Pedoman dalam menerapkan Pasal 279 KUHP

Dalam rumusan hukum hasil rapat pleno kamar yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung tahun lalu, Pasal 279 rupanya mendapat perhatian khusus. Di dalam lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4/2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan terkait, disebutkan:

“Bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang suami dengan perempuan lain sedangkan suami tersebut tidak mendapatkan izin isteri untuk melangsungkan perkawinan lagi, maka Pasal 279 KUHPidana dapat diterapkan;”

Usaha menyatukan keberagaman penerapan yang berkembang selama ini tentu perlu diapresiasi, namun sayangnya rumusan tersebut mungkin belum akan menjawab pertanyaan yang berkembang di dalam praktek peradilan. Bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan lagi semestinya mendapatkan izin isterinya, mungkin bukan lagi topik perdebatan di peradilan. Permasalahan yang sering muncul di praktek, sebagaimana pernah saya tuliskan sebelumnya,  lahir akibat adanya perbedaan tafsir mengenai pengertian ‘perkawinan yang diadakan’ (setelah adanya perkawinan sebelumnya), serta status ‘perkawinan (sebelumnya) yang menjadi penghalang’ terjadinya perkawinan tersebut.

Pasal 279 KUHP

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:

1. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

2. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

Jadi, pedoman tersebut mungkin akan lebih jelas bagi pengadilan-pengadilan di tingkat bawah, jika terdapat penjelasan mengenai apa pengertian dari perkawinan tersebut. Secara umum, jika hendak digunakan metode interpretatif, maka pertanyaan hukumnya adalah apakah perkawinan itu, meminjam istilah yang digunakan Pasal 2 UU No. 1974 (1) harus sah secara agama/kepercayaan masing-masing pasangan, dan (2) dicatat menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 UU No. 1/1974

(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau, kalau hendak digunakan metode pragmatis, karena dalam prakteknya seringkali menyangkut pengaduan isteri (pertama) terhadap ‘perkawinan’ berikutnya dari si suami, maka perlu ada kriteria untuk mempertimbangkan situasi masing-masing pihak terkaitnya, seperti misalnya bagaimana hubungan masing-masing pihak, keberadaan anak, dan sebagainya. Hal ini menjadi perlu, karena Pasal 279 itu sendiri telah mengalami pergeseran fungsi dalam prakteknya, sebagaimana pernah saya sampaikan sebelumnya.

Sebagai tambahan gambaran dari kasus-kasus terkini. Di bawah ini terdapat dua kasus yang cukup aktual dan semoga dapat memberikan gambaran kasus-kasus terkait Pasal 279 ini.

Putusan No. 937 K/Pid/2013: termasuk perkawinan yang tidak dicatatkan

Terdakwa IR menikah lagi dengan H pada tahun 2011, sementara sebelumnya telah mempunyai isteri sah SM yang dinikahinya pada tahun 1992 dan mereka telah mempunyai tiga orang anak. Sebelum pernikahan tadi berlangsung, Terdakwa IR merasa telah menjatuhkan talak kepada SM, namun dirinya tak pernah mengajukan gugatan cerai dan pengadilan tak pernah mengeluarkan surat cerai, sehingga secara hukum dapat dianggap masih berstatus menikah. Terdakwa IR tak meminta izin kepada SM, ketika melangsungkan perkawinan keduanya dengan H. Kepada penghulu TR pada perkawinan keduanya itu, Terdakwa IR mengaku telah berpisah dari SM.

PN Bangkinang, dalam Putusan No. 341/Pid.B/2012/PN.Bkn, tanggal 27 Maret 2013, menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa IR tersebut telah terbukti, namun bukan merupakan tindak pidana. Oleh karenanya, Pengadilan melepaskan Terdakwa IR dari segala tuntutan hukum dan memulihkan hak dan nama baiknya.

JPU mengajukan permohonan kasasi atas putusan tersebut. Pertimbangan PN, sebagaimana dikutip di dalam memori kasasi JPU, ‘bahwa perbuatan terdakwa melakukan perkawinan kembali sebagaimana dalam unsur “halangan yang syah baginya untuk melakukan perkawinan kembali” tidak dianggap syah karena perkawinan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dicatat berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terutama Pasal 2 ayat 2’.

Menurut pendapat JPU, pertimbangan hakim di tingkat pertama itu tidak cukup berdasar, karena berdasarkan fakta persidangan dan analisis hukum (JPU), perkawinan tadi ‘dilakukan dengan sengaja’ oleh Terdakwa, meskipun dirinya ‘secara pasti mengetahui bahwa perkawinan yang syah sebelumnya dengan saksi SM menjadi halangan baginya untuk melakukan perkawinan tersebut, sehingga untuk melakukan perkawinan kembali mesti atas sepengetahuan dan seijin saksi SM’. Tidak cukup jelas bantahan terhadap status perkawinan kedua Terdakwa yang tidak tercatat sebagaimana pertimbangan Pengadilan Negeri.

Namun, dalam memorinya JPU juga menandaskan, Terdakwa meminta kepada penghulu ‘untuk dibuatkan surat nikah hanya sebagai surat keterangan saja karena terdakwa juga mengetahui dan menyadari bahwa surat tersebut tidaklah resmi adanya namun perkawinan yang dilakukan terdakwa dengan saksi H dengan adanya wali nikah dan 2 (dua) orang saksi nikah telah memenuhi ketentuan prosedur perkawinan sesuai dengan hukum agama Islam serta memenuhi ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 sehingga perkawinan kembali yang dilakukan terdakwa adalah syah secara agama’. Selain itu, kondisi lain yang juga disebut oleh JPU, ‘terdakwa merupakan seorang pegawai negeri sipil yang sudah memahami prosedur perkawinan yang mesti dilakukan oleh terdakwa namun hal itu tidak terdakwa laksanakan sebagai mana mestinya’.

Majelis kasasi (Sofyan Sitompul, Artidjo Alkostar, Dudu D. Machmudin) menerima alasan kasasi tersebut. Pertimbangannya, ‘alasan dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum itu dapat dibenarkan, karena judex facti telah salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu Terdakwa melakukan perkawinan dengan H tanggal 8 April 2011 padahal secara hukum Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi SM, perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP;’

Secara tidak langsung, putusan dan pertimbangan itu juga dapat ditafsirkan bahwa perkawinan kedua itu telah dapat dianggap ada, sekalipun tidak dicatat.

Putusan No. 1463 K/Pid/2014: tidak termasuk perkawinan yang tidak sah secara agama

Terdakwa ES sebelumnya telah menikah dengan CY pada tahun 1988 di Gereja dan secara adat Tionghoa, serta pernikahan mereka kemudian dicatatkan pada Catatan Sipil di tahun 1999. Sejak tahun 2009 ES dan CY sering cek-cok, sebelum ES meninggalkan CY pada tahun 2010. Pada tahun yang sama, CY mendengar bahwa ES telah menikah lagi secara agama Islam dengan Terdakwa AD dan tinggal bersama dengan pasangan barunya tersebut. CY kemudian melaporkan perbuatan para Terdakwa ke polisi.

JPU mendakwa ES (dan AD secara terpisah) telah melakukan perbuatan pidana menurut Pasal 279 ayat (1) KUHPidana. Namun, PN Rantauprapat rupanya tidak sependapat. Dalam Putusan No. 125/Pid.B/2014/PN-Rap, tanggal 18 Juni 2014, majelis hakim membebaskan Terdakwa ES (keputusan serupa juga dijatuhkan terhadap Terdakwa AD dalam Putusan No. 126/Pid.B/2014/PN-Rap). JPU kemudian mengajukan permohonan kasasi atas putusan tersebut.

Dalam memori kasasinya, JPU mempermasalahkan pertimbangan hakim di tingkat pertama yang menganggap bahwa perkawinan tersebut tidak sesuai dengan syarat sahnya perkawinan menurut agama Islam, sehingga tidak dapat dianggap sebagai suatu perkawinan. Dalam hal ini, JPU mengajukan fakta bantahan. Menurutnya, keberadaan salah satu saksi pernikahan tidak diakui oleh pengadilan, sehingga pengadilan menyimpulkan bahwa perkawinan itu tidak sah secara agama. Di samping itu, JPU juga berpendapat bahwa perkawinan di sini tidak harus merupakan perkawinan yang tercatat, karena ‘perkawinan sudah dianggap sah bilamana hukum agama dan kepercayaan mengesahkannya’.

Mahkamah Agung menolak alasan-alasan JPU tersebut. Dalam pertimbangannya, majelis kasasi (Andi Abu Ayyub Saleh, Dudu D. Machmudin, Margono) berpendapat sebagai berikut:

“Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena alasan tersebut tidak dapat mematahkan putusan bebas Judex Facti. Hal ini disebabkan tidak terpenuhinya pernikahan secara hukum Islam dan ternyata tidak pula dicatatkan di KUA, sehingga perkawinan antara Terdakwa dengan saksi Agustina Dalimunthe dianggap tidak ada, sehingga berarti tidak ada tindak pidana;”

“Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);”

Putusan tersebut pada dasarnya juga membahas pengertian perkawinan yang dilarang oleh Pasal 279 KUHP, di mana terdapat dua hal yang pada umumnya dipermasalahkan: (1) keabsahan perkawinan itu menurut agama, serta (2) terpenuhinya formalitas pencatatan. Dalam hal ini, tidak ada satu pun kriteria yang terpenuhi, atau setidak-tidaknya tak akan dapat dinilai, tanpa menguji kembali penilaian fakta hakim di tingkat bawah yang memang semestinya di luar kewenangan majelis kasasi. Meskipun, ketika ‘perkawinan’ itu dilangsungkan, bisa jadi bukan itu yang dimaksudkan oleh para pihak terkaitnya.

 

Iklan

Tinggalkan komentar

Filed under Tak Berkategori

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s