Catatan Atas Putusan MK Terkait Perjanjian Perkawinan (69/PUU-XIII/2015)

Dalam sebuah perkara yang mengundang banyak perhatian keluarga pelaku perkawinan campuran (antar bangsa), Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia memutuskan, intinya, bahwa perjanjian perkawinan juga boleh dibuat setelah perkawinan berlangsung. Putusan ini banyak menuai reaksi positif dari kalangan pelaku perkawinan campuran, termasuk pemohon yang menganggap putusan tersebut sudah sesuai harapannya.

Reaksi ini tentu wajar, mengingat latar belakang dari permohonan tersebut memang sengketa antara pemohon dengan pihak pengembang yang membatalkan sepihak perjanjian jual beli apartemen. Pelaku perkawinan campuran tersebut dianggap tidak dapat memiliki apartemen yang dibelinya tanpa adanya perjanjian perkawinan yang telah dibuat sebelum perkawinan mereka dilangsungkan.

Namun, dalam putusan yang sama, perlu diingat bahwa MK kembali menegaskan asas nasionalitas dalam kepemilikan tanah. Atau, dengan kata lain, MK menegaskan kembali larangan kepemilikan tanah oleh WNA menurut UU PA. Pemohon memang barangkali dapat memiliki tanah, tapi ini tidak berlaku untuk suami WNA atau anak WNA-nya – kecuali dengan skema hak pakai yang diatur di dalam PP No. 103/2015.

Dengan demikian, perubahan terbesar sebenarnya menyangkut hukum perkawinan, di mana pada akhirnya tidak hanya menyangkut hak dan kewajiban pelaku perkawinan campuran saja, namun juga hak dan kewajiban warga negara secara umum.

Permasalahannya, dampak dari ketentuan ini justru yang sepertinya belum dipertimbangkan secara seksama oleh Mahkamah Konstitusi. Satu-satunya pertimbangan yang digunakan untuk mengubah ketentuan di dalam Pasal 29 UU No. 1/1974 adalah bahwa ketentuan tersebut telah “membatasi kebebasan 2 (dua) orang individu untuk melakukan atau kapan akan melakukan “perjanjian” […]”.

Padahal, pertanyaan yang semestinya dijawab terlebih dahulu, mengapa ada pembatasan seperti itu dalam pembuatan perjanjian perkawinan atau juga biasa disebut sebagai perjanjian pra-nikah?

Perlu diketahui bahwa pernikahan itu sendiri merupakan suatu bentuk ‘perjanjian’ yang mengikat dua pihak (suami dan isteri) dengan hak-hak dan kewajiban tertentu, berikut segala akibat hukum yang mengikutinya (misalnya terkait hak waris atau hak pengasuhan/perwalian anak). Lahirnya hak dan kewajiban antara para pihak tersebut, bukan saja menyangkut para pihak dan (barangkali) keluarga serta anak keturunannya, namun juga dapat menyangkut hak dan kewajiban pihak ketiga, misalnya jika salah satu pasangan mempunyai utang di bank.

Dengan demikian, adanya suatu batasan yang dibuat oleh para pihaknya sendiri terhadap berlakunya ketentuan-ketentuan umum yang telah diatur oleh undang-undang, perlu diketahui pula oleh pihak ketiga. Inilah yang kemudian menjadi dasar dari perlu adanya campur tangan pejabat notaris yang memastikan adanya suatu proses yang berjalan obyektif, disertai dengan suatu daftar atau catatan terjadinya suatu peristiwa yang kemudian melahirkan akibat hukum. Hal ini penting untuk menjamin adanya hak dan kewajiban kedua pasangan tersebut kepada pihak ketiga.

Sebagai perbandingan, di Belanda misalnya, sampai tahun 2012 yang lalu perjanjian perkawinan hanya dapat diubah atau dicabut (setelah berlangsungnya perkawinan) di hadapan hakim. Setelah itu, terjadi perubahan yang menyederhanakan proses tersebut, dengan dimungkinkannya perubahan, pencabutan, serta pembuat perjanjian di hadapan notaris, meskipun perkawinan telah berlangsung. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, tujuannya adalah untuk melindungi pihak kreditur.

Untuk itu, meskipun putusan ini patut diapresiasi, karena membuka kemungkinan dibuatnya perjanjian pernikahan setelah perkawinan berlangsung – serta dalam prakteknya pelaku perkawinan campuran belum tentu mengetahui adanya larangan terkait, namun kiranya perlu dipastikan bahwa perjanjian-perjanjian itu nantinya juga terdaftar, sehingga pihak ketiga juga dapat mengetahui. Sementara itu, anggota keluarga perkawinan campuran WNA yang tinggal di Indonesia sepertinya masih harus mempersiapkan nafas panjang untuk menghadapi larangan hak milik itu sendiri.

Tinggalkan komentar

Filed under Tak Berkategori

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s