Format Putusan Pengadilan

Apa tidak seharusnya pengadilan memberlakukan standar format putusan yang baik? Pertanyaan tersebut setidaknya telah dua hari ini diangkat oleh Detik.com. Berangkat dari sebuah putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak lazim, karena sepertinya ditulis secara komprehensif, format putusan pengadilan diangkat menjadi bahan diskusi. Saya sendiri belum membacanya, tetapi kita asumsikan saja bahwa memang format putusan itu telah disusun secara sempurna. Ada beberapa hal bisa kita kaji lagi.

Pertama-tama, tentu formatnya sendiri (dengan pemberian nomor paragraf a la putusan Mahkamah Konstitusi) yang menarik perhatian. Namun demikian, kalau mau dipikir-pikir lagi, pemberian nomor paragraf sebenarnya berguna untuk memudahkan perujukan dalam suatu naskah putusan yang panjang. Dalam perkara-perkara abstrak seperti pada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, yaitu terkait suatu pertanyaan hukum tertentu dan berbagai pendapat mengenai hal tersebut, adanya penomoran tentu akan sangat membantu hakim untuk tidak perlu mengutip lagi setiap pernyataan yang dirujuknya secara rinci atau menunjukkan bahwa suatu pendapat memang sebelumnya benar-benar telah dinyatakan dalam perkara itu.  Sementara itu, sebagian besar pernyataan hakim pada tingkat pertama adalah penilaian atas fakta yang tentu didapatnya dari hasil pengamatannya langsung. Betul bahwa hakim harus selalu merujuk bukan saja pada pendapat, tetapi juga fakta-fakta yang diajukan kepadanya. Namun maksud saya mengangkat adanya perbedaan ini, masalahnya jelas bukan di format naskah, melainkan ada pada kemampuan atau kemauan hakim untuk mengkritisi dakwaan yang diajukan kepadanya. Apakah ia memeriksa kebenaran seluruh pernyataan yang diajukan oleh penuntut umum kepadanya? Seberapa kritis hakim menilai bukti-bukti yang diajukan?

Salah satu tanggapan dalam artikel itu datang dari pakar hukum pidana, Dr. Chairul Huda yang menyatakan bahwa: “[B]ukan hanya persoalan numerik isi putusan yang memudahkan putusan ini sangat baik tetapi di dalam pertimbangan hukumnya diurai secara rinci, konstruktif dan argumentatif”. Menurutnya, format putusan pengadilan selama ini mengandung banyak kekurangan, karena “hanya mempertimbangkan unsur-unsur delik”. Sementara, tambahnya lagi, “[…] pertimbangan menjadi unveldoende gemotiverd (pertimbangan yang tidak lengkap), yang baru dipersoalkan dan dipertimbangkan kembali oleh hakim tingkat berikutnya. Namun demikian tetap saja tidak sempurna karena Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung (MA) tidak mengetahui persis fakta persidangan.”

Dari pernyataan Chairul Huda di atas, terdapat beberapa hal yang patut digarisbawahi. Pertama, bukan soal format putusan (saja), tetapi bahwa putusan itu seharusnya juga memuat suatu pertimbangan hukum yang “rinci, konstruktif, dan argumentatif”. Kedua, akibat buruknya putusan yang dihasilkan oleh pengadilan tingkat pertama (yang bukan memperjelas duduk perkara/fakta sebenarnya, namun justru membuatnya kabur), pada akhirnya pengadilan di atasnya tak lagi dapat memeriksanya secara sempurna. Dua poin ini sebenarnya butuh penjelasan lebih lanjut.

Terkait dengan poin pertama, sangat mudah untuk  mencari contohnya. Dari ribuan putusan yang dipublikasikan, apalagi yang sudah mencapai tingkat kasasi, sulit ditemukan penilaian atau ringkasan atas fakta yang dibuat oleh pengadilan sendiri. Sebagian besar fakta seperti disalin begitu saja dari berkas dakwaan penuntut umum. Pendapat pengadilan (tingkat pertama) hanya diwakili putusan dalam beberapa poin yang tentu membuka berbagai pertanyaan. Mengapa pengadilan memutus seperti itu? Apa pendapat pengadilan sendiri atas dakwaan jaksa? Apa pendapat terdakwa/kuasa hukumnya juga dipertimbangkan? Betulkah fakta yang didakwakan itu telah 100% terverifikasi? Di sini bisa kita telusuri lebih jauh lagi sebabnya (entah itu dari posisi politik hakim vis-a-vis JPU atau polisi, atau ketidaktahuan hakim untuk penerapan hukum (acara) pidana seperti diindikasikan Chairul Huda), tetapi jelas bahwa buruknya format putusan bukan hanya menyangkut komposisi argumen dalam putusan, tetapi bagaimana argumen itu sendiri dibangun. Pendapat Mahkamah Agung terkait hal ini, cukup normatif, hanya mengungkapkan rencana pembuatan template putusan dan merujuk pada Pasal 197 ayat (1). Padahal, masalahnya bukan pada ada tidaknya aturan (alih-alih SK MA atau SEMA, orang MA juga tahu bahwa ada aturan perundang-undangan yang bahkan sudah mengaturnya secara rinci), tetapi lebih pada suatu pengetahuan praktis mengenai penerapan (ilmu) hukum atau posisi hakim dalam praktek nyata peradilan. Mengapa pada prakteknya hakim tidak menerapkan hal tersebut?

  1. kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARIKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

  2. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal,  jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;

  3. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;

  4.  pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;

  5. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;

  6. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

  7. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;

  8. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;

  9. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;

  10. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;

  11. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam’tahanan atau dibebaskan;

  12. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;

Sehubungan dengan pernyataan kedua, terdapat masalah struktural yang lebih mendalam ketimbang kemampuan atau kemauan hakim. Chairul Huda menyebutkan hambatan sistemik yang memang dialami pengadilan-pengadilan lanjutan, yaitu tidak berfungsinya pengadilan tingkat banding. Seperti kita ketahui, memang untuk pemeriksaan kasasi, secara doktrin Mahkamah Agung terikat pada prinsip “judex juris” yang mengikatnya hanya menguji permasalahan penerapan hukum atau kewenangan pengadilan di bawahnya (lihat juga Pasal 30 UU MA). Artinya, terlepas dari prakteknya yang juga masih belum seragam, menurut peraturan yang ada dalam perkara kasasi Mahkamah Agung hanya diperbolehkan menilai apakah penerapan hukum (termasuk dalam bentuk penerapan kewenangan atau prosedur tertentu) telah dilaksanakan secara tepat. Namun demikian, terlepas dari prakteknya, adakah ketentuan yang membatasi pengadilan tingkat banding untuk memeriksa ulang/kembali seluruh fakta yang diajukan kepada pengadilan? Bagaimanapun, kenyataan pahit menunjukkan bahwa “voorpost” Mahkamah Agung ini pada prakteknya tak lebih hanya berfungsi sebagai tempat lewat saja. Pada tahun 2011 saja, misalnya, terdapat 14.300 perkara diputus oleh pengadilan tingkat banding, sementara perkara yang kemudian diterima Mahkamah Agung mencapai 12.990 . Dari perbandingan yang hampir 1:1 ini saja (dengan catatan ada beberapa perkara yang memang bisa langsung diajukan ke MA tanpa melalui pengadilan tingkat banding), terlihat lemahnya fungsi atau bahkan tidak berfungsinya pengadilan tingkat banding.

Sebagai catatan akhir, cukup menarik mengikuti perkembangan yang terjadi di PN Pangkajene, Sulawesi Selatan. Ada inisiatif yang diambil dari bawah untuk meningkatkan kualitas peradilan. Namun, sebagaimana digambarkan di atas, terdapat masalah struktural yang harus segera diatasi, yaitu tidak berfungsinya pengadilan tingkat banding, serta lemahnya kapasitas (dan mungkin legitimasi) hakim. Bagaimanapun, sehubungan dengan strategi peningkatan kapasitas hakim, “Teknik Pembuatan Putusan” sebenarnya telah diprogramkan dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan hakim (PPC, Diklat III, hlm. 518), meski materinya sendiri masih harus disusun.

1 Komentar

Filed under Tak Berkategori

One response to “Format Putusan Pengadilan

  1. Ping-balik: Tak Terima Putusan Hakim, Djoko Ajukan Banding | Headline Berita Hari Ini

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s