Ars Aequi et Boni

Ars Aequi et Boni

Ius est ars aequi et boni,” begitu jawab CELSUS ketika ditanyakan padanya arti hukum. Hukum adalah seni (dalam menerapkan) nilai kebaikan dan kepatutan.

Waktu SMA dulu, pernah diajarkan kepada saya dua hal yang bersumber dari perasaan manusia, pertama, nilai estetika, dan ke dua, nilai etika.

Konsep tersebut, saya masih ingat benar, diutarakan oleh guru seni rupa saya. Sayang saya lupa namanya. Dalam hubungannya dengan konteks ketika itu, pelajaran seni rupalah yang bapak itu maksudkan, yaitu bagaimana kita belajar untuk memahami nilai-nilai estetika.

Ketika itu, saya pelajari juga, bahwa keindahan adalah puncak dari penerapan nilai-nilai estetika. Aktivitas seni tak lebih dari usaha mendaki menuju puncak tersebut. Bagaimana dengan nilai-nilai etika?

Dari paparan CELSUS di atas, kebaikan dan kepatutanlah yang menjadi intisari dari nilai-nilai etika. Hukum adalah hasil karya yang menjadi wadah dan/atau wadag perwujudan nilai-nilai tersebut, sebagaimana sebuah karya seni dengan nilai-nilai estetika yang terkandung di dalamnya.

Kalau hukum dianggap sebagai hasil karya, pertanyaannya, siapa yang menciptakan?

Apabila hukum kita pahami sebagai hukum positif dalam arti undang-undang dan/atau peraturan yang berlaku, maka pembuat undang-undang dan/atau peraturanlah si pencipta karya tersebut. Kekuasaan menjadi kata kuncinya.

Namun, kalau kita pahami hukum positif lebih luas lagi, pada kenyataannya, apa yang bisa dianggap sebagai hukum yang berlaku, bukan hanya undang-undang dan peraturan saja.

Peran hakim dalam menerapkan hukum dalam perkara konkret tidak bisa tidak telah menempati posisi yang tak kalah penting dalam proses penciptaan hukum sebagai sebuah karya seni keindahan dan kepatutan.

Bukan tanpa alasan apabila PAUL SCHOLTEN dalam karya terkenalnya Algemeen Deel menyebut aktivitas hakim sebagai rechtsverfijning atau proses penghalusan hukum yang pada akhirnya juga terkenal sebagai rechtsvinding alias penemuan hukum.

Artinya, di samping hukum positif yang tertulis dan terwadahkan, di bawah institusi kekuasaan manusia, sebenarnya selalu pula ada hukum kodrati yang akan menjadi nilai penguji terakhir. Nilai penguji terakhir yang juga mesti dipertimbangkan hakim dalam putusannya kasus per kasus, kondisi per kondisi.

Lalu, karya cipta seperti apa yang bisa dianggap memenuhi nilai-nilai etika?

Untuk memahami suatu karya seni, pada dasarnya, cukup kita gunakan perasaan kita saja. Sebagaimana menilai sebuah lukisan, begitu pula halnya dengan menilai suatu produk perundangan atau putusan hakim. Pada dasarnya cukup dengan mengandalkan perasaan kita saja.

Masalahnya, bagaimanapun juga, daya rasa orang berbeda-beda. Belum lagi, tidak mudah untuk menjelaskan pada diri kita sendiri suatu hal abstrak yang mungkin hanya bisa dikenali dengan daya rasa. Apalagi, kalau mesti kita jelaskan pengalaman rasa tersebut ke orang lain. Untuk itu jelas dibutuhkan adanya ilmu dan pengetahuan sebagai alat perantara.

Sehingga, pada titik ini, posisi hakim sedikit banyak berbeda dengan seniman. Ada yang membedakan antara nilai-nilai estetika dan nilai-nilai etika. Mengapa beda?

Tak lain tak bukan, karena dalam penerapan nilai-nilai etika, manusia itu sendirilah yang menjadi kanvas-kanvas yang mesti dilukis. Manusia itu sendirilah yang menjadi tangga-tangga nada yang mesti disusun. Akibatnya, dalam proses penciptaan hukum, berbeda dengan karya seni, seorang hakim tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan akan suatu nilai standar obyektif yang unik.

Mau tidak mau, nilai-nilai etika tidak bisa dipisahkan dengan karakter dan proses perkembangan manusia secara umum. Bukan hanya konsep ideal yang sang hakim inginkan saja.

Pertanyaannya, apa yang hendak dicapai melalui penerapan nilai-nilai etika?

Di dalam Ethica Nicomachea, ARISTOTELES menggambarkan keadilan sebagai capaian tertinggi dari penerapan nilai-nilai etika. Apa makna keadilan menurutnya? ARISTOTELES membagi keadilan ke dalam dua hal (1) keadilan integral dan (2) keadilan spesifik.

Keadilan integral memuat nilai-nilai yang berlaku umum, sedang keadilan spesifik berhubungan dengan hasrat dan keinginan seseorang untuk menggapai kenikmatan yang sifatnya parsial.

Seperti apakah keadilan integral itu? Mengenai hal ini, tidak banyak yang dituliskan oleh ARISTOTELES dalam Ethica Nicomachea. Namun, sedikit banyak dapat disarikan, bahwa keadilan integral adalah apa yang semua orang dalam sebuah masyarakat tertentu anggap sebagai norma yang tak terbantahkan keberlakuannya.

Di kemudian hari, seorang filosof hukum, H.L.A. HART membagi hukum di dalam bukunya The Concept of Law ke dalam dua bagian (1) norma-norma primer dan (2) norma-norma sekunder. Segala hal yang berhubungan dengan moral itulah yang dimaksud HART dengan norma-norma primer, seperti misalnya harus ada larangan untuk membunuh.

Karya HART memang lahir dari analisa kritis atas pemikiran filosof hukum positivis, seperti JOHN AUSTIN yang menguraikan hukum sebagai suatu perangkat penghukum yang didukung oleh suatu kekuasaan tertentu.

Kenyataannya, apa yang dikukuhkan sebagai satu standar moral dalam hukum positif, belum tentu sejalan dengan norma-norma moral yang bersumber dari hukum kodrati. Contoh: hukum yang dipakai oleh pemerintahan Nazi Jerman.

Sebenarnya, kembali pada konsep hukum menurut PAUL SCHOLTEN, pada hakekatnya keberadaan hukum yang terwadahkan sekalipun, juga harus selalu mengalami proses penghalusan dan penyempurnaan.

Artinya, hukum tidak hanya bisa bersandar pada kekuasaan manusia yang statis saja. Hukum juga harus mampu mengikuti dinamika yang timbul akibat dari adanya hukum kodrati. Mengalir dari satu ruang ke ruang yang lain, dari satu waktu ke waktu yang lain.

Pengantar ini akan saya akhiri sampai di sini. Mungkin masih ada pertanyaan dalam benak pembaca tentang apa yang dimaksud dengan hukum spesifik menurut ARISTOTELES atau bagaimana kekuasaan dan keadilan berdinamika. Namun, pada akhirnya pemikiran-pemikiran yang ada dalam laman inilah yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Hukum adalah seni (dalam menerapkan) kebaikan dan kepatutan. Kebaikan dan kepatutan yang menuju satu bentuk ideal, yaitu keadilan.

One response to “Ars Aequi et Boni

  1. tau pemikiran tentang hukumnya Aristoteles gak????????????????

    Ada yang ingin anda ketahui?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s