Perkara Narkotika: Timpangnya Neraca Keadilan?

Dalam laporannya tentang kasus-kasus penyiksaan yang terjadi sepanjang tahun 2012, dengan mengutip pendapat pelapor khusus PBB, Manfred Nowak, Kontras menyebutkan bahwa “praktik penyiksaan umumnya terjadi dalam situasi di mana posisi korban begitu tidak berdaya terhadap pelakunya; situasi yang umum terjadi di ruang tahanan yang tertutup” (hlm. 10). Selanjutnya mereka tambahkan, “[h]al ini juga terjadi di Indonesia di mana kebanyakan mereka yang diduga menjadi korban penyiksaan adalah para tersangka kriminal atau narapidana yang berasal dari kelompok awam (menjadi musuh opini publik seperti teroris, pengedar narkoba, separatis, dan lainnya) dan seringkali tidak didampingi oleh pembela hukum” (hlm 10). Data Kontras juga menunjukkan bahwa pelaku penyiksaan dalam 70% kasus yang mereka amati, ternyata merupakan aparat kepolisian (hlm. 9).

Dalam kondisi seperti ini, apa yang bisa dilakukan korban? Kalau kita cermati lebih jauh laporan Manfred Nowak tentang praktek penyiksaan di Indonesia, ditegaskan perlu adanya suatu mekanisme pengawasan yang independen, karena “mereka yang mengalami praktek penyiksaan tidak menemukan saluran untuk menyampaikan pengaduan mereka” (hlm. 81). Mekanisme pengawasan yang selama ini ada dianggap tidak memadai. Manfred Nowak bahkan menyarankan adanya pelatihan khusus terhadap anggota Propam, serta membuka ruang bagi pemantau HAM independen, seperti misalnya Komnas HAM. Hal ini perlu dilakukan, di samping penataan kembali ketentuan-ketentuan pidana yang seharusnya dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku penyiksaan.

Pertanyaannya, bagaimana prakteknya selama ini? Meskipun berharap pada adanya suatu mekanisme penjatuhan hukuman pada para pelaku tentu merupakan suatu instrumen yang adil, namun pada kenyataannya hal ini akan kembali pada bagaimana masing-masing institusi itu nantinya menjalankan instrumen tersebut. Harapannya, tentu akan ada pengawasan yang lebih ketat pada (calon) pelaku, sehingga mereka lebih berhati-hati. Meski demikian, prakteknya belum tentu begitu. Ini persoalan politik yang menjadi amanah para pemegang jabatan lembaga-lembaga negara terkait, serta pada akhirnya akan mempengaruhi legitimasi lembaga-lembaga tersebut yang – berbeda dengan kondisi di bawah Orde Baru yang otoriter – mengalami evaluasi yang berkelanjutan oleh publik.

Alih-alih menghukum pelaku penyiksaan, tersangka/terdakwa/terpidana perkara narkotika dalam prakteknya bahkan akan kerepotan untuk sekedar menyelamatkan dirinya sendiri. Sebagaimana disebutkan dalam laporan Kontras di atas, kondisi seperti ini menjadi nyata, ketika korbannya (tersangka/terdakwa/terpidana) dapat dikategorikan sebagai “musuh opini publik, seperti teroris, pengedar narkoba, separatis, dan lainnya”. Mereka yang terjebak dalam situasi tersebut, bukan saja mudah menjadi target eksploitasi aparat yang tidak bertanggungjawab, namun bahkan kesulitan untuk mendapatkan simpati publik. Dengan begitu, apa yang kemudian dapat menjadi sandaran harapan mereka, selain kebijakan hakim yang harus tetap menjaga seimbangnya neraca keadilan?

Kebetulan, minggu lalu terdapat satu kasus semacam ini yang mendapatkan jawaban cukup menggembirakan dari pengadilan tertinggi di Indonesia. Setelah mengalami pengalaman tidak mengenakkan di pintu masuk gedung Mahkamah Agung beberapa waktu yang lalu, seorang ayah yang memperjuangkan nasib anaknya pada akhirnya berhasil mendapatkan keadilan. Dalam kasus tuduhan kepemilikan ganja ini, terdakwa pada akhirnya dibebaskan. Saya belum tahu persis apa yang kemudian menjadi pertimbangan Mahkamah Agung, tetapi putusan ini cukup menjanjikan bagi perubahan nasib para korban kasus narkotika.

Memang betul bahwa kasus tersebut menonjol karena ayah terdakwa, Kasdi, ditolak masuk di pintu masuk Mahkamah Agung. Saat itu dia hanya bersandal jepit. Peristiwa inilah yang menarik simpati dan dukungan publik. Akan tetapi, kalau kita cermati lebih dalam esensi kasusnya, dalam kasus tersebut cukup jelas adanya tuduhan (kepemilikan ganja) yang tidak disertai bukti yang memadai. Awalnya, terdakwa ditelepon oleh seorang temannya. Begitu datang menemui temannya itu, dia langsung ditangkap oleh aparat kepolisian dengan tuduhan kepemilikan narkoba. Ketidakadilan (prosedural) ini mengundang protes keluarganya. Berbekal uang seadanya, sang ayah kemudian pergi ke Jakarta, untuk mendatangi sendiri gedung Mahkamah Agung dan menanyakan kasus anaknya.

Bagaimanapun, sorotan publik, tekanan dari beberapa lembaga negara (misalnya: Wantimpres), serta keuletan pengacara YLBHI, pada akhirnya membuahkan hasil. Pertanyaannya, akankah kasus ini menjadi semacam preseden untuk kasus-kasus serupa di masa yang akan datang?

Beberapa waktu  belakangan ini, kita juga dapat menemukan adanya perkara sejenis. Seorang pedagang sembako dan agen asuransi, Edih Kusnadi, dijerat dengan pasal perdagangan narkoba. Mirip dengan kejadian di atas, semua berawal dari sebuah telepon. Ketika itu, terdakwa ditelepon oleh seorang temannya yang sebelumnya telah tertangkap basah menggunakan sabu. Begitu datang menemuinya, dia langsung ditangkap oleh beberapa petugas. Menurut pengakuan terdakwa, dirinya disiksa untuk memberikan pengakuan, serta tidak didampingi oleh penasehat hukum dalam proses pemeriksaan itu.

Dari informasi yang saya dapatkan sejauh ini, laporan pada Propam Polri atas tindakan aparat terkait belum membuahkan hasil. Laporan yang telah diajukan sejak lebih dari 10 bulan lalu belum jelas tindak lanjutnya. Tapi, dalam hal ini, ada hal yang mungkin seharusnya mendapat perhatian lebih. Terlepas dari adanya dugaan penyiksaan itu, terdakwa sudah seharusnya mendapatkan keadilan prosedural. Dalam KUHAP disebutkan bahwa untuk menjatuhkan pidana, hakim harus mendasarkan putusannya pada setidak-tidaknya dua alat bukti yang sah (Pasal 183). Dengan demikian, pertanyaan utamanya, bolehkah terdakwa dihukum tanpa adanya bukti yang memadai?

Pasal 183 KUHAP

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Jika kita cermati putusan pengadilan tingkat pertama dalam kasus ini, cukup jelas adanya beberapa hal yang membuat hukuman seharusnya tidak dijatuhkan. Mengapa begitu? Bukan saja karena tidak cukupnya (alat) bukti yang memadai, namun bahkan tidak ada kesesuaian antara dakwaan dengan bukti pendukungnya. Dalam putusan tersebut, terdakwa didakwa dengan pemufakatan jahat untuk menjual/membeli narkoba. Dengan demikian, harus dibuktikan terdapat perbuatan dua orang atau lebih untuk bersekongkol (bekerja sama) untuk menjual/membeli benda terlarang itu.

Bagaimana pendapat hakim? Hakim tingkat pertama ternyata meyakini adanya persekongkolan hanya berdasarkan pengakuan terdakwa lain. Jadi, dalam hal ini sebenarnya cukup jelas bahwa sesungguhnya hanya terdapat satu (alat) bukti saja. Betul bahwa ketika terdakwa lain tersebut tertangkap, ditemukan juga adanya 54 gram sabu yang dikemas dalam dua paket. Tapi bagaimana menjelaskan hubungannya dengan terdakwa tersebut? Satu-satunya bukti yang kemudian dianggap sebagai bukti yang memperkuat dakwaan adalah adanya hasil pemeriksaan urine terdakwa yang positif mengandung methampetamina. Hasil pemeriksaan tersebut masih disanggah oleh terdakwa. Tapi katakanlah itu benar, apakah ini membuktikan adanya tindakan menjual/membeli benda terlarang itu?

Pertanyaan-pertanyaan yang bersumber pada Pasal 183 KUHAP tersebut yang seharusnya dijawab oleh Majelis Kasasi. Dapatkah alat bukti yang tidak memadai (kurang dari dua) atau dakwaan yang tidak membuktikan tindak pidana tertentu dipertahankan? Sayangnya, sejauh ini putusan kasasi belum dipublikasikan. Kabar yang beredar tentang ditolaknya permohonan kasasi Edih Kusnadi pada bulan November tahun lalu itu, bahkan berbeda dengan data info perkara yang menyatakan bahwa kasus ini masih dalam tahap pemeriksaan. Tapi memang perlu dipahami juga, bahwa data info perkara itu tak bisa dijadikan patokan sebagai catatan aktual Mahkamah Agung.

Bagaimanapun, Edih Kusnadi masih menanti akhir dari jalannya proses hukumnya yang panjang dan berliku ini. Untuk mengulang preseden kasus Sarmidi (anak Kasdi) yang diputus minggu lalu, Edih Kusnadi perlu dukungan publik, tekanan lembaga-lembaga negara, serta keuletan pengacaranya. Sejauh ini dia telah menyuarakan permohonannya ke beberapa pihak, tapi tentu hasil akhirnya nanti di tangan majelis hakim yang menangani perkaranya.

Laporan pelapor khusus PBB, Manfred Nowak, seperti telah dikutip di awal tulisan ini, mungkin betul telah mewakili kondisi memprihatinkan yang terjadi di Indonesia. Tetapi, pertanyaannya, bagaimana mengubahnya? Dari contoh dua kasus narkotika di atas, kondisi ini akan terus bertahan bukan hanya ketika instrumen hukum (peraturan) yang ada tidak memadai, tetapi juga selama: (1) masih ada tersangka/terdakwa/terpidana yang dikategorikan (tanpa kecuali) sebagai “musuh opini publik, seperti teroris, pengedar narkoba, separatis, dan lainnya”; dan (2) masih lemahnya independensi dan kapasitan institusi peradilan yang seharusnya menjalankan instrumen tersebut.

3 Komentar

Filed under Konstitusi

3 responses to “Perkara Narkotika: Timpangnya Neraca Keadilan?

  1. pencarikeadilan

    DIADILI TANPA BARANG BUKTI

    Diadili Tanpa Barang Bukti
    DIVONIS 10 TAHUN
    EDIH MENCARI KEADILAN

    Edih Kusnadi,warga serpong Tangerang yang dituduh menjadi bandar narkoba,disiksa polisi,dipaksa mengaku lalu dijebloskan kepenjara.
    Semua itu dilakukan penegak hukum tanpa ada barang bukti dari tersangka Edih. Sialnya lagi fakta-fakta hukum yang diajukan Edih tak digubris dan hakim memberinya vonis 10 tahun penjara. Memang lebih ringan dari tuntutan jaksa yang 13 tahun,tapi Edih tetap tidak terima karena merasa tidak bersalah. Dia mengajukan banding namun dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi DKI mengajukan kasasi namun ditolak, Ia mendekam di Rutan Cipinang. Ditemui di Rutan Edih yang sangat menderita itu menyampaikan kronologi kasusnya. Dia menganggap kasusnya itu direkayasa oleh polisi “SAYA MOHON BANTUAN AHLI-AHLI HUKUM UNTUK MEMBANTU MEMBONGKAR REKAYASA KASUS INI” katanya. Sedihmya lagi, dan Edih tidak habis pikir mengapa hakim menjatuhkan vonis 10 tahun atas keterangan satu orang saksi. Padahal dia dituduh mau terima narkoba,ditangkap tanpa barang bukti. Saksi tersebut adalah iswadi yang ditangkap tangan membawa narkoba.
    Kasus ini bermula ketika Edih ditangkap di jalan Gajah Mada jakarta pusat,pada 14 mei 2011 “saya dituduh mau terima narkoba dari iswadi,tapi saya ketemu iswadi dipolda. Tidak ada barang bukti narkoba disaya maupun dikendaraan saya tetapi dibawa kepolda” kata Edih.
    Sebelumnya polisi sudah menangkap dua orang Iswadi Chandra alias kiting dan Kurniawan alias buluk. Ditemukan barang bukti sabu 54 gram yang sudah dicampur tawas, dia mendapatkannya dari pulo gadung. Saya hanya mengenal Iswadi dan tidak kenal dengan Kurniawan katanya. Edih menduga dia ditangkap lantaran dijebak oleh Iswadi. Saat polisi menangkap Iswadi dan Kurniawan kebetulan Edih menghubungi Iswadi,tapi tidak diangkat beberapa jam kemudian bari Iswadi yang menghubungi saya terus untuk ketemu,karena mau kekota saya janjian saja ketemu sekalian untuk membicarakan pekerjaan asuransi. Saya bekerja diperusahaan asuransi, ujar dia.
    “pada saat setelah penangkapan,sebelum dites urine, saya dikasih makan dan minum kopi 2 kali bersama kurniawan. Hasilnya positif tapi samar samar. Saya menduga itu direkayasa polisi memasukan amphetamine kedalam minuman saya. mereka kesal karena dinilai saya tidak kooferatif. Kata Edih.
    Edih mengatakan ia mempunyai hasil rontgen dan surat dokter dari poliklinik Bhayangkara yang menyatakan bahwa lengannya patah.
    Seluruh isi vonis hakim pengadilan Negeri Jakarta Timur itu dianggapnya tak masuk akal. AMAR PUTUSAN “MENYATAKAN TERDAKWA EDIH SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENERIMA NARKOTIKA SEBANYAK LEBIH DARI 5 GRAM MELALUI PEMUFAKATAN JAHAT” Ini aneh sekali, saya menyentuh barang itu saja tidak,apalagi menerimanya. Barang bukti dari saya sebuah ponsel, tidak ada sms atau pembicaraan tentang narkoba didalamnya. Ini sungguh tidak adil, kata Edih.
    Sementara dalam pertimbangannya majelis menyatakan: MENIMBANG BAHWA WALAUPUN PADA SAAT TERDAKWA DITANGKAP,TERDAKWA BELUM MENERIMA SABU YANG DIPESANNYA TERSEBUT, MENURUT HEMAT MAJELIS HAL ITU DIKARENAKAN TERDAKWA KEBURU DITANGKAP OLEH PETUGAS. DAN WALAUPUN TERDAKWA MEMBANTAH BAHWA DIRINYA TIDAK PERNAH MEMESAN SABU PADA ISWADI MAUPUN RIKI,NAMUN BERDASARKAN BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN URINE NO B/131/V/2011/DOKPOL YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH dr. BAYU DWI SISWANTO TERNYATA URINE TERDAKWA POSITIF MENGANDUNG AMPHETAMINE”. Sedangkan terdakwa tidak pernah mengajukan dari pihak yang berkompeten.
    Saya dites urine 22 jam setelah ditangkap, sempat dikasih makan dan minum kopi 2 kali, saya menduga mereka mencampurkan amphetamine kedalam kopi saya. Bagi saya tidak masuk akal ada benda itu dalam urine saya karena saya tidak menkomsumsi narkoba. Kata Edih lagi. Dia cuma berharap para hakim bertindak adil dan mendengarkan keluhannya dan membebaskannya. “karena seratus persen saya tidak bersalah” tutupnya.

  2. Jakarta, GATRAnews- Beberapa lokasi di Jakarta Barat menjadi tempat yang potensial penyebaran Narkoba mulai dari ekstasi, putau, shabu, ganja maupun heroin. Kepolisian Resort Metro Jakarta Barat dari periode Januari hingga November 2012 telah mengungkap 982 kasus barang haram tersebut. Kepala Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat, AKBP Gembong Yudha kepada wartawan mengatakan, beberapa kecamatan di Jakarta Barat mempunyai karakteristik yang berbeda dalam penyebaran narkoba seperti Kecamatan Taman Sari, Kecamatan Cengkareng, dan Kecamatan Kalideres. “Kecamatan Kecamatan ini sekaligus mempunyai rating yang tinggi dalam hal penagkapan,” ujarnya di Mapolres Jakarta Barat, Kamis (13/12).

  3. justitiabelen

    Dalam pemeriksaan, Terdakwa tidak mengakui bahwa paket narkotika yang sebelumnya dikuasai oleh Iswadi dimaksudkan untuk diserahkan kepadanya, ia juga tidak mengakui bahwa maksud dan tujuannya akan bertemu dengan Iswadi adalah untuk melakukan serah terima narkotika tersebut, namun untuk alasan lainnya. Ia membantah seluruh keterangan Iswadi yang menyatakan barang bukti tersebut akan diserahkan kepadanya. Terdakwa juga menolak keterangan baik Iswadi maupun Kurniawan yang menyatakan bahwa sebelumnya Terdakwa pernah sebanyak 4 kali dalam waktu yang berbeda menerima paket.
    Agak takjub membaca putusan kasus narkotika ini. Seorang terdakwa akhirnya dijatuhi hukuman penjara 10 tahun dengan bukti yang sangat minim. berikut ringkasan dan catatan saya atas putusan ini. ( Arsil LeIP )
    http://krupukulit.wordpress.com/2014/05/04/10-tahun-untuk-perkara-dengan-bukti-minim/

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s