Sejarah Pembahasan Pasal 107 KUHP

Definisi tindak pidana makar kembali menarik perdebatan publik. Selain permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh beberapa pihak yang dijerat melakukan tindak pidana tersebut,  permohonan ke Mahkamah Konstitusi juga diajukan oleh ICJR yang mengkhawatirkan adanya kesewenang-wenangan dalam penggunaan pasal-pasal terkait.

Tak kurang, Presiden Joko Widodo sendiri telah mengeluarkan pendapatnya mengenai persoalan ini. Intinya, menurut Presiden, harus dibedakan antara kritik dan makar. Namun demikian, dalam pernyataannya, Presiden belum menjelaskan apa pengertian makar itu sendiri. Bisa jadi, penjelasan itu baru akan disampaikan secara resmi oleh Pemerintah dalam persidangan-persidangan di Mahkamah Konstitusi nanti.

Bagaimanapun juga, ketidakjelasan ini membuat kekhawatiran ICJR bisa jadi beralasan, karena KBBI, misalnya, memuat definisi yang cukup luas, yaitu (1) akal busuk; tipu muslihat; (2) perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang (membunuh) orang, dan sebagainya; (3) perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah. Jika diamati, setidaknya terdapat tiga gradasi (derajat) di sini, yaitu akal busuk (bisa jadi hanya pikiran), usaha (belum tentu suatu perbuatan yang telah sepenuhnya selesai), dan perbuatan itu sendiri.

Secara prinsipnya, penjelasan ketiga gradasi yang berbeda itu sebenarnya dapat dijumpai dalam ajaran-ajaran mengenai suatu tindak pidana, yaitu (singkatnya) ada (1) niat (sebelum suatu tindak pidana mulai dilakukan), (2) percobaan/usaha (ada permulaan pelaksanaan dari suatu tindak pidana, namun tidak tuntas), dan (3) perbuatan tindak pidana itu sendiri.

Sehubungan dengan gradasi tersebut, tindak pidana makar yang diatur di dalam Pasal KUHP pada dasarnya telah menghapuskan garis batas antara derajat kedua (percobaan) dan derajat ketiga (perbuatan).

Pasal 87

Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam Pasal 53.

Namun, perlu dijadikan catatan, bahwa meleburnya percobaan (usaha untuk melakukan suatu perbuatan) dengan perbuatan itu sendiri bukan berarti menjadikan suatu niat untuk itu dengan sendirinya telah memenuhi uraian delik. Batasannya, menurut Pasal tersebut, adanya permulaan pelaksanaan.

Permasalahannya, apabila kita lihat lebih lanjut di dalam KUHP, tindak pidana makar tadi juga sudah dapat dipidana hanya dengan adanya suatu permufakatan jahat, yaitu  adanya kesepakatan dua orang atau lebih untuk melakukan kejahatan. Pada praktiknya, hal ini tentu dapat mengancam kebebasan menyatakan pendapat, apabila pendapat terkait kritis terhadap pemerintah atau pemerintahan yang ada.

Pasal 110 ayat (1) KUHP

Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut Pasal 104, 106, 107, dan 108 diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut.

Pasal 88 KUHP

Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan.

Menariknya, hal-hal itu tadi sebenarnya telah dibahas dalam pembahasan pasal-pasal KUHP terkait. Untuk memberikan gambaran mengenai isi Pasal 107, berikut pasal-pasal yang terkait dengannya, di bawah ini terdapat rangkuman kutipan pasal-pasal tersebut, berikut (terjemahan) kutipan dari pembahasan pasal-pasal yang dimaksud.

Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah

Pasal 107 KUHP

(1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(2) Para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pasal 88 bis KUHP

Dengan penggulingan pemerintahan dimaksud meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

Art 107 WvS

(1) De aanslag ondernomen met het oogmerk om omwenteling teweeg te brengen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren.

(2) Leiders en aanleggers van een aanslag als in het eerste lid, bedoeld, worden gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren.

Art 88 bis WvS

Onder omwenteling wordt verstaan het vernietigen of op onwettige wijze veranderen van den grondwettigen regeeringsvorm, de orde van troonopvolging of den wettigen regeeringsvorm van Nederlandsch-Indië.

Art. 101 Sr. [oud, red.]

De aanslag ondernomen met het oogmerk om den grondwettigen regeringsvorm of de orde van troonsopvolging te vernietigen of te veranderen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren.

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord

De Raad van State maakte de opmerking, dat het begrip van aanslag zonder meer te onbestemd is om in een Wetboek van Strafregt strafbaar te worden gesteld. (Zie advies, ad artt. 118, 119, 125 [109, 110, 116]). De Regering antwoordde (zie rapport), dat eene aanvulling overbodig scheen, omdat in de aangehaalde artikelen niet, onbepaald van een aanslag maar van een aanslag op den persoon wordt gesproken, en de uitdrukking elke daad van geweld (met inbegrip van de poging) omvat, welke ondernomen wordt tegen de in die artikelen genoemde hooge personen, die niet valt in eene zwaardere strafbepaling. Eene minderheid der Commissie was van oordeel, dat de strekking van aanslag in de artt. 100 en 101 juist ook door deze toelichting der Regering niet duidelijk is. Immers het geldt hier niet een aanslag op den persoon. Moet nu desniettegenstaande toch alleen aan daden van geweld worden gedacht? Dit zou echter niet overeenstemmen met, de bepaling van art. 88 [79]. waarvan de strekking veel verder reikt. Aan den andere kant zou het begrip te ruim kunnen worden opgevat. Vooral in het geval van art. 101 zou de onbestemdheid van aanslag tot verkeerde praktische gevolgen kunnen leiden, en pogingen, door middel van geschriften of vereenigingen ondernomen om den grond wettigen regeringsvorm langs vreedzamen weg te veranderen, als strafbare aanslag volgens art. 101 kunnen worden gequalificeerd.

De Commissie is echter van meening, dat de interpretatie veilig aan de jurisprudentie kan worden overgelaten, welke in de algemeene bepaling der strafbare poging een voldoenden leiddraad vindt om den aanslag welke hier bedoeld wordt te onderscheiden van wetenschappelijke verhandelingen of politieke besprekingen.

De uitdrukking “aanslag” zou, taalkundig, alleen bezwaar kunnen hebben voor zooveel betreft het laatste feit in art. 101 genoemd verandering van regeeringsvorm of troonopvolging kan ook op niet strafwaardige wijze beoogd worden.

Door de bijvoeging “op onwettige wijze” is de zin verduidelijkt.

[Laporan (Pembahasan) Parlemen berikut Jawaban Pemerintah

Dewan Negara mengatakan bahwa pengertian ‘aanslag’ (serangan) sudah pasti terlalu samar untuk (dapat) dipidana di dalam Kitab Hukum Pidana. (Lihat pendapat, ad artt. 118, 119, 125 [109, 110, 116]). Pemerintah telah menjawab (lihat laporan), yang tampaknya berlebihan untuk ditambahi lagi, karena, di dalam pasal-pasal yang dikutip, serangan tidak selalu dimaksudkan sebagai serangan terhadap diri seseorang, serta istilah tersebut meliputi setiap tindakan kekerasan (termasuk percobaan untuk itu), yang diambil (dan ditujukan) terhadap orang-orang penting yang tercantum di dalam artikel-artikel tersebut, yang tidak termasuk di dalam suatu ketentuan pidana yang memberatkan.

Sebagian kecil dari anggota Komisi [perancang, red.] menilai bahwa ruang lingkup serangan dalam Pasal 100 dan 101 menjadi tidak jelas, justru dengan adanya penjelasan Pemerintah ini. Bagaimanapun juga, di sini tidak berlaku serangan terhadap diri seseorang. Apakah kemudian hanya dapat diartikan sebagai tindakan-tindakan kekerasan saja? Akan tetapi, itu tidak akan sesuai dengan ketentuan Pasal 88 [79] yang lingkupnya jauh lebih luas. Di sisi lain, istilah itu bisa jadi (justru) ditafsirkan terlalu luas. Terutama dalam kaitannya dengan Pasal 101, ketidakjelasan pengertian ‘serangan’ akan dapat menyebabkan dampak-dampak praktis yang keliru, serta percobaan-percobaan yang dilakukan dengan tulisan, atau serikat-serikat, untuk mengubah pemerintah yang konstitusional melalui jalan damai, (dianggap) sebagai ‘serangan’ yang dapat dipidana sesuai dengan Pasal 101.

Namun, Komisi (tetap) beranggapan, bahwa penafsirannya aman untuk diserahkan kepada yurisprudensi – yang (dapat) menemukan cukup arahan bagi pengertian umum suatu percobaan yang dapat dipidana, untuk membedakan serangan yang dimaksud di sini dari kegiatan akademis atau diskusi-diskusi politik. Istilah ‘aanslag’ mungkin, secara bahasa, hanya akan menimbulkan keberatan terkait uraian terakhir pada Pasal 101; perubahan dari bentuk pemerintahan atau penerus tahta juga dapat dicapai melalui cara yang tak layak untuk dipidana. Dengan tambahan ‘secara melanggar undang-undang’, kalimat itu menjadi lebih jelas.]

Pengertian ‘aanslag’ (makar/serangan)

Pasal 87

Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam Pasal 53.

Art. 87

Aanslag tot een feit bestaat, zoodra het voornemen des daders zich door een begin van uitvoering, in den zin van art. 53 heeft geopenbaard.

Art. 79

Aanslag bestaat zoodra eene strafbare poging tot het voorgenomen feit aanwezig is.

Memorie van Toelichting

Aanslag. De uitdrukking komt voor in de drie eerste titels van het tweede boek. Zij omvat de (volgens art. 55 [45]) strafbare poging tot het voorgenomen feit in overeenstemming met art. 105 C. P. B. en § 82 van het Duitsche wetboek, geen bloot voorbereidende handelingen, gelijk nu nog bij ons regtens is krachtens art. 88 C. P., in Frankrijk reeds bij de wet van 1832 vervangen door deze bepaling: “L’exécution et la tentative constitueront seules l’attentat”.

Advies van den Raad van State

De aanslag, in de drie eerste titels van boek II strafbaar gesteld, bestaat blijkens dit artikel, zood ra strafbare poging tot bet voorgenomen feit aanwezig is.

Waar strafbare poging volgens art. 55 [45] in den regel met een derde minder gestraft wordt, wordt zij als aanslag volgens boek II titels I-III met gelijke straf gestraft als het voltooide misdrijf (artt. 99-101, 118,119,125 [92-94, 109, 110, 116]), behoudens de verzwaring der straf bij verzwarende omstandigheden (artt. 117 [108], lid 2, en 124 [115], lid 2).

De aanslag omvat derhalve de strafbare poging en het voltooide misdrijf tevens. Evenals bij de strafbare poging in het algemeen, zijn ook bij den aanslag de voorbereidende handelingen niet strafbaar.

Met deze bepaling van hetgeen onder aanslag te verstaan zij, – eene bepaling, die met art. 305 Code Pénal Belge woordelijk en met § 82 van het Duitsche wetboek hoofdzakelijk overeenkomt, – kan de Raad van State zich wel vereenigen.

De vraag overigens, welke aanslag of aanslagen eigenlijk bedoeld worden in de artt. 118, 119 en 125, behoort niet hier, maar bij voormelde artikelen te worden geopperd.

[Nota Penjelasan

Serangan/Makar. Istilah ini muncul pada tiga Bab pertama dari Buku Kedua. Ia mencakup percobaan yang dapat dipidana untuk melakukan tindak pidana yang diniatkan (menurut Pasal 55 [45]), sesuai dengan Pasal 105 C.P.B. dan § 82 Kitab Undang-Undang Jerman, bukan merupakan suatu tindakan-tindakan persiapan belaka, bahkan sekarang di tempat kita secara hukum masih sesuai dengan Pasal 88 C.P., yang di Perancis telah digantikan oleh Undang-Undang tahun 1832 dengan ketentuan berikut ini: “L’exécution et la tentative constitueront seules l’attentat”.

Nasihat dari Dewan Negara

Serangan/makar, yang dipidana di dalam tiga Bab pertama Buku II, menurut artikel ini telah lahir, begitu ada percobaan-percobaan yang dapat pidana untuk melakukan tindak pidana yang diniatkan.

Percobaan tindak pidana yang menurut Pasal 55 [45] pada prinsipnya dihukum dengan pengurangan hukuman sepertiga lebih ringan, sebagai ‘serangan’ menurut Buku II, Bab I-III, dihukum dengan hukuman yang sama sebagaimana tindak kejahatan yang telah tuntas/selesai (Pasal 99-101, 118, 119, 125 [92-94, 109, 110, 116]), kecuali terdapat pemberatan hukuman dalam hal adanya keadaan-keadaan yang memperberat (Pasal 117 [108], ayat 2, dan 124 [115], ayat 2).

Oleh karena itu, serangan meliputi percobaan untuk melakukan tindak pidana dan kejahatan yang (telah) selesai. Seperti halnya percobaan yang dapat dipidana pada umumnya, tindakan-tindakan persiapan pada (delik) makar/serangan tidak dapat dipidana.

Terkait ketentuan yang menguraikan pengertian ‘serangan’ ini, – sebuah ketentuan yang serupa dengan Pasal 305 KUHP Belgia secara harfiah, dan dengan § 82 dari Kitab Undang-Undang Jerman secara umum, – Dewan Negara dapat sependapat.

Namun, pertanyaannya, serangan atau serangan-serangan mana yang sebenarnya dimaksudkan dalam Pasal 118, 119 dan 125, tidak termasuk di sini, tapi disampaikan pada pasal-pasal tersebut.]

Permufakatan jahat untuk menggulingkan pemerintah

Pasal 110 ayat (1) KUHP

Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut Pasal 104, 106, 107, dan 108 diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut.

Art. 110 lid (1) WvS

De samenspanning tot een der in de artikelen 104-108 omschreven misdrijven wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren.

Art. 103

De samenspanning tot een der in de artikelen 99-102 omschreven misdrijven wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren.

Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord

Het begrip van zamenspanning is, naar het oordeel der Commissie, te onbestemd. Men zou er zoo wel voorloopige besprekingen als bepaalde afspraken en overeenkomsten toe kunnen rekenen. Toch zou dit te ver gaan en zou de Commissie ongaarne op het voetspoor van § 86 van het Duitsche wetboek 1 alle voorbereidende handelingen strafbaar willen stellen. Daarom zou het aanbeveling verdienen in den negenden titel van het Eerste Boek eene omschrijving van zamenspanning op te nemen, bijv.: zamenspanning bestaat, zoodra twee of meer personen zijn overeengekomen het misdrijf te plegen. Zie Mem v. Toel. [bij Titel I van dit Boek, voorlaatste alinea, hiervoor bl. 12.]

Is de straf niet te gering? Het Duitsche wetboek (§ 83) heeft 5 jaren tuchthuis en het Belgische (art. 106) voor het geval van art. 99 van 10-15 jaren dwangarbeid.

[Laporan (Pembahasan) Parlemen berikut jawaban Pemerintah

Pengertian permufakatan jahat itu, menurut pendapat Komisi, terlalu samar. Seseorang bisa memasukkan pembicaraan-pembicaraan sementara, begitu juga kesepakatan-kesepakatan tertentu, ke dalam pengertian tersebut. Namun, (keberlakuan pengertian) ini akan menjadi terlalu jauh dan Komisi, bertentangan dengan maksudnya sendiri, akan mengikuti jejak § 86 dari Kitab Undang-Undang Jerman 1, (yaitu) memidanakan semua langkah persiapan. Oleh karena itu, dalam Bab kesembilan dari Buku Pertama akan dianjurkan untuk memuat salah satu definisi permufakatan jahat, misalnya: ‘dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan’. Lihat Mem. v. Toel. [pada Bab I Buku ini, satu alinea sebelum alinea terakhir, sebelumnya dalam hlm. 12.]

Apakah hukuman ini tidak terlalu rendah? Kitab Undang-Undang Jerman (§ 83) mengatur lima tahun kurungan, dan Belgia (Pasal 106) untuk delik Pasal 99 dengan 10-15 tahun kerja paksa.]

Pengertian ‘samenspanning’ (permufakatan jahat)

Pasal 88 KUHP

Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan.

Art. 88 WvS

Samenspanning bestaat zoodra twee of meer personen overeengekomen zijn om het misdrijf te plegen.

Art. 80

Samenspanning bestaat zoodra twee of meer personen overeengekomen zijn om het misdrijf te plegen.

Regeeringsopmerking in het Verslag van de Tweede Kamer

Art. 80 (nieuw)

De Minister verwijst naar de artt. 103, 111, 448 en 453 [96, 103, 394 en 398].

(Verg. de Memorie van Toelichting van Titel I van Boek II, in ’t algemeen, aan ‘t slot, en het Verslag der Tweede Kamer bij art. 96.)

Memorie van Toelichting van Titel I van Boek II, in ’t algemeen, aan ‘t slot

Het vereischte voor strafbaren aanslag is in art. 88 [79] aangewezen en aldaar toegelicht.

Eene zamenspanning bestaat, gelijk het woord zelf te kennen geeft, zoodra twee of meer personen overeengekomen zijn om het misdrijf te plegen [zie art. 80].

Zoolang er noch aanslag noch zamenspanning bestaat, noch opruijing in den zin van art. 140 [131], zijn er slechts neigingen en voornemens waar te nemen, die de noodige kenteekenen van vasten wil en van voor

den staat dreigend gevaar missen om strafbaar te wezen. Er bestaat geen genoegzame grond, om voor de in dezen titel omschreven misdrijven zóó ver van de algemeene beginselen af te wijken, dat enkel voorbereidende handelingen, door geen begin van uitvoering gevolgd, en nog minder een voorstel dat niet wordt aangenomen [vgl. art. 90 C.P., art. 111 C.P.B., artt. 84, 86 D. Wb.], met straffen zouden worden bedreigd.

[Tanggapan Pemerintah dalam Laporan (pembahasan) Parlemen

Pasal 80 (baru)

Menteri merujuk pada Pasal 103, 111, 448 dan 453 [96, 103, 394 dan 398].

(Bandingkan Nota Penjelasan Bab I Buku II, penjelasan umum, bagian akhir, dan Laporan (Pembahasan) Parlemen Pasal 96.)

Nota Penjelasan Bab I Buku II, penjelasan umum, bagian akhir

Persyaratan untuk serangan yang dapat dipidana itu telah ditunjukkan pada Pasal 88 [79] dan dijelaskan di situ.

Suatu permufakatan jahat ada, bahkan telah ditunjukkan oleh kata itu sendiri, segera setelah dua orang atau lebih sepakat untuk melakukan kejahatan [lihat Pasal 80].

Selama serangan atau permufakatan jahat tidak ada, tidak juga penghasutan menurut Pasal 140 [131], maka yang dapat dilihat hanya kecenderungan-kecenderungan dan niatan-niatan (saja), yang (masih) membutuhkan tanda-tanda adanya suatu kehendak tetap, serta tak disertai bahaya yang mengancam bagi negara untuk dapat dipidana. Tiada dasar yang cukup untuk membuat tindak-tindak kejahatan yang diuraikan dalam Bab ini untuk menyimpang sebegitu jauh dari asas-asas umum, bahwa hanya tindakan persiapan saja, tanpa diikuti tindakan permulaan, apalagi sebuah usulan yang tidak diterima [bandingkan Pasal 90 C.P., Pasal 111 C.P.B., Pasal 84, 86 D.Wb.], akan (dapat) diancam dengan sanksi pidana.]

 

Iklan

Tinggalkan komentar

Filed under Tak Berkategori

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s