Kewajiban Pengaturan Hak Asuh Anak

Bagaimana pengaturan hak asuh anak dalam kasus perceraian di Belanda? Pada tahun 2008 yang lalu, kebetulan, terdapat perkembangan baru (UU tentang perubahan Buku I KUHPer dan Hukum Acara Perdata, terkait perbaikan kelanjutan hak asuh orang tua dan kehati-hatian dalam perceraian, 27 November 2008).

Pembuat undang-undang merombak hukum perdata dan hukum acara perdata, dalam rangka memperbaiki posisi anak dalam kasus-kasus perceraian. Perbaikan legislasi tersebut meliputi: (1) dihapuskannya prosedur perceraian kilat (dulu hubungan perkawinan boleh dimohonkan untuk diubah pencatatannya menjadi perjanjian hidup bersama, serta para pihak dapat membubarkan perjanjian itu tanpa melalui hakim); (2) kewajiban pasangan (baik menikah, maupun hidup bersama yang tercatat) untuk menyusun suatu perjanjian mengenai pengaturan pengasuhan anak pasca perceraian, termasuk pembagian tugas dan pembiayaannya; (3) diberikannya kewenangan kepada hakim untuk merujuk pasangan kepada mediator untuk membuat kesepakatan terkait akibat-akibat perceraian, bila pengadilan membutuhkan.

Apa yang dapat dipelajari dari ketentuan baru di Belanda ini?

Situasinya dapat dengan mudah dibayangkan. Ketika perceraian terjadi, maka terjadilah perpecahan antara kedua orang tua. Biasanya, kedua pasangan akan saling menyalahkan satu sama lain, fokusnya adalah bagaimana perceraian itu terjadi, atau mungkin juga mengapa sampai itu terjadi. Dalam beberapa putusan Mahkamah Agung yang pernah saya baca, tak jarang pula ada ketidaksepakatan di antara mereka tentang dasar perceraian. Tapi, untuk hal ini, Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa “pecahnya rumah tangga dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi, menjadi dasar perceraian dipandang lebih maslahah daripada mempertahankan perkawinan tetap tidak dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga” (67 PK/AG/2010, Laporan Tahunan MA 2011, hlm. 358-360).

Pada intinya, kedua pasangan akan cenderung fokus pada perselisihan di antara mereka sendiri. Pertanyaannya, lalu bagaimana dengan nasib anak di bawah umur (dalam usia pengasuhan) yang menjadi tanggungjawab mereka berdua? Dalam kasus PK tersebut, untungnya, kedua anak telah cukup dewasa, meskipun mereka tak luput juga dari adanya dampak psikis akibat perceraian kedua orang tua mereka.

Dalam kasus-kasus serupa yang menyangkut nasib anak di bawah umur , nasib anak tersebut bukannya tidak dibahas. Hanya saja, dalam kasus-kasus perceraian yang mendapat sorotan publik – biasanya di kalangan artis, pembahasan seperti itu berkisar pada soal siapa yang berwenang atas hak asuhnya. Dalam situasi seperti ini, alih-alih membicarakan bagaimana masa depan anak itu, pasangan yang hendak bercerai akan larut kembali ke dalam konflik terkait hubungan mereka sendiri. Pihak yang satu akan menuntut hak asuh, karena menganggap perceraian terjadi akibat kesalahan pihak yang lain. Begitu pula sebaliknya. Belum lagi, adanya keributan mengenai pembagian harta yang biasanya juga terus membayangi.

Apabila terjadi permusuhan seperti itu, apakah satu pihak akan menyadari bahwa pihak yang lain – katakanlah benar-benar seburuk apa yang ada dalam pandangannya, juga merupakan orang tua anak mereka berdua? Untuk itu perlu ada satu ukuran obyektif tertentu. Pertanyaannya kemudian, bagaimana menentukan ukuran obyektif itu?

Di Belanda sendiri, beberapa garis besar terkait pembagian harta atau hak asuh, sebenarnya juga telah ditentukan dalam undang-undang. Tapi, dalam perkembangannya, pembuat undang-undang ternyata menganggap bahwa para pihak sendiri juga harus terlibat aktif (secara konstruktif) dalam proses penentuannya. Beberapa contoh praktek sidang (pasca) perceraian menunjukkan bagaimana para pihak, bahkan setelah masing-masing diwakili oleh seorang advokat, cenderung untuk hanya melihat persoalan secara emosional dan dari sisi subyektifnya sendiri saja. Bantahan yang muncul biasanya juga tak kalah subyektif dan menyulut terjadinya debat kusir. Terlebih lagi, meskipun adanya kontradiksi dalam suatu sengketa itu sebenarnya lumrah terjadi, tapi dalam hal ini kepentingan anak dalam pengasuhan jadi seperti tak ada yang mewakili.

Karenanya, merupakan suatu perkembangan bagus yang mungkin dapat ditiru, ketika pasangan sendiri diwajibkan untuk membuat perjanjian mengenai pengaturan pengasuhan anak pasca perceraian, sebelum perkara perceraian itu diputus. Artinya, sebelum hakim memutuskan perceraian itu, para pihak diwajibkan untuk membuat kesepakatan dulu, misalnya melalui mediasi. Katakanlah, karena satu dan lain hal, mereka tidak bisa membuat kesepakatan seperti itu, maka masing-masing pihak diwajibkan pula mengajukan dasar alasannya di depan hakim. Dan peraturan seperti ini, sebenarnya tak mengurangi sama sekali kewenangan hakim untuk pada akhirnya menentukan poin-poin tersebut – seperti aturan dan praktek yang selama ini terjadi. Bedanya, konflik kepentingan di antara pasangan dapat dibuat lebih terbuka, serta ada beberapa alternatif yang mereka ajukan sendiri untuk diuji dengan usaha memajukan kepentingan anak.

Terlepas dari pecahnya rumah tangga yang barangkali memang tak dapat disatukan kembali, tetap perlu ada satu rujukan bersama yang menjelaskan pembagian harta, pengasuhan anak, serta pembagian tugas dan pembiayaannya nanti. Hal ini diperlukan, demi kepentingan anak di bawah pengasuhan mereka.

Tinggalkan komentar

Filed under Perdata

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s