Pengaturan ITAP bagi Eks-WNI menurut UU dan PP Keimigrasian Terbaru

Berdasarkan peraturan perundang-undangan kewarganegaraan yang berlaku saat ini, orang (keturunan) Indonesia yang berada di luar negeri (bagian dari Diaspora Indonesia) tertutup kemungkinan untuk memperoleh kewarganegaraan ganda, sekalipun mungkin dirinya telah memenuhi syarat untuk mendapatkan kewarganegaraan dari negara tempat tinggalnya.

Selain itu, bagi mereka yang, karena satu dan lain hal, telah mendapatkan kewarganegaraan asing, dengan terpaksa harus melepaskan kewarganegaraan Indonesia mereka. Padahal, ikatan batin dengan negeri asalnya sebenarnya tak pernah benar-benar putus, serta tak tertutup kemungkinan mereka ini berencana untuk kembali bermukim dan/atau berkiprah di negeri asal mereka itu.

Pertanyaannya kemudian, tentu saja, bagaimana seseorang dengan status hukum seperti ini, dapat kembali tinggal di Indonesia secara permanen?

Seperti sudah disampaikan sebelumnya, bagaimanapun juga, pilihan untuk memegang dua kewarganegaraan tidak dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan. Meskipun, dalam beberapa kondisi, pembuat undang-undang sebenarnya telah mengakui adanya kebutuhan dan pemberian kewarganegaraan ganda oleh pembuat undang-undang bagi anak (di bawah usia 18 tahun).

Menurut peraturan kewarganegaraan yang ada saat ini, pengakuan seperti itu, setidak-tidaknya, telah ditunjukkan dengan dibukanya  kemungkinan bagi anak, di bawah usia 18 tahun dan dalam kondisi-kondisi tertentu, untuk memperoleh dan memegang kewarganegaraan ganda. Namun, setelah lewatnya batas usia tersebut, pihak yang bersangkutan harus memilih salah satu kewarganegaraan yang dipegangnya dalam waktu tiga tahun.

Selain berakibat positif pada posisi anak, setidak-tidaknya dalam beberapa situasi tertentu yang diatur di situ, sebenarnya terdapat juga dampak lain yang saat itu mungkin tidak diantisipasi dengan baik oleh pembuat undang-undang. Dampak lain dari kebijakan yang dibuat pada tahun 2006 tersebut, antara lain, status hukum (dulunya) anak (di atas usia 21 tahun) yang kehilangan kewarganegaraan ganda dan memutuskan untuk tetap tinggal di Indonesia, menjadi tidak pasti. Hal ini yang kemudian, antara lain, menyebabkan undang-undang keimigrasian harus disesuaikan, ketika DPR dan Pemerintah membuka pembahasan mengenai UU No. 9/1992 (Keimigrasian) pada tahun 2011 yang lalu.

Di samping itu, perlu juga diketahui, berdasarkan UU Keimigrasian yang lama, sebenarnya belum ada kategorisasi izin tinggal (misalnya berdasarkan tujuan tinggal pemegang izin tersebut) yang dapat secara riil menjawab tuntutan kebutuhan kehidupan sosial bermasyarakat. Terlebih lagi, menurut undang-undang dari masa Orde Baru itu, bahkan tak terdapat izin tinggal yang benar-benar bersifat permanen. Terkait hal ini, sedikit banyak, sudah mulai terdapat perbaikan yang dijanjikan pembuat undang-undang. Meskipun, karena satu dan lain hal, masih terlalu awal juga untuk merayakannya  (masalan ini belum akan saya bahas panjang lebar di sini).

Bagaimanapun juga, untuk menjawab kebutuhan akan pengaturan izin tinggal tetap yang lebih jelas dan bersifat permanen, maka undang-undang yang dikeluarkan pada tahun 2012 tersebut, antara lain, memuat kejelasan mengenai izin tinggal permanen, serta bentuk izin tinggal (tetap) dan kategori penerima yang lebih teruraikan secara rinci.

Menurut undang-undang, izin tinggal tetap pada dasarnya telah diatur dapat berlaku untuk jangka waktu yang tak terbatas. Selain itu, perpanjangannya juga tidak dikenai biaya sama sekali. Artinya, bagi anak dengan situasi seperti tersebut di atas (setelah lewat usia 18 tahun), dimungkinkan untuk tetap tinggal di Indonesia dengan menggunakan izin tinggal tetap ini.

Mencermati sistematika undang-undangnya, sebagian dari kelompok Diaspora Indonesia – yang karena satu dan lain hal telah berganti kewarganegaraan, dipandang oleh pembuat undang-undang berada pada posisi hukum yang dapat disetarakan dengan anak (yang dulunya) pemegang kewarganegaraan ganda.

Dengan sudut pandang seperti ini, kalau boleh saya tafsirkan sendiri, maka anak (yang dulunya) memegang kewarganegaraan ganda tadi, tidak hanya menyangkut anak yang berada di Indonesia, karena lewatnya usia kemudian menjadi WNA (karena harus memilih salah satu kewarganegaraan), serta memilih untuk tetap bermukim di Indonesia, namun juga kategori anak dengan status hukum serupa di luar negeri yang (kemudian) datang ke Indonesia.

Terkait anak yang sudah berada di Indonesia, karena lewatnya usia kemudian harus menjadi WNA, serta memilih untuk tetap bermukim di Indonesia, situasinya mungkin tidak rumit. Karena, pada prinsipnya, pihak pemohon izin tinggal tetap telah berada di Indonesia, serta tinggal menetapkan status hukumnya di negara itu saja.

Sementara itu, bagi anak yang dulunya berkewarganegaraan ganda dan WNA (yang dulunya WNI) yang berkedudukan di luar negeri, terdapat prosedur yang harus dilewati dulu, untuk dapat masuk ke wilayah Indonesia. Bagaimanapun juga, secara hukum, pihak tersebut memiliki posisi yang sama dengan WNA atau orang asing pada umumnya. Ini merupakan konsekuensi yang akan harus dihadapi, terlepas pembuat undang-undang sendiri telah menjamin bahwa pihak-pihak tersebut, pada dasarnya, dapat langsung mendapatkan izin tinggal tetap. Seperti mungkin sudah menjadi pengetahuan umum, setiap orang asing yang hendak masuk ke wilayah Indonesia, diwajibkan untuk memiliki visa.

Visa tersebut, sejauh relevan di sini, dapat berupa visa kunjungan (singkat) dan visa tinggal terbatas. Namun, apabila kita perhatikan baik-baik bunyi ketentuan terkait dua kategori visa itu, tak ada sama sekali yang jelas menunjukkan visa yang memang diperuntukkan bagi WNA atau anak (yang dulunya) berkewarganegaraan ganda yang berkedudukan di luar negeri.

(Mendapatkan) izin tinggal tetap itu sendiri, sebenarnya bukan merupakan tujuan yang dapat dijadikan suatu dasar dari permohonan visa, tetapi lebih merupakan sebuah hak atau kenikmatan. Menurut undang-undang, sebenarnya tak ada tujuan tertentu bagi kategori eks-WNI tersebut, sehubungan dengan visa mana yang seharusnya mereka gunakan untuk masuk ke wilayah Indonesia, dalam rangka mendapatkan izin tinggal, seperti yang telah dijanjikan di dalam Pasal 54 UU Keimigrasian. Bagaimanapun juga, menurut undang-undangnya, WNA atau anak (yang dulunya) berkewarganegaraan ganda yang hendak masuk ke wilayah Indonesia, harus mendasarkan permohonannya untuk masuk ke wilayah Indonesia dengan salah satu tujuan yang diatur di dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU Keimigrasian tersebut.

Sepertinya, pembuat kebijakan menawarkan jalan keluar yang bersifat sangat praktis. Di dalam Pasal 141 PP No. 31/2013 (peraturan pelaksana undang-undang tersebut), pada bagian yang sebenarnya mengatur tentang izin tinggal terbatas (jadi bukan soal visa), diatur pula bahwa pihak-pihak tersebut dapat masuk ke wilayah Indonesia, baik dengan visa tinggal terbatas, maupun dengan visa kunjungan. Dengan demikian, pada PP yang sebenarnya hanya berfungsi sebagai peraturan pelaksana ini, ditambahkan satu kategori baru, yaitu orang asing eks-WNI.

Selain itu, pada bagian permohonan visa (tinggal terbatas), ditambahkan kategori ‘repatriasi’ (juga tidak ada di dalam UU-nya) yang menjadi salah satu dasar permohonan izin tinggal terbatas menurut Pasal 102 PP No. 31/2013 tersebut. Syarat-syarat yang harus dipenuhi diasumsikan tidak berbeda dengan permohonan visa yang dapat diajukan oleh kategori-kategori lainnya, maka itu akan menyangkut (1) surat jaminan dan penjamin, (2) fotokopi paspor yang berlaku minimal 12-30 bulan (tergantung rencana masa tinggal pihak yang bersangkutan), (3) bukti biaya hidup, serta (4) bukti yang menunjukkan bahwa pihak yang bersangkutan, sebelumnya, berkewarganegaraan Indonesia.

Namun, jika mengacu ke Pasal 141 tadi, disebutkan juga mengenai dapat digunakannya visa kunjungan. Padahal, izin tinggal kunjungan yang dimaksudkan oleh PP ini, baru akan dapat diperoleh, setelah pemegang visa kunjungan memasuki wilayah Indonesia dan mendapatkan tanda masuk yang juga akan berlaku sebagai izin tinggal kunjungan. Sepertinya, soal visa kunjungan ini merupakan suatu celah yang tak terpikirkan sebelumnya oleh pembuat peraturannya sendiri.

Selanjutnya, dengan asumsi eks-WNI telah masuk ke dan berada di wilayah Indonesia, akan terdapat dua alternatif prosedur yang dapat ditempuh untuk mendapatkan izin tinggal tetap, yaitu dengan penggunaan izin tinggal kunjungan atau penggunaan izin tinggal terbatas. Perlu diperhatikan, untuk mendapatkan izin tinggal tetap, dipersyaratkan adanya izin tinggal terbatas. Sehingga, pemegang izin tinggal kunjungan akan diharuskan untuk terlebih dahulu mendapatkan izin tinggal terbatas, sebelum dapat mengajukan permohonan izin tinggal tetap tersebut.

Syarat-syarat untuk mendapatkan izin tinggal terbatas bagi kategori eks-WNI ini, baik melalui prosedur [visa kunjungan – izin tinggal kunjungan – izin tinggal terbatas – izin tinggal tetap], maupun [visa tinggal terbatas – izin tinggal terbatas – izin tinggal tetap], dapat dilihat pada uraian di bawah ini.

Izin Tinggal Terbatas

  1. Surat penjaminan dari penjamin;
  2. Paspor kebangsaan yang masih berlaku;
  3. Surat keterangan domisili; dan,
  4. Bukti yang menunjukkan pernah menjadi warga negara Indonesia.

Izin Tinggal Tetap

Untuk permohonan izin tinggal tetapnya sendiri, di mana untuk kategori eks-WNI ini tidak berlaku syarat lamanya tinggal (tiga tahun), maupun kewajiban adanya surat rekomendasi, dipersyaratkan hal-hal berikut ini:

  1. Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku;
  2. Fotokopi izin tinggal terbatas yang masih berlaku;
  3. Surat keterangan domisili;
  4. Pernyataan integrasi yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan;
  5. Surat penjaminan dari penjamin;
  6. Bukti yang menunjukkan pernah menjadi warga negara Indonesia; dan,
  7. Keputusan mengenai alih status izin tinggalnya.

Dari  syarat-syarat di atas, terdapat beberapa hal yang sebenarnya masih menyisakan pertanyaan dari UU Keimigrasian dan PP Keimigrasian, seperti:

  1. Bagaimana sebenarnya pengaturan permohonan visa untuk eks-WNI ini?
  2. Bagaimana bentuk surat penjaminan? Apa tujuan dari adanya surat seperti ini? Sampai kapan pemegang izin tinggal menjadi tanggungan penjamin?
  3. Apa cakupan dari bukti biaya hidup? Mengapa ada peraturan seperti ini?
  4. Apa isi pernyataan integrasi? Apa tujuan dari adanya pernyataan seperti ini?
  5. Jika segala persyaratan sebenarnya telah dinyatakan di dalam UU dan PP-nya, serta masih dipersyaratkan adanya keputusan (pengabulan) permohonan alih status, maka apa yang menjadi dasar keputusan mengenai alih status ini?
  6. Apakah pemegang izin tinggal terbatas/tetap juga diperbolehkan bekerja di wilayah Indonesia, tanpa pihak yang mempekerjakannya dikenai kewajiban IMTA?

Saya pikir, keruwetan pengaturan ini merupakan konsekuensi logis dari UU Keimigrasian yang memang pada awalnya dimaksudkan untuk menangkal arus imigran gelap/perdagangan manusia yang melewati wilayah Indonesia, namun pada perkembangan pembahasannya kemudian, mau tidak mau, dituntut juga untuk mengakomodir kepentingan para pemangku kepentingan terkait lainnya (masalah ini pernah saya publikasikan dalam satu tulisan di Hukumonline), termasuk mungkin eks-WNI di sini. Di sisi lain, dalam prakteknya, pihak keimigrasian (Pemerintah) sendiri sebenarnya telah memiliki aturan-aturan kaku yang dikembangkan sejak masa Orde Baru, misalnya terkait tidak diakuinya izin tinggal tetap dalam arti izin tinggal yang berlaku untuk jangka waktu yang tak terbatas. Dalam pandangan saya, masih perlu diuji, apakah salah satu perubahan yang telah ditetapkan di dalam UU Keimigrasian terbaru ini, juga nantinya akan efektif diberlakukan.

Sekali lagi, beberapa perubahan bersifat praktis yang dituntut dan diusulkan oleh pemangku kepentingannya sendiri, sedikit banyak, memang bukannya tidak diperhatikan oleh Pemerintah (seperti baru dimasukkannya kategori eks-WNI di dalam PP No. 31/2013). Namun, penyusunan kebijakan ‘bongkar pasang’ seperti ini, tentu menyisakan celah di sana-sini (misalnya belum jelasnya pengaturan visa untuk eks-WNI, karena mungkin memang sama sekali tidak masuk dalam pembahasan UU-nya), dengan dampak nyata yang secara umum sulit untuk diprediksi oleh pemangku kepentingan terkaitnya.

7 Komentar

Filed under Konstitusi

7 responses to “Pengaturan ITAP bagi Eks-WNI menurut UU dan PP Keimigrasian Terbaru

  1. … cela di sana sini… ini bisa jadi ajang PNS yang korup dan penyogok yg juga berjiwa korup

  2. Kebijakan yang setengah-setengah. Menandakan bahwa pengambil kebijakan masih belum melihat serius kelompok ex-WNI. Artinya, perjuangan masih panjang, kawan.

  3. Orang selalu tahunya hanya menuntut haknya saja.Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri dari banyak suku, ibaratkan keluarga besar,,seseorang yang keluar dari kumpulan keluarga dengan alasan pribadi,dan merekapun tak akan dianggap sebagai keluarga lagi. jadi suatu saat anda mau kembali lagi untuk menjadi keluarga jängänlah merasa kecewa jika keluarga anda juga mempunyai hak memperlakukan anda seperti orang asing juga.

    • Kalau diteruskan analogi keluarga, apakah anak yang menikah lalu dengan pasangannya pindah ke rumah sendiri, perlu dianggap orang asing?

      WNI yang tinggal di luar negeri, seperti saya, menganggap Indonesia adalah “Ibu” lalu negara tempat tinggal sekarang sebagai “istri/suami”.

      Sama-sama cintanya🙂

      • pada uumnya anda meninggalkan keluarga, dengan alasan merasa keluarga anda lingkungannya atau situasinya tidak cocok lagi dengan apa yang anda suka.dan dalam hal ini anda memeinta alasan kenapa keluarga tak mau lagi anda kembali..? jawabannya adalah sama alasan apa yang membuat anda dulu sampai meninggalkan keluarga..?

      • Bukan masalah tidak cocok. Seperti analogi awalnya, saya tidak tinggal di rumah orang tua bukan karena tidak cocok, tapi karena ingin membangun hidup sendiri, di rumah sendiri.

        Kalau kemudian ingin hidup bareng orang tua lagi, bisa saja kan?

  4. ulimus lee

    Yang buat illfeel kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah
    Semoga birokrasi di indonesia lebih professional lagi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s