Sebuah Perbandingan: Kriteria Penentu Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Peraturan mengenai pertanggungjawaban korporasi baru saja diluncurkan oleh Mahkamah Agung (MA), bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yaitu Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Meskipun mengatur mengenai ‘tata cara’, pada kenyataannya di dalam peraturan tersebut terdapat pula ketentuan substantif (materiil) mengenai kriteria pertanggungjawaban korporasi. Sayangnya, rumusan yang digunakan sepertinya masih agak membingungkan. Pengertian ‘tindak pidana oleh korporasi’, misalnya, disebutkan dua kali dalam sebuah peraturan yang sama dengan dua uraian yang berbeda. Pertama, pada bagian ketentuan umum (Pasal 1 angka 8), sedangkan kedua pada bagian ‘tata cara penanganan perkara’.

Pasal 1 angka 8 PERMA No. 13/2016

Tindak Pidana oleh Korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi.

Pasal 3 PERMA No. 13/2016

Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi.

Selanjutnya, istilah-istilah hukum yang digunakan juga terlihat tidak selalu konsisten, misalnya dengan digunakannya kata ‘pertanggungjawaban’ pada Pasal 4 ayat 1 dan kata ‘kesalahan’ pada Pasal 4 ayat 2. Meskipun secara teknis dapat saja diajukan argumentasi bahwa adanya ‘kesalahan’ dalam arti luas dalam hukum pidana itu sama maknanya dengan adanya ‘pertanggungjawaban pidana’, tetapi demi kejelasan norma yang diatur, penggunaan kedua kata seperti ini dalam satu ketentuan yang sama sebaiknya dihindari – kecuali memang ada perbedaan yang hendak ditegaskan oleh pembuatnya sendiri.

Terlepas dari permasalahan rumusan yang agak membingungkan ini, pada prakteknya, pengaturan kriteria seperti ini tentu diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman, utamanya bagi para hakim. Hanya saja, rumusan yang ada mungkin perlu diperjelas lagi, serta mungkin disederhanakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk memperjelasnya, berdasarkan kriteria Hoge Raad dalam Drijfmest-arrest yang – bagi pembaca yang jeli – dapat disimpulkan sebagai inspirasi dari kriteria yang terurai di dalam Pasal 3 dan Pasal 4 PERMA No. 13/2016 tersebut.

Pasal 3 PERMA No. 13/2016

Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi.

Pasal 4 PERMA No. 13/2016

(1) Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi.

(2) Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:

  1. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;

  2. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau,

  3. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Berdasarkan rumusan di atas, pertama-tama dapat diambil kesimpulan bahwa yang semestinya dilakukan oleh hakim dalam mempertimbangkan perkara-perkara seperti ini, adalah dengan melihat lingkup dari perbuatan atau tindak pidana terkait. Apabila perbuatan atau tindak pidana tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana pada korporasi tertentu menurut peraturan perundang-undangan yang ada, baru hakim dapat memberlakukan pertanggungjawaban pidana korporasi.

Berbeda dengan kondisi di Indonesia, di Belanda telah ada suatu ketentuan umum mengenai pertanggungjawaban ‘orang’ yang bukan orang perseorangan ini di dalam Pasal 51 Sr. (KUHP Belanda).

Pasal 51 Wetboek van Strafrecht (Sr.)

  • Tindak-tindak pidana dapat diperbuat oleh orang-orang perseorangan dan badan-badan hukum.
  • Jika sebuah tindak pidana diperbuat oleh badan hukum, maka tuntutan pidana dapat diajukan, serta hukuman-hukuman dan tindakan-tindakan yang telah ditentukan undang-undang dapat diputuskan, jika terpenuhi syarat untuk itu:
    1. Terhadap badan hukum tersebut, atau,
    2. Terhadap mereka yang telah memberikan perintah dilakukannya perbuatan itu, begitu juga terhadap mereka yang secara nyata memimpin perbuatan terlarang itu, atau,
    3. Terhadap pihak tersebut pada angka 1 dan angka 2 secara bersama-sama.
  • Untuk penerapan ayat-ayat sebelumnya, disetarakan dengan badan hukum: perseroan tidak berbadan hukum, persekutuan perdata, perusahaan pelayaran dan harta kekayaan untuk tujuan tertentu.

Drijfmest-arrest (Paragraf 3.3)

Berdasarkan sejarah pembentukannya, sebuah badan hukum (sebagaimana dimaksud Pasal 51 Sr.) dapat dianggap sebagai pelaku dari sebuah tindak pidana, jika perbuatan terkait sepatutnya dapat dianggap sebagai tanggung jawabnya. Di dalam putusan-putusan pengadilan pertanggungjawaban semacam ini juga diakui sebagai dasar dari konsep badan hukum sebagai pelaku (bandingkan, antara lain, HR 23 Februari 1993, NJ 1993, 605 dan HR 13 November 2001, NJ 2002, 219).

Meskipun demikian, dalam perkembangannya, terdapat pula penulis yang menganjurkan agar di setiap kasus dakwaan tindak pidana terhadap badan hukum, sebaiknya tetap diperhatikan pula karakter dari perbuatan tersebut (Leliveld: 2015).

Menariknya, pendapat ini justru muncul sebagai sebuah ‘catatan pinggir’ atas ‘Drijfmest-arrest’ (HR, 21 Oktober 2003). Dengan pertimbangan, dalam putusan pengadilan esensi tersebut pada umumnya telah dipertimbangkan, meskipun hakim biasanya secara eksplisit hanya akan menyebutkan keempat kriteria ‘Drijfmest-arrest’. Pemikiran ini rupa-rupanya telah diadopsi di dalam Pasal 4 ayat (1) PERMA No. 13/2016.

Setelah diputuskan bahwa karakter perbuatan atau tindak pidana itu termasuk ke dalam tindakan yang dapat dianggap sebagai pertanggungjawaban korporasi yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan, pertanyaan berikutnya baru apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa orang perseorangan itu juga benar-benar dapat dianggap sebagai tanggung jawab korporasi yang berhubungan dengannya. Untuk itu, Pasal 4 ayat (2) PERMA No. 13/2016 memberlakukan tiga kriteria alternatif, yaitu korporasi (1) memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut, (2) membiarkan terjadinya tindak pidana, atau (3) tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan.

Isi Pasal 3 PERMA No. 13/2016 sendiri sebenarnya mencampuradukkan antara suatu makna umum (bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi), dengan kriteria yang dapat membangun makna tersebut (hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama). Sebagaimana telah diuraikan di atas, selain hubungan kerja atau hubungan lain (yang menunjukkan keterwakilan?), terdapat tiga kriteria lain yang diatur di dalam Pasal 4 ayat (2) PERMA No. 13/2016. Jadi, ketentuan Pasal 3 PERMA No. 13/2016 tersebut memang sebaiknya dibaca sebagai suatu ketentuan umum.

Artinya, korporasi secara pidana dapat dianggap bertanggungjawab atas suatu perbuatan yang dilakukan orang perseorangan, jika bertindak untuk dan atas nama korporasi. Kapan kondisi ini terpenuhi? Indikasinya memperoleh manfaat dari tindak pidana, membiarkan terjadinya tindak, atau tidak melakukan pencegahan, maupun terdapat hubungan antara pelaku orang perseorangan dengan korporasi terkait. Meskipun di dalam peraturan itu titik tolaknya adalah konsep keterwakilan (umum digunakan dalam hukum perdata), tetapi jika kita amati kriteria yang sebanding dalam ‘Drijfmest-arrest’, mungkin maksud pembuatnya adalah sepanjang korporasi berkepentingan atas perbuatan yang dilakukan.

Ketiga (atau lebih tepatnya keempat) kriteria yang digunakan oleh PERMA No. 13/2016 untuk menunjukkan adanya tindakan dalam lingkup korporasi (bukan lingkungan, saya pikir ada kesalahan dalam penerjemahan dan pemahamannya kemudian), sebenarnya mirip dengan empat kriteria yang dikembangkan oleh Hoge Raad melalui ‘Drijfmest-arrest’.

Drijfmest-arrest (Paragraf 3.4)

  • Selanjutnya timbul pertanyaan, kapan suatu perbuatan (terlarang) sepatutnya dapat dianggap sebagai tanggung jawab sebuah badan hukum.
  • Jawaban pada pertanyaan ini tergantung pada keadaan-keadaan kongkrit kasusnya, di mana sifat dari perbuatan (terlarang) tersebut termasuk juga di dalamnya. Sebuah ketentuan yang bersifat umum, dengan demikian, akan sulit untuk dirumuskan. Namun, sebuah pedoman penting untuk pertanggungjawaban tersebut, apakah perbuatan itu terjadi atau dilakukan dalam lingkup badan hukum terkait. Perbuatan semacam ini, pada prinsipnya, dapat dianggap sebagai tanggung jawab badan hukum.
  • Sebuah perbuatan yang dilakukan dalam lingkup badan hukum dapat dianggap ada, jika terdapat satu atau lebih keadaan-keadaan berikut ini:
  • Menyangkut sebuah tindakan atau kelalaian dari seseorang, entah karena suatu hubungan kerja, atau karena hubungan-hubungan lainnya, bekerja untuk kepentingan badan hukum tersebut;

  • Perbuatan itu sesuai dengan aktivitas usaha badan hukum seperti itu pada umumnya;

  • Perbuatan itu telah menghasilkan manfaat bagi badan hukum dalam usaha yang dijalankannya;

  • Badan hukum tersebut berkuasa menentukan apakah perbuatan itu akan dilakukan, atau tidak, dan perbuatan semacam itu, atau sejenisnya, berdasar fakta-fakta dalam perkara terkait telah diterima oleh badan hukum itu, atau setidak-tidaknya semestinya dianggap diterima olehnya. Yang dimaksud menerima, termasuk juga tidak mengambil tindakan antisipasi yang sepatutnya dapat diharapkan dari badan hukum itu, dengan tujuan mencegah dilakukannya perbuatan tersebut. Dalam hal ini perlu ditambahkan, kriteria terakhir yang dimaksud – yang dikembangkan dalam HR 23 Februari 1954, NJ 1954, 378 dan juga yang muncul dalam kasus itu, disebut sebagai “kriteria kawat besi” (ijzerdraadcriteria) – memang dikembangkan dengan tujuan mengatur konsep pelaku secara fungsional dari orang perseorangan (jadi ditujukan pada pertanggungjawaban orang perseorangan atas suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang perseorangan yang lain). Namun, dalam kasus-kasus yang terjadi, konsep ini ternyata juga dapat menjadi ukuran untuk pertanggungjawaban badan hukum atas suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang perseorangan (bandingkan HR 14 Januari 1992, NJ 1992, 413).”

Keempat kriteria itu singkatnya adalah (1) tindakan atau kelalaian (terdakwa orang perseorangan) dikerjakan untuk kepentingan badan hukum terkait (lihat Pasal 3 PERMA No. 13/2016), (2) sesuai dengan aktivitas usaha badan hukum terkait (tidak terdapat bandingannya), (3) telah menghasilkan manfaat bagi badan hukum dalam usaha yang dijalankannya (lihat Pasal 4 ayat 2 sub a PERMA No. 13/2016), dan (4) berkuasa menentukan apakah perbuatan itu akan dilakukan, atau tidak, dan perbuatan semacam itu, atau sejenisnya, berdasar fakta-fakta dalam perkara terkait telah diterima oleh badan hukum itu, atau setidak-tidaknya semestinya dianggap diterima olehnya (lihat Pasal 4 ayat 2 sub b dan c PERMA No. 13/2016).

Dari kriteria-kriteria tersebut di atas, baik untuk kondisi di Indonesia, maupun di Belanda, penting untuk mempertimbangkan penerapannya lebih lanjut di dalam praktek peradilan. Sebagaimana telah disebutkan tadi, telah ada ‘catatan pinggir’ yang cukup mendalam di Belanda, yang menemukan bahwa sementara kriteria pertama (bekerja untuk) dan ketiga (menghasilkan manfaat) dianggap paling lemah secara teoretis, namun justru paling banyak digunakan dalam praktek peradilan (Leliveld: 2015). Untuk itu, dia menyarankan, konsep pertanggungjawaban pidana korporasi ini akan lebih meyakinkan, jika pertimbangan hukum berdasarkan kriteria kedua (sesuai dengan aktivitas usaha) dan keempat (kriteria penerimaan) lebih diperkuat dan diperjelas lagi dalam prakteknya.

Untuk kondisi di Indonesia sendiri, tentu perlu dilakukan studi lebih lanjut mengenai penerapan keempat kriteria dalam PERMA No. 13/2016 tadi. Bagaimanapun, untuk saat ini, telah ada arahan yang diberikan oleh Mahkamah Agung sebagai pedoman dalam praktek yangsedikit banyak telah dibahas di atas tadi. Pertama, perlu ditentukan dulu apakah pertanggungjawaban suatu tindak pidana, berdasarkan sifatnya, telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan sebagai perbuatan yang dapat dimintakan tanggung jawab terhadap korporasi. Kedua, perlu diuji keempat kriteria alternatif yang telah diatur oleh PERMA No. 13/2016 itu tadi, yaitu apakah korporasi (1) terwakili (kepentingannya) di dalam perbuatan yang dilakukan (2) memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut, (3) membiarkan terjadinya tindak pidana, atau (4) tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan.

Iklan

Tinggalkan komentar

Filed under Tak Berkategori

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s