Executive Review: Permasalahan Pasal 251 UU Pemda

KETERANGAN DALAM PERKARA NOMOR 56/PUU-XIV/2016

(disampaikan secara tertulis oleh Pemohon pada tanggal 5 Oktober 2016)

 

Ubi iudicia deficiunt incipit bellum.

  1. Sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Saudara Muhammad Hafidz, dkk. dalam Perkara No. 56/PUU-XIV/2016 ini, terdapat dua kepentingan yang sekiranya patut dipertimbangkan secara seksama oleh Mahkamah. Di satu sisi, dengan berlakunya kebijakan otonomi daerah di Indonesia, Pemerintah Pusat berkepentingan untuk mengatur agar peraturan-peraturan daerah tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi, sehingga terdapat keselarasan kebijakan untuk mewujudkan tujuan negara yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945 di seluruh wilayah Indonesia. Instrumen pengawasan peraturan ini dulunya diatur di dalam Pasal 145 jo. 136 UU No. 32/2004 yang merupakan pendahulu dari Pasal 251 UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimohonkan uji oleh Pemohon dalam perkara ini.
  1. Yang Mulia, usaha Pemerintah Pusat tersebut pada hakikatnya tidak sepenuhnya salah, karena merupakan juga usaha untuk mewujudkan amanat konstitusi. Namun, di sisi lain, kiranya perlu diingat pula bahwa konstitusi juga telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya, selama tidak ditentukan oleh undang-undang sebagai urusan Pemerintah Pusat (Pasal 18 ayat (5) UUD 1945). Artinya, permasalahan ini harus ditelaah dengan prinsip yang mendasar di dalam konstitusi Republik Indonesia, yaitu Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang merupakan pengukuhan dari prinsip yang dituangkan oleh para pendiri negeri ini dalam Penjelasan Umum UUD 1945: “Negara Indonesia berdasar atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machtstaat)”. Selain itu, perlu diperhatikan pula prinsip konstitusi yang menekankan pentingnya sistem ‘checks and balances’ (pengawasan dan keseimbangan). Hal ini terejawantahkan, antara lain, di dalam jaminan adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka menurut Pasal 24 UUD 1945.
  1. Turunan dari jaminan adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka itu, secara integral akan berpengaruh juga pada terpenuhinya jaminan akses warga negara pada peradilan yang merdeka dalam usaha mereka mempertahankan haknya. Bagaimanapun juga, konstitusi telah mengatur hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945) – yang di dalam sebuah negara hukum terwujud dengan adanya mekanisme kontrol atas penggunaan kewenangan yang dijalankan oleh suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka (Pasal 1 ayat (3) jo. Pasal 24 UUD 1945). Secara spesifik, hak-hak yang dipertahankan dapat berkaitan dengan salah satu hak asasi yang diatur Bab XA UUD 1945, tergantung pada materi peraturan daerah yang nantinya secara konkret diuji dan dibatalkan oleh Pemerintah. Ini pula yang dalam hemat kami menjadi dasar dari kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, yaitu statusnya sebagai pegiat serikat buruh, untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam penentuan hak kolektifnya (Pasal 28C ayat (2) 1945) – dalam hal ini, terkait kebijakan pemerintah di bidang ketenagakerjaan. Mengacu pada Putusan Mahkamah sebelumnya, No. 006/PUU-III/2005 dan No. 010/PUU-III/2005, maka kedudukan Pemohon dalam hal ini semestinya telah dapat dianggap memenuhi kriteria normatif, yaitu adanya kerugian hak konstitusional yang terjadi akibat berlakunya ketentuan yang dimohonkan uji (akibat adanya pembatasan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum), bersifat spesifik (khusus) dan setidak-tidaknya potensial terjadi (karena Pemohon dapat menjadi pihak yang berkepentingan dengan dibatalkannya suatu peraturan daerah yang mengatur kebijakan ketenagakerjaan), terdapat hubungan sebab akibat (Pasal 251 UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah telah nyata-nyata menghapuskan hak untuk mengajukan keberatan atau banding kepada hakim), serta hak Pemohon tersebut dapat dipulihkan dengan dikabulkannya permohonan oleh Mahkamah, sebagaimana akan kami uraikan lebih lanjut lagi di bawah ini.
  1. Yang Mulia, selanjutnya perkenankan kami untuk membahas konstitusionalitas ketentuan Pasal 251, khususnya ayat (1), (2), (7), dan (8) UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, dari dua sudut pandang berikut. Pertama, kiranya perlu diperjelas dulu, materi pengaturan apa saja yang seharusnya boleh diuji dan dibatalkan oleh Pemerintah Pusat, melalui instrumen pembatalan yang diatur oleh undang-undang. Selanjutnya, kita juga perlu meninjau kembali apakah Pasal 251 tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip ‘checks and balances’ (pengawasan dan keseimbangan) dalam sebuah negara hukum yang terkandung secara inheren di dalam konstitusi, sebagaimana termaktub di dalam Pasal 1 ayat (3) jo. Pasal 24 UUD 1945.

 Materi peraturan daerah yang dapat diuji dan dibatalkan

  1. Yang Mulia, Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 sebenarnya memberikan kewenangan yang sangat luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur urusannya sendiri, hanya dengan batasan bahwa urusan tersebut tidak telah ditentukan (sebelumnya) oleh undang-undang sebagai urusan Pemerintah Pusat. Kemudian, jika kita mengamati substansi yang dulu terkandung di dalam Pasal 10 UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah (lama), sebenarnya undang-undang yang lama juga telah mengikuti ketentuan yang diamanatkan oleh konstitusi tersebut, yaitu dengan mengakui adanya kewenangan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahannya (sendiri), kecuali yang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat, yaitu yang meliputi (1) politik luar negeri, (2) pertahanan, (3) keamanan, (4) yustisi, (5) moneter dan fiskal nasional, serta (6) agama.
  1. Selanjutnya, Pasal 145 jo. 136 UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah (lama) juga telah mengatur mengenai pembatalan Perda, yaitu jika bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Norma kepentingan umum di sini masih dapat diperdebatkan batasan-batasannya, namun norma peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi telah ditentukan dengan adanya pembagian urusan pemerintahan tadi. Artinya, Pemerintah Pusat berwenang menentukan, serta dengan sendirinya menguji dan membatalkan, urusan-urusan pemerintahan di bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Secara teori, instrumen seperti ini mungkin saja diterapkan dengan memberlakukan hierarki peraturan perundang-undangan (misalnya Hans Kelsen, “Pure Theory of Law”, 1967). Sehubungan dengan hal ini, kekuatan hukum peraturan perundang-undangan memang telah ditentukan berdasarkan suatu hierarki tertentu dan (yang terakhir) diatur di dalam Pasal 7 UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga pendapat tersebut dapat dipertahankan legalitasnya. Namun, meskipun bersifat norma terbuka, pengertian kepentingan umum sebagai salah satu norma penguji di sini sepertinya belum atau tidak pernah dipertanyakan legalitasnya.
  1. Bagaimanapun, terkait dengan pembagian urusan pemerintahan tadi, UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah ternyata menggunakan paradigma yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya. Dalam undang-undang yang baru ini, diperkenalkan tiga istilah baru, yaitu: ‘urusan pemerintahan absolut’, ‘urusan pemerintahan konkuren’, dan ‘urusan pemerintahan umum’. Sehubungan dengan urusan pemerintahan absolut, sebenarnya sama dengan paradigma sebelumnya, terdapat urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yaitu yang meliputi (1) politik luar negeri, (2) pertahanan, (3) keamanan, (4) yustisi, (5) moneter dan fiskal nasional, serta (6) agama. Sebagaimana paradigma sebelumnya pula, Pemerintah Pusat berwenang menguji dan membatalkan urusan pemerintahan yang meliputi enam bidang tadi. Namun, berbeda dengan sebelumnya, UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah merinci lebih lanjut lagi urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah (urusan pemerintahan konkuren), serta menambahkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan (urusan pemerintahan umum).
  1. Dengan demikian, berdasarkan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, materi peraturan daerah yang dapat diuji dan dibatalkan adalah materi peraturan yang meliputi enam bidang yang disebutkan sebagai urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren yang telah dirinci pembagiannya di dalam lampiran undang-undang tersebut, serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Dalam hemat kami, ketentuan tersebut tidak serta merta dapat dianggap inkonstitusional, karena pada dasarnya Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 sendiri telah mendelegasikan pengaturannya pada tataran undang-undang, selama di situ jelas ditentukan apa saja yang termasuk ke dalam kewenangan Pemerintah Pusat sebagai batasan dari otonomi kewenangan Pemerintah Daerah. Batasan-batasan sahnya, menurut hemat kami, sepenuhnya berada pada kewenangan pengujian oleh Mahkamah, meskipun itu barangkali akan lebih relevan dalam permohonan yang diajukan oleh pihak-pihak terkaitnya.
  1. Terkait kedudukan Pemohon dalam perkara ini sendiri, perlu kiranya untuk menjadi catatan Mahkamah, materi aturan (urusan pemerintahan) yang dapat diuji dan dibatalkan Pemerintah Pusat nantinya, meliputi pula kebijakan-kebijakan yang dalam pengambilan keputusannya bukan saja merupakan pelaksanaan tugas pemerintahan kepala daerah, namun juga hasil konsensus atau proses politik di tingkat daerah yang melibatkan partisipasi publik. Hal ini meliputi pula kebijakan di sektor ketenagakerjaan, di mana Pemohon dalam perkara ini berpotensi menjadi pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, pertanyaannya kemudian, apakah Pemohon atau warga Republik Indonesia yang tinggal di daerah – siapapun itu – yang mungkin saja berkepentingan dengan pembatalan suatu peraturan daerah oleh Pemerintah Pusat, juga memperoleh ruang memadai untuk mempertahankan haknya di hadapan hakim yang merdeka menurut Pasal 251 UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah? Sementara cakupan ruang lingkup kewenangan Pemerintah Pusat menjadi bertambah luas, pengawasan cabang kekuasaan lain terhadap penggunaan kewenangan ini sepertinya justru menjadi semakin terbatas.

Mekanisme banding atas keputusan pembatalan peraturan daerah

  1. Yang Mulia, instrumen pembatalan Perda yang kemudian diatur di dalam Pasal 251 UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah pada dasarnya merupakan perubahan dari Pasal 145 UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah (lama) yang telah kami sebutkan di atas. Sebagaimana pengaturan sebelumnya, undang-undang juga menggunakan dasar alasan pembatalan yang mirip, yaitu ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, serta ditambah ketidaksesuaian dengan kesusilaan. Dan telah kami sampaikan pula sebelumnya, mekanisme evaluasi dan pengawasan peraturan atau istilahnya ‘executive review’ seperti itu memang secara teori dapat dipertahankan, yaitu dengan didasarkan pada berlakunya hierarki peraturan perundang-undangan, dan/atau – sebagaimana diterapkan sebagai konsep penyeimbang di negara dengan sistem federal – pada asas kesatuan kekuasaan eksekutif, seperti praktek OIRA/Office of Information and Regulatory Affairs di Amerika Serikat (lihat misalnya penjelasan James F. Blumstein dalam ‘Regulatory Review by The Executive Office of The President: An Overview and Policy Analysis of Current Issues’, Duke Law Journal, Volume 51, Number 3, December 2001).
  1. Dengan demikian, keberadaan instrumen ‘executive review’ itu memang barangkali tidak sepenuhnya keliru, karena, asumsinya, sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan di tingkat nasional pihak eksekutif perlu (dan wajib) menjalankan mandatnya berdasarkan hierarki peraturan yang berlaku di seluruh penjuru negeri. Hal ini bisa jadi memang diperlukan untuk menjamin adanya tatanan pemerintahan yang baik, sehingga tercipta kepastian dan kesetaraan hukum bagi masyarakat, atau, sebagaimana disampaikan oleh Pemerintah Pusat, untuk menjamin iklim usaha yang kondusif. Atau, jika dibandingkan lagi dengan praktek OIRA di Amerika Serikat tadi, instrumen seperti itu dapat juga digunakan sebagai sarana untuk menyelaraskan dan mengendalikan instrumen perencanaan dan anggaran pemerintah.
  1. Namun demikian, Yang Mulia, terkait Pasal 251 UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah itu sendiri, terdapat setidak-tidaknya dua hal penting yang perlu Mahkamah cermati secara seksama. Pertama, keputusan pembatalan peraturan daerah ternyata tidak hanya dapat didasarkan pada pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, namun dapat didasarkan pula pada kepentingan umum dan/atau kesusilaan. Ketentuan tersebut, dengan sendirinya, telah memberlakukan suatu norma terbuka yang pada prakteknya tak hanya akan terkait dengan tata kelola anggaran dan/atau administrasi pemerintah, namun juga penilaian atas norma tak tertulis yang membuka ruang diskresi teramat sangat luas. Di samping itu, jika dibandingkan dengan OIRA di Amerika Serikat, terdapat pula beberapa perbedaan mendasar yang barangkali membuat penggunaan ‘executive review’ secara murni di Indonesia tidak dapat disamakan, yaitu karena belum adanya kejelasan mengenai signifikansi (OIRA hanya menguji beberapa peraturan tertentu), akuntabilitas (OIRA menggunakan kriteria atau metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan), dan transparansi (terdapat keterbukaan dalam proses pengawasan tersebut). Sehingga, kalaupun praktek di Amerika Serikat itu dijadikan rujukan oleh Pemerintah Pusat dalam menyusun kebijakan hukumnya, itu bukanlah suatu perbandingan yang dalam bahasa Inggrisnya: ‘apple to apple’, atau, perbandingan hal-hal yang sebanding. Kedua, sebagaimana telah dijelaskan tadi, keputusan pembatalan suatu peraturan daerah di Indonesia pada kenyataannya tak hanya berpotensi melahirkan sengketa kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, namun juga berpotensi melanggar hak-hak warga negara di daerah yang sebelumnya – melalui suatu proses yang partisipatif – telah dituangkan ke dalam peraturan daerah yang di kemudian hari dibatalkan sepihak itu.
  1. Dengan demikian, sebagaimana mungkin juga telah Mahkamah ketahui, perbedaan mendasar antara Pasal 251 UU No. 23/2014 dan Pasal 145 UU No. 32/2004 adalah pengaturan mekanisme keberatan atas keputusan pembatalan peraturan daerah. Sementara Pasal 145 ayat (5) UU No. 32/2004 mengatur bahwa keberatan dapat diajukan kepada Mahkamah Agung, Pasal 251 ayat (7) dan ayat (8) UU No. 23/2014 menentukan bahwa keberatan seperti ini harus diajukan kepada Presiden atau Menteri yang juga merupakan perwakilan Pemerintah Pusat. Perbedaan ini jelas menutup jaminan adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagai pihak penilai yang obyektif dan netral, sehingga mempunyai legitimasi dalam sebuah negara hukum untuk menyatakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku (rechtsprekende macht), bukan Presiden atau Menteri yang semestinya bertugas sebagai pelaksana ketentuan-ketentuan tersebut (uitvoerende macht). Dalam menjalankan suatu ketentuan hukum, pihak eksekutif dapat saja hanya baru melaksanakannya berdasarkan tafsiran pihak itu sendiri saja, sehingga berpotensi mengakibatkan timbulnya tindakan yang sewenang-wenang.
  1. Sebagaimana telah kami sebutkan pada bagian awal keterangan kami, kepentingan Pemerintah Pusat untuk melaksanakan amanat konstitusi dengan menjalankan mekanisme pengawasan dan membatalkan peraturan-peraturan daerah untuk kesejahteraan bersama bukanlah hal yang dengan sendirinya bertentangan dengan konstitusi. Namun, perlu selalu diingat, tindakan-tindakan yang secara nyata diambil juga harus dapat dipastikan keabsahannya. Dalam situasi di mana ketentuan hukum yang ada ternyata jelas membuka lahirnya tafsir-tafsir berbeda, atau potensi timbulnya sengketa-sengketa kewenangan, ataupun adanya potensi pelanggaran hak-hak warga negara, peran hakim sebagai pihak penengah dan pemegang kata terakhir dalam hal ini tentu sangatlah dibutuhkan. Sebagaimana digambarkan oleh seorang ahli hukum internasional terkemuka, Hugo Grotius: Ubi iudicia deficiunt incipit bellum”, atau, “Di mana putusan-putusan hakim menjadi tiada, di sanalah peperangan itu bermula”. Dalam situasi dewasa ini, di tengah usaha keras Pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pada institusi-institusi negara, dampak dari mekanisme pengawasan peraturan oleh kekuasaan eksekutif yang tak diimbangi dengan mekanisme ‘checks and balances’ oleh kekuasaan yudikatif, sesungguhnya justru akan bertolak belakang dengan tujuan dari usaha tersebut.
  1. Untuk itu, perlu kiranya Mahkamah perhatikan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24, dan Pasal 24A UUD 1945. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diamanatkan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 pada dasarnya diperbolehkan untuk diatur dengan undang-undang. Akan tetapi, pengaturan tersebut tidak seharusnya bertentangan dengan prinsip supremasi hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945), di mana hukum dan keadilan ditegakkan oleh suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka (Pasal 24 UUD 1945). Mekanisme ‘executive review’ sebagaimana diatur di dalam Pasal 251, khususnya terkait mekanisme keberatan pada ayat (7) dan ayat (8), telah jelas-jelas menutup pintu penyelesaian sengketa ke hadapan hakim, sehingga bertentangan dengan ketentuan konstitusi. Perlu kami tegaskan kembali, sekalipun pada dasarnya kami menilai adanya manfaat dari pengawasan peraturan daerah yang telah dan akan terus dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, kami tidak menemukan satu pun alasan yang sah untuk menghapuskan pintu pengujian oleh hakim (judicial review) atas keputusan pembatalan suatu peraturan daerah. Tidak juga di dalam naskah akademik ketentuan terkait. Selain itu, ketentuan a quo juga telah jelas-jelas mengurangi efektivitas Pasal 24A UUD 1945, karena nyata menutup kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji keputusan pembatalan atas suatu peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang (sebagaimana kemudian diatur lebih lanjut di dalam Pasal 31A UU No. 3/2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14/1985 tentang Mahkamah Agung), baik dari sisi substansi, maupun prosedurnya. Padahal, terbukanya pintu ‘judicial review’ terhadap keputusan pembatalan peraturan daerah tidak akan menutup kewenangan Pemerintah Pusat untuk tetap dapat melakukan ‘executive review’ dalam rangka melakukan pengawasan peraturan daerah. Perbedaannya, kewenangan pemerintah akan memenuhi prinsip-prinsip ‘checks and balances’ (pengawasan dan keseimbangan) yang telah diamanatkan oleh konstitusi. Sebagai tambahan, meskipun barangkali tidak berkaitan langsung dengan Pemohon dalam perkara ini, konflik kewenangan yang timbul antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait pembagian urusan pemerintahan di dalam undang-undang itu pun, tidak seharusnya pula mengurangi kewenangan Mahkamah sebagai penafsir konstitusi menurut Pasal 24C UUD 1945.
  1. Sebagai penutup, perlu kiranya Mahkamah pertimbangkan pula akibat-akibat yang mungkin timbul dari pembatalan Pasal 251 ayat (7) dan ayat (8) yang dalam hemat kami inkonstitusional tadi. Menurut pendapat kami, norma pengaturan mekanisme keberatan atau banding yang terkandung di dalamnya justru harus dipertahankan, agar tetap ada mekanisme pengawasan dan keseimbangan yang dapat dijalankan oleh cabang kekuasaan yudikatif. Namun, supaya sesuai dengan norma konstitusi, pengajuan keberatan atau banding tersebut semestinya harus dapat diajukan ke hadapan hakim oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pada kesempatan ini, akan terlalu panjang kiranya untuk membahas lebih lanjut apa sejatinya bentuk keputusan pembatalan itu secara teori hukum administrasi. Namun, jika dilihat dari dampak praktisnya yang bersifat pengaturan umum (regeling), kami berpandangan bahwa keputusan pembatalan itu semestinya dapat disetarakan dengan obyek uji materiil Mahkamah Agung sebagaimana diatur di dalam Pasal 31A UU No. 3/2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14/1985 tentang Mahkamah Agung. Di samping itu, sebagaimana umumnya perkara uji materiil, permohonan keberatan tersebut semestinya tak hanya dapat diajukan oleh Pemerintah Daerah, namun oleh semua pihak yang berkepentingan atas keputusan pembatalan terkait. Bagaimanapun, hal ini berlaku pula untuk situasi sebaliknya, di mana pihak yang berkepentingan juga diperbolehkan oleh undang-undang untuk mengajukan permohonan uji materiil kepada Mahkamah Agung untuk pembatalan peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai perwakilan serikat buruh yang berkepentingan besar dengan kejelasan dan kepastian penyusunan kebijakan sektor ketenagakerjaan di daerah, serta mempertahankan haknya (dalam proses penyusunan peraturan daerah terkait) di hadapan hakim sebagaimana dijamin oleh Pasal 24 jo. 24A UUD 1945, Pemohon karenanya juga telah dapat dianggap dilanggar hak konstitusionalnya yang bersifat spesifik (khusus) yang setidak-tidaknya dapat dipastikan akan potensial terjadi menurut penalaran yang wajar, akibat berlakunya ketentuan Pasal 251 ayat (7) dan ayat (8) UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut.
  1. Yang Mulia, berdasarkan pendapat kami di atas, kami berkesimpulan bahwa Pasal 251 ayat (7) dan ayat (8) UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah telah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) jo. Pasal 24 jo. Pasal 24A UUD 1945. Ketentuan ini barangkali tetap dapat dinyatakan konstitusional, sebagaimana ketentuan pendahulunya, sepanjang mekanisme keberatan atas keputusan pembatalan yang diatur di dalamnya ditafsirkan sebagai keberatan yang dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan kepada Mahkamah Agung, sebagaimana layaknya dalam perkara-perkara uji materiil.

 

Hormat kami,

I. Nasima, LL.M.

Iklan

Tinggalkan komentar

Filed under Tak Berkategori

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s