Drijfmest-arrest (2003): Pertanggungjawaban Korporasi di Belanda

Sebagai salah satu bagian dalam proyek penerjemahan putusan LeIP pada tahun 2013 yang lalu, Putusan Pupuk Cair (Drijfmest-arrest) ini menjadi salah satu yurisprudensi terpilih dari Belanda. Hoge Raad dalam putusan ini menjelaskan bagaimana cara menetapkan pertanggungjawaban pidana badan hukum (Pasal 51 Sr.), berdasarkan beberapa kriteria yang dapat diuji berdasarkan fakta perkaranya. Meskipun undang-undang telah membuka ruang pertanggungjawaban tersebut, namun bagaimana persisnya pertanggungjawaban seperti itu dapat dipastikan, pada kenyataannya masih harus dikembangkan dan diputuskan oleh hakim di dalam praktek peradilan.

Pasal 51 Wetboek van Strafrecht (Sr.)

  1. Tindak-tindak pidana dapat diperbuat oleh orang-orang perseorangan dan badan-badan hukum.

  2. Jika sebuah tindak pidana diperbuat oleh badan hukum, maka tuntutan pidana dapat diajukan, serta hukuman-hukuman dan tindakan-tindakan yang telah ditentukan undang-undang dapat diputuskan, jika terpenuhi syarat untuk itu:

    1. Terhadap badan hukum tersebut, atau,
    2. Terhadap mereka yang telah memberikan perintah dilakukannya perbuatan itu, begitu juga terhadap mereka yang secara nyata memimpin perbuatan terlarang itu, atau,
    3. Terhadap pihak tersebut pada angka 1 dan angka 2 secara bersama-sama.
  3. Untuk penerapan ayat-ayat sebelumnya, disetarakan dengan badan hukum: perseroan tidak berbadan hukum, persekutuan perdata, perusahaan pelayaran dan harta kekayaan untuk tujuan tertentu.

Dalam putusan “Drijfmest” atau “Pupuk Cair” dengan badan hukum sebagai terdakwanya ini, Hoge Raad menyebutkan beberapa kriteria yang dapat digunakan sebagai pedoman kapan suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tanggung jawab badan hukum terkait. Pada prinsipnya, Hoge Raad berpendapat bahwa suatu tindak pidana dapat dianggap sebagai tanggung jawab badan hukum, apabila “perbuatan itu terjadi atau dilakukan dalam lingkup badan hukum terkait”. Untuk menilai terpenuhinya keadaan tersebut, harus diperhatikan situasi dan kondisi kongkretnya. Namun, sebagai pedoman, Hoge Raad menguraikan beberapa poin yang dapat dijadikan pedoman penilaian dalam putusan ini.

“Sebuah perbuatan yang dilakukan dalam lingkup badan hukum dapat dianggap ada, jika terdapat satu atau lebih keadaan-keadaan berikut ini:

  • Menyangkut sebuah tindakan atau kelalaian dari seseorang, entah karena suatu hubungan kerja, atau karena hubungan-hubungan lainnya, bekerja untuk kepentingan badan hukum tersebut;
  • Perbuatan itu sesuai dengan aktivitas usaha badan hukum seperti itu pada umumnya;
  • Perbuatan itu telah menghasilkan manfaat bagi badan hukum dalam usaha yang dijalankannya;
  • Badan hukum tersebut berkuasa menentukan apakah perbuatan itu akan dilakukan, atau tidak, dan perbuatan semacam itu, atau sejenisnya, berdasar fakta-fakta dalam perkara terkait telah diterima oleh badan hukum itu, atau setidak-tidaknya semestinya dianggap diterima olehnya. Yang dimaksud menerima, termasuk juga tidak mengambil tindakan antisipasi yang sepatutnya dapat diharapkan dari badan hukum itu, dengan tujuan mencegah dilakukannya perbuatan tersebut. Dalam hal ini perlu ditambahkan, kriteria terakhir yang dimaksud – yang dikembangkan dalam HR 23 februari 1954, NJ 1954, 378 dan juga yang muncul dalam kasus itu, disebut sebagai “kriteria kawat besi” (ijzerdraadcriteria) – memang dikembangkan dengan tujuan mengatur konsep pelaku secara fungsional dari orang perseorangan (jadi ditujukan pada pertanggungjawaban orang perseorangan atas suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang perseorangan yang lain). Namun, dalam kasus-kasus yang terjadi, konsep ini ternyata juga dapat menjadi ukuran untuk pertanggungjawaban badan hukum atas suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang perseorangan (bandingkan HR 14 januari 1992, NJ 1992, 413).”

Oleh karena Hoge Raad menilai Pengadilan Banding dalam putusannya tidak menyebutkan alasan-alasan yang cukup dalam menilai terpenuhinya kriteria pertanggungjawaban tersebut, maka Hoge Raad membatalkan putusan yang dimohonkan kasasi, serta memerintahkan Pengadilan Banding lain untuk mengadili kembali dan memutus perkara ini.


21 Oktober 2003
Kamar Pidana

No. 02229/02 E (ECLI:NL:HR:2003:AF7938)

SG/ABG

Hoge Raad der Nederlanden

Putusan

Pada perkara kasasi terhadap putusan Pengadilan Banding Amsterdam, Kamar Ekonomi, tanggal 18 Maret 2002, nomor 23/000704-01, dalam perkara pidana terhadap:

[terdakwa], bertempat tinggal di [tempat tinggal].

  1. Putusan yang dimohonkan kasasi
  • Pengadilan Banding, pada proses di tingkat banding – dengan membatalkan vonis Hakim Tunggal (Tindak Pidana) Ekonomi pada Pengadilan Alkmaar tanggal 9 Oktober 2000 –, telah menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar sembilan ratus euro, sehubungan dengan dakwaan terhadap terdakwa yang telah terbukti, yaitu, menurut Pengadilan Banding, berbunyi: “kejahatan berikut (Hoge Raad membacanya: pelanggaran berikut): pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Tanah”.
  • Ringkasan putusan dan berkas pelengkapnya ,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365a ayat 2 Sv, dilekatkan pada putusan ini dan menjadi bagian darinya.
  1. Proses kasasi
  • Permohonan kasasi diajukan oleh terdakwa. Bertindak atas nama terdakwa, mr. Walling, advokat di Den Haag, telah mengajukan berkas permohonan kasasi. Berkas tersebut dilekatkan pada putusan ini dan menjadi bagian darinya. Advocaat-Generaal Wortel telah menyimpulkan bahwa Hoge Raad akan membatalkan putusan yang dimohonkan kasasi dan akan merujukkan perkara ini kepada pengadilan banding yang berdekatan, sehingga perkara tersebut dapat diadili lagi dan diputus.
  • Hoge Raad telah memeriksa pendapat tertulis dari penasihat hukum atas nota konklusi yang dibuat oleh Advocaat-Generaal.
  1. Pengantar pertimbangan atas permohonan kasasi
  • Dalam Pasal 51 Sr. telah ditentukan bahwa suatu tindak pidana, selain oleh orang perseorangan (individu), dapat dilakukan juga oleh sebuah badan hukum, termasuk juga perseroan tanpa badan hukum, persekutuan perdata, perusahaan pelayaran, dan harta kekayaan yang dipisahkan untuk tujuan tertentu.
  • Undang-undang tidak memuat ukuran-ukuran untuk menentukan badan hukum sebagai pelaku suatu tindak pidana.
  • Sejarah pembentukan Pasal 51 Sr. tentang badan hukum sebagai pelaku tindak pidana, memuat pernyataan berikut ini:

“Rancangan undang-undang ini merupakan langkah terakhir pada jalan yang telah dititi di negeri Belanda sekian lamanya. Saya kira saat ini tak lagi dibutuhkan tinjauan teori hukum yang mendalam, untuk pemidanaan badan hukum. Saya mencukupkan diri dengan penjelasan berikut.

Dengan mengatur suatu badan hukum dapat dipidana, hukum pidana terhubung dengan sebuah pengertian dalam hukum perdata. Sebuah badan yang dikelola secara hukum untuk suatu tujuan tertentu, di hadapan hukum disetarakan dengan orang perseorangan. Pada badan tersebut, sepanjang ada manfaatnya, berdasarkan hukum diakui adanya hak dan kewajiban yang sama. Hak dan kewajiban yang sama ini tentu hanya dapat muncul karena perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang perseorangan yang bertindak untuk badan tersebut.

Dengan mengatur dalam hukum pidana bahwa badan hukum, sebagaimana orang perseorangan, dapat dipidana, maka dalam hukum perdata sekaligus juga ditegaskan bahwa perbuatan-perbuatan orang-orang perseorangan yang bertindak sehubungan dengan sebuah badan hukum dan (perbuatan-perbuatan itu) secara bersama-sama memenuhi kriteria suatu tindak pidana, perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai tanggung jawab badan hukum tersebut. Dalam penyetaraan ini tentu tersimpan suatu fiksi (pengandaian). Meski begitu, bukan berarti pengandaian itu tak dapat diterima. Dengan menggunakan fiksi, kadang-kadang sesuatu yang mungkin hanya dapat diutarakan secara panjang lebar dan rumit, akhirnya dapat dinyatakan secara sederhana dan terbayangkan dalam peraturan perundang-undangan.” (Berkas Pembahasan Parlemen II 1975-1976, 13 665, no. 3, hlm. 8)

Di samping itu, dalam paragraf berikut ini diberikan juga perhatian pada (unsur) kesengajaaan dan kesalahan:

“Pasal 15, ayat 2, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, menentukan bahwa tindak pidana ekonomi antara lain dilakukan oleh, atau akibat (adanya), sebuah badan hukum, dst., jika perbuatan itu dilakukan oleh orang-orang perseorangan, entah itu karena hubungan kerja mereka, atau karena hubungan-hubungan lain, bertindak dalam lingkup badan hukum tersebut, tanpa membedakan apakah mereka masing-masing melakukan tindak pidana ekonomi itu secara terpisah, atau perbuatan mereka secara bersama-sama memenuhi unsur-unsur tindak pidana terkait.

Dengan tidak mencantumkan ketentuan yang sama dengan Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi dalam rancangan undang-undang ini, maka hakim diberikan kebebasan sepenuhnya untuk menilai dalam pertimbangan putusannya apakah, dengan mempertimbangkan segala keadaan konkretnya, kesengajaan atau kesalahan dari orang perseorangan yang melakukan perbuatan dapat ditimpakan pada badan hukum di mana dirinya bekerja. Sekarang tentu menjadi jelas, tanggung jawab badan hukum itu akan semakin mudah ditemukan apabila orang perseorangan yang melakukan itu adalah pengurus, ketimbang ketika perbuatan itu menyangkut orang perseorangan yang bekerja sebagai pegawai bawahan dalam badan hukum tersebut.” (Berkas Pembahasan Parlemen II 1975-1976, 13 655, no. 5, hlm. 2)

  • Dari pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa hal tersebut telah diserahkan kepada hakim, untuk melengkapi prasyarat apa saja yang harus terpenuhi, sehingga sebuah badan hukum dapat dianggap sebagai pelaku dari sebuah tindak pidana.
  • Berdasarkan sejarah pembentukannya, sebuah badan hukum (sebagaimana dimaksud Pasal 51 Sr.) dapat dianggap sebagai pelaku dari sebuah tindak pidana, jika perbuatan terkait sepatutnya dapat dianggap sebagai tanggung jawabnya. Di dalam putusan-putusan pengadilan pertanggungjawaban semacam ini juga diakui sebagai dasar dari konsep badan hukum sebagai pelaku (bandingkan, antara lain, HR 23 Februari 1993, NJ 1993, 605 dan HR 13 November 2001, NJ 2002, 219).

Selanjutnya timbul pertanyaan, kapan suatu perbuatan (terlarang) sepatutnya dapat dianggap sebagai tanggung jawab sebuah badan hukum.

Jawaban pada pertanyaan ini tergantung pada keadaan-keadaan kongkrit kasusnya, di mana sifat dari perbuatan (terlarang) tersebut termasuk juga di dalamnya. Sebuah ketentuan yang bersifat umum, dengan demikian, akan sulit untuk dirumuskan. Namun, sebuah pedoman penting untuk pertanggungjawaban tersebut, apakah perbuatan itu terjadi atau dilakukan dalam lingkup badan hukum terkait. Perbuatan semacam ini, pada prinsipnya, dapat dianggap sebagai tanggung jawab badan hukum.

Sebuah perbuatan yang dilakukan dalam lingkup badan hukum dapat dianggap ada, jika terdapat satu atau lebih keadaan-keadaan berikut ini:

  • Menyangkut sebuah tindakan atau kelalaian dari seseorang, entah karena suatu hubungan kerja, atau karena hubungan-hubungan lainnya, bekerja untuk kepentingan badan hukum tersebut,
  • Perbuatan itu sesuai dengan aktivitas usaha badan hukum seperti itu pada umumnya,
  • Perbuatan itu telah menghasilkan manfaat bagi badan hukum dalam usaha yang dijalankannya,
  • Badan hukum tersebut berkuasa menentukan apakah perbuatan itu akan dilakukan, atau tidak, dan perbuatan semacam itu, atau sejenisnya, berdasar fakta-fakta dalam perkara terkait telah diterima oleh badan hukum itu, atau setidak-tidaknya semestinya dianggap diterima olehnya. Yang dimaksud menerima, termasuk juga tidak mengambil tindakan antisipasi yang sepatutnya dapat diharapkan dari badan hukum itu, dengan tujuan mencegah dilakukannya perbuatan tersebut. Dalam hal ini perlu ditambahkan, kriteria terakhir yang dimaksud – yang dikembangkan dalam HR 23 februari 1954, NJ 1954, 378 dan juga yang muncul dalam kasus itu, disebut sebagai “kriteria kawat besi” (ijzerdraadcriteria) –, memang dikembangkan dengan tujuan mengatur konsep pelaku secara fungsional dari orang perseorangan (jadi ditujukan pada pertanggungjawaban orang perseorangan atas suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang perseorangan yang lain). Namun, dalam kasus-kasus yang terjadi, konsep ini ternyata juga dapat menjadi ukuran untuk pertanggungjawaban perseroan atas suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang perseorangan (bandingkan HR 14 januari 1992, NJ 1992, 413).
  • Perlu dicatat bahwa pertimbangan dalam poin 3.4. tersebut hanya berhubungan dengan pertanyaan apakah badan hukum dapat dianggap sebagai pelaku dari perbuatan yang didakwakan kepadanya, jadi tanpa melihat apakah perbuatan itu menyangkut kejahatan atau pelanggaran. Terlepas dari hal tersebut, penilaian atas keberadaan unsur-unsur seperti kesengajaan atau kesalahan akan dilakukan, jika itu menyangkut sebuah kejahatan.
  1. Pertimbangan atas permohonan kasasi
  • Memori kasasi memuat – pada intinya – suatu pengaduan bahwa Pengadilan Banding telah salah memutuskan, atau setidak-tidaknya memutus dengan dasar alasan yang tak cukup, bahwa terdakwa (sebuah badan hukum) dapat dianggap sebagai pelaku dari perbuatan yang didakwakan kepadanya.
  • Perkara ini menyangkut perihal berikut ini. [A] BV adalah pemilik sepetak tanah yang berdasarkan perintahnya dikelola oleh [terdakwa] (terdakwa). Kemudian, berdasarkan perintah terdakwa, tanah tersebut dikelola secara nyata oleh [pihak terkait 1] yang dipekerjakan oleh [A] BV. Pada tanggal 31 Mei 1999 ditemukan fakta bahwa pada sepetak tanah itu telah disebarkan pupuk kandang cair oleh seseorang yang tak dikenal, serta pupuk kandang cair itu tidak diolah lebih lanjut lagi. Oleh karena itu, diajukan tuntutan secara hukum terhadap terdakwa ([terdakwa]). Pengadilan Banding, sebagaimana surat dakwaan, menyatakan terbukti bahwa terdakwa “pada tanggal 31 Mei 1999 di Groote Keeten, kota Zijpe, telah menggunakan pupuk kandang di atas sebidang tanah yang tidak dibudidayakan, berlokasi di dekat Zwarteweg, sedangkan pupuk kandang tersebut tidak digunakan dengan menghindari munculnya emisi (gas buang).”
  • Pertimbangan pembuktian lebih lanjut dari Pengadilan Banding memuat sebagai berikut:

“Pengadilan Banding menilai telah terbukti bahwa terdakwa “telah menggunakan” pupuk kandang itu sebagaimana dimaksud dalam SK Penggunaan Pupuk Kandang 1998, karena ia dapat dipersalahkan telah menyebarkan pupuk itu di atas tanah, sehingga pupuk itu terserap ke dalam tanah.”

  • Selanjutnya, Pengadilan Banding juga telah meringkas dan menolak pembelaan yang diajukan dalam persidangan tingkat banding sebagai berikut:

“Penasehat hukum telah menyatakan – begitu menurut pemahaman Pengadilan Banding – bahwa terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Untuk mendasari pernyataan itu ia sampaikan hal berikut ini. Terdakwa mengelola tanah, namun bukan pemilik tanah tersebut. Namun, sebagai pengelola dia tidak bisa menyebutkan siapa yang telah menggunakan pupuk tersebut di atas tanahnya, karena dia tidak tahu dan tidak memberikan izin pada siapapun untuk menyebarkan pupuk di atas tanah yang dikelolanya.

Hal yang didakwakan, karenanya, tak dapat dipersalahkan kepadanya.

Sehubungan dengan ini, Pengadilan Banding mempertimbangkan sebagai berikut. Menurut penilaian Pengadilan Banding, sesuai ketentuan hukum sebagian dari tugas pengelola suatu tanah adalah menjaga agar tanahnya dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di dalamnya termasuk juga kewajiban untuk mengawasi, agar pihak ketiga tidak menggunakan tanahnya untuk tujuan lain, selain dari tujuan pengelolaannya. Alasan bahwa terdakwa telah mengambil segala tindakan, untuk menghindari pihak ketiga dapat menggunakan tanah tersebut sebagai tempat untuk membuang persediaan pupuk mereka, tidak dapat diterima. Tidak terlihat adanya tindakan pengawasan dan pemeriksaan (intensif) – ini juga tidak diajukan atas nama terdakwa, dikesampingkan pula bahwa terdakwa sebagai pengelola tidak dapat mengetahui siapa yang telah menyebarkan pupuk di atas tanahnya. Pembelaan tersebut, dengan demikian, bagaimanapun harus ditolak.”

  • Dakwaan telah sesuai dengan Pasal 5, ayat 1, SK bertanggal 1 Desember 1997 yang didasarkan pada Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Tanah, serta memuat ketentuan-ketentuan terkait penyebaran pupuk kandang pada tanah (SK Penggunaan Pupuk Kandang 1998).
  • Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Tanah tersebut berbunyi sebagai berikut:

“1. Untuk kepentingan perlindungan tanah, dalam peraturan pelaksana dapat ditetapkan ketentuan-ketentuan terkait perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan tanah tertimbun bahan-bahan yang dapat mencemari atau merusaknya, sehingga mempengaruhi struktur atau kualitas tanah tersebut.

  1. Hal ini dapat meliputi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan:
  2. (…);
  3. menyebarkan pupuk di atas tanah.”

 

SK Penggunaan Pupuk Kandang 1998 berbunyi, sepanjang berkaitan dengan perkara ini, sebagai berikut:

  • Pasal 1, ayat 1:

“Dalam SK ini yang dimaksud dengan: (…)

  1. penggunaan pupuk kandang: penyebaran pupuk kandang di atas atau di dalam tanah; (…).”
  • Pasal 5, ayat 1:

“Dilarang menggunakan pupuk kandang di atas (…) tanah yang tidak dibudidayakan, kecuali pupuk kandang tersebut digunakan dengan menghindari munculnya gas buang (emisi).”

  • Ketentuan larangan menurut Pasal 5, ayat 1, SK Penggunaan Pupuk Kandang 1998 tentang penggunaan pupuk kandang dengan tidak menghindari munculnya gas buang (emisi) di atas tanah yang tidak dibudidayakan, ditujukan pada setiap orang. Menurut Pasal 51 Sr. pelanggaran atas larangan ini dapat dilakukan oleh orang perseorangan, maupun oleh badan hukum. Sesuai dengan poin 3 yang telah dipertimbangkan sebelumnya, terdakwa (sebuah badan hukum) dapat dianggap sebagai pelaku pelanggaran itu, jika perbuatan yang dilarang sepatutnya dapat dianggap sebagai tanggung jawabnya.
  • Penilaian Pengadilan Banding bahwa perbuatan yang diuraikan dalam dakwaan yang telah terbukti itu (penggunaan pupuk kandang – jadi menyebarkannya di atas atau di dalam tanah) sepatutnya dapat dianggap sebagai tanggung jawab terdakwa, tidak dilengkapi dengan dasar alasan yang cukup sebagaimana dipersyaratkan oleh undang-undang. Alat-alat bukti dan hal-hal yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Banding sebagai pertimbangannya, sebagaimana telah diuraikan kembali pada poin 4.3. di atas, tidak memberikan dasar alasan yang cukup untuk penilaian tersebut, dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Banding tidak menetapkan tugas-tugas atau kewenangan-kewenangan mana yang termasuk ke dalam fungsi pengelolaan yang dipercayakan kepada terdakwa, mengingat hubungan antara terdakwa dengan pemilik dan pemberi perintah, [A] BV, serta “pengelola nyata” yang dipekerjakan pada BV tersebut [pihak terkait 1].
  • Permohonan kasasi ini, karenanya, disertai alasan yang berdasar.
  1. Kesimpulan

Pertimbangan di atas mengakibatkan putusan yang dimohonkan kasasi tak lagi dapat dipertahankan dan harus diputuskan sebagai berikut.

  1. Putusan

Hoge Raad:

Membatalkan putusan yang dimohonkan kasasi tersebut;

Merujukkan perkara terkait kepada Pengadilan Banding Den Haag, Kamar Ekonomi, agar perkara pada tingkat banding ini diadili dan diputus kembali.

Putusan ini dikeluarkan oleh wakil presiden C.J.G. Bleichrodt, sebagai ketua majelis, dan hakim-hakim agung F.H. Koster, A.J.A. van Dorst, B.C. de Savornin Lohman, dan E.J. Numann, dengan dihadiri panitera S.P. Bakker, dan dibacakan pada tanggal 21 Oktober 2003.


Nota Konklusi

No. 02229/02 E Mr. Wortel (ECLI:NL:PHR:2003:AF7938)

Sidang: 15 April 2003

Nota Konklusi dalam perkara:

[pemohon=terdakwa]

  1. Pemohon telah dihukum oleh Pengadilan Banding Amsterdam untuk membayar denda senilai € 900,- karena “pelanggaran peraturan perundang-undangan menurut Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Tanah”.
  1. Bertindak atas nama pemohon, mr. Walling, advokat di Den Haag, mengajukan dua alasan permohonan kasasi.
  1. Sebelum membahas poin-poin tersebut, berdasarkan jabatan, saya ingin menyampaikan hal berikut ini. Tindakan tersebut di atas diatur sebagai tindak pidana dalam Pasal 1a, bagian 1o, WED [Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, red.]. Dalam Pasal 2 WED ditentukan, bahwa tindak pidana itu adalah sebuah kejahatan, sepanjang dilakukan dengan sengaja.
  1. Terhadap pemohon telah didakwakan:

“dia pada suatu waktu dalam, atau setidak-tidaknya sekitar, periode antara tanggal 1 Mei 1999 sampai dengan tanggal 31 Mei 1999 di Groote Keeten, kota Zijpe, bagaimanapun juga di negeri Belanda, secara bersama-sama dan berkelompok dengan seseorang atau orang-orang lain, atau setidak-tidaknya sendiri, baik sengaja, maupun tidak, telah menggunakan pupuk kandang di atas sebidang tanah yang tidak dibudidayakan, berlokasi di dekat Zwarteweg, sedangkan pupuk kandang tersebut tidak digunakan dengan menghindari munculnya emisi (gas buang); Pasal 5, ayat 1, SK Penggunaan Pupuk Kandang 1998”.

  1. Pengadilan Banding telah menyatakan terbukti bahwa pemohon:

“(…) pada tanggal 31 Mei 1999 di Groote Keeten, kota Zijpe, telah menggunakan pupuk kandang di atas sebidang tanah yang tidak dibudidayakan, berlokasi di dekat Zwarteweg, sedangkan pupuk kandang tersebut tidak digunakan dengan menghindari munculnya emisi (gas buang).”

  1. Berdasarkan pertimbangan Pengadilan Banding sehubungan dengan pemidanaan tindakan tersebut, Pengadilan Banding telah menganggapnya sebagai kejahatan. Sehubungan dengan ketentuan Pasal 2 WED, untuk itu harus dibuktikan bahwa tindakan itu dilakukan dengan sengaja.
  1. Saya menilai bahwa sengaja dilakukannya tindakan tersebut juga semestinya ditekankan dalam pernyataan terbukti. Oleh karena itu, saya menganggap pernyataan terbukti itu semestinya akan dapat dibaca dengan lebih baik, menjadi bahwa pemohon: “pada tanggal 31 Mei 1999 di Groote Keeten, kota Zijpe, dengan sengaja telah menggunakan pupuk kandang di atas sebidang tanah yang tidak dibudidayakan, berlokasi di dekat Zwarteweg, sedangkan pupuk kandang tersebut tidak digunakan dengan menghindari munculnya emisi (gas buang).”
  1. Selanjutnya, saya berpendapat bahwa pertimbangan terkait pemidanaan tindakan tersebut juga semestinya dapat dibaca dengan lebih baik, dalam arti akan menjadi: “pelanggaran secara sengaja terhadap peraturan perundang-undangan yang diatur berdasarkan Pasal 7 UU Perlindungan Tanah, dilakukan oleh sebuah badan hukum”.
  1. Poin pertama permohonan kasasi berisi pengaduan bahwa Pengadilan Banding telah tidak memusyawarahkan dan memutuskan berdasarkan dakwaan, karena Pengadilan Banding telah memberikan makna yang tidak tepat pada kata-kata “telah menggunakan” yang muncul dalam pertimbangannya.

Dalam poin kedua kasasi, diadukan bahwa pernyataan terbukti tidak bersumber dari alat-alat bukti, karena dari alat-alat bukti yang diajukan tidak dapat disimpulkan bahwa pemohon “telah menggunakan” pupuk kandang.

Kedua poin tersebut dalam penilaian saya dapat dibahas secara bersamaan.

  1. Dalam putusan yang dimohonkan kasasi, dicantumkan juga pertimbangan pembuktian lebih lanjut, berbunyi:

“Pengadilan Banding menilai telah terbukti bahwa terdakwa “telah menggunakan” pupuk kandang itu sebagaimana dimaksud dalam SK Penggunaan Pupuk Kandang 1998, karena ia dapat dipersalahkan menyebarkan pupuk itu di atas tanah, sehingga pupuk itu terserap ke dalam tanah.”

  1. Selanjutnya, sebuah pembelaan yang diajukan dalam persidangan di tingkat banding, sebagaimana dimuat dalam putusan yang dimohonkan kasasi pada bagian “dapat dipidananya terdakwa”, diringkas dan ditolak sebagai berikut:

“Penasehat hukum telah menyatakan – begitu menurut pemahaman Pengadilan Banding – bahwa terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Untuk mendasari penyataan itu, ia sampaikan hal berikut ini. Terdakwa mengelola tanah, namun bukan pemilik tanah tersebut. Namun, sebagai pengelola dia tidak bisa menyebutkan siapa yang telah menggunakan pupuk tersebut di atas tanahnya, karena dia tidak tahu dan tidak memberikan izin kepada siapapun, untuk menyebarkan pupuk di atas tanah yang dikelolanya. Hal yang didakwakan, oleh karenanya, tak dapat dipersalahkan kepadanya.

Sehubungan dengan ini, Pengadilan Banding mempertimbangkan sebagai berikut. Menurut penilaian Pengadilan Banding, sesuai ketentuan hukum, sebagian dari tugas pengelola suatu tanah adalah menjaga agar tanahnya dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di dalamnya termasuk juga kewajiban untuk mengawasi, agar pihak ketiga tidak menggunakan tanahnya untuk tujuan lain, selain dari tujuan pengelolaannya. Alasan bahwa terdakwa [baca: telah mengambil, JW] segala tindakan, untuk menghindari pihak ketiga dapat menggunakan tanah tersebut sebagai tempat untuk membuang persediaan pupuk mereka, tidak dapat diterima. Tidak terlihat adanya tindakan pengawasan dan pemeriksaan (intensif) – ini juga tidak diajukan atas nama terdakwa, terlepas dari fakta bahwa terdakwa sebagai pengelola juga tidak dapat mengetahui siapa yang telah menyebarkan pupuk di atas tanahnya. Pembelaan tersebut, dengan demikian, bagaimanapun harus ditolak.”

  1. Penjelasan pada poin pertama dapat diringkas sebagai berikut. Ajaran pelaku tindak pidana secara fungsional mengandung konsekuensi bahwa orang-orang lain selain orang yang secara fisik telah melakukan suatu perbuatan, termasuk juga badan hukum, juga dapat dianggap sebagai pelaku. Unsur delik “menggunakan pupuk kandang”, sebagaimana tercantum dalam dakwaan yang didasarkan pada Pasal 5 SK Penggunaan Pupuk Kandang 1998, membuka ruang penafsiran fungsional ini. Ukuran yang mendasarinya, apakah pemohon berkuasa atas digunakannya pupuk kandang tersebut, sedangkan dirinya telah menerima penggunaan itu, atau setidak-tidaknya semestinya dianggap menerimanya. Penerimaan semacam ini menyiratkan adanya kesengajaan bersyarat.

Ukuran ini tidak diperhatikan oleh Pengadilan Banding, karena berdasar pertimbangan-pertimbangannya, Pengadilan Banding telah menetapkan bahwa penyebaran pupuk itu tidak dilakukan oleh perusahaan pemohon, pemohon tidak mengetahui siapa yang telah melakukan itu, dan juga tidak dapat menunjuk siapa orangnya. Dengan demikian, pemohon dianggap sebagai pelaku fungsional, meskipun dia tak memiliki hubungan apapun dengan pelaku fisik, semata-mata hanya karena pemohon dapat dipersalahkan akibat dia tidak mengetahui siapa pelaku fisiknya.

  1. Saya berpendapat bahwa dari pertimbangan-pertimbangan yang menolak pembelaan yang dapat dianggap sebagai alasan penghapus pidana itu, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Banding tidak telah mengabaikan bahwa untuk menentukan pertanggungjawaban pemohon atas penggunaan pupuk kandang harus dilihat apakah dirinya berkuasa atas penggunaan itu, sementara dirinya telah menerima penggunaan itu, atau setidak-tidaknya semestinya dianggap telah menerimanya. Pertimbangan-pertimbangan itu saya pahami sedemikian rupa, sehingga dalam bagian pertamanya, di mana ditetapkan sejauh mana ruang lingkup kewajiban-kewajiban yang disandang oleh pengelola tanah, diputuskan bahwa pemohon, terkait dengan penggunaan pupuk kandang di atas tanah yang dikelolanya, memiliki kekuasaan semacam itu. Menurut pendapat saya, bagian dari pertimbangan-pertimbangan itu bukan merupakan suatu pendapat hukum yang tak tepat. Selain itu, pendapat itu juga bukannya tak dapat dipahami. Dalam bagian kedua pertimbangan-pertimbangan ini, menurut pandangan saya, telah diambil suatu penilaian bahwa pemohon telah menerima penggunaan terlarang pupuk kandang tersebut. Bagian itu berdasar pada penetapan bahwa pemohon telah lalai untuk mengambil tindakan sendiri, untuk menentang penggunaan pupuk kadang di atas tanah yang dikelolanya saat itu.
  1. Bagian terakhir pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Banding ini, dalam pandangan saya, membantah keberatan bahwa dalam putusan itu belum ditetapkan apakah pemohon dapat dianggap mengetahui, terkait penggunaan terlarang pupuk kandang di atas tanah yang dikelolanya, atau setidak-tidaknya mengetahui bahwa penggunaan terlarang semacam itu pernah terjadi di atas tanah tersebut. Saya menilai pengetahuan itu seharusnya ada, untuk dapat menetapkan bahwa perbuatan yang dilarang telah diterima, atau bagaimanapun juga, berdasar situasi dan keadaan nyatanya, semestinya dianggap diterima.
  1. Karena Pengadilan Banding telah menetapkan bahwa pemohon telah lalai untuk mengawasi, agar pihak ketiga tidak menggunakan tanah yang dikelolanya untuk suatu hal yang terlarang, namun tidak menetapkan bahwa kelalaian ini telah terjadi, sedangkan pemohon berkuasa untuk memerintahkan pihak ketiga untuk menghentikan perbuatan-perbuatan terlarangnya, penilaian Pengadilan Banding bahwa penggunaan pupuk kandang di atas sepetak tanah sebagaimana dimaksud dalam pernyataan terbukti, dapat dipersalahkan kepada pemohon, dalam pandangan saya, bukannya tak dapat dimengerti sama sekali.
  1. Masih kurangnya pertimbangan itu saya temukan dalam putusan yang dimohonkan kasasi ini, namun saya tidak sependapat dengan pemohon kasasinya, bahwa akibat dari penjelasan yang tidak tepat atas “menggunakan pupuk kadang”, sebagaimana dimaksud Pasal 5 SK Penggunaan Pupuk Kandang 1998, pernyataan terbukti telah melampaui batas-batas dakwaannya.
  1. Dari pertimbangan di atas, maka poin permohonan kasasi kedua juga mencapai tujuannya. Alat-alat bukti yang diajukan, juga dalam hal alat-alat bukti itu dapat dinilai dengan mempertimbangkan pertimbangan pembuktian lebih lanjut dan pertimbangan-pertimbangan atas dapat dipidananya pemohon, bukan berarti dengan sendirinya mengandung penilaian bahwa perbuatan yang dimaksudkan dalam pernyataan terbukti dapat dianggap sebagai tanggung jawab pemohon.
  1. Putusan yang dimohonkan kasasi tersebut karenanya tidak lagi dapat dipertahankan. Kesimpulan ini saya capai dengan berat hati. Dari alat-alat bukti yang diajukan, nyata bahwa seseorang yang telah pasti [pihak terkait 1], seorang pegawai pemohon, telah mengatur kontak dengan penyewa-penyewa tanah-tanah yang dikelola oleh pemohon. Dengan suatu tinjauan (barangkali semestinya tak boleh) atas apa yang terjadi “di balik layar”, saya memastikan bahwa orang ini [pihak terkait 1] dalam pemeriksaan penyidikan, telah menyatakan bahwa tanah tersebut dulu disewakan pada seseorang yang telah pasti [pihak terkait 2] dari [tempat tinggal]. Sesudah pemohon dibebaskan pada tingkat pertama, jaksa telah meminta petugas untuk memeriksa kembali [pihak terkait 1], agar mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai [pihak terkait 2] tersebut. Pada berita acara yang ternyata dibuat secara sembrono itu, [pihak terkait 1] telah menyatakan bahwa selebihnya dia tak tahu sama sekali mengenai penyewa sebelumnya. Saya pikir hal seperti ini, bagi seorang pengelola tanah yang semestinya mengurus kontak dengan para penyewanya, seperti tak dapat dipercaya, sedangkan ketidakmampuan untuk menyebutkan data dan informasi mengenai penyewa-penyewa sebelumnya yang disampaikan, dalam pandangan saya, seperti tak sesuai dengan pengelolaan tanah pertanian yang cermat.
  1. Nota konklusi ini bertujuan menyampaikan bahwa putusan yang dimohonkan kasasi semestinya dibatalkan, dan perkara ini semestinya dirujukkan kepada Pengadilan Banding terdekat, agar perkara pada tingkat banding ini diadili dan diputus kembali.

Procureur-Generaal

pada Hoge Raad der Nederlanden

Iklan

1 Komentar

Filed under Tak Berkategori

One response to “Drijfmest-arrest (2003): Pertanggungjawaban Korporasi di Belanda

  1. Ping-balik: Sebuah Perbandingan: Kriteria Penentu Pertanggungjawaban Pidana Korporasi | Ars Aequi et Boni

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s