Kewajiban Penyewa (1358 K/Pdt/2005)

Beberapa waktu yang lalu, di dalam blog saya ini, diajukan sebuah pendapat bahwa gugatan wanprestasi dipercaya tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk langsung mengajukan gugatan ganti rugi oleh kreditur. Lebih tegasnya, kreditur harus menggunakan gugatan-gugatan perdata dengan dasar perbuatan melawan hukum (PMH), karena wanprestasi dianggap tidak memadai untuk mengajukan tuntutan ganti rugi. Pendapat ini, setahu saya, juga dapat ditemukan dalam beberapa forum lain. Tapi benarkah demikian?

Dalam kasus sewa menyewa yang menjadi tema putusan pilihan saya kali ini, selain bisa kita lihat pendapat Mahkamah Agung tentang kewajiban penyewa, nyata pula bahwa tuntutan ganti rugi wanprestasi dapat langsung digunakan, berbeda tanpa harus diajukan dengan dasar PMH seperti dipercaya sebagian orang. Lalu apa dasarnya? Seperti sudah pernah dibahas sebelumnya, dasarnya adalah Pasal 1243 KUHPerdata. Menurut pasal tersebut, apabila debitur lalai memenuhi suatu perikatan (ingat bahwa perikatan itu bisa lahir karena UU, seperti PMH, tetapi juga akibat adanya suatu perjanjian), maka dia diwajibkan untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga yang timbul akibat tidak dipenuhinya perikatan itu.

Pasal 1243

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Pertama-tama, Putusan MA No. 1358 K/Pdt/2005 menegaskan hal tersebut, apabila suatu perjanjian tidak dipenuhi dan debitur tetap lalai memenuhinya meski telah diminta (misalnya melalui somasi), maka kreditur dapat langsung mengajukan tuntutan ganti rugi ke pengadilan atas dasar wanprestasi. Apa sebenarnya masalah dalam kasus ini?

Sebenarnya masalahnya cukup sederhana. Pemohon kasasi/penggugat/pihak yang menyewakan, menyewakan mobilnya kepada termohon kasasi/tergugat/penyewa, pada mulanya untuk waktu satu bulan. Setelah masa sewa tersebut berakhir, keduanya menyepakati untuk memperpanjang masa penyewaan. Sampai sekitar dua tiga bulan kemudian, ketika surat kendaraan tersebut harus diperpanjang, penyewa tidak dapat mengembalikan mobil yang disewanya.

Pihak yang menyewakan, melalui kuasa hukumnya, kemudian menuntut pembayaran uang sewa, termasuk pengembalian mobil yang disewa itu. Selain itu, dirinya juga menuntut bunga 3% dari nilai yang wajib dibayarkan oleh tergugat, sejak wanprestasi mulai terjadi sampai dilunasinya semua kewajiban tergugat.

Bagi yang mengenal KUHPerdata secara baik, tentu akan langsung dapat mengidentifikasi, bahwa kewajiban penyewa bukan saja meliputi menjaga baik-baik barang yang disewa, membayar uang sewa, namun juga mengembalikannya dalam keadaan seperti semula.

Pasal 1560

Penyewa harus menepati dua kewajiban utama:

  1. memakai barang sewa sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik, sesuai dengan tujuan barang itu menurut persetujuan sewa atau jika tidak ada persetujuan mengenai hal itu, sesuai dengan tujuan barang itu menurut persangkaan menyangkut keadaan;
  2. membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan.

Pasal 1563

Jika tidak dibuat suatu pertelaan maka penyewa, mengenai pemeliharaan yang menjadi beban para penyewa, dianggap telah menerima barang yang disewa itu dalam keadaan baik, kecuali jika dibuktikan sebaliknya dan ia harus mengembalikan barang itu dalam keadaan yang sama.

Tapi bagaimana jika penyewa berdalih bahwa barang tersebut hilang di tangan pihak ketiga dan saat itu sedang ditangani oleh pihak kepolisian? Haruskah penggugat mengikutsertakan juga pihak ketiga tersebut dalam gugatannya dengan konsekuensi gugatan tidak dapat diterima?

Kalau kita cermati putusan Pengadilan Negeri dalam kasus ini, rupa-rupanya begitu pendapat pengadilan pada tingkat pertama yang menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima. Dugaan saya, karena dianggap kurangnya pihak yang digugat. Bagaimanapun, penggugat kemudian mengajukan banding atas putusan tersebut.

Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi mengoreksi putusan pengadilan sebelumnya. Gugatan terkait pembayaran uang sewa dinyatakan oleh Pengadilan Tinggi dapat diterima, serta dikabulkan, namun tidak dengan gugatan terkait pengembalian mobil dan bunga. Menurut pengadilan pada tingkat banding, gugatan atas pengembalian mobil harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dugaan saya, juga dengan pertimbangan yang sama dengan pertimbangan yang digunakan oleh pengadilan tingkat pertama.

Pada akhirnya, penggugat mengajukan permohonan kasasi untuk menuntut (lagi), bukan saja pembayaran uang sewa, namun juga bunga dan pengembalian mobil itu sendiri. Pemohon kasasi menyatakan bahwa “dengan dinyatakan Termohon Kasasi I melakukan perbuatan wanprestasi, maka Termohon Kasasi I harus menempatkan keadaan Pemohon Kasasi pada posisi seandainya perjanjian tersebut terpenuhi”. Untuk menguatkan dalil tersebut, dia perkuat kalimat tersebut, dengan terjemahannya dalam bahasa Inggris: “put the plaintiff to the position if he would have been in had contract been performed”.

Lalu apa kata Mahkamah Agung?

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim yang terdiri dari Harifin A. Tumpa, I Made Tara, dan Andar Purba, sama sekali tidak menyentuh aspek pembayaran bunga. Namun begitu, terkait dengan kewajiban mengembalikan kembali mobil yang disewa,  majelis cukup tegas menyatakan:

  • Bahwa telah terbukti Tergugat I telah wanprestasi yaitu tidak membayar sewa;
  • Bahwa karena Tergugat I telah wanprestasi, maka sewa mobil harus dibayar dan mobil Penggugat harus dikembalikan kepada Penggugat;
  • Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi tidak dapat dibenarkan tentang tidak diikutkannya pihak III yang terakhir menguasai mobil, karena pihak yang menyewa dari Tergugat I tidak punya hubungan hukum dengan Penggugat. Tergugat I bertanggungjawab penuh atas pengembalian mobil yang disewanya dari Penggugat;
  • Bahwa penyidikan Polisi tidak menghalangi kewajiban Tergugat I untuk mengembalikan mobil Penggugat tersebut.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis kemudian mengabulkan permohonan kasasi, sehubungan dengan tuntutan pengembalian mobil yang disewa. Sementara itu, terkait dengan bunga yang dituntut, Mahkamah Agung tetap sependapat dengan Pengadilan Tinggi.

Dari putusan tersebut, setidaknya ada dua hal yang dapat kita pelajari:

  1. Kewajiban penyewa bukan saja membayar uang sewa dan merawat barang yang disewanya (lihat Pasal 1560 KUHPerdata), namun juga mengembalikan barang yang disewanya dalam keadaan seperti semula (lihat Pasal 1563 KUHPerdata), terlepas barang itu hilang di tangan pihak ketiga atau penyelidikan oleh Polisi sedang berjalan. Menurut Mahkamah Agung, bagaimanapun, pemenuhan kewajiban ini merupakan tanggungjawab pihak penyewa itu sendiri.
  2. Seperti sudah saya sebut dalam pembuka tulisan ini, gugatan ganti rugi dapat langsung diajukan berdasarkan wanprestasi menurut Pasal 1243 KUHPerdata, jadi bukan hanya dengan gugatan PMH saja.

Namun demikian, dalam putusan ini Mahkamah Agung masih melihat gugatan ganti rugi hanya meliputi kewajiban yang mengalir dari perjanjian, jadi bukan segala macam biaya (termasuk bunga) yang mungkin timbul untuk mengembalikan pihak yang dirugikan pada posisi semula (apabila perjanjian itu berjalan sebagaimana mestinya). Terkait dengan hal ini, pendapat Mahkamah Agung masih dapat dipertanyakan. Bukan saja karena dalam beberapa pasal terkait ganti rugi dalam KUHPerdata sendiri telah tegas disebutkan bahwa kewajiban debitur wanprestasi itu meliputi “penggantian biaya, kerugian dan bunga”, namun juga karena pada kenyataannya, dalam situasi seperti itu biaya yang ditanggung (atau keuntungan yang mungkin diperoleh) oleh kreditur jelas berbeda dengan kondisi di mana perjanjian berjalan sebagaimana semestinya, di mana pemenuhan kewajiban debitur, sesuai perjanjian, dapat dianggap memadai. Dalam kasus seperti ini saja, di mana tergugat hampir bisa dipastikan tak dapat mengembalikan mobil itu – meski pengadilan kemudian memerintahkannya, tentu sudah bisa langsung dipertanyakan lagi: berapa sebenarnya jumlah uang yang harus dibayarkan oleh debitur untuk mengganti nilai mobil itu?

1 Komentar

Filed under Perdata

One response to “Kewajiban Penyewa (1358 K/Pdt/2005)

  1. Ping-balik: Kewajiban Penyewa (Anotasi Imam Nasima) « KRUPUKULIT

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s