Mengapa harus diberhentikan?

Baru-baru ini perdebatan mengenai (rencana) pemberhentian dua pejabat publik kembali menghangat. Satu kasus terkait seorang bupati yang telah diputus pengadilan terbukti melanggar sumpah jabatan, sedang satu kasus lagi terkait seorang hakim yang saat ini sedang dalam proses pemeriksaan. Bagaimanapun, Komisi Yudisial telah membuka rekomendasinya yang menyarankan agar hakim bersangkutan diberhentikan, dengan tetap menerima hak pensiun.

Perdebatan yang mengemuka, sudah tentu, mempertanyakan tepat atau tidaknya keputusan pemberhentian pejabat bersangkutan. Sementara putusan yang menyangkut kasus bupati sebenarnya telah diselesaikan secara final, tetapi tidak demikian dengan kasus pemberhentian hakim, karena masih akan diputusan oleh Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang terdiri dari 4 anggota KY dan 3 hakim agung. Dalam tulisan ini saya akan mencoba untuk mengurai kembali perdebatan mengenai pemberhentian tersebut, untuk menjawab pertanyaan: haruskah hakim tersebut diberhentikan?

Pernyataan Kontroversial

Sebelum kita melangkah lebih jauh, akan saya segarkan kembali ingatan kita mengenai kesalahan yang diperbuat Muhammad Daming Sunusi (MDS) ketika mengikuti seleksi pemilihan hakim agung di DPR beberapa waktu lalu. Saat itu, MDS ditanya oleh seorang anggota dewan: “Bagaimana menurut Anda, apabila kasus perkosaan ini dibuat menjadi hukuman mati?” Dia menjawab: “Yang diperkosa dengan yang memerkosa ini sama-sama menikmati. Jadi, harus pikir-pikir terhadap hukuman mati.”

Setelah kejadian tersebut, beredar kecaman yang luas dari publik. Sebagian besar menganggapnya “tak bermoral”, “tidak peka terhadap posisi korban”, “melecehkan korban”, “melecehkan kaum perempuan”, dan sebagainya. Pendeknya, publik menilai bahwa perkataan itu tak pantas keluar dari mulut seorang hakim. MDS langsung menanggapi cercaan publik tersebut. Bukan hanya melalui penjelasan langsung di akhir acara bahwa konteks perkataannya itu hanya untuk bercanda saja (yang mungkin justru menguatkan kecaman terhadapnya), namun dalam beberapa kesempatan lain MDS menyatakan penyesalannya dan minta maaf atas perkataannya yang tak layak itu, karena dia merasa hanya “keselip lidah” atau salah ucap saja.

Namun, nasi sudah menjadi bubur. Komisi Yudisial langsung melakukan pemeriksaan dan telah merekomendasikan pemberhentian MDS sebagai hakim, dengan tetap memberikan hak pensiunnya. Rekomendasi KY ini, meski nantinya masih harus diputuskan oleh MKH (sebagian berpendapat bahwa itu final, karena toh mayoritas anggota MKH berasal dari KY), kembali memicu perdebatan tentang masalah tersebut.  Apakah hukuman itu tidak terlalu keras?

Kontra: Keseleo Lidah, Sudah Minta Maaf, dan Tidak Proporsional

Rekomendasi KY langsung memicu berbagai komentar kontra di media. Dan tak tanggung-tanggung. Bukan hanya beberapa anggota dewan, seperti Priyo Budi Santoso, Syarifuddin Suding, atau Trimedya Panjaitan, melontarkan pernyataan bahwa hakim bersangkutan hanya “keseleo lidah” dan telah minta maaf, tetapi dua mantan pimpinan lembaga kehakiman di Indonesia bahkan ikut berkomentar. Intinya, baik mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie, maupun mantan Ketua MA Harifin Tumpa, menilai bahwa keputusan KY itu berlebihan, karena hakim bersangkutan hanya keseleo lidah saja (jadi bisa dimaklumi), sudah minta maaf secara terbuka, serta berlebihan kalau dihukum dengan pemberhentian. Bahkan Harifin Tumpa berpendapat bahwa KY tidak semestinya memanfaatkan kasus ini sebagai ajang “pencitraan” lembaganya, serta hanya menuruti keinginan publik untuk memberhentikan MDS, tanpa dasar yang proporsional.

Pro: Masalah Moral, Tuntutan Publik, dan Kepercayaan Publik

Selain menuai kritik, rekomendasi KY pada kenyataannya juga mendapatkan dukungan luas, selain “keinginan publik” yang mungkin masih abstrak. Pendapat yang mendukung rekomendasi KY datang dari berbagai kalangan, termasuk juga satu dua anggota dewan, seperti Nudirman Munir dan Eva Sundari. Mereka berpendapat bahwa kesalahan itu layak diganjar hukuman pemberhentian, karena “berkaitan dengan moral”. Ini bukan hanya keceplosan atau salah ucap saja, tapi sudah merupakan “watak” hakim yang bersangkutan. Selain soal kepribadian, disebutkan juga bahwa “tuntutan publik” yang mendorong hal itu. Dengan pernyataannya tersebut, MDS telah “menentang opini masyarakat” yang menilai bahwa pernyataan seperti itu tidak seharusnya keluar dari mulut seorang hakim. Selain masalah moral dan tuntutan publik, terdapat juga pendapat mendukung yang lebih spesifik ditujukan pada fungsi profesi hakim. Pendapat itu, misalnya, dikeluarkan oleh YLBHI yang bahkan sebelum keluarnya rekomendasi telah mengecam keras pernyataan tak pantas itu. Menurut YLBHI, rekomendasi pemberhentian telah tepat, karena pernyataan tersebut “menciderai rasa keadilan dan kepercayaan publik (terutama korban pemerkosaan) terhadap profesi kemuliaan hakim”. Selain itu, disebutkan pula beberapa poin kode etik perilaku hakim yang dilanggar oleh MDS, meskipun dalam pemberitaan luas tidak diuraikan apa sebenarnya isinya.

Mengapa harus diberhentikan?

Dari perdebatan yang berkembang seperti saya ringkas di atas, pada intinya ada pihak yang kontra dengan pemberhentian karena menganggap hukuman itu terlalu berlebihan untuk kesalahan tersebut, sementara di sisi lain ada pihak yang mendukung berdasar tuntutan moral dan kepercayaan publik pada pengadilan. Dari pendapat-pendapat tersebut, dalam pandangan saya, harus ditentukan ukuran yang jelas dulu, sebelum mempertimbangkan apakah perbuatan itu layak dihukum dengan pemberhentian.

Argumen-argumen tersebut sebenarnya dapat dibagi ke dalam argumen-argumen yang masih bernilai normatif abstrak (tidak terperikan), seperti “terlalu berlebihan”, “berkaitan dengan moral”, atau “menentang opini masyarakat”, dengan argumen yang bernilai normatif konkrit, seperti “kepercayaan publik (terutama korban pemerkosaan) terhadap profesi kemuliaan hakim”.

Tentu tidak dapat dipungkiri bahwa dalam menilai suatu perbuatan, aspek perasaan yang abstrak tak terhindarkan dan belum tentu tidak relevan. Namun, dalam hal ini, penilaian abstrak tersebut akan dihadapkan pada suatu kenyataan sosial yang konkrit, bahwa profesi hakim adalah suatu institusi di luar manusia, sehingga harus memenuhi suatu standar fungsi tertentu. Fungsi tersebut, dalam pandangan saya, seharusnya jadi perhatian dalam penilaian. Terlepas dari MDS sebagai manusia yang bisa saja salah, pertanyaannya, apa hukuman yang pantas bagi HAKIM yang mengeluarkan pernyataan seperti itu?

Kalau anda buka Peraturan Bersama MA-KY No. 02/2012, dalam Pasal 5 ayat 3 huruf c, disebutkan bahwa:

“Hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksi-saksi, dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat, penuntut, pegawai pengadilan atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan.”

Prinsip ketidakberpihakan atau imparsialitas ini menuntut hakim, bukan saja untuk tidak memihak, tapi bahkan melarang segala perkataan atau perbuatan yang “menimbulkan kesan memihak”. Jadi, jelas bahwa seorang hakim bukan hanya secara khusus dalam suatu perkara konkrit harus menjaga ketidakberpihakannya itu, tetapi bahkan harus menjaga diri untuk tidak melahirkan kesan berpihak. Apakah perkataan MDS memenuhi unsur ketentuan ini? Karena ini merupakan kode etik, tentu dapat ditanyakan langsung kepada pihak yang bersangkutan untuk ikut menilainya sendiri. Tetapi, kalau dilihat secara obyekftif pernyataan itu, jelas terdapat pelanggaran pada hak korban vis a vis pelaku. Loyang yang seharusnya seimbang, ternyata telah dikesankan miring.

Berikutnya, apabila memang memenuhi pelanggaran kode etik di atas, apa hukuman yang pantas? Jawabannya bisa kita lihat dalam Pasal 19 ayat (4) jo. Pasal 18 ayat (3). Menurut kedua ketentuan tersebut, pelanggaran atas Pasal 5 ayat (3) huruf c (ketidakberpihakan) dikategorikan sebagai hukuman berat yang dapat dijatuhi hukuman: (1) pembebasan dari jabatan; (2) menjadi hakim non palu 6 bulan – 2 tahun; (3) penurunan pangkat dalam waktu 3 tahun; (4) pemberhentian dengan hak pensiun; atau (5) pemberhentian tidak dengan hormat.

Dari daftar hukuman yang mungkin dijatuhkan di atas, tentu masih terbuka kemungkinan dijatuhkannya hukuman selain pemberhentian dengan hak pensiun yang telah menjadi rekomendasi KY. Sehingga, ukuran tak terperikan kemudian dapat muncul kembali, seperti argumen “terlalu berlebihan” atau “berkaitan dengan moral tadi”. Tapi, melihat ke belakang, tentu akan sulit untuk menakar hukuman yang pas. Karena, betul, bagaimanapun perbuatan itu telah dilakukan. Pelakunya sendiri juga telah meminta maaf. Pertanyaannya, bagaimana ke depannya? Memperhatikan keberatan YLBHI, sulitkah kita membayangkan bahwa pernyataan itu tidak berakibat pada hilangnya kepercayaan publik akan ketidakberpihakan hakim tersebut, khususnya dalam menangani perkara-perkara tindak pidana pemerkosaan?

2 Komentar

Filed under Konstitusi

2 responses to “Mengapa harus diberhentikan?

  1. Memang benar bahwa statement tersebut dapat membuat hilangnya kepercayaan publik terhadap sang hakim, jika ia menangani perkara perkosaan atau kesusilaan lainnya. Tapi untuk mengatasi masalah ini bukan pemecatan solusinya. (Selain diberikan sanksi non pemecatan) Bisa dengan cara yang bersangkutan tidak lagi ditunjuk untuk menangani perkara perkosaan atau kesusilaan lainnya.

    • nasima

      Mungkin betul bahwa pernyataan itu spesifik terkait perkara pemerkosaan, tapi kenyataannya, reaksi yang muncul kemudian menghubungkannya juga dengan netralitasnya atas isu-isu menyangkut perempuan, atau bahkan korban. Kalaupun ke depannya, tanggungjawab yang bersangkutan mau dibatasi hanya terkait kasus-kasus pemerkosaan, pertanyaan berikutnya, bagaimana pola pengawasan/pertanggungjawaban pembatasan itu? Sebenarnya, kalau ada sistem hak ingkar, barangkali bisa lebih efektif dengan menggunakan prosedur pengawasan langsung oleh para pihak sendiri. Kemudian, terkait kepercayaan memang susah menakarnya, tapi ada prinsip mendasar dalam sistem etik, yaitu bahwa penegakan nilai bukan terkait “apa ganjaran yang layak bagi si A atau si B”, tapi “apa ganjaran yang menurut saya layak bagi diri saya sendiri”. Dan kalau saya jadi dia, dengan hilangnya prinsip imparsialitas yang bukan saja harus saya jalankan, tapi juga saya jaga (perhatikan penggunaan kata “kesan” dalam prinsip itu), maka saya akan mundur tanpa diminta..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s