumpulan Sarjana Hukum Belanda – delapan puluh persen dari perselisihan yang ada justru menyangkut masalah fakta; dan orang tak perlu jadi Ketua Pengadilan di Hindia untuk mengetahui bahwa kepastian hukum di antara para pribumi dihinggapi masalah tidak dipenuhinya dokumen-dokumen pembuktian, melalaikan janji-janji yang mengikat, hilangnya atau tidak teraturnya pengaturan arsip pada kantor-kantor kepala desa dan pejabat-pejabat pribumi tanpa kantor dan tanpa tempat penyimpanan berkas yang memadai.” (Van Vollenhoven, De strijd om het adatrecht, 1914)

“Jika di Belanda ada perjanjian kerja, perjanjian kredit, persaingan tidak sehat, bunga, perbuatan melawan hukum, hendak diatur (dalam undang-undang), komisi-komisi akan menuntut informasi tentang kasus-kasus hukum, serta fakta-fakta terkait. (Coba) jelaskan juga sekarang keputusan-keputusan sensitif terkait hukum Tionghoa dan pribumi yang diinginkan publik dari pemerintah; keputusan-keputusan yang ditimpakan begitu saja dari atas kepada yang bersangkutan.” (Van Vollenhoven, De strijd om het adatrecht, 1914)

“Namun rancangan yang dipersiapkan komisi, dengan beban permasalahan yang telah menumpuk, rupanya tidak mempunyai waktu lagi untuk menunggu atau mentolerir terjadinya perkembangan hukum pribumi yang sebenarnya di Hindia, pembentukan bahan-bahan bukti orang pribumi, pendidikan penyelenggara peradilan pribumi.” (Van Vollenhoven, De strijd om het adatrecht, 1914)

“Reformasi hukum perdata di Hindia bukan berarti: menetapkan sebuah kitab hukum yang patut, sehingga, sebagaimana bunyi Lembaran Negara, tak boleh lagi ada petani Jawa “berpura-pura” berlindung di balik ketidaktahuannya; namun: bagaimana membangkitkan kesadaran hakim (terutama hakim pribumi terhadap orang pribumi) atas fungsi sosialnya, di mana kekuatan pendorong berada.” (Van Vollenhoven, De strijd om het adatrecht, 1914)

Dari kutipan-kutipan pendapat Van Vollenhoven di atas, kritik atas rencana unifikasi hukum (perdata) di Indonesia, sebenarnya didasari pada pertanyaan besar, sejauh mana pembuat aturan itu sendiri memahami kondisi sosial yang sesungguhnya di mana aturan itu nantinya akan berlaku. Selain itu, sebagai penganut politik asosiasi, Van Vollenhoven mengharapkan adanya partisipasi yang lebih besar dari orang pribumi sendiri. Berbeda dengan penganut politik asimilasi, dirinya percaya bahwa pembentukan masyarakat Hindia Belanda harus melalui percampuran budaya di Hindia Belanda sendiri, jadi bukan dengan jalan memaksakan budaya Barat.

Kalau kita baca pendapat Hasselman (1920), misalnya, memang saat itu Van Vollenhoven mengkritik keras adanya pembuatan hukum/kebijakan yang tidak membumi. Salah satu motifnya, kalau menurut Hasselman, simpati sehubungan dengan terbitnya roman Max Havelaar (1860) yang menggambarkan penindasan terhadap orang pribumi di Hindia Belanda. Dalam tulisannya tentang pandangan Van Vollenhoven, Hasselman kemudian menyimpulkan:

“(1) Bahwa kita harus berhati-hati sekali dalam mencangkokkan pemikiran-pemikiran Barat dalam kondisi masyarakat Timur yang belum siap untuk itu; (2) Bahwa bentuk-bentuk dan konstruksi dari kondisi masyarakat Timur hanya dapat ditemukan dalam masyarakat itu sendiri, di tempat itu;” (Hasselman, Indonesische grondrechten en Nederlandsche juristen, 1920)

Pandangan ini, bagi sebagian orang, dianggap sebagai pandangan paternalistik yang memuja pemikiran Barat lebih tinggi dari pemikiran Timur. Namun, pada saat itu, Van Vollenhoven sebenarnya mengarahkan kritik tersebut kepada para pejabat kolonial atau para pemikir di Belanda yang mungkin justru merasa seperti itu. Masalahnya, pada perkembangannya kemudian, kritik yang awalnya lebih ditujukan pada pentingnya menjembatani dunia teori dan praktek, antara konsepsi-konsepsi hukum dengan kenyataan yang dipahami masyarakatnya, kemudian justru melahirkan suatu pandangan asing dan terasing.

Saya masih harus meneliti lagi bagaimana perdebatan itu kemudian berujung, serta sejauh apa peran Van Vollenhoven secara nyata mempengaruhi aturan yang ditetapkan (mungkin untuk tema tulisan saya selanjutnya). Tapi yang jelas, kemudian lahir suatu kitab hukum yang diterapkan berdasar golongan-golongan tertentu, seperti bisa kita lihat dalam (keberlakuan) Burgerlijk Wetboek, serta pengakuan pada keberadaan hukum adat. Sebenarnya sejak saat itulah, bangsa pribumi (yang kemudian dianggap sebagai leluhur bangsa Indonesia) telah mulai terasing dari hukum perdata yang ditetapkan oleh institusi negara (yang saat itu dikuasai bangsa yang dianggap asing).

Bagaimanapun juga, setelah Indonesia merdeka, pilihan untuk mengambilalih hukum dari masa kolonial rupanya lebih mendominasi perdebatan ketika itu, serta disepakati dalam konstitusi Indonesia pada tahun 1945. Menurut Dan Lev (1985), pilihan untuk mengambilalih tatanan hukum kolonial ini, termasuk Burgerlijk Wetboek, sebenarnya karena tidak/belum terpikirkan adanya alternatif lain ketika itu. Di satu sisi, pilihan ini membuat tata hukum negara modern yang sebelumnya sudah ada, menjadi tetap dianggap berlaku. Meskipun menurut Pompe (1996), penyatuan institusi peradilan yang sebelumnya terjadi di masa Jepang dan sebenarnya merupakan kebijakan reaksioner yang ditujukan terhadap kebijakan kolonial yang diskriminatif, justru mengecilkan institusi peradilan yang seharusnya menjaga tata hukum itu. Kalau kita amati lebih jauh, seperti penuturan Dan Lev (1985), hal ini juga berimbas ke hukum acara yang kemudian digunakan di Indonesia. Konsekuensinya masih bisa kita lihat sampai saat ini, meskipun hukum acara pidana sudah pernah direvisi atas tuntutan para pengacara pada awal tahun 80-an. Bagaimanapun, adanya pemberlakuan hukum berdasarkan golongan-golongan tertentu yang tertinggal dalam Burgerlijk Wetboek itu mengusik sentimen kebangsaan yang bukan hanya berangkat dari ide “satu Indonesia” ( jadi bukan banyak macamnya), tetapi juga “bangsa pribumi ini” (jadi bukan bangsa asing itu).

Pada tahun 1963, muncul gagasan untuk “menganggap Burgerlijk Wetboek tidak sebagai suatu undang-undang, melainkan sebagai suatu dokumen yang hanya menggambarkan suatu kelompokkan hukum tak tertulis”. Meskipun gagasan ini kemudian ditetapkan dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, namun dalam surat edaran itu sendiri dikatakan bahwa gagasan ini berasal dari Menteri Kehakiman ketika itu. Entah disadari atau tidak, masalah turunan dari masa kolonial yang sebenarnya menghinggapi institusi dan hukum acara, pada akhirnya justru dilihat tertanam dalam hukum material yang kemudian berusaha disingkirkan.

“Mengingat kejahatan, bahwa Burgerlijk Wetboek oleh penjajah Belanda dengan sengaja disusun sebagai tiruan belaka dari Burgerlijk Wetboek di Negara Belanda dan lagi untuk pertama-tama diperlakukan bagi orang-orang Belanda yang ada di Indonesia, maka timbul pertanyaan, apakah dalam suasana Indonesia Merdeka yang melepaskan diri dan belenggu penjajahan Belanda itu, masih pada tempatnya untuk memandang Burgerlijk Wetboek ini sejajar dengan suatu undang-undang yang secara resmi berlaku di Indonesia.

Dengan lain perkataan: apakah Burgerlijk Wetboek yang bersifat kolonial ini, masih pantas harus secara resmi dicabut dulu untuk menghentikan berlakunya di Indonesia sebagai undang-undang.

Berhubung dengan ini timbul suatu gagasan yang menganggap Burgerlijk Wetboek tidak sebagai suatu undang-undang, melainkan sebagai suatu dokumen yang hanya menggambarkan suatu kelompokkan hukum tak tertulis.

Gagasan baru ini diajukan oleh Menteri Kehakiman, SAHARDJO, SH. pada suatu sidang Badan Perancang dari Lembaga Pembinaan Hukum Nasional pada bulan Mei 1962.

Gagasan ini sangat menarik hati, oleh karena dengan demikian para Penguasa, terutama para Hakim, lebih leluasa untuk menyampingkan beberapa Pasal dari Burgerlijk Wetboek yang tidak sesuai dengan zaman kemerdekaan Indonesia.” (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963).

Sejak saat itu, Burgerlijk Wetboek telah turun derajatnya dari undang-undang, menjadi sekedar dokumen yang hanya menggambarkan kumpulan hukum tak tertulis, serta penguasa dengan leluasa dapat mengenyampingkannya. Dengan kondisi seperti ini, tentu bukan saja hukum yang “asing” itu lepas dari kesadaran kolektif masyarakat Indonesia (bahkan komunitas hukumnya), sebagiannya karena sentimen kebangsaan dan perlawanan terhadap segala bentuk diskriminasi atau paternalisme, namun juga apa yang ada di dalamnya telah dikecilkan secara politik.

Burgerlijk Wetboek atau KUHPerdata bukan lagi rujukan utama, serta keberlakuan suatu peraturan pada dasarnya bergantung pada Penguasa. Sejak tahun 60-an sampai saat ini, memang telah dibuat beberapa peraturan baru, antara lain hukum perkawinan (dengan memediasi peran hukum agama),  berbagai aspek hukum perusahaan dan perburuhan (karena tuntutan perubahan sosial ekonomi), serta hukum badan hukum (di mana pendekatan dan tujuan politik represif sebenarnya lebih menonjol). Bagaimanapun, meski telah ada pengembangan dari KUHPerdata, beberapa hal mendasar dalam KUHPerdata, seperti misalnya konsep perikatan, sebenarnya tak pernah tersentuh. Pengembangan yang terjadi juga seperti lepas sama sekali dengan apa yang sebelumnya pernah ada, serta minim penjelasan yang diberikan pembuatnya sebagai dasar pemikiran munculnya aturan-aturan itu (coba bandingkan kritik Van Vollenhoven sebelumnya). Kalau sudah seperti itu, lantas buat apa para sarjana hukum mempelajari isi KUHPerdata?

Masalah politik berujung pada hilangnya sumber hukum. Hilangnya sumber hukum, berakibat pada tidak berfungsinya sistem hukum. Tidak berfungsinya sistem hukum, melahirkan apatisme dalam komunitas hukum. Apatisme itu yang membuat wacana-wacana hukum seperti tenggelam dalam lautan tak berdasar. Dalam kasus-kasus perjanjian parkir, misalnya, pada prakteknya sudah tidak penting lagi menjelaskan apa sebenarnya dasar dari gugatan, apalagi bagaimana proses pembuktian para pihak seharusnya terjadi. Entah disadari atau tidak, hukum menjadi pijakan yang sangat lemah, karena para praktisinya sendiri yang tidak lagi menganggap penting (penalaran) hukum.

Kalau sudah begitu, apa yang bisa dilakukan? Apa sumber hukum tidak lagi perlu? Kalau para sarjana hukum, dalam praktek dan dalam teori telah terasing, hukum perdata ini hukumnya siapa?

Adanya kasus-kasus terkait hubungan perdata seperti kasus-kasus perjanjian parkir, tentu menunjukkan dengan sendirinya kebutuhan adanya penjelasan secara hukum. Namun, selama ini, argumen-argumen yang digunakan belumlah terbuka, hanya baru berdasar simpati dan rasa kasihan. Hal ini tentu dapat mengundang munculnya rasa ketidakadilan pada pihak yang merasa dikalahkan, serta menempatkan hakim pada posisi yang sangat rawan intrik politik.

Untuk memperbaiki kualitas peradilan, kita bisa kembali pada pendapat Van Vollenhoven (1914). Ada dua pilihan, antara “menetapkan sebuah kitab hukum yang patut”, atau “bagaimana membangkitkan kesadaran hakim atas fungsi sosialnya, di mana kekuatan pendorong berada”. Berkaca dari kondisi politik saat ini yang tidak mengenal seorang Napoleon, serta praktek legislasi di Indonesia yang jauh dari kata patut. Selain memang kualitasnya sendiri yang tak jauh dari kritik, sejak dikesampingkan pada tahun 60-an, toh tak pernah ada aturan yang mengganti KUHPerdata terkait perikatan atau PMH. Meski mungkin dalam konteks yang berbeda, dalam hal ini, saya sependapat dengan Van Vollenhoven. Dengan ketiadaan sumber hukum yang otoritatif, maka hakim harus menyadari kembali fungsi sosialnya, serta memperjelas dasar-dasar putusan-putusan yang dibuatnya, sehingga menjadi panutan para sarjana hukum lainnya yang kemudian berpegang pada dasar-dasar pemikiran itu.

Namun, seperti pernah saya dengar dari seorang hakim muda teman baik saya, timbul pertanyaan: bagaimana hakim seharusnya “menggali” hukum? Sampai sejauh apa? Terkait hukum perdata, (1) lihat dulu UU terkait (atau kalau belum ada aturan baru, lihat KUHPerdata); (2) kalau dirasa kurang adil, lihat putusan-putusan sebelumnya; (3) kalau tetap dirasa kurang adil, lihat literatur dalam atau luar negeri terkait masalah itu; (4) kalau tidak juga dirasa adil, putuskanlah dengan penjelasan yang sejelas-jelasnya didasari itikad baik dan akal sehat. Bagaimanapun juga, suatu rujukan yang baku tetap harus dilakukan, dalam rangka menjaga hukum perdata ini jelas siapa pemiliknya.

1 Komentar

Filed under Kilas Sejarah, Perdata

One response to “Hukum perdata ini hukumnya siapa?

  1. maxymoran

    Mantappppppp !!!!!! Bahasa akademisi yg keren yg patut jd perenungan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s