Apa tujuan Pasal 279 KUHP?

Terkait tulisan saya sebelumnya yang mengulas putusan-putusan Mahkamah Agung yang menenerapkan Pasal 279 KUHP, saya mendapatkan suatu pertanyaan menarik yang terus terang membuat saya sendiri ikut bertanya-tanya. Kalau memang ada pidana seperti yang diatur dalam Pasal 279 KUHP itu, lalu mengapa tindakan seperti itu mesti dipidana? Kira-kira apa yang seharusnya dipertimbangkan oleh hakim dalam menangani kasus-kasus seperti itu? Hanya berbekal ingatan, saya menemui setidaknya ada dua versi jawaban yang biasa digunakan untuk menjelaskan latar belakang pasal tersebut.

Versi pertama, seperti pernah saya temui dalam dasar pembelaan perkara-perkara seperti ini di pengadilan, beberapa pengacara beranggapan pasal tersebut dimaksudkan untuk melindungi perkawinan monogami. Dengan kata lain, mereka berusaha meyakinkan hakim bahwa perlindungan atas perkawinan monogami hanya relevan di masa pemerintahan kolonial saja. Memang kalau kita lihat teks pasal serupa dalam Wetboek van Strafrecht yang berlaku di Belanda, sepertinya memang seperti itu.

Artikel 237 WvS

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda kategori ke empat:

  1. barang siapa  dengan sengaja melakukan perkawinan ganda;
  2. barang siapa melakukan perkawinan padahal mengetahui bahwa pihak lain, dengan adanya perkawinan itu, melakukan perkawinan ganda.

2. Jika yang dengan sengaja melakukan perkawinan ganda, menyembunyikan status kawinnya kepada pihak lain, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda kategori ke empat.

3. Pencabutan hak berdasarkan pasal 28, ayat 1, angka 1, 2 dan 4, dapat dinyatakan.

Versi kedua, biasanya berhubungan dengan tuntutan untuk memidanakan perkawinan siri, berangkat dari pentingnya sistem administrasi perkawinan. Selain itu, seperti bisa dilihat dalam pasal itu sendiri, tidak ada larangan poligami, tetapi adanya larangan untuk melakukan perkawinan, ketika seseorang tahu bahwa ada perkawinan (sebelumnya) menghalanginya untuk melakukan itu. Artinya, hanya pada kondisi di mana perkawinan (kedua/kesekian) tersebut akan tidak sah bagi pihak bersangkutan, maka tindakan melakukan perkawinan itu baru dapat dipidana.

Pasal 279 KUHP

(1)          Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun :

  1. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan – perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
  2. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

(2)          Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(3)          Pencabutan hak berdasarkan pasal No. 1 – 5 dapat dinyatakan.

Tadinya, saya pikir, Pasal 279 KUHP tersebut ada sebagaimana alur pikir versi kedua di atas, yaitu untuk menjamin berjalannya sistem administrasi kependudukan (catatan sipil). Alasannya, karena memang kalau kita lihat bunyi pasalnya sendiri (interpretasi tekstual) tidak ada larangan poligami. Lagipula, kalau melihat posisinya dalam Bab XIII tentang Kejahatan Terhadap Asal-Usul dan Perkawinan, serta dihubungkan dengan pasal-pasal sebelumnya yang mencegah terjadinya penggelapan asal-usul seseorang, tentunya ada kaitannya dengan kepastian garis keturunan.

Tetapi, setelah saya coba cari tahu lebih jauh lagi, terkait dengan sistem administrasi itu sepertinya saya keliru. Kalau memang alasannya hanya pelanggaran sistem administrasi, bukankah sudah diatur juga dalam Bab IV KUHP? Tidak dipenuhinya kewajiban pencatatan kelahiran atau kematian (Pasal 529 KUHP), ataupun perkawinan yang tidak dilakukan di hadapan pejabat pencatat (Pasal 530 KUHP), hanya dikategorikan sebagai pelanggaran. Artinya, ketentuan ini tentu berbeda dengan Pasal 279 KUHP yang termasuk ke dalam kategori kejahatan. Atau dengan kata lain, pelanggaran sistem administrasi bukan merupakan tujuan, atau bukan tujuan satu-satunya, dari Pasal 279 KUHP tersebut. Lalu, apa tujuan pasal tersebut?

Untuk menjawabnya, pertama-tama saya telusuri asal muasal pasal tersebut. Teks yang saya temui dalam peraturan perundang-undangannya Engelbrecht, ternyata sama persis dengan teks Pasal 279 KUHP. Jadi, hanya melarang tindakan seseorang yang menyembunyikan status perkawinan sebelumnya ketika melangsungkan perkawinan lagi, padahal dia tahu bahwa perkawinan sebelumnya itu akan merintanginya. Dengan demikian, kesimpulan saya, teks itu memang sudah ada dari masa kolonial. Kemudian, dalam bukunya “Handboek van het Nederlands Indisch Strafrecht” (1946), Jonkers antara lain menggambarkan Pasal 279 KUHP ini sebagai salah satu norma pidana yang dalam penerapannya membuat hakim harus mempertimbangkan adanya (pluralisme) hukum agama atau adat dalam hukum perdata, karena menyangkut perkawinan.

“Seorang perempuan pribumi diajukan di muka Landraad (pengadilan tingkat pertama) Maros (Celebes), dengan tuduhan telah melakukan perkawinan kedua, meskipun dia tahu, bahwa perkawinannya sebelumnya menjadi penghalang sah untuk itu. Dirinya didakwa telah melakukan kejahatan bigami (Pasal 279 WvS (lama)). Dari proses pengadilan, ternyata sebelum dilakukan pernikahan kedua, dia telah meminta suaminya untuk menjatuhkan talak kepadanya, dengan menawarkan sirih kepada suaminya yang kemudian menerima, serta meletakkannya di hadapannya. Secara adat, hal ini berarti laki-laki itu setuju dengan talak yang diminta, namun tetap memegang hak asuh atas anak. Kalau saja dia melangkah lebih lanjut lagi dengan mengunyah sirih yang diletakkannya, maka dia tidak hanya menjatuhkan talak terhadap isterinya, namun juga melepas hak asuh atas anak. Berdasar tata cara adat perceraian ini, Landraad beranggapan (vonis 22 September 1931, T 135, hlm. 457), bahwa perempuan yang dianggap bersalah melakukan bigami, telah bercerai dengan sah, pada waktu dia melakukan perkawinan kedua dan, karenanya, dia dibebaskan dari dakwaan. Pertanyaan apakah perkawinan pertama telah dibubarkan atau belum, merupakan pertanyaan terkait hukum perdata yang harus diputuskan berdasarkan hukum perdata yang berlaku (atas pihak bersangkutan). Kebalikan dari hukum adat, talak dalam perkawinan menurut hukum Eropa bukan merupakan dasar dari perceraian.” (J.E. Jonkers, “Handboek van het Nederlands Indisch Strafrecht”, 1946, hlm. 6)

Dari gambaran di atas, memang mungkin belum cukup jelas apakah bunyi pasalnya sama dengan WvS di Belanda, atau serupa dengan bunyi Pasal 279 KUHP. Jonkers menyebutkan kata “bigami” (perkawinan ganda) yang lebih menyerupai esensi Pasal 237 WvS, tetapi juga menyebutkan “meskipun dia tahu, bahwa perkawinannya sebelumnya menjadi penghalang sah untuk itu” yang hanya ditemui dalam Pasal 279 KUHP. Bagaimanapun, dengan disebutkannya anak kalimat terakhir itu, penerapan pasal dalam contoh kasus itu akan lebih menyerupai penerapan Pasal 279 KUHP. Dalam arti, bigami tidak dengan sendirinya dapat dipidana, tetapi bigami akan dipidana, apabila ternyata perkawinan sebelumnya menjadi penghalang yang sah untuk itu. Terlebih lagi, dalam penerapan pasal tersebut, hakim kolonial ternyata juga mempertimbangkan hukum adat terkait perkawinan kasus-kasus tertentu. Menurut Pompe, pluralisme hukum (perdata) ini di satu sisi dapat membatasi berlakunya ketentuan pidana tertentu, tapi di sisi lain dapat juga menimbulkan suatu norma baru yang sebenarnya tidak diatur dalam KUHP (S. Pompe, De invloed van het adatrecht bij de toepassing van het strafrecht in Indonesië, 1987).

Dengan begitu, pandangan versi pertama bahwa tujuan dari Pasal 279 KUHP di masa kolonial adalah untuk melindungi perkawinan monogami, atau melarang perkawinan poligami, telah terbantahkan. Bahkan sejak masa kolonial, WvS (lama) telah disesuaikan dengan adanya pluralisme hukum dalam hukum perdata (perkawinan). Memang kalau melihat bunyi Pasal 237 WvS, isinya jelas melarang perkawinan ganda, atau dengan kata lain, untuk melindungi perkawinan monogami.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Universitas Utrecht (Boele-Woelki, Curry-Sumner, Schrama, “De Juridische Status van Polygame Huwelijken in Rechtsvergelijkend Perspectief”, 2009), memang menyebutkan bahwa di beberapa negara Eropa, larangan poligami tersebut ditujukan untuk melindungi peninggalan budaya Eropa (di Belanda, Denmark, dan Perancis), serta untuk melindungi perkawinan monogami (di Belanda dan Jerman). Dikatakan pula bahwa perkawinan monogami adalah cara hidup tradisional (di Jerman dan Perancis) yang berakar kuat di masa lalu (di Belanda, Denmark, Jerman, dan Inggris), serta dipengaruhi ajaran agama Kristen (Belanda dan Denmark). Selain itu, di Inggris dan Denmark, larangan poligami, serta larangan perzinahan, juga disebutkan untuk mencegah hubungan seksual yang tidak diinginkan. Dari negara-negara yang diamati tersebut, hanya Inggris yang menyebutkan bahwa tujuan larangan poligami tersebut juga untuk melindungi posisi isteri dari perkawinan sebelumnya. Hubungannya dengan perlindungan garis keturunan, sayangnya tidak cukup jelas saya dapatkan di situ.

Ancaman hukuman pidananya sendiri bervariasi, seperti bisa kita lihat pada tabel di bawah ini. Tapi, menariknya, baik di Inggris, maupun di Denmark, di mana disebutkan bahwa larangan poligami bukan hanya perlindungan pada suatu nilai tradisional tertentu, tetapi juga perlindungan posisi isteri dari perkawinan sebelumnya, ternyata ancaman hukuman yang diatur relatif lebih berat.

Belanda Denmark Jerman

Inggris

Perancis
Ancaman Pidana Penjara 4 tahun atau denda Penjara 3-6 tahun Penjara 3 tahun atau denda Penjara 7 tahun atau denda Penjara 1 tahun atau denda

Kembali ke bunyi Pasal 279 KUHP, tujuan untuk melindungi posisi isteri atau suami dari pasangan sebelumnya lebih masuk akal. Jadi, Pasal 279 KUHP ini tidak melarang poligami. Namun, jika seseorang melakukan poligami, dia harus melakukannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan apa? Di sini kembali timbul persoalan, karena harus disesuaikan dengan hukum perkawinan yang berlaku bagi para pihak terkait. Di masa kolonial dulu, hakim ternyata juga terbiasa merujuk pada praktek hukum (perdata) adat perkawinan untuk menilai penerapan Pasal 279 KUHP tersebut. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana perkembangannya kemudian di Indonesia?

Menurut UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, memang diakui adanya dua otoritas terkait pengakuan perkawinan, yaitu hukum negara dan hukum agama (Pasal 2). Di dalam undang-undang itu disebutkan juga, bahwa pada prinsipnya berlakunya asas monogami (Pasal 3 ayat (1)), tetapi terdapat beberapa perkecualian (Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, dan Pasal 5). Dalam penjelasan umumnya, dirangkumkan syarat-syarat berikut ini: (1) dikehendaki oleh yang bersangkutan; (2) diizinkan oleh hukum agama pihak yang bersangkutan; (3) diputuskan oleh pengadilan (Penjelasan Umum angka 4 huruf c). Dengan kata lain, negara tidak melarang praktek poligami, sepanjang itu dilakukan sesuai dengan ketentuan agama para pihak, serta harus memenuhi beberapa syarat sesuai ketentuan dalam UU Perkawinan. Kalau melihat syarat-syaratnya, setidaknya dapat diringkas jadi dua hal. Pertama, adanya kondisi obyektif isteri yang mengijinkan hal itu terjadi (Pasal 4 ayat (2)). Kedua, adanya proyeksi para pihak untuk hidup bersama ke depannya (Pasal 5 ayat (1)). Ketentuan tersebut, tentu terdengar sangat ideal. Namun pertanyaannya, apa prakteknya juga seperti itu? Apakah aturan ini cukup adil bagi pihak-pihak yang bersangkutan? Saya tidak akan membahas pertanyaan tersebut lebih lanjut, karena ruang lingkup tulisan ini sebatas menggali jawaban atas pertanyaan: apa latar belakang Pasal 279 KUHP? Bagaimanapun, dari dua kasus yang diamati Pompe terkait Pasal 279 KUHP, baik sesudah  tahun 1974, kenyataannya Mahkamah Agung tidak memperhatikan hukum perkawinan yang mengikat para pihak bersangkutan dalam kasus-kasus tertentu (S. Pompe, 1987). Dari kasus-kasus terakhir yang saya amati, sepertinya Mahkamah Agung juga tidak begitu jelas membahas permasalahan ini.

Namun begitu, kalau dihubungkan dengan ketentuan tersebut di Belanda seperti saya uraikan di atas, telah terjadi pergeseran dari perlindungan perkawinan monogami “per se”, menjadi perlindungan posisi hukum isteri/suami dari perkawinan (perkawinan-perkawinan) sebelumnya. Kalau dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku di Inggris dan Denmark, ancaman hukumannya juga lebih sesuai.

Kemudian, kalau dilihat dalam prakteknya di Indonesia saat ini, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam pasalnya, rata-rata kasus seperti ini bermula dari pengaduan pasangan dari perkawinan sebelumnya. Yang menarik, meskipun perlindungan terhadap posisi pasangan sebelumnya ini di beberapa negara Eropa kemudian bermuara pada ancaman hukuman yang relatif lebih berat ketimbang hukuman terkait perlindungan pada nilai tradisional saja, namun praktek di Indonesia menunjukkan hakim hanya menjatuhkan hukuman beberapa bulan saja.

Kalau kita bertumpu pada fakta adanya pergeseran ketentuan ini ke delik pengaduan, serta mempertimbangkan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan, kondisinya akan sebanding dengan Pasal 284 KUHP (gendak/overspel). Dengan begitu, dalam praktek keseharian di Indonesia, perbuatan yang diatur dalam Pasal 279 KUHP (perkawinan tanpa mengindahkan perkawinan sebelumnya) ini mungkin dirasakan setara dengan Pasal 284 KUHP (perzinahan). Hal ini juga bisa dijelaskan dengan asal muasal kedua pasal tersebut di Denmark, seperti disebutkan oleh penelitian dari Universitas Utrecht yang saya rujuk sebelumnya. Jadi, kedua aturan itu awalnya ditujukan untuk mencegah hubungan seksual yang tidak diinginkan. Meskipun, seperti kita ketahui juga, dalam prakteknya ada juga pihak-pihak yang terus membela bahwa dengan adanya perkawinan – bagaimanapun caranya, dianggap telah menghapuskan sifat jahat perzinahan. Padahal, kalau dilihat efeknya pada pasangan sebelumnya yang tidak mengetahui perkawinan tersebut, tentu dampaknya sama saja, yaitu terjadi perselingkuhan – dalam arti perbuatan tak diinginkan terhadap pasangan sebelumnya yang dilakukan secara diam-diam/dengan kebohongan.

Pertanyaan terakhir, bagaimana seharusnya hakim memutus perkara? Sebagaimana terjadi pada masa kolonial, karena masih adanya pluralisme hukum perdata, hakim sebaiknya tetap mempertimbangkan kondisi-kondisi tertentu terkait hukum perkawinan dalam kasus yang diajukan kepadanya. Di satu sisi perlu dipertimbangkan kepentingan/posisi hukum dari isteri/suami dari perkawinan sebelumnya, karena memang itu tujuan adanya pasal tersebut. Bukan sekedar perlindungan sistem administrasi yang pada akhirnya hanya merupakan bentuk pelanggaran, tetapi juga untuk menyatakan adanya sifat jahat perselingkuhan dalam perkawinan seperti itu. Namun demikian, di sisi lain perlu dipertimbangkan juga kelanjutan perkawinan yang terjadi belakangan, serta adanya kejelasan status perkawinan sebelumnya. Dalam hal ini mungkin bisa dikatakan, bahwa semakin jelas prospek pasangan baru itu dan juga kejelasan status pasangan sebelumnya, maka semakin besar ruang pengampunan bagi pelanggar pasal tersebut – sekalipun dia/mereka harus tetap dianggap bersalah.

8 Komentar

Filed under Perdata, Pidana

8 responses to “Apa tujuan Pasal 279 KUHP?

  1. Kalau menurut gw tujuan pasal 279 KUHP maupun 237 WvS memang bukan untuk menjaga sistem administrasi pencatatan sipil. Lebih dalam dari itu. Pasal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak keperdataan pihak kedua dan ketiga yang timbul dari perkawinan.

    Perkawinan menimbulkan hak keperdataan, baik bagi suami, istri, anak dll. Hak-hak tersebut diatur dalam BW. Adanya perkawinan kedua, ketiga dll akan merubah hak-hak keperdataan pasangan, anak dll yang timbul dari perkawinan sebelumnya. Jika perkawinan kedua, ketiga dst (atau ketiga, kempat dst) dilakukan secara melawan hukum (syarat ini diatur dalam BW dan UU Perkawinan) maka dengan demikian telah terjadi perubahan hak keperdataan dari pihak-pihak sebelumnya secara melawan hukum pula. Dan hal ini dapat mengacaukan kepastian hukum mengenai hak-hak keperdataan tersebut.

    Mengapa ada perbedaan antara 279 KUHP dg 237 WvS seperti kutipan kedua pasal di atas? Karena ada perbedaan pengaturan perkawinan di belanda dg di indonesia. Jonkers betul, karena ada isu pluralisme hukum di sini, dimana pada sebagian masyarakat indonesia (saat itu dan hingga kini) poligami dimungkinkan, sehingga rumusan 279 KUHP tidak sama persis dg 237 WvS. Tapi pada prinsipnya tujuannya tetap sama, yaitu melindungi serta menghindari ketidakjelasan hak-hak keperdataan para pihak yang terlibat dalam suatu perkawinan.

    Kira-kira seperti itu menurut gw.

    • nasima

      Terima kasih komentarnya, Sil. Kalau gue tidak salah mengerti, poin lu adalah tujuan Pasal 279 KUHP itu untuk melindungi hak-hak keperdataan pihak kedua dan ketiga yang timbul dari perkawinan. Karena, hak-hak itu, berikut syarat untuk perkawinannya, telah diatur dalam BW dan UU Perkawinan. Jadi, agar ada kepastian hukum terkait hak-hak keperdataan tersebut, perlu ada aturan pidana.

      Tapi, kalau memang Pasal 279 KUHP dimaksudkan untuk itu, lalu apa fungsi Pasal 529 KUHP dan Pasal 530 KUHP? Gue sependapat, kalau dihubungkan dengan pasal-pasal sebelumnya, Pasal 279 KUHP mungkin juga bertujuan untuk melindungi garis keturunan (nasab), tetapi tentu ada sifat jahat tertentu yang membedakannya dengan pelanggaran administrasi saja, seperti misalnya penggelapan atau kebohongan. Jadi, bukan karena adanya pelanggaran terhadap aturan hukum semata.

  2. tambahan, itu juga yang membuat mengapa pasal 279 bukan delik aduan, berbeda dengan pasal 284. Overspell tidak merubah hak keperdataan pihak2 yang terlibat dalam perkawaninan. Bahkan seandainya dari overspell tersebut melahirkan anak. Oleh karena menurut BW anak yang lahir karena overspell (zinah menurut KUHP) tidak memiliki hak atas waris dll dari pihak ayahnya.

    Anak zinah memang memiliki hubungan keperdataan dari pihak ibu (menurut bw) sehingga dapat merubah hak-hak keperdataan yang lahir dari perkawinan yang ada, namun KUHP sudah memberikan jalan keluarnya, yaitu untuk dapat dipidana karena overspell, harus ada perceraian terlebih dahulu.

  3. apa fungsi pasal 529 dan 530? ini baru soal tertib administrasi. Tapi kedua pasal ini ga ada hub langsung dg 279. Yang musti diingat, perkawinan yang dimaksud dalam 279 (yang sebagai tindak pidana) adalah perkawinan yang sah juga, tapi menjadi tidak sah karena keberadaan pasal 279 itu sendiri. Sementara itu perkawinan yang sah menimbulkan hak-hak keperdataan. Jika pasal 279 ini tdk ada, maka (misalnya) hak-hak waris dll istri pertama berubah tanpa persetujuannya, akibat sang istri kedua (atau ketiga) juga secara hukum memiliki hak waris dll dari sang suami. Hal ini tentu akan membuat kekacauan hukum.

    Beda halnya dengan 529 misalnya. Tidak dicatatnya kelahiran tidak pada prinsipnya tidak menghilangkan hak-hak keperdataan dari sang anak, namun akan mempersulit anak yang lahir tersebut untuk memperoleh hak-hak nya (karena ketiadaan bukti otentik). Untuk itu maka diwajibkan orang tua (atau siapapun yg punya kewajiban) untuk melaporkan kelahiran, kematian dll tsb.

    tambahan: untuk memahami pasal 279 ini perlu juga dibaca pasal 436. Dari pasal 436 ini terlihat jelas bahwa perkawinan kedua/ketiga yg melawan hukum tsb adalah perkawinan yg sah tapi ilegal.

    • nasima

      Pertama, terkait Pasal 529 dan Pasal 530 KUHP. Apa hubungannya dengan Pasal 279 KUHP? Begini, ketika disebutkan bahwa perkawinan yang sah menimbulkan hak-hak keperdataan, maka hak-hak keperdataan itu baru ada kalau ada dasar (pengesahan) dari perkawinan itu. Dasar mana yang digunakan/berlaku? Otomatis dalam hal ini hukum yang menjadi rujukan perkawinan itu menjadi penting. Konsekuensinya, perkawinan yang tidak dilakukan berdasar BW, misalnya, pada prinsipnya tentu tidak dapat menimbulkan hak menurut BW. Lalu dari mana kita tahu, perkawinan itu dimaksudkan untuk tunduk (sesuai dengan pengesahan) pada ketentuan yang mana? Dari situ penting ada sistem pencatatan, tujuannya untuk memastikan rujukan hukumnya. Lebih tegasnya lagi, termasuk pengesahan perkawinan (entah berdasar hukum adat, agama, atau apapun), seharusnya memastikan rujukan hak dan kewajiban para pihak terkait. Tapi itu aspek perdatanya. Pertanyaannya, apakah dapat dipidana kalau yang melakukan perkawinan melanggar kewajiban ini? Iya, tapi karena pelanggaran hukum, bukan karena sifat jahatnya perbuatan itu – posisi dia/mereka ini jelas beda dengan posisi pihak yang menikahkan. Lalu, karena adanya ketidakjelasan hak-hak keperdataan, apakah kalau kemudian orang tua tidak mengurusi anaknya itu tidak jahat? Jahat. Tapi, itu juga ada ketentuan pidananya sendiri, lebih karena meninggalkan kewajiban atas pihak yang lemah. Coba periksa Pasal 302 KUHP. Tapi, sekali lagi, hak-hak keperdataan para pihak akan sangat bergantung pada sistem rujukan tadi. Jadi, bukan sekedar soal tidak adanya bukti otentik. Kalaupun bukti otentik ada, pertanyaannya nanti, lalu hak-hak atau kewajiban menurut apa?

      Kedua, terkait dengan Pasal 436 KUHP, ruang lingkupnya berbeda dengan Pasal 279 KUHP. Dalam hal ini, isunya bukan lagi para pihak bersangkutan, tetapi suatu otoritas yang seharusnya bertanggungjawab memastikan adanya kejelasan rujukan hukum yang berlaku, tetapi tidak melakukan itu. Apa itu perbuatan itu jahat? Kalau ini jelas kebohongan yang dampaknya bisa jadi bukan hanya satu dua orang saja, tetapi mendelegitimasi wibawa sistem itu sendiri. Karenanya, kategorinya masuk ke dalam kejahatan jabatan. Oh, ya, mengapa ada perbedaan hukuman antara ayat (1) dan ayat (2) pasal itu?

  4. Ikutan komentar khususnya dari aspek hukum Islam. Pasal tambahan untuk pencatatan itu baru ada setelah UU No. 1/1974. Pasal untuk syarat sahnya poligami juga baru ada setelah UU tersebut dan kemudian dipertegas melalui Kompilasi Hukum Islam.

    Sebelumnya, kalau sekedar mengacu kepada hukum Islam klasik pra UU Perkawinan, ga ada kewajiban untuk minta persetujuan istri atau pengadilan agama buat nikah kembali, jadi kalau kasusnya mengenai hubungan keperdataan dan dengan asumsi hakim menerapkan asas pluralisme hukum, harusnya ga ada orang Islam Indonesia yang bisa dihukum dengan Pasal 279 KUHP karena toh perkawinan sebelumnya tidak akan menjadi penghalang bagi perkawinan berikutnya (kecuali lebih dari 4).

    Lebih lanjut, dalam hukum Islam juga sudah ada aturan soal pembagian warisan buat istri kedua, ketiga dan keempat, sementara untuk anak2 dianggap sama semua. Jadi kalau isunya kepastian hukum, ya isunya pasti2 aja karena statusnya jelas.

    Jangan2 malah aturan ini dibuat untuk menghalangi yang non muslim untuk kawin lagi tanpa menceraikan pasangan sebelumnya atau kalau untuk yang muslim, sepanjang lebih dari 4 istri.

    • nasima

      Terima kasih komentarnya, Pram. Sebelumnya, mungkin, kalau ada yang mengacu ke hukum Islam, sebenarnya posisinya akan mirip dengan rujukan ke hukum adat. Artinya, pemerintah kolonial tidak mengakuinya sebagai hukum negara, tetapi mengakui adanya keberadaan hukum itu. Menurut gue, itu juga yang membuat WvS di Belanda yang jelas memidana bigami (perkawinan ganda), berbeda dengan WvS di Hindia Belanda yang membuka ruang bagi hukum perdata lain yang memperbolehkan poligami. Apa berarti nggak mungkin ada pelaku poligami yang bisa dihukum ketika itu? Gue nggak tahu persis kasus-kasusnya, tapi kalau memang hukum perkawinan pihak-pihak yang bersangkutan bilang seperti itu – boleh, kecuali lebih dari 4, logikanya memang begitu.

      Seperti gue uraikan dalam tulisan gue, aturan ini adalah penyesuaian peraturan larangan poligami yang telah mengalami penyesuaian di Hindia Belanda, karena adanya pluralisme hukum. Perdebatan ini kembali mengemuka di Eropa, terkait imigran yang juga melakukan poligami. Setahu gue, seperti bisa dilihat di laporan perbandingan yang dibuat Universitas Utrecht (2009) itu, belum ada kebutuhan untuk mengubah ketentuan-ketentuan yang melarang poligami – karena toh praktek poligami sangat minim. Tetapi, terkait dengan pengakuan pernikahan poligami yang telah dilangsungkan di lain tempat, memang mulai ada sedikit keterbukaan.

  5. teguh

    apakah pasal 279 bisa dicabut oleh pelapor?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s