Surat Terbuka: Untuk Penyelamatan Peradilan

Yth. Presiden Joko Widodo,

Pak Jokowi,

Pertama-tama kami ucapkan penghargaan yang sebesar-besarnya atas perhatian serius yang Presiden berikan kepada dunia peradilan di Indonesia, dengan upaya mempersiapkan suatu peraturan untuk menyelamatkan nasib lembaga peradilan. Sebagaimana telah umum diketahui, kami juga menilai adanya permasalahan dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia.

Meski begitu, kami pikir permasalahan ini bukan hanya disebabkan oleh adanya aparat peradilan yang tertangkap atau terindikasi korupsi dalam penanganan perkara – bahasa awamnya mafia peradilan –  sebagaimana telah banyak diberitakan dan dibicarakan selama ini, namun kami pikir lebih dari itu. Aparat peradilan yang ditangkap bukanlah hal baru, namun pertanyaannya mengapa pencari keadilan – yang butuh keadilan – berusaha untuk menyuap.

Pak Jokowi,

Satu hal yang mungkin dapat kita jadikan titik berangkat pengamatan kita adalah kepercayaan publik terhadap dunia peradilan yang teramat sangat rendah. Pada akhirnya, ini mengakibatkan lahirnya dua dampak sistemik pada dunia peradilan kita.

Pertama, sengketa yang diajukan ke pengadilan atas inisiatif para pihaknya sendiri sangatlah sedikit, sehingga besar kemungkinan isu-isu keadilan di negeri ini tidak terselesaikan sebagaimana mestinya. Kedua, sekalinya suatu sengketa masuk ke pengadilan, perkaranya akan berlarut-larut hingga Mahkamah Agung. Dan ini tidak hanya berlaku untuk sengketa perdata atau Tata Usaha Negara saja. Adanya kebijakan dari pihak kejaksaan yang kurang bijak – di mana permohonan banding/kasasi/PK diajukan semata berdasarkan hukuman yang dijatuhkan, jadi tanpa melihat benar atau salahnya penerapan ketentuan hukum terkait – menambah tinggi arus perkara yang mengalir ke Mahkamah Agung.

Tingginya arus perkara yang semestinya bukan merupakan obyek kasasi ini tidak saja berakibat pada rusaknya fungsi kasasi Mahkamah Agung dan fungsi mengadili pengadilan-pengadilan di bawahnya yang dipandang sebelah mata oleh pencari keadilan. Selain itu, hal ini juga mengakibatkan hilangnya jaminan proses peradilan yang jujur dan adil bagi warga negara, karena pada akhirnya tak ada yang mengawasi berjalannya penyelenggaraan peradilan di Indonesia sebagaimana telah diamanatkan oleh undang-undang.

Pak Jokowi,

Ketika penyelenggaraan peradilan berjalan tanpa pengawasan, tentu mustahil rasanya bagi kita mengharapkan tegaknya negara hukum sebagaimana diamanatkan konstitusi. Seharusnya, terdapat suatu proses yang jujur dan adil untuk menentukan ukuran benar salah hanya berdasarkan ketentuan hukum semata. Adanya korupsi dalam proses peradilan bukanlah suatu sebab, melainkan justru gejala dari suatu akibat dari tidak berjalannya sistem tersebut.

Dengan latar belakang pengusaha yang tentu berpengalaman dengan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam dunia usaha, saya yakin tidak sulit bagi Presiden untuk membayangkan akibat nyata dari kondisi itu. Di samping itu, sebagai sosok yang merakyat dan paham betul kondisi lapangan, saya juga yakin Presiden menyadari bagaimana orang-orang tak mampu tanpa dukungan nasihat hukum yang memadai – sebagaimana temuan lembaga-lembaga bantuan hukum yang ada – seringkali menjadi korban dari sistem yang abnormal ini. Mungkin juga ada baiknya kalau Presiden sekali-sekali membaca putusan-putusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan kita.

Pak Jokowi,

Hati boleh panas, tetapi kepala sebaiknya tetap dingin. Kami bersyukur mendapati Presiden masih sempat menikmati waktu untuk bercanda bersama keluarga di tengah kesibukannya yang padat, karena mungkin itu salah satu hal yang dapat membantu mendinginkan perasaan di tengah kegundahan.

Dari paparan kami tadi, betul bahwa ada permasalahan besar dalam tubuh peradilan dan itu bukan sekedar karena adanya aparat peradilan yang tertangkap atau terindikasi korupsi. Namun, fenomena ini hanyalah suatu gejala dari tidak berjalannya penyelenggaraan proses peradilan yang jujur dan adil. Sudah pada tempatnya kita pertanyakan dulu dan mengapa dan bagaimana itu terjadi, sebelum sampai kepada solusi-solusi untuk mengatasinya. Perlu untuk disadari, bahwa sebenarnya ini bukan soal lembaga peradilannya, namun proses peradilan yang jujur dan adil itulah yang seharusnya diselamatkan atau diwujudkan.

Sebagai seseorang yang saya ketahui percaya dengan penggunaan pendekatan sistemik, saya yakin Presiden akan mempersiapkan baik-baik kebijakan atau rencana aksi yang hendak diambilnya dan mengoptimalkan penggunaan kewenangan yang termasuk ke dalam cabang kekuasaannya.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

 

Hormat kami,

I. Nasima

Tinggalkan komentar

Filed under Konstitusi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s