PMH atau wanprestasi? (3025 K/Pdt/2010)

Ketika membuat suatu gugatan ganti rugi, tak jarang muncul pertanyaan di benak penggugat, atau kuasa hukumnya, apakah gugatan itu harus didasarkan pada PMH atau wanprestasi. Tak jarang pula ditanyakan di forum-forum, apakah keduanya bisa diajukan bersama-sama, atau bagaimana konsekuensinya jika ternyata gugatan yang diajukan tidak tepat. Seorang sarjana hukum yang kompeten, (semestinya) akan dengan mudah memecahkan permasalahan seperti ini, justru karena dalam pendidikannya (semestinya) mendapatkan juga pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk mengkualifikasikan suatu perbuatan sebagai PMH atau wanprestasi.

Pasal 1243

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Pasal 1365

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Kalau kita lihat bunyi aturannya saja, isinya jelas-jelas berbeda. Yang pertama kali harus diperhatikan, apakah benar ada perjanjian di antara para pihak yang kemudian menjadi dasar tuntutan ganti rugi itu? Dari situ, kalau memang bisa dianggap terjadi suatu perjanjian, semestinya diteliti lebih lanjut lagi apa ruang lingkup perjanjian itu, serta apa betul (sebagian) isi perjanjian telah tidak dipenuhi.

Tentu, tak tertutup kemungkinan diajukan gugatan yang bersifat kumulatif. Dalam beberapa kondisi – biasanya ketika perjanjian belum lahir atau lingkup tanggungjawab ternyata ada di luar perjanjian, masalah seperti ini bisa saja relevan. Namun, di luar masalah sah atau tidaknya perjanjian itu, sebenarnya bukan hal yang sulit untuk membedakan apakah gugatan seharusnya didasarkan pada PMH atau wanprestasi.

Pertanyaannya sekarang, apa yang terjadi kalau ternyata pengadilan – atas dasar gugatan yang diajukan oleh penggugat, ternyata salah mengkualifikasi?

Dalam perkara No. 3025 K/Pdt/2010, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pengadilan tingkat banding diperbolehkan untuk mengoreksi putusan pengadilan tingkat pertama yang salah mengkualifikasikan dasar pembayaran ganti rugi. Jadi, apabila pengadilan tingkat pertama salah mengkualifikasikan, yaitu wanprestasi yang dianggap sebagai PMH, maka pengadilan tinggi diperbolehkan untuk mengoreksi kesalahan tersebut.

Perkara ini bersumber dari (perjanjian) utang piutang. Pihak penggugat adalah debitur yang menuntut pengembalian uangnya dari tergugat, sementara tergugat beranggapan bahwa pinjam meminjam uang itu menyangkut pihak ketiga yang seharusnya diikutsertakan dalam perkara ini. Dalam berkas kasasi tak cukup jelas bagaimana penggugat, atau kuasa hukumnya, menunjukkan hubungan hukum di antara dirinya dengan pihak tergugat.

Yang jelas, penggugat mengajukan gugatan ganti ruginya bukan berdasarkan wanprestasi (atas perjanjian pinjam meminjam uang itu), namun berdasarkan PMH. Seperti berkas perkara pada umumnya, tak ada rangkaian fakta yang utuh, selain gugatan (versi penggugat) dan jawaban (versi tergugat) yang dirangkaikan begitu saja. Dengan demikian, tak jelas pula, bagaimana fakta-fakta tak terverifikasi itu, kemudian dikualifikasikan ke dalam suatu konstruksi hukum tertentu.

Pendeknya, pengadilan tingkat pertama mengabulkan (sebagian) gugatan tersebut. Tergugat dinyatakan telah melakukan PMH, karena tidak membayar utang-utangnya. Pengadilan juga memerintahkan tergugat untuk membayar utang-utangnya tersebut.

Benarkah bahwa tidak dibayarnya utang dalam hal ini merupakan PMH? Mungkin dengan pertanyaan itu – karena dalam berkas perkara juga tidak jelas apa yang dipermasalahkan, tergugat mengajukan permohonan banding. Pengadilan tingkat banding kemudian hanya mengoreksi amar putusan pengadilan tingkat pertama terkait dasar pembayaran ganti rugi itu saja, yaitu dari PMH, menjadi wanprestasi.

Rupanya tergugat tetap belum puas, selain mempertanyakan apakah tindakan pengadilan tingkat banding itu dapat dibenarkan, pada tingkat kasasi dirinya juga masih mempermasalahkan beberapa fakta yang menurutnya tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Bahkan terkait dengan verifikasi fakta yang dianggapnya tidak terjadi secara benar itu, telah dikirimkan pula pengaduan ke Komisi Yudisial untuk memeriksa majelis hakim pada tingkat pertama.

Majelis kasasi tentu tidak berwenang untuk memberikan penilaian atas fakta. Sementara itu, terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh pengadilan tingkat banding, Mahkamah Agung membenarkan koreksi pengadilan tingkat banding atas kualifikasi yang salah. Kualifikasi yang sebenarnya merupakan kemampuan mendasar yang (semestinya) dimiliki oleh para sarjana hukum. Kenyataannya? Belum tentu begitu.

Dalam permohonan yang ditolak oleh majelis kasasi yang terdiri dari Dirwoto, Rehngena Purba, dan Djafni Djamal  itu, dipertimbangkan sebagai berikut:

  1. Bahwa, alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 5 Mei 2010 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti melalui Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ketapang ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangannya yang cukup dan benar, yang memperbaiki tentang kualifikasi dari hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan pinjam meminjam atau hutang piutang, maka Tergugat yang tidak membayar hutangnya dikualifikasi sebagai telah ingkar janji atau wanprestasi hal ini tidak salah dan adalah beralasan dan Rechtmatige;
  2. Bahwa, lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009.

Dengan demikian, dapat disimpulkan, bahwa apabila gugatan ganti rugi didasarkan pada hubungan pinjam meminjam atau hutang piutang, maka tidak dibayarnya hutang itu (semestinya) dikualifikasikan sebagai ingkar janji atau wanprestasi. Setiap sarjana hukum yang kompeten (semestinya) mengetahui hal mendasar ini. Tapi, kalaupun kuasa hukum penggugat – yang (semestinya) tahu hal mendasar ini, ternyata salah merumuskan, jangan khawatir, menurut putusan ini hakim berwenang untuk mengoreksinya. Sementara mengenai fakta yang sebenarnya terjadi – bisa jadi sangat menentukan dalam mengukur ganti rugi/pemenuhan perjanjian terkait, majelis kasasi sangat bergantung pada penilaian yang dilakukan oleh Judex Facti.

1 Komentar

Filed under Perdata

One response to “PMH atau wanprestasi? (3025 K/Pdt/2010)

  1. m.haikal

    askum. Saya mau tanya, saya memiliki sebidang tanah milik orang tua saya, 2 thn lalu digugat oleh tetangga dan saya dinyatakan kalah, pada saat akan dieksekusi ternyata tanah tsb dinyatakan noneksekutable krn terdapat perbedaan antara isi putusan dgn keadaan objek perkara/sita. Kemudian pihak pengugat menggugat ulang (nebis in idem)..pertanyaan saya dapatkah perkara yg sama dan oleh orang yg sama digugat untuk kedua kalinya? Dan dapatkah sy meminta/mengugat pihak penggugat untuk membayar ganti rugi atas biaya perkara tersebut? Mohon jawaban dikirim ke email saya. . . Terimakasih atas jawabannya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s