Original Intent: Antara I Gede Dewa Palaguna dan Yusril Ihza Mahendra

Setelah makan waktu berbulan-bulan, permohonan uji konstitusional yang diajukan Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) akhirnya diputus juga oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Konflik yang berawal dari pembagian peran Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) dalam proses seleksi hakim yang tidak diatur secara tuntas di dalam undang-undang (lihat misalnya perspektif Dian Rositawati di sini), pada akhirnya ditutup oleh MK dengan pendekatan “original intent” dengan menafsirkan “batas konstitusional” dari “wewenang lain” yang dimiliki Komisi Yudisial berdasarkan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945.

Pada akhirnya, batas kekuasaan itu ditentukan dengan pendapat para hakim konstitusi yang ternyata terfokus pada pendapat para penyusun norma tersebut di MPR, termasuk hakim konstitusi I Gede Dewa Palaguna (ketika itu anggota MPR), dengan pendapat saksi ahli yang diajukan pemohon, Yusril Ihza Mahendra. Meskipun secara teknis yuridis, permohonan Pengurus Pusat IKAHI itu sebenarnya sudah akan terbentur konsep “legal standing” – karena Pasal 24A UUD 1945 jelas mengatur kewenangan MA, bukan IKAHI, namun – karena satu dan lain hal yang mungkin tidak dapat diuraikan, MK menganggap MA telah “terwakili” di sini dan hanya mengutip dalil pemohon berikut ini:

[3.5] […]

  1. Secara organisatoris IKAHI tidak dapat menjalankan program kerja sebagaimana mestinya, khususnya dalam mengusulkan promosi/mutasi hakim yang baik dan berprestasi;
  2. Proses regenerasi dan promosi/mutasi para hakim di berbagai daerah dari unit pengadilan yang satu ke unit pengadilan yang lain, baik pada pengadilan tingkat pertama dari klas II ke klas I, maupun pada pengadilan tingkat banding menjadi tidak maksimal;
  3. Apabila permohonan para Pemohon dikabulkan, maka proses seleksi pengangkatan hakim pada Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara dapat dilaksanakan. Kemudian, kembalinya pelaku kekuasaan kehakiman sebagai penyelenggara “satu atap” terhadap organisasi, administrasi, dan finansial sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman akan berdampak tidak terganggunya sistem kekuasaan kehakiman dan independency of judiciary karena Komisi Yudisial akan kembali kepada kewenangan semula yang secara normatif telah ditentukan dalam konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 24A ayat (3) UUD 1945. Hal itu dengan sendirinya akan memulihkan hak konstitusional para Pemohon, baik dalam kedudukan sebagai pengurus pusat IKAHI maupun dalam kedudukan sebagai seorang hakim yang menjalankan tugas secara independen dan turut menjaga kemerdekaan dan kemandirian peradilan.

[…]

Sebagaimana pendapat Dian Rositawati dalam tulisannya, sebenarnya akan menarik jika MK dapat menggali lebih dalam pembagian peran di antara kedua lembaga untuk menjamin proses yang transparan. Lagi pula, justru dengan adanya pembagian kekuasaan, terbentuk suatu mekanisme “checks and balances” yang dapat mendorong terwujudnya sistem yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, MK sebenarnya tinggal memperjelas apa yang boleh (atau tidak) dilakukan oleh KY. Namun, harapan memang kerap kali berbeda dengan kenyataan. Menariknya, hakim konstitusi I Gede Dewa Palaguna, sebenarnya telah mengungkapkan hal tersebut di dalam pendapat berbedanya.

“Isu utama dari permohonan a quo adalah menemukan batas konstitusional “wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim” sebagai kewenangan Komisi Yudisial yang diturunkan dari Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 […] Yang dimaksud dengan “batas konstitusional” di sini adalah tidak boleh terganggu atau terlanggarnya prinsip kemerdekaan kekuasaan peradilan atau kehakiman sebagai akibat dari pelaksanaan “wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim” oleh Komisi Yudisial.” (Putusan MK No. 43/PUU-XIII/2015, hlm. 125)

Jadi, mengacu pada pendapat di atas, betul bahwa selama ini terdapat ketidakjelasan mengenai batas antara kewenangan MA dan KY – sehingga timbul sengketa. Dengan demikian, MK seharusnya memberikan tafsir untuk memperjelas batas tersebut. Apa solusi yang ditawarkan olehnya?

“[…] sepanjang dipahami (dan terbatas pada) bahwa keterlibatan Komisi Yudisial itu konteksnya adalah keterlibatan dalam memberikan pemahaman kode etik dan pedoman perilaku hakim bagi para calon hakim yang telah dinyatakan lulus dalam proses seleksi sebagai calon pegawai negeri sipil. Sesungguhnya, mekanisme yang sudah dipraktikkan selama ini, sebelum adanya permohonan a quo di mana Komisi Yudisial dilibatkan dalam pemberian materi ajar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, melakukan pengawasan pelaksanaan pendidikan dan latihan calon hakim, serta melakukan monitoring pelaksanaan proses magang para calon hakim hingga turut serta dalam rapat penentuan kelulusan para peserta pendidikan dan latihan calon hakim, menurut saya, adalah penafsiran sekaligus implementasi yang tepat terhadap pengertian “wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim” yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Komisi Yudisial.” (Putusan MK No. 43/PUU-XIII/2015, hlm. 125)

Meskipun dalam pendapat saya pribadi hal ini belum memberikan kejelasan, namun paling tidak memang terkait (parameter) penentuan kelulusan itulah yang seharusnya diatur secara obyektif. Mengapa? Sebenarnya tak susah mencari jawabannya. Baik dari sisi pihak-pihak yang mendukung KY, maupun dari pihak internal MA sendiri, sama-sama menyimpan kecurigaan mengenai netralitas dan obyektivitas proses seleksi. Kalau kita ikuti perdebatan seputar kasus ini, di satu sisi terdapat kekhawatiran terjadinya nepotisme, sementara di sisi lain mengkhawatirkan adanya intervensi. Dalam situasi seperti ini – dan justru karena adanya situasi seperti ini, kedua belah pihak sebenarnya sama-sama membutuhkan adanya suatu standar obyektif tertentu (misalnya berdasarkan kompetensi) yang dapat mendukung legitimasi masing-masing. Namun, kenyataannya tidak seperti itu…

Mungkin khawatir terlibat semakin dalam dengan konflik antara dua lembaga tersebut, MK (kecuali hakim konstitusi I Gede Dewa Palaguna yang secara personal memang telah terlibat dengan topik ini ketika menjabat sebagai anggota MPR) sepertinya cenderung mengambil posisi aman dan nyaman, yaitu mengembalikan jawabannya kepada maksud pembuat aturan tersebut.

Jika kita cermati sejarah pembentukannya, sebagaimana juga telah diajukan dan dibahas dalam proses persidangan, memang terdapat maksud dari beberapa anggota ketika itu (lihat poin 3.8.3 dalam putusan terkait), untuk memberikan kewenangan kepada lembaga di luar MA dalam proses rekrutmen hakim (tingkat pertama dan tingkat banding). Ketika itu, Fraksi PDI-P disebut paling bersemangat mendukung usulan tersebut, termasuk hakim konstitusi I Gede Dewa Palaguna. Namun, entah mengapa, usulan tersebut ternyata tidak diterima dan jadilah norma konstitusi seperti yang ada saat ini.

Tanpa merujuk secara merinci ke risalah pembentukannya dan sebenarnya belum jelas apakah benar dan mengapa ide itu ternyata tidak masuk ke naskah konstitusi, dengan meminjam pendapat Yusril Ihza Mahendra, MK menyatakan bahwa “suatu norma yang telah dibahas dan diputus dalam rapat BP MPR maupun MPR dan kemudian ditolak, menurut Mahkamah tidak boleh dijadikan norma dalam Undang-Undang”.

[3.8.4] Bahwa ahli Pemohon, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. menyampaikan keterangan antara lain sebagai berikut: “Bahwa memang benar adanya, selama proses pembahasan amandemen tahap kedua UUD 1945, terdapat beberapa anggota MPR antara lain: Harjono, Jacob Tobing, dan Hamdan Zoelva yang membahas kemungkinan KY untuk ikut menyeleksi calon hakim tingkat pertama dan banding, namun usulan-usulan mereka itu tidak disepakati baik oleh Panitia Ad Hoc I maupun oleh sidang paripurna MPR. Apa yang disepakati adalah kewenangan KY hanyalah dalam proses seleksi hakim agung saja, tidak hakim-hakim lain”;

[3.8.5] Bahwa semua pendapat ataupun usulan yang berkembang baik pada sidang Panitia Ad Hoc maupun sidang paripurna MPR terkait kewenangan Komisi Yudisial untuk seleksi calon hakim tingkat pertama dan tingkat banding pada akhirnya ditolak;

Bahwa suatu norma yang telah dibahas dan diputus dalam rapat BP MPR maupun MPR dan kemudian ditolak, menurut Mahkamah tidak boleh dijadikan norma dalam Undang-Undang kecuali dilakukan melalui proses perubahan Undang-Undang Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 37 UUD 1945;

(Putusan MK No. 43/PUU-XIII/2015, hlm. 119-120)

Tapi apa betul ada penolakan yang tegas dan apa sebenarnya alasan MPR ketika itu? Karena, hal serupa juga dapat saja terjadi dengan kewenangan lain yang diatur di dalam konstitusi, namun tidak diuraikan secara rinci. Termasuk kewenangan MA sendiri. Apa konstitusi juga menyebutkan kewenangan rekrutmen hakim? Terkait hal ini, dalam pertimbangan yang kurang meyakinkan, MK ternyata menganggapnya merupakan bagian dari sistem peradilan “satu atap”.

[3.10] Menimbang bahwa meskipun dalam Pasal 24 UUD 1945 tidak menyebutkan secara tersurat mengenai kewenangan Mahkamah Agung dalam proses seleksi dan pengangkatan calon hakim dari lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara, akan tetapi dalam ayat (2) dari Pasal 24 telah secara tegas menyatakan ketiga Undang-Undang yang diajukan Pemohon dalam perkara a quo berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung. Lagi pula apabila dihubungkan dengan sistem peradilan “satu atap”, menurut Mahkamah, seleksi dan pengangkatan calon hakim pengadilan tingkat pertama menjadi kewenangan Mahkamah Agung;

Dengan demikian, sebagaimana telah disebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa MK sepertinya menghindari bola panas konflik kelembagaan tersebut. Mayoritas hakim konstitusi, kecuali satu hakim konstitusi yang memang telah terlibat dengan topik terkait, cenderung mengembalikan solusinya pada maksud pembuat konstitusi. Kemudian, tanpa rujukan yang merinci kepada risalah sidangnya sendiri, MK hanya berpegang pada penjelasan ahli yang diajukan oleh pemohon.

Pada akhirnya, sebenarnya belum ada (dan bisa jadi ke depannya juga tidak ada) yang berubah dengan proses rekrutmen dan seleksi hakim. Bakal calon hakim akan tetap direkrut sebagai CPNS, untuk kemudian mengikuti proses pendidikan dan pelatihan, termasuk magang yang saat ini sepertinya sudah lebih terstruktur.

Di luar itu, pengertian independensi atau kemerdekaan hakim jelas perlu dikaji lebih lanjut, karena berdasarkan putusan MK ini, independensi kekuasaan kehakiman ternyata ditafsirkan bukan lagi hanya terkait penanganan perkara secara langsung, namun juga terkait rekrutmen hakim, misalnya. Pertanyaannya, kalau hakim yang dipilih oleh keterlibatan pihak luar di luar MA dikhawatirkan tidak independen, mengapa tidak ada yang mempertanyakan independensi para hakim agung?

Kutipan hakim konstitusi I Gede Dewa Palaguna di awal pendapat berbedanya, meski sepertinya pahit dan getir, layak direnungkan kedua belah pihak dalam perkara ini: “Barang siapa menjaga kehormatan orang lain, ia telah menjaga kehormatan dirinya sendiri”.

Tinggalkan komentar

Filed under Tak Berkategori

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s