Permasalahan Norma Pemberhentian Sementara (Bukan Hanya) Terkait Ahok

Beberapa hari menjelang dilaksanakannya Pilkada DKI, panggung perdebatan hukum tata negara mulai ikut menghangat. Meningkatnya suhu dunia hukum tata negara ini bisa jadi tak sepenuhnya terlepas dari meningkatnya suhu dunia politik. Apalagi, berkaca dari rangkaian peristiwa beberapa bulan terakhir yang mengiringi proses penyelenggaraan pemilihan gubernur di Jakarta, batas antara dunia hukum (pidana) dan dunia politik menjadi semakin kabur. Begitu kaburnya, sampai-sampai kolom politik hanya diisi berita hukum, serta perdebatan hukum selalu diduga mengandung pesan-pesan politik pihak yang mengajukan suatu pendapat tertentu.

Pendapat MMD: Pasal 83 ayat (1) dan (2) UU Pemda

Perdebatan terakhir dipicu pernyataan Mahfud MD (MMD), guru besar hukum tata negara, bahwa Gubernur DKI Jakarta Ahok harus diberhentikan sementara dari jabatannya, akibat status terdakwanya. MMD mendasarkan pendapatnya pada bunyi Pasal 83 ayat (1) dan (2) UU No. 23/2014 (Pemda) yang memang secara tegas menyatakan:

(1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun […];

(2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan.

Artinya, begitu perkara didaftarkan di pengadilan, maka dengan sendirinya Ahok seharusnya diberhentikan sementara dari jabatannya. Bahwa momen yang kemudian dijadikan patokan adalah hari Sabtu kemarin, itu karena yang bersangkutan sebelumnya menjalani cuti sebagai calon gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah yang akan datang.

Sanggahan RH: Perbedaan ancaman pidana minimum dan ancaman pidana maksimum

Pendapat MMD tadi ternyata mendapatkan sanggahan dari Refly Harun (RH), koleganya sesama akademisi hukum tata negara, yang menyatakan bahwa Ahok tidak perlu diberhentikan sementara. Alasannya, Pasal 156a KUHP yang didakwakan pada Ahok berbunyi: “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia […]” Sementara, rumusan yang digunakan di dalam Pasal 83 ayat (1) UU Pemda adalah “paling singkat 5 (lima) tahun”, bukan “paling lama 5 (lima) tahun”.

Dengan kata lain, Pasal 83 ayat (1) UU Pemda menentukan batasannya adalah ancaman pidana minimum lima tahun, sedangkan ancaman pidana maksimum yang dikenakan pada Ahok adalah lima tahun. Oleh karena Pasal 156a KUHP yang didakwakan pada Ahok memuat ancaman pidana maksimum, menurut RH, dakwaan itu tidak memenuhi kriteria pemberhentian sementara yang diatur di dalam Pasal 83 ayat (1) UU Pemda.

Lalu mana yang benar di antara kedua pendapat itu tadi?

Pasal 83 memang bermasalah, tetapi tetap berlaku selama belum dibatalkan

Pertama-tama, dengan membaca batas tersingkat ancaman pidana yang diatur di dalam Pasal 83 ayat (1) UU Pemda dan menghitung lamanya ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada Ahok, tentu pendapat MMD itu sudah jelas tepat. Jadi, Pasal 83 ayat (1) tersebut harus diterapkan di kasus Ahok ini. Pertanyaannya kemudian, apakah pendapat RH juga tepat, bahwa terdapat perbedaan di antara kedua rumusan tadi?

Untuk dapat menjawabnya, tentu kita perlu mencermati lagi perkembangan ketentuan mengenai pemberhentian sementara gubernur itu sendiri. Intinya, pendapat RH mengenai perbedaan antara ancaman pidana maksimum dan ancaman pidana minimum sebenarnya akan mudah dibantah, karena undang-undang sebelumnya juga menggunakan lamanya hukuman selama lima tahun sebagai patokan.

Namun, perlu diketahui bahwa Pasal 83 UU Pemda itu sendiri sebenarnya memuat suatu permasalahan besar, yaitu dalam hubungannya dengan asas praduga tak bersalah dan (dengan sendirinya) kewenangan hakim untuk memeriksa perkara terkait. Jadi, tak peduli apakah Ahok atau bukan, norma yang saat ini berlaku memang sangat dapat dipertanyakan kebenarannya.

Menurut Pasal 51 UU No. 22/1999, “Kepala Daerah diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui Keputusan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, yang diancam, dengan hukuman lima tahun atau lebih, atau diancam dengan hukuman mati (…)”. Selain itu, Pasal 52 menyatakan, “Kepala Daerah yang diduga melakukan makar dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia diberhentikan untuk sementara dari jabatannya oleh Presiden tanpa melalui Keputusan DPRD”.

Jadi, kalau menurut UU No. 22/1999 dulu, instrumen pemberhentian sementara hanya berlaku untuk dugaan perbuatan makar dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah NKRI.

Konstruksi serupa diikuti oleh UU No. 32/2004 yang juga memisahkan antara hukuman dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun, dengan beberapa tindak pidana tertentu lainnya. Untuk yang pertama, pemberhentian sementara hanya berlaku setelah adanya putusan pengadilan, namun belum berkekuatan hukum tetap, sedangkan untuk tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara, pemberhentian sementara diberlakukan pada tahap dakwaan.

Pasal 30 ayat (1) UU No. 32/2004 menyatakan, “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan”. Sementara menurut Pasal 31, “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.”

Dari paparan tersebut di atas, seperti disampaikan juga tadi, perbedaan antara ancaman pidana maksimum dan ancaman pidana minimum bukanlah sesuatu yang esensial dalam hal ini. Kalau itu digunakan untuk berdalih bahwa situasi Ahok tidak termasuk ke dalam kriteria Pasal 83 ayat (1), patut dikhawatirkan akan sia-sia. Meskipun demikian, UU Pemda (terbaru) No. 23/2014 ini justru memuat sebuah perubahan mendasar yang melanggar asas praduga tak bersalah terkait suatu dakwaan terhadap seorang kepala daerah (yang belum tentu terbukti kebenarannya dan telah dinyatakan bersalah oleh hakim). Apa alasan dari perubahan itu? Jawabannya tak dapat ditemukan dalam naskah akademik RUU Pemda.

Dalam konteks negara hukum, memperbaiki kesalahan pengaturan itu perlu segera dilakukan. Inisiatif Presiden untuk meminta Fatwa MA mungkin patut diapresiasi, meskipun MA juga sepertinya akan mempertimbangkan norma yang ada. Bagaimanapun, tersandang suatu kewajiban moral di pundak Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Kalau memang nilai yang terkandung di dalam Pasal 83 ayat (1) itu benar-benar dianggap tidak adil, pihak-pihak yang berkepentingan dapat saja mengajukan permohonan uji konstitusionalitas. Masalahnya, kalau permohonan seperti itu diajukan oleh Pemerintah dalam kasus Ahok ini, tentu hanya akan mengurangi persepsi masyarakat terhadap netralitasnya.

Iklan

Tinggalkan komentar

Filed under Tak Berkategori

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s