Teori Untuk Teori

Awal tahun 2012 ini, guru besar Universitas Padjadjaran, Prof. Romli Atmasasmita, meluncurkan buku baru berjudul “Teori Hukum Integratif”. Terus terang, saya sendiri belum membaca buku itu, namun beberapa ulasan yang banyak beredar sedikit banyak memberi gambaran isi buku itu. Dalam kolom resensi di Hukumonline, misalnya, disebutkan bahwa Romli menulis buku itu “karena risau melihat skeptimisme dan pesimisme masyarakat terhadap pembentukan undang-undangan dan penegakan hukum di Indonesia dewasa ini”. Dan dalam ulasan yang dibuat dosen Universitas Katholik Parahyangan, Dr. Shidarta, disebutkan pula adanya kesimpulan dari buku itu bahwa “kaum praktisi hukum di Indonesia telah ‘melupakan’ dan mengabaikan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai ideologi bangsa dan terjebak pada ‘kotak normatif’ yang telah diwariskan oleh aliran Kelsenian”.

Jadi, kalau berangkat dari tujuan penulisan buku itu, maka teori hukum integratif itu dibuat atas dasar kerisauan akan adanya skeptimisme dan pesimisme masyarakat terhadap hukum, karena praktisi hukum terjebak pada kotak normatif. Tapi, apa betul skeptimisme dan pesimisme itu disebabkan oleh praktisi hukum yang terjebak dalam kotak normatif?

Seperti dapat dilihat dalam tulisan Shidarta, alih-alih membangun teorinya dari usaha membuktikan/membantah premis-premis di atas, Romli justru berkutat dengan sebuah “rekonstruksi” teoretis yang merujuk pada “Teori Hukum Pembangunan”-nya Prof. Mochtar Kusuma Atmadja, setelah adanya kritik yang cukup berpengaruh dari “Teori Hukum Progresif” yang dilontarkan Prof. Satjipto Rahardjo. Lalu apa hasilnya?

Kalau kita telusuri ulasan Kepala PPATK, Muhammad Yusuf, maka menurut “teori hukum yang mencerahkan” itu, hukum (harus) dianggap “sebagai sistem nilai (system of values), selain hukum merupakan sistem norma (system of norms) sebagaimana dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja dan hukum sebagai sistem perilaku (system of behavior) sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo”. Ketiga hal itu disebut Romli sebagai “tripartite character of the Indonesian legal theory of social and bureaucratic engineering”. Tapi apa hubungan dari, katakanlah, konsep sifat tiga-pihak dari teori hukum di Indonesia ini, dengan praktek hukum di Indonesia?

Kalau menurut Romli sendiri, seperti dimuat dalam majalah Gatra, dirinya berkeinginan “memasukkan unsur falsafah Pancasila dalam teori hukum”. Karena, “teori hukum yang ada saat ini kebanyakan diambil mentah-mentah dari warisan kolonial. Kepastian hukum […] seringkali menjadi dogma yang suci. Walhasil, ketertiban yang menjadi cita-cita hukum malah berujung konflik terus menerus.”

Tapi, tunggu dulu, bukankah justru karena tidak adanya kepastian itu, maka segala macam konflik tak akan pernah ada akhirnya? Terlepas dari nilai apa yang kemudian digunakan sebagai rujukan untuk mengakhiri konflik itu. Kemudian, perlu juga diketahui, baik Mochtar Kusuma Atmadja, maupun Satjipto Rahardjo, keduanya dipengaruhi oleh pemikir-pemikir Amerika. Jejak pemikiran Mochtar Kusuma Atmadja dapat ditelusuri dalam pemikiran N. Roscoe Pound, sedangkan Satjipto Rahardjo dari Roberto M. Unger. Jadi, dari mana, kesimpulan bahwa teori hukum yang ada di Indonesia saat ini diambil mentah-mentah dari warisan kolonial?

Bagaimanapun, dari yang saya baca dari ulasan-ulasan mengenai buku Romli, tidak jelas mengapa kepastian hukum atau ‘kotak normatif’ itu dianggap sebagai masalah. Kalau anda baca lagi teori hukum pembangunan Mochtar Kusuma Atmadja (bisa dilihat dalam ulasan Shidarta), maupun teori hukum progresif Satjipto Rahardjo (coba baca tulisan Yance Arizona), keduanya sebenarnya sama-sama berangkat dari perspektif yang menempatkan hukum sebagai instrumen. Perbedaan mendasarnya, siapa yang menggunakan instrumen itu, serta untuk tujuan apa?

Sementara Mochtar Kusuma Atmadja membangun instrumen itu dari sudut pandang birokrasi (negara), Satjipto Rahardjo mengkritisi penggunaan instrumen itu dari kacamata warga negara. Sehingga, betul bahwa secara teori ada dialektika antara posisi (politik) negara, berhadapan dengan warga negaranya sendiri. Saya sendiri tak akan membantah pendapat bahwa substansi hukum tak lepas dari latar belakang politik. Tapi bukankah seharusnya itu yang dapat digali lebih dalam lagi?

Pengamatan lebih lanjut pada wilayah politik, sebenarnya akan menjadi sumbangan besar bagi refleksi proses demokratisasi (reformasi) di Indonesia, selain untuk menjelaskan bagaimana praktek “negara hukum” berjalan. Karena, bukankan tujuan demokrasi, idealnya, mengembalikan (kepentingan) negara kepada dan untuk warga negaranya itu sendiri? Bagaimana itu terjadi, atau kalaupun tidak terjadi, mengapa bisa begitu?

Sayangnya, Romli tidak menukik ke latar belakang politik itu, atau katakanlah kalau mau fokus pada teori hukum, benar-benar merefleksikan praktek hukum yang ada. Dirinya hanya berkutat pada wilayah teoretis yang sebenarnya masih abstrak.

Betul, Romli menyebutkan juga contoh kasus nyata: “[m]isalnya saja, […] kasus pencurian piring yang harus sampai ke meja Mahkamah Agung. […] Padahal, Pancasila mengajarkan kita untuk musyawarah mufakat.” Selanjutnya, dalam pandangan dia: “Saya tidak berpikir undang-undang is a solution. Nyatanya, di Indonesia is a beginning of the problem.” Pertanyaannya, mengapa kasus seperti itu bisa terjadi? Apa Romli sudah baca, misalnya, adanya kelalaian legislasi yang diidentifikasi oleh Arsil dalam blognya ini? Ada fungsi administrasi (birokrasi) yang memang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Mengapa bukan itu yang digali lagi?

Kesimpulannya, premis bahwa penegakan hukum terjebak dalam ‘kotak normatif’, bisa saja benar atau salah, karena harus dibuktikan dengan menganalisis kasus-kasus hukum yang ada. Atau, kalau mau menjelaskan posisi hukum dalam wilayah politik, dengan membahas konteks politiknya. Bagaimanapun juga, dalam hal ini, konsep ‘kotak normatif’ akhirnya justru menjelaskan teori yang menyebut-nyebut konsep itu sendiri.

Tinggalkan komentar

Filed under Teori Hukum

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s