Menerapkan Pasal Karet

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada persidangan awal minggu ini telah didakwa, antara lain (dakwaan subsidiairnya), melanggar Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kebetulan, di saat yang hampir bersamaan, seorang politisi Belanda, Geert Wilders, baru saja diputus bersalah oleh pengadilan, karena dinilai telah melanggar Pasal 137c Wetboek van Strafrecht (Sr) – yang merupakan padanan dari Pasal 156 KUHP di Belanda.

Pasal 156 KUHP

Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Uniknya, meskipun sudah dapat dipastikan adanya persamaan (dan juga perbedaan) dari kedua norma tersebut, Pasal 156 KUHP sebenarnya mempunyai sejarah yang lebih panjang. Salah satu pasal ‘delik penyebaran kebencian’ itu ternyata sudah berlaku di Hindia Belanda sejak tahun 1918, sementara kata ‘penyebaran kebencian’ (haatzaaien) sendiri baru pertama kali umum digunakan di negeri induknya pada tahun 1919, sebelum kemudian muncul aturan serupa di dalam Sr pada tahun 1934.

Perbedaan paling mendasar dari pengaturan di dalam Sr, jika dibandingkan dengan Pasal 156 KUHP tadi, adalah adanya dua norma terpisah antara penyebaran penghinaan (Pasal 137c Sr) dan penyebaran kebencian atau diskriminasi (Pasal 137d Sr).

Pasal 137c Sr

Barang siapa di muka umum, secara lisan atau dengan tulisan atau gambar, secara sengaja menyatakan penghinaan terhadap sekelompok orang karena ras mereka, agama atau keyakinan mereka, orientasi hetero- atau homoseksual mereka, atau disabilitas tubuh, psikis, atau mental mereka, dihukum dengan pidana penjara maksimal satu tahun atau denda uang kategori ketiga.

Jika perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang menjadikannya pekerjaan atau kebiasaan, atau oleh dua atau lebih kumpulan orang, dijatuhkan pidana penjara maksimal dua tahun atau denda uang kategori keempat.

Pasal 137d Sr

Barang siapa di muka umum, secara lisan atau dengan tulisan atau gambar, menyebarkan kebencian atau diskriminasi terhadap sekelompok orang karena ras mereka, agama atau keyakinan mereka, jenis kelamin mereka, orientasi hetero- atau homoseksual mereka, atau disabilitas tubuh, psikis, atau mental mereka, dihukum dengan pidana penjara maksimal satu tahun atau denda uang kategori ketiga.

Jika perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang menjadikannya pekerjaan atau kebiasaan, atau oleh dua atau lebih kumpulan orang, dijatuhkan pidana penjara maksimal dua tahun atau denda uang kategori keempat.

Meskipun menjadi dua delik berbeda, namun pada prakteknya kedua pasal tersebut dapat juga didakwakan secara bersamaan, seperti yang terjadi dalam perkara pidana Geert Wilders tadi. Dalam perkara tersebut, terdakwa “pada tanggal 19 Maret 2014 di Den Haag, bersama dengan yang lain, di muka umum telah secara lisan menyatakan penghinaan/menyebarkan diskriminasi atas sekelompok orang, yaitu orang-orang Maroko, karena ras mereka”.

Pada waktu itu, terdakwa mengatakan: “Saya tanya kalian, maukah kalian di kota ini atau di Belanda, lebih banyak atau lebih sedikit orang Maroko?”

Sebagian dari publik yang hadir, beberapa kali, menjawabnya dengan: “Lebih sedikit.”

Setelahnya dia, terdakwa, katakan: “Nah, itu bisa kita atur.”

Yang direkam oleh Yayasan Penyiaran Belanda, serta ditayangkan di televisi Belanda dan dimuat di situs www.nos.nl dan situs-situs lainnya.

Pernyataan di atas itulah yang kemudian dianggap oleh majelis hakim telah memenuhi unsur delik-delik yang didakwakan, kecuali terkait dengan penyebaran kebencian yang – berbeda dengan diskriminasi – sudah diikuti dengan suatu tindakan oleh publiknya. Selain itu, dalam pertimbangannya, Pengadilan juga telah mempertimbangkan bagaimana pernyataan tersebut, dalam konteksnya secara keseluruhan, digunakan secara tak perlu untuk menyatakan pendapat tertentu. Dalam hal, ini berdasarkan fakta persidangan, telah ditemukan adanya suatu kesadaran untuk menarik perhatian media.

Sebagaimana pendapat yang telah umum berkembang, norma terkait memang dapat dibilang ‘pasal karet’ yang menyisakan ruang diskresi penilaian hakim. Namun, berbeda dengan pendapat sebagian orang, saya pikir justru di titik inilah peran hakim menjadi penting dalam menilai penerapan pasal tersebut berdasarkan konteks kasus-kasus tertentu. Dalam hal ini pula, dengan adanya pertimbangan yang seksama, Pengadilan dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Dalam perkembangannya di Belanda, misalnya, Hoge Raad pernah membatasi keberlakuan Pasal 137c Sr hanya pada penghinaan terhadap sekelompok orang (semata-mata) karena agamanya, bukan pada sesuatu yang barangkali dianggap menghina agama kelompok tersebut.

Dengan demikian, sebagaimana juga dalam pembahasannya ketika dibuat, ‘pasal karet’ itu memang seharusnya dipahami sebagai suatu instrumen untuk menghindari adanya penyudutan atau penghakiman atas seseorang, atau sekelompok orang, hanya karena dia/mereka suatu hal yang toh tak akan dapat dibelanya dengan argumentasi apapun. Jika itu terjadi, suatu dialog di dalam masyarakat yang sebenarnya diusahakan tercapai dengan adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat, pada akhirnya menjadi sia-sia. Jadi, tindakan yang dilarang itulah yang seharusnya dihindari, sehingga harus selalu dilihat konteks faktual kasusnya.

Pertanyaannya, bagaimana dengan kasus Ahok? Begini bunyi pernyataan yang dianggap merupakan suatu penghinaan di dalam surat dakwaan terkait:

“Ini pemilihan kan dimajuin. Jadi kalau saya tidak terpilih pun saya berhentinya Oktober 2017, jadi kalau program ini berjalan dengan baik pun bapak ibu masih sempat panen sama saya sekali pun saya tidak terpilih jadi gubernur. Jadi cerita ini supaya bapak ibu semangat. Jadi tidak usah kepikiran, nanti kalau tidak terpilih pasti Ahok programnya bubar, tidak. Saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang. Kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu tidak pilih saya ya kan, dibohongi pakai surat Al-Maidah 51, macam-macam itu. Itu hak bapak ibu. Jadi kalau bapak ibu perasaan gak bisa kepilih nih karena saya takut masuk neraka, karena dibodohi gitu ya tidak papa. Karena, ini kan panggilan pribadi bapak ibu. Program ini jalan saja, jadi bapak ibu jangan merasa gak enak.”

Kemudian, dalam hubungannya dengan Pasal 156 KUHP (dakwaan subsidiair), begini pendapat jaksa dalam surat dakwaan tadi:

“Dengan perkataan terdakwa tersebut, pemeluk dan penganut agama Islam seolah-olah adalah orang yang membohongi dan membodohi dalam menyampaikan kandungan surat Al-Maidah ayat 51 yang merupakan bagian dari Al-Quran kitab suci agama Islam tentang larangan non muslim sebagai pemimpin kepada masyarakat dalam rangka pemilihan gubernur DKI Jakarta. Karena, menurut terdakwa, dengan surat Al-Maidah ayat 51 tidak ada hubungan dengan pemilihan kepala daerah. Di mana pendapat tersebut didasarkan pada pengalaman terdakwa saat mencalonkan diri sebagai Gubernur Bangka Belitung, saat itu terdakwa mendapatkan selebaran-selebaran berisi larangan memilih pemimpin non-muslim yang diduga dilakukan lawan-lawan politik terdakwa.”

Berdasarkan sudut pandang di atas, sebenarnya terdapat dua pertanyaan yang kiranya masih perlu dijawab dalam proses peradilan ini: (1) terhadap siapa pernyataan terdakwa ditujukan, karena di bagian awal penjelasannya jaksa seperti telah berkesimpulan bahwa pernyataan terdakwa ditujukan terhadap (semua) pemeluk dan penganut agama Islam, sementara di bagian akhir dijelaskannya sendiri bahwa pernyataan itu dikeluarkan oleh terdakwa berdasarkan pengalamannya melihat beberapa pihak yang pernah menyalahgunakan ayat terkait, dan (2) apakah pernyataan tersebut digunakan terdakwa untuk menyudutkan sekelompok orang yang dimaksudkannya itu, yaitu semata-mata karena karakter-karakter yang disebutkan dalam Pasal 156 KUHP (ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara), ataukah berdasarkan hal lain yang tidak dengan sendirinya menutup ruang bagi argumen berbeda.

Saya pikir jawaban atas dua pertanyaan itu tadi barangkali dapat mendudukkan persoalan ini pada tempatnya (setidaknya terkait dakwaan subsidiair jaksa), meskipun putusan itu nantinya tentu sepenuhnya merupakan kewenangan majelis hakim perkara tersebut.

Tinggalkan komentar

Filed under Tak Berkategori

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s