Category Archives: Konstitusi

Surat Terbuka: Untuk Penyelamatan Peradilan

Yth. Presiden Joko Widodo,

Pak Jokowi,

Pertama-tama kami ucapkan penghargaan yang sebesar-besarnya atas perhatian serius yang Presiden berikan kepada dunia peradilan di Indonesia, dengan upaya mempersiapkan suatu peraturan untuk menyelamatkan nasib lembaga peradilan. Sebagaimana telah umum diketahui, kami juga menilai adanya permasalahan dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia.

Meski begitu, kami pikir permasalahan ini bukan hanya disebabkan oleh adanya aparat peradilan yang tertangkap atau terindikasi korupsi dalam penanganan perkara – bahasa awamnya mafia peradilan –  sebagaimana telah banyak diberitakan dan dibicarakan selama ini, namun kami pikir lebih dari itu. Aparat peradilan yang ditangkap bukanlah hal baru, namun pertanyaannya mengapa pencari keadilan – yang butuh keadilan – berusaha untuk menyuap.

Pak Jokowi,

Satu hal yang mungkin dapat kita jadikan titik berangkat pengamatan kita adalah kepercayaan publik terhadap dunia peradilan yang teramat sangat rendah. Pada akhirnya, ini mengakibatkan lahirnya dua dampak sistemik pada dunia peradilan kita.

Pertama, sengketa yang diajukan ke pengadilan atas inisiatif para pihaknya sendiri sangatlah sedikit, sehingga besar kemungkinan isu-isu keadilan di negeri ini tidak terselesaikan sebagaimana mestinya. Kedua, sekalinya suatu sengketa masuk ke pengadilan, perkaranya akan berlarut-larut hingga Mahkamah Agung. Dan ini tidak hanya berlaku untuk sengketa perdata atau Tata Usaha Negara saja. Adanya kebijakan dari pihak kejaksaan yang kurang bijak – di mana permohonan banding/kasasi/PK diajukan semata berdasarkan hukuman yang dijatuhkan, jadi tanpa melihat benar atau salahnya penerapan ketentuan hukum terkait – menambah tinggi arus perkara yang mengalir ke Mahkamah Agung.

Tingginya arus perkara yang semestinya bukan merupakan obyek kasasi ini tidak saja berakibat pada rusaknya fungsi kasasi Mahkamah Agung dan fungsi mengadili pengadilan-pengadilan di bawahnya yang dipandang sebelah mata oleh pencari keadilan. Selain itu, hal ini juga mengakibatkan hilangnya jaminan proses peradilan yang jujur dan adil bagi warga negara, karena pada akhirnya tak ada yang mengawasi berjalannya penyelenggaraan peradilan di Indonesia sebagaimana telah diamanatkan oleh undang-undang.

Pak Jokowi,

Ketika penyelenggaraan peradilan berjalan tanpa pengawasan, tentu mustahil rasanya bagi kita mengharapkan tegaknya negara hukum sebagaimana diamanatkan konstitusi. Seharusnya, terdapat suatu proses yang jujur dan adil untuk menentukan ukuran benar salah hanya berdasarkan ketentuan hukum semata. Adanya korupsi dalam proses peradilan bukanlah suatu sebab, melainkan justru gejala dari suatu akibat dari tidak berjalannya sistem tersebut.

Dengan latar belakang pengusaha yang tentu berpengalaman dengan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam dunia usaha, saya yakin tidak sulit bagi Presiden untuk membayangkan akibat nyata dari kondisi itu. Di samping itu, sebagai sosok yang merakyat dan paham betul kondisi lapangan, saya juga yakin Presiden menyadari bagaimana orang-orang tak mampu tanpa dukungan nasihat hukum yang memadai – sebagaimana temuan lembaga-lembaga bantuan hukum yang ada – seringkali menjadi korban dari sistem yang abnormal ini. Mungkin juga ada baiknya kalau Presiden sekali-sekali membaca putusan-putusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan kita.

Pak Jokowi,

Hati boleh panas, tetapi kepala sebaiknya tetap dingin. Kami bersyukur mendapati Presiden masih sempat menikmati waktu untuk bercanda bersama keluarga di tengah kesibukannya yang padat, karena mungkin itu salah satu hal yang dapat membantu mendinginkan perasaan di tengah kegundahan.

Dari paparan kami tadi, betul bahwa ada permasalahan besar dalam tubuh peradilan dan itu bukan sekedar karena adanya aparat peradilan yang tertangkap atau terindikasi korupsi. Namun, fenomena ini hanyalah suatu gejala dari tidak berjalannya penyelenggaraan proses peradilan yang jujur dan adil. Sudah pada tempatnya kita pertanyakan dulu dan mengapa dan bagaimana itu terjadi, sebelum sampai kepada solusi-solusi untuk mengatasinya. Perlu untuk disadari, bahwa sebenarnya ini bukan soal lembaga peradilannya, namun proses peradilan yang jujur dan adil itulah yang seharusnya diselamatkan atau diwujudkan.

Sebagai seseorang yang saya ketahui percaya dengan penggunaan pendekatan sistemik, saya yakin Presiden akan mempersiapkan baik-baik kebijakan atau rencana aksi yang hendak diambilnya dan mengoptimalkan penggunaan kewenangan yang termasuk ke dalam cabang kekuasaannya.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

 

Hormat kami,

I. Nasima

Tinggalkan komentar

Filed under Konstitusi

Pengaturan ITAP bagi Eks-WNI menurut UU dan PP Keimigrasian Terbaru

Berdasarkan peraturan perundang-undangan kewarganegaraan yang berlaku saat ini, orang (keturunan) Indonesia yang berada di luar negeri (bagian dari Diaspora Indonesia) tertutup kemungkinan untuk memperoleh kewarganegaraan ganda, sekalipun mungkin dirinya telah memenuhi syarat untuk mendapatkan kewarganegaraan dari negara tempat tinggalnya.

Selain itu, bagi mereka yang, karena satu dan lain hal, telah mendapatkan kewarganegaraan asing, dengan terpaksa harus melepaskan kewarganegaraan Indonesia mereka. Padahal, ikatan batin dengan negeri asalnya sebenarnya tak pernah benar-benar putus, serta tak tertutup kemungkinan mereka ini berencana untuk kembali bermukim dan/atau berkiprah di negeri asal mereka itu.

Pertanyaannya kemudian, tentu saja, bagaimana seseorang dengan status hukum seperti ini, dapat kembali tinggal di Indonesia secara permanen?

Seperti sudah disampaikan sebelumnya, bagaimanapun juga, pilihan untuk memegang dua kewarganegaraan tidak dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan. Meskipun, dalam beberapa kondisi, pembuat undang-undang sebenarnya telah mengakui adanya kebutuhan dan pemberian kewarganegaraan ganda oleh pembuat undang-undang bagi anak (di bawah usia 18 tahun).

Menurut peraturan kewarganegaraan yang ada saat ini, pengakuan seperti itu, setidak-tidaknya, telah ditunjukkan dengan dibukanya  kemungkinan bagi anak, di bawah usia 18 tahun dan dalam kondisi-kondisi tertentu, untuk memperoleh dan memegang kewarganegaraan ganda. Namun, setelah lewatnya batas usia tersebut, pihak yang bersangkutan harus memilih salah satu kewarganegaraan yang dipegangnya dalam waktu tiga tahun.

Selain berakibat positif pada posisi anak, setidak-tidaknya dalam beberapa situasi tertentu yang diatur di situ, sebenarnya terdapat juga dampak lain yang saat itu mungkin tidak diantisipasi dengan baik oleh pembuat undang-undang. Dampak lain dari kebijakan yang dibuat pada tahun 2006 tersebut, antara lain, status hukum (dulunya) anak (di atas usia 21 tahun) yang kehilangan kewarganegaraan ganda dan memutuskan untuk tetap tinggal di Indonesia, menjadi tidak pasti. Hal ini yang kemudian, antara lain, menyebabkan undang-undang keimigrasian harus disesuaikan, ketika DPR dan Pemerintah membuka pembahasan mengenai UU No. 9/1992 (Keimigrasian) pada tahun 2011 yang lalu.

Di samping itu, perlu juga diketahui, berdasarkan UU Keimigrasian yang lama, sebenarnya belum ada kategorisasi izin tinggal (misalnya berdasarkan tujuan tinggal pemegang izin tersebut) yang dapat secara riil menjawab tuntutan kebutuhan kehidupan sosial bermasyarakat. Terlebih lagi, menurut undang-undang dari masa Orde Baru itu, bahkan tak terdapat izin tinggal yang benar-benar bersifat permanen. Terkait hal ini, sedikit banyak, sudah mulai terdapat perbaikan yang dijanjikan pembuat undang-undang. Meskipun, karena satu dan lain hal, masih terlalu awal juga untuk merayakannya  (masalan ini belum akan saya bahas panjang lebar di sini).

Bagaimanapun juga, untuk menjawab kebutuhan akan pengaturan izin tinggal tetap yang lebih jelas dan bersifat permanen, maka undang-undang yang dikeluarkan pada tahun 2012 tersebut, antara lain, memuat kejelasan mengenai izin tinggal permanen, serta bentuk izin tinggal (tetap) dan kategori penerima yang lebih teruraikan secara rinci.

Menurut undang-undang, izin tinggal tetap pada dasarnya telah diatur dapat berlaku untuk jangka waktu yang tak terbatas. Selain itu, perpanjangannya juga tidak dikenai biaya sama sekali. Artinya, bagi anak dengan situasi seperti tersebut di atas (setelah lewat usia 18 tahun), dimungkinkan untuk tetap tinggal di Indonesia dengan menggunakan izin tinggal tetap ini.

Mencermati sistematika undang-undangnya, sebagian dari kelompok Diaspora Indonesia – yang karena satu dan lain hal telah berganti kewarganegaraan, dipandang oleh pembuat undang-undang berada pada posisi hukum yang dapat disetarakan dengan anak (yang dulunya) pemegang kewarganegaraan ganda.

Dengan sudut pandang seperti ini, kalau boleh saya tafsirkan sendiri, maka anak (yang dulunya) memegang kewarganegaraan ganda tadi, tidak hanya menyangkut anak yang berada di Indonesia, karena lewatnya usia kemudian menjadi WNA (karena harus memilih salah satu kewarganegaraan), serta memilih untuk tetap bermukim di Indonesia, namun juga kategori anak dengan status hukum serupa di luar negeri yang (kemudian) datang ke Indonesia.

Terkait anak yang sudah berada di Indonesia, karena lewatnya usia kemudian harus menjadi WNA, serta memilih untuk tetap bermukim di Indonesia, situasinya mungkin tidak rumit. Karena, pada prinsipnya, pihak pemohon izin tinggal tetap telah berada di Indonesia, serta tinggal menetapkan status hukumnya di negara itu saja.

Sementara itu, bagi anak yang dulunya berkewarganegaraan ganda dan WNA (yang dulunya WNI) yang berkedudukan di luar negeri, terdapat prosedur yang harus dilewati dulu, untuk dapat masuk ke wilayah Indonesia. Bagaimanapun juga, secara hukum, pihak tersebut memiliki posisi yang sama dengan WNA atau orang asing pada umumnya. Ini merupakan konsekuensi yang akan harus dihadapi, terlepas pembuat undang-undang sendiri telah menjamin bahwa pihak-pihak tersebut, pada dasarnya, dapat langsung mendapatkan izin tinggal tetap. Seperti mungkin sudah menjadi pengetahuan umum, setiap orang asing yang hendak masuk ke wilayah Indonesia, diwajibkan untuk memiliki visa.

Visa tersebut, sejauh relevan di sini, dapat berupa visa kunjungan (singkat) dan visa tinggal terbatas. Namun, apabila kita perhatikan baik-baik bunyi ketentuan terkait dua kategori visa itu, tak ada sama sekali yang jelas menunjukkan visa yang memang diperuntukkan bagi WNA atau anak (yang dulunya) berkewarganegaraan ganda yang berkedudukan di luar negeri.

(Mendapatkan) izin tinggal tetap itu sendiri, sebenarnya bukan merupakan tujuan yang dapat dijadikan suatu dasar dari permohonan visa, tetapi lebih merupakan sebuah hak atau kenikmatan. Menurut undang-undang, sebenarnya tak ada tujuan tertentu bagi kategori eks-WNI tersebut, sehubungan dengan visa mana yang seharusnya mereka gunakan untuk masuk ke wilayah Indonesia, dalam rangka mendapatkan izin tinggal, seperti yang telah dijanjikan di dalam Pasal 54 UU Keimigrasian. Bagaimanapun juga, menurut undang-undangnya, WNA atau anak (yang dulunya) berkewarganegaraan ganda yang hendak masuk ke wilayah Indonesia, harus mendasarkan permohonannya untuk masuk ke wilayah Indonesia dengan salah satu tujuan yang diatur di dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU Keimigrasian tersebut.

Sepertinya, pembuat kebijakan menawarkan jalan keluar yang bersifat sangat praktis. Di dalam Pasal 141 PP No. 31/2013 (peraturan pelaksana undang-undang tersebut), pada bagian yang sebenarnya mengatur tentang izin tinggal terbatas (jadi bukan soal visa), diatur pula bahwa pihak-pihak tersebut dapat masuk ke wilayah Indonesia, baik dengan visa tinggal terbatas, maupun dengan visa kunjungan. Dengan demikian, pada PP yang sebenarnya hanya berfungsi sebagai peraturan pelaksana ini, ditambahkan satu kategori baru, yaitu orang asing eks-WNI.

Selain itu, pada bagian permohonan visa (tinggal terbatas), ditambahkan kategori ‘repatriasi’ (juga tidak ada di dalam UU-nya) yang menjadi salah satu dasar permohonan izin tinggal terbatas menurut Pasal 102 PP No. 31/2013 tersebut. Syarat-syarat yang harus dipenuhi diasumsikan tidak berbeda dengan permohonan visa yang dapat diajukan oleh kategori-kategori lainnya, maka itu akan menyangkut (1) surat jaminan dan penjamin, (2) fotokopi paspor yang berlaku minimal 12-30 bulan (tergantung rencana masa tinggal pihak yang bersangkutan), (3) bukti biaya hidup, serta (4) bukti yang menunjukkan bahwa pihak yang bersangkutan, sebelumnya, berkewarganegaraan Indonesia.

Namun, jika mengacu ke Pasal 141 tadi, disebutkan juga mengenai dapat digunakannya visa kunjungan. Padahal, izin tinggal kunjungan yang dimaksudkan oleh PP ini, baru akan dapat diperoleh, setelah pemegang visa kunjungan memasuki wilayah Indonesia dan mendapatkan tanda masuk yang juga akan berlaku sebagai izin tinggal kunjungan. Sepertinya, soal visa kunjungan ini merupakan suatu celah yang tak terpikirkan sebelumnya oleh pembuat peraturannya sendiri.

Selanjutnya, dengan asumsi eks-WNI telah masuk ke dan berada di wilayah Indonesia, akan terdapat dua alternatif prosedur yang dapat ditempuh untuk mendapatkan izin tinggal tetap, yaitu dengan penggunaan izin tinggal kunjungan atau penggunaan izin tinggal terbatas. Perlu diperhatikan, untuk mendapatkan izin tinggal tetap, dipersyaratkan adanya izin tinggal terbatas. Sehingga, pemegang izin tinggal kunjungan akan diharuskan untuk terlebih dahulu mendapatkan izin tinggal terbatas, sebelum dapat mengajukan permohonan izin tinggal tetap tersebut.

Syarat-syarat untuk mendapatkan izin tinggal terbatas bagi kategori eks-WNI ini, baik melalui prosedur [visa kunjungan – izin tinggal kunjungan – izin tinggal terbatas – izin tinggal tetap], maupun [visa tinggal terbatas – izin tinggal terbatas – izin tinggal tetap], dapat dilihat pada uraian di bawah ini.

Izin Tinggal Terbatas

  1. Surat penjaminan dari penjamin;
  2. Paspor kebangsaan yang masih berlaku;
  3. Surat keterangan domisili; dan,
  4. Bukti yang menunjukkan pernah menjadi warga negara Indonesia.

Izin Tinggal Tetap

Untuk permohonan izin tinggal tetapnya sendiri, di mana untuk kategori eks-WNI ini tidak berlaku syarat lamanya tinggal (tiga tahun), maupun kewajiban adanya surat rekomendasi, dipersyaratkan hal-hal berikut ini:

  1. Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku;
  2. Fotokopi izin tinggal terbatas yang masih berlaku;
  3. Surat keterangan domisili;
  4. Pernyataan integrasi yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan;
  5. Surat penjaminan dari penjamin;
  6. Bukti yang menunjukkan pernah menjadi warga negara Indonesia; dan,
  7. Keputusan mengenai alih status izin tinggalnya.

Dari  syarat-syarat di atas, terdapat beberapa hal yang sebenarnya masih menyisakan pertanyaan dari UU Keimigrasian dan PP Keimigrasian, seperti:

  1. Bagaimana sebenarnya pengaturan permohonan visa untuk eks-WNI ini?
  2. Bagaimana bentuk surat penjaminan? Apa tujuan dari adanya surat seperti ini? Sampai kapan pemegang izin tinggal menjadi tanggungan penjamin?
  3. Apa cakupan dari bukti biaya hidup? Mengapa ada peraturan seperti ini?
  4. Apa isi pernyataan integrasi? Apa tujuan dari adanya pernyataan seperti ini?
  5. Jika segala persyaratan sebenarnya telah dinyatakan di dalam UU dan PP-nya, serta masih dipersyaratkan adanya keputusan (pengabulan) permohonan alih status, maka apa yang menjadi dasar keputusan mengenai alih status ini?
  6. Apakah pemegang izin tinggal terbatas/tetap juga diperbolehkan bekerja di wilayah Indonesia, tanpa pihak yang mempekerjakannya dikenai kewajiban IMTA?

Saya pikir, keruwetan pengaturan ini merupakan konsekuensi logis dari UU Keimigrasian yang memang pada awalnya dimaksudkan untuk menangkal arus imigran gelap/perdagangan manusia yang melewati wilayah Indonesia, namun pada perkembangan pembahasannya kemudian, mau tidak mau, dituntut juga untuk mengakomodir kepentingan para pemangku kepentingan terkait lainnya (masalah ini pernah saya publikasikan dalam satu tulisan di Hukumonline), termasuk mungkin eks-WNI di sini. Di sisi lain, dalam prakteknya, pihak keimigrasian (Pemerintah) sendiri sebenarnya telah memiliki aturan-aturan kaku yang dikembangkan sejak masa Orde Baru, misalnya terkait tidak diakuinya izin tinggal tetap dalam arti izin tinggal yang berlaku untuk jangka waktu yang tak terbatas. Dalam pandangan saya, masih perlu diuji, apakah salah satu perubahan yang telah ditetapkan di dalam UU Keimigrasian terbaru ini, juga nantinya akan efektif diberlakukan.

Sekali lagi, beberapa perubahan bersifat praktis yang dituntut dan diusulkan oleh pemangku kepentingannya sendiri, sedikit banyak, memang bukannya tidak diperhatikan oleh Pemerintah (seperti baru dimasukkannya kategori eks-WNI di dalam PP No. 31/2013). Namun, penyusunan kebijakan ‘bongkar pasang’ seperti ini, tentu menyisakan celah di sana-sini (misalnya belum jelasnya pengaturan visa untuk eks-WNI, karena mungkin memang sama sekali tidak masuk dalam pembahasan UU-nya), dengan dampak nyata yang secara umum sulit untuk diprediksi oleh pemangku kepentingan terkaitnya.

11 Komentar

Filed under Konstitusi

Perkembangan Terkini Hukum Keimigrasian: Ketentuan Penjamin dalam PP No. 31/2013

Sebagaimana pernah saya tuliskan dalam kolom Hukumonline ini, lebih kurang dua tahun yang lalu, telah ada perkembangan yang cukup progresif terkait kebijakan keimigrasian di Indonesia, dengan berlakunya UU No. 6/2011 (Keimigrasian). Meskipun inisiatif awalnya ditujukan untuk memperketat arus keluar masuk orang asing dalam rangka mengantisipasi penyelundupan manusia, dalam perkembangannya kemudian rancangan undang-undang yang dibahas juga menerima aspirasi yang disuarakan oleh beberapa organisasi pemerhati hak keluarga perkawinan campuran di Indonesia. Ketika itu, organisasi-organisasi tersebut berharap agar pembuat undang-undang memberikan status hukum yang jelas kepada anggota keluarga yang berkewarganegaraan asing (WNA), yaitu berupa izin tinggal tetap/permanen dalam arti sebenarnya, serta diberikannya jaminan kebebasan anggota keluarga tersebut untuk mencari nafkah di Indonesia.

Perlu diketahui, berbeda dengan pengaturan di negeri-negeri beradab pada umumnya yang jelas membedakan izin tinggal berdasar alasan ekonomi dengan alasan kemanusiaan, UU No. 9/1992 (Keimigrasian) tidak membedakan syarat yang berlaku bagi anggota keluarga warga negara asing yang bertujuan menyatukan diri dengan keluarganya, dengan tenaga kerja asing yang tinggal di Indonesia dengan tujuan bekerja. Akibatnya, tanpa justifikasi yang mendasar – selain alasan perlindungan pasar tenaga kerja, anggota keluarga warga negara asing tersebut dirampas haknya untuk mencari nafkah. Masalah ini sebenarnya merupakan bagian dari kelemahan pengaturan ketika itu yang tidak mengatur secara rinci dasar dan persyaratan mendapatkan izin tinggal di dalam undang-undang. Selain itu, karena UU No. 9/1992 tidak mengatur izin tinggal tetap sebagai hak menetap dalam arti sebenarnya, nasib pasangan  WNA akan terkatung-katung, jika di kemudian hari pasangan WNI-nya meninggal. Hal yang sama dapat juga terjadi pada anak-anak dari keluarga perkawinan campuran. Kemudian, sebagai konsekuensi dari UU No. 12/2006 (Kewarganegaraan), anak-anak berkewarganegaraan ganda (terbatas) yang lahir dan besar di Indonesia juga akan mengalami kesulitan untuk tinggal dan menetap, ketika kewarganegaraan ganda tersebut berakhir dan mereka menjadi WNA. Padahal, sudah sepatutnya pembuat kebijakan mempertimbangkan hubungan sosial ekonomi yang mengakar antara warga negara asing dengan negeri tempat tinggalnya, setelah masa tinggal yang lama.

Kalau dibandingkan dengan pengaturan di negeri-negeri beradab pada umumnya, setelah masa tinggal tertentu – bisa dua hingga lima atau sepuluh tahun, warga negara asing akan diberi kesempatan untuk mendapatkan izin tinggal menetap atau biasa disebut “permanent residence” atau “denizenship” (perkembangan terbaru pengaturan di Eropa, misalnya, dapat anda lihat di sini).

Bagaimanapun juga, pembuat undang-undang bukannya tidak mendengar dan menerima aspirasi beberapa organisasi pemerhati perkawinan campuran ini. Bahkan, baik Menteri Hukum dan HAM ketika itu, Patrialis Akbar, maupun beberapa anggota DPR yang terlibat dalam pembahasan RUU Keimigrasian, seperti Eva Kusuma Sundari, Fahri Hamzah, atau Priyo Budi Santoso, dengan bangga menyatakan bahwa produk kebijakan keimigrasian yang baru mereka susun memang ditujukan untuk menjamin nilai kemanusiaan (HAM). Dengan didasari pemikiran bahwa nilai-nilai kemanusiaan harus dijunjung tinggi, serta setelah melalui studi perbandingan dengan beberapa negeri beradab lainnya, di dalam UU No. 6/2011 dimuat aturan-aturan yang secara praktis ditujukan untuk memberikan jaminan lebih baik bagi kehidupan pasangan perkawinan campuran di Indonesia.

Beberapa perubahan penting yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut:

(1)   pengakuan izin tinggal tetap (ITAP) yang setelah lima tahun dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang tak terbatas (Pasal 59);

(2)   kesempatan mendapatkan izin tinggal tetap bagi keluarga perkawinan campuran setelah usia perkawinan lebih dari dua tahun (Pasal 60 ayat (2) jo. Pasal 54 ayat (1) huruf b)

(3)   dijaminnya keberlakuan izin tinggal tetap warga negara asing (WNA) yang telah menikah dengan WNI selama sepuluh tahun atau lebih (Pasal 62 ayat (2) huruf g); dan

(4)   diberikannya jaminan bagi anggota keluarga perkawinan campuran melakukan pekerjaan atau usaha di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya (Pasal 61).

Dua tahun yang lalu, meskipun saya menulis tentang angin segar perubahan (sebagaimana dapat dirasakan dari senyuman yang tersungging di wajah para perwakilan organisasi perkawinan campuran, sebagian besar ibu-ibu, yang saat itu menyambut terjadinya “perubahan monumental” tersebut di gedung DPR), setelah mendengar pernyataan terbuka pembuat kebijakan di Indonesia tentang komitmen mereka pada aspek-aspek kemanusian yang tertuang dalam UU No. 6/2011 sebagaimana tersebut di atas, terselip juga sedikit kekhawatiran di hati kecil saya. Bagaimanapun juga, angin segar itu berhembus dari Senayan, sehingga masih jadi pertanyaan besar ketika itu, bagaimana Kuningan – yang notabene telah menyandang titel Hak Asasi Manusia (HAM) sejak tahun 1999, nantinya juga akan melaksanakan “perubahan monumental” tersebut. Adanya perlawanan terhadap perubahan yang dirancang dalam proses pembahasan ketika itu, pernah disampaikan oleh seorang anggota dewan, Eva Kusuma Sundari, antara lain dengan munculnya ketentuan tentang penjamin (Pasal 63). Namun, ketentuan itu sendiri masih mengundang tanda tanya, sehingga belum bisa dikatakan telah membatalkan jaminan-jaminan yang telah diberikan.

Di negeri-negeri beradab pada umumnya, wajar saja ada ketentuan penjamin (mempertimbangkan keterbatasan WNA di awal masa tinggalnya). Namun, sebagaimana lazimnya suatu perintah atau norma (kewajiban), selain perlu ada definisi/ruang lingkup pengaturan yang tegas dan jelas, seharusnya diatur pula bentuk konsekuensinya, baik itu syarat untuk mendapatkan sesuatu (sehingga jika tidak dipenuhi, maka permohonan tidak dikabulkan), atau suatu sanksi (sehingga jika tidak dipenuhi, maka izin yang telah diberikan batal).

Sementara itu, pengaturan mengenai keharusan penjamin yang termuat dalam UU No. 6/2011 ternyata tak lebih dari suatu pernyataan saja, atau tidak dapat dibaca sebagai sebuah norma hukum, karena tidak mengatur adanya akibat hukum tertentu (coba bandingkan ketentuan Pasal 63 ini dengan pengaturan syarat untuk memperpanjang izin tinggal tetap (ITAP) dalam Pasal 59, mendapatkan ITAP dalam Pasal 60, atau dasar pembatalan ITAP yang diatur dalam Pasal 62). Sehingga, wajar juga apabila peraturan dengan tujuan, rumusan, serta daya guna yang tidak jelas tersebut, pada akhirnya menimbulkan permasalahan mendasar dalam pelaksanaannya (tentu bukan tanpa alasan kalau kejelasan tujuan/rumusan dan kedayagunaan disebut secara tegas sebagai prinsip-prinsip pembentukan peraturan yang baik dalam Pasal 5 UU No. 12/2011). Bagaimana persisnya komplikasi yang timbul, akan saya uraikan lebih lanjut di bawah ini.

Perkembangan terkini

Pertama-tama, perlu dicermati dulu sebuah perkembangan menarik dalam komunitas keluarga perkawinan campuran, pasca berlakunya UU No. 6/2011 tersebut. Berlakunya kebijakan yang disusun dengan melibatkan pemangku kepentingannya sendiri, berhasil melahirkan inisiatif dari  mereka (beberapa anggota organisasi perkawinan campuran). Atas inisiatif sendiri, mereka buka sebuah forum diskusi di salah satu media sosial dengan jumlah anggota tak kurang dari 4 ribu orang. Jika anda amati percakapan dan perdebatan yang berkembang dalam forum tersebut, akan anda temui besarnya kesadaran dari para pelaku perkawinan campuran untuk mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru. Bahkan, jika diperlukan, mereka tak segan-segan untuk menyampaikannya kepada pejabat Kantor Imigrasi (Kanim) di daerah tempat tinggalnya. Berbagai program penyuluhan juga dirancang bersama dengan instansi terkait. Jadi, meski tanpa adanya advokat yang semestinya menjalankan peran pendampingan (saya yakin peran advokat ini sebenarnya tak tergantikan), kesadaran akan ditegakkannya aturan main mulai menguat, justru dari obyek hukumnya sendiri. Memang, bisa jadi mereka melakukannya demi kepentingan mereka sendiri juga, tapi yang perlu digarisbawahi: kesadaran warga ini merupakan modal penting bagi tegaknya negara hukum. Ada kesadaran untuk mematuhi hukum. Dan tidak melulu terkait masalah keimigrasian. Anggota forum tersebut bahkan mendiskusikan bagaimana cara membayar pajak yang benar! Bukankah fenomena ini menunjukkan adanya suatu inisiatif dari bawah yang patut disyukuri demi terwujudnya negara hukum di Indonesia?

Kesadaran tersebut tentu sejalan dengan program Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, yang tengah menggalakkan pemberantasan korupsi dan usaha peningkatan pelayanan administrasi, antara lain, di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Bagaimanapun, iklim yang kondusif bagi terwujudnya negara hukum tidak hanya dapat bersandar pada kesadaran hukum obyeknya saja, namun juga harus didukung dengan komitmen institusi pelaksananya. Adanya kejelasan aturan main dan pihak yang mendorong diberlakukannya aturan main itu satu hal, serta itu bukan hal yang tidak penting. Akan tetapi, pelaksana aturannya sendiri juga seharusnya memahami peraturan yang berlaku, berikut dampak yang mungkin ditimbulkannya (terkait hal ini, saya yakin betapa pentingnya peran kekuasaan kehakiman yang mandiri dan tak berpihak, untuk memastikan ketepatan penafsiran atau tindakan intitusi pelaksana itu).

Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, salah satu perubahan penting dalam UU No. 6/2011 adalah diakuinya izin tinggal tetap yang berlaku tidak terbatas, dengan cara memperpanjang ITAP yang sebelumnya berlaku lima tahun (Pasal 59). ITAP tak terbatas tersebut akan berakhir, jika pemegangnya: (1) meninggalkan wilayah Indonesia lebih dari satu tahun atau tidak bermaksud lagi masuk kembali, (2) tidak memperpanjang ITAP-nya, (3) menjadi WNI, (4) izinnya dibatalkan, (5) dideportasi, atau (6) meninggal dunia (Pasal 62 ayat (1)). Sementara itu, ITAP dibatalkan, jika pemegangnya: (1) melakukan tindak pidana terhadap negara, (2) melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara, (3) melanggar pernyataan integrasi, (4) mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin kerja, (5) memberikan informasi yang tidak benar dalam pengajuan permohonan ITAP, (6) dikenai tindakan administratif keimigrasian, dan/atau (7) cerai dengan pasangan WNI-nya, sebelum perkawinan berusia sepuluh tahun (Pasal 62 ayat (2)).

Dengan konsep izin tinggal tetap yang berlaku untuk jangka waktu tidak terbatas seperti inilah, hukum Indonesia berdiri sejajar dengan hukum di negeri-negeri beradab pada umumnya yang juga mengakui konsep “permanent residence”. Gambaran paling jelas dapat dilihat dalam komunitas kaum perantau atau diaspora Indonesia yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Komunitas yang sebagian besar (atau mungkin semuanya) WNI tersebut tinggal dan menetap di negeri-negeri asing yang menjamin bukan saja hak mereka untuk menetap dalam jangka waktu tak terbatas, tetapi juga hak untuk bekerja, dan di beberapa negara bahkan hak untuk memiliki rumah/tanah (misalnya di Amerika, Inggris, Kanada, atau Belanda). Izin tinggal untuk menetap di atas, pada umumnya hanya dapat dibatalkan karena pemegangnya melakukan tindak kejahatan berat atau tidak memenuhi kewajiban tinggal dalam jangka waktu tertentu, serta hak politik pemegangnya dapat dibatasi. Sedikit banyak, begitu pulalah ketentuan-ketentuan perubahan dalam UU No. 6/2011 yang dimaksudkan pembuatnya untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

Namun, seperti sudah disebutkan sebelumnya pula, pada saat penyusunan ternyata terselip ketentuan mengenai penjamin yang kemudian mengganjal pelaksanaannya. Ketentuan mengenai penjamin (Pasal 63) yang tidak memuat konsekuensi hukum tertentu, sehingga tidak jelas berlaku sebagai syarat atau dasar pembatalan itu, pada akhirnya menimbulkan perdebatan panjang, serta membuat institusi pelaksananya seakan-akan bebas menentukan tafsirnya sendiri.

Kalau kita tafsirkan secara teleologis atau sesuai dengan maksud keberadaannya, aturan tersebut sebenarnya berlaku sebagai syarat (ketika permohonan diajukan). Dalam Pasal 63 itu disebutkan bahwa ketentuan mengenai penjamin dimaksudkan untuk memastikan adanya pihak yang “bertanggungjawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing yang dijaminnya” (ayat 2), selain untuk “melaporkan perubahan sipil, status keimigrasian, dan perubahan alamat” (ayat 2), serta “membayar biaya deportasi” (ayat 3). Ketentuan tentang penjamin ini sebenarnya lazim, kalau itu dipahami sebagai penjamin pada saat izin tinggal diajukan, di mana WNA bersangkutan belum menetap di tempat tinggal barunya itu, serta belum dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Artinya, dalam proses permohonan pemberian izin tinggal, wajar saja dipersyaratkan adanya pihak yang menjamin WNA tersebut, dalam rangka menjembatani perolehan status hukum, serta menanggung kebutuhan hidupnya sementara waktu. Namun, jika WNA tersebut telah tinggal sekian lama waktu dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri di tempat tinggal barunya itu, tentu tak ada lagi alasan untuk mewajibkan dirinya memiliki penjamin. Kalaupun biaya deportasi memang diperlukan, sebenarnya bisa saja dibayarkan sekali di awal masa tinggal. Sedang terkait pelaporan perubahan sipil, status keimigrasian, dan perubahan alamat, bahkan Pasal 71 UU No. 6/2011 mengatur bahwa pada prinsipnya wajib dilakukan oleh WNA itu sendiri. Jadi, cukup jelas bahwa undang-undang mengakui bahwa pemegang izin tinggal mampu melakukan itu semua sendiri. Pertanyaannya, apa begitu juga pemahaman pemerintah?

Ketentuan mengenai penjamin dalam PP No. 31/2013: syarat permohonan atau dasar kebatalan ITAP?

Perlu digarisbawahi, terkait izin tinggal anggota keluarga perkawinan campuran, ketentuan mengenai penjamin ini menjadi fokus utama pemerintah. Kalau kita buka informasi yang tersedia bagi pelaku perkawinan campuran dalam situs web Direktorat Jenderal Imigrasi, misalnya, hanya poin-poin mengenai penjamin tersebut yang diumumkan sehubungan dengan izin tinggal keluarga perkawinan campuran. Padahal, seperti telah dikemukakan sebelumnya, justru ketentuan mengenai penjamin dalam UU No. 6/2011 ini yang masih ambigu, karena tidak jelas diberlakukan sebagai syarat permohonan atau dasar kebatalan ITAP. Lagipula, ketentuan tersebut sama sekali tidak menyebut akibat hukum tertentu, terkait norma kewajiban yang diaturnya. Di dalam peraturan pelaksananya, ketidakjelasan ini semakin kentara.

Menurut tafsir pemerintah yang dituangkan di dalam PP No. 31/2013 (Peraturan Pelaksanaan UU No. 6/2011), ketentuan penjamin di satu sisi ditujukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan ITAP (lihat Pasal 153 ayat (3)), di mana surat permohonan dari anggota keluarga disetarakan dengan surat dari penjamin (bandingkan juga dengan bunyi Pasal 63 ayat (4) UU No. 6/2011 dan penjelasannya). Jadi, ketentuan penjamin diberlakukan sebagai syarat untuk mendapatkan izin tinggal. Namun di sisi lain, di dalam bab mengenai “Penolakan dan Pembatalan Izin Tinggal”, disebutkan pula bahwa pasangan/anggota keluarga WNA pemegang izin tinggal tersebut diwajibkan untuk memiliki penjamin, meski izin tinggal juga nyata-nyata dinyatakan tetap berlaku (Pasal 160, 161, 162, dan 163).

Penempatan ketentuan mengenai penjamin di dalam bab mengenai “Penolakan dan Pembatalan Izin Tinggal” ini mengindikasikan seolah-olah izin akan dibatalkan, atau permohonan perpanjangan akan ditolak, jika pemegang izin tidak mengajukan penjamin. Meski demikian, ayat pertama ketentuan-ketentuan tersebut sendiri jelas menyatakan bahwa: izin tinggal terbatas (ITAS) atau izin tinggal tetap (ITAP) dinyatakan tetap berlaku, meski pasangan (Pasal 160) atau orang tua (Pasal 161) meninggal, atau jika terjadi perceraian ketika usia perkawinan telah di atas sepuluh tahun (Pasal 162). Dengan demikian, kewajiban memiliki penjamin jelas tidak mengandung konsekuensi hukum apapun, kecuali terkait satu kategori yang disebut terakhir dalam empat kategori tersebut. Sementara itu, bagi pasangan WNA yang cerai sebelum usia perkawinannya mencapai sepuluh tahun (Pasal 163), ITAP-nya akan dianggap tetap berlaku, (hanya) jika pemegangnya memiliki penjamin (dasar pembatalan tersebut memang dicantumkan dalam Pasal 62 ayat (2) huruf g UU No. 6/2011).

Dari sudut pandang di atas, ketentuan mengenai penjamin berdasar Pasal 63 UU No. 6/2011 harus dipahami sebagai syarat untuk mendapatkan ITAP (Pasal 153 ayat (3) PP No. 31/2013), bukan sebagai dasar pembatalan ITAP. Sehubungan dengan ITAP yang dibatalkan karena putusnya hubungan perkawinan akibat perceraian/putusan pengadilan (Pasal 62 ayat (2) huruf g UU No. 6/2011), syarat (mengajukan) penjamin ini akan diberlakukan bagi pemegangnya, jika dia ingin ITAP-nya tetap dianggap berlaku.

Ketentuan mengenai penjamin bukan syarat perpanjangan ITAP

Selanjutnya, perlu pula diketahui bahwa syarat untuk memperpanjang ITAP, berbeda dengan syarat untuk mendapatkan ITAP. Hal ini telah diatur dengan tegas dan jelas oleh undang-undang sendiri. Terkait perpanjangan ITAP yang dilakukan dengan melapor setiap lima tahun untuk jangka waktu tak terbatas, Pasal 59 UU No. 6/2011 hanya mensyaratkan: “sepanjang Izin Tinggalnya tidak dibatalkan”. Dengan demikian, satu-satunya kriteria yang boleh digunakan untuk menolak permohonan perpanjangan ITAP, hanya jika ITAP telah berakhir dengan sendirinya, atau terdapat salah satu dasar pembatalan yang disebutkan dalam Pasal 62 UU No. 6/2011.

Tidak dipenuhinya kewajiban memiliki penjamin menurut ayat kedua dari Pasal 160, 161, dan 162, bukan merupakan bagian dari isi Pasal 62 ayat (2) UU No. 6/2011 tersebut. Dan seperti kita ketahui bersama, pencabutan atau pembatasan hak yang diatur dalam UUD 1945 (dalam hal ini hak setiap orang untuk bertempat tinggal yang diatur dalam Pasal 28H), harus diatur dengan undang-undang (lihat Pasal 10 UU No. 12/2011).

Terkait hal ini, perlu kita cermati kembali isi Pasal 157 PP No. 31/2013. Ketentuan mengenai syarat perpanjangan ITAP ini, memberlakukan persyaratan yang sama dengan perolehan ITAP (Pasal 153). Akibatnya, jika pemegang ITAP tidak memenuhi kewajiban penjamin (katakanlah karena pasangan atau orang tua WNI-nya meninggal dalam waktu lima tahun berlakunya ITAP sebelumnya dan dia tak dapat mengajukan penjamin), maka ITAP-nya (yang semestinya dapat berlaku untuk jangka waktu tak terbatas itu), tidak dapat lagi diperpanjang.

Pasal 157 PP No. 31/2013 ini jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 59 UU No. 6/2011 yang nyata-nyata hanya menentukan bahwa ITAP: “dapat diperpanjang untuk waktu tidak terbatas sepanjang Izin Tinggalnya tidak dibatalkan”. Kewajiban untuk mengajukan penjamin, sama sekali tidak disebut sebagai salah satu syarat untuk memperpanjang ITAP (Pasal 59 UU No. 6/2011), maupun sebagai dasar pembatalan ITAP (Pasal 62 ayat (2) UU No. 6/2011). Dengan demikian, perpanjangan ITAP hanya dapat ditolak menurut dasar-dasar pembatalan yang telah diatur dalam Pasal 62 ayat (2) UU No. 6/2011, atau karena berakhirnya ITAP sebelumnya menurut Pasal 62 ayat (1) UU No. 6/2011. Dengan kata lain, syarat untuk perpanjangan ITAP hanya dapat didasarkan pada kriteria yang ditentukan dalam Pasal 62 UU No. 6/2011 tersebut.

Kesimpulan

Ketentuan mengenai penjamin mengandung permasalahan sejak awal, karena memuat norma (kewajiban) administratif, tanpa disertai kejelasan ruang lingkup dan konsekuensi hukum yang menyertainya. Karenanya, terbuka pertanyaan, apakah kewajiban memiliki penjamin itu dimaksudkan sebagai syarat permohonan dengan konsekuensi penolakan jika tidak dipenuhi, atau merupakan dasar pembatalan jika kewajiban itu dilanggar. Dalam aturan pelaksanaannya, kewajiban memiliki penjamin ini dijadikan syarat baru untuk perpanjangan izin tinggal yang tentu saja bertentangan dengan ketentuan undang-undangnya sendiri.

Dengan mencermati tujuan adanya penjamin yang disebutkan dalam Pasal 63 UU No. 6/2011, ketentuan penjamin harus dipahami sebagai syarat permohonan ITAP yang kemudian diatur di dalam Pasal 153 PP No. 31/2013 (di mana surat permohonan pasangan/orang tua disetarakan dengan surat penjaminan dari penjamin). Selanjutnya, undang-undang juga tidak menyebutkan kewajiban penjamin sebagai syarat perpanjangan ITAP yang telah diatur secara jelas dalam Pasal 59 jo. 62 ayat (2) UU No. 6/2011, yaitu selama ITAP tidak dibatalkan. Tidak dipenuhinya kewajiban penjamin bukan merupakan salah satu dasar pembatalan yang telah diatur oleh undang-undang. Dengan demikian, ketentuan Pasal 157 PP No. 31/2013 yang mensyaratkan adanya penjamin untuk perpanjangan ITAP, telah nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 jo. 62 ayat (2) UU No. 6/2011. Pintu uji materiil pada Mahkamah Agung jelas terbuka dalam kasus ini.

Selain melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya, dengan mengingkari adanya izin tinggal tetap yang berlaku tidak terbatas (karena ITAP anggota keluarga perkawinan campuran akan diuji setiap lima tahun dengan kriteria yang sama seperti saat permohonan pertama), ketentuan ini sekaligus membatalkan “perubahan monumental” yang telah dicanangkan sendiri oleh Menteri dan para anggota DPR sendiri (lagi-lagi perhatikan bunyi Pasal 59 jo. 62 ayat (2) UU No. 6/2011 yang jelas ditujukan untuk memberikan suatu jaminan hak bertempat tinggal yang bersifat permanen setelah beberapa waktu). Kebanggaan para pembuat undang-undangnya, sambutan gembira para pemangku kepentingannya, serta reaksi media yang luar biasa ketika undang-undang tersebut ditetapkan, tak sepantassnya berakhir seperti ini. Perlindungan nilai-nilai kemanusiaan yang telah menguat, tak seharusnya kembali dilemahkan. Sebagai sebuah bangsa yang mengaku berdasarkan prinsip “kemanusiaan yang adil dan beradab”, tentu bukan ini yang kita harapkan bersama, bukan?

16 Komentar

Filed under Konstitusi

Seperti apa pengaturan Peninjauan Kembali di Belanda?

Beberapa waktu yang lalu, ada yang meminta saya untuk membahas mengenai pengaturan Peninjauan Kembali (PK) di Belanda. Barangkali, saya tak tahu persis, ada hubungannya dengan proses pembahasan rancangan hukum acara pidana yang baru di Indonesia. Apa saja syarat permohonan PK? Bagaimana prosedurnya? Dapatkah permohonan (PK) diajukan berulangkali? Sebelumnya, perlu diketahui, PK yang dimaksudkan di sini adalah PK dalam perkara pidana, jadi bukan PK dalam perkara perdata. Kebetulan, beberapa waktu terakhir masalah PK pidana ini memang sedang mengemuka di Belanda, setelah sebelumnya terdapat beberapa perkara pidana yang belakangan hari dibuka kembali, karena ditemukannya bukti atau kesaksian baru yang membuat putusan sebelumnya terbantahkan, seperti kasus pembunuhan Putten, Schiedam, atau Deventer.

Kasus yang pertama terkait dengan penjatuhan hukuman yang salah. Kedua terpidana yang mulai menjalani hukuman pada tahun 1995, akhirnya dibebaskan pada tahun 2002 dengan pemberian kompensasi hampir 2 juta euro. Pelaku sebenarnya akhirnya ditangkap pada tahun 2008 berdasarkan hasil penelitian DNA. Kasus kedua yang dimulai tahun 2000, berhubungan dengan pengakuan terpidana yang ternyata didapatkan melalui cara yang keliru, serta penelitian DNA yang menunjukkan bahwa pelakunya orang lain. Sebelum hukumannya ditangguhkan, terpidana telah menjalani hukuman tak kurang dari empat tahun. Pada tahun 2005, Pengadilan Tingkat Banding Den Haag menghukum pelaku sebenarnya. Sedang dalam kasus terakhir, juga berhubungan dengan masalah kebenaran pembuktian siapa pelakunya. Dalam kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 1999 ini, hasil penelitian DNA yang digunakan sebagai dasar penjatuhan hukuman, masih terus dipermasalahkan oleh advokat terpidana, meskipun perkara tersebut telah melalui beberapa persidangan di berbagai tingkatan, serta beberapa permohonan PK yang diajukan.

Berkembangnya teknologi, misalnya terkait penelitian DNA, memang membuat proses pembuktian dapat dilakukan lebih terperinci dan jauh lebih dapat diandalkan. Dengan demikian, dalam beberapa kasus, perubahan hasil temuan pemeriksaan dapat digunakan untuk membantah hasil penyidikan sebelumnya yang telah dijadikan dasar pembuktian untuk menghukum (atau membebaskan) terdakwa. Hal ini mendorong adanya perubahan dalam hukum acara pidana, yaitu bagaimana mengantisipasi berkembangnya teknik pembuktian yang membuka ruang menguji kembali kebenaran bangunan fakta yang tadinya telah digunakan untuk menghukum (atau membebaskan) terdakwa.

Selain mengubah pengaturan PK untuk kepentingan terpidana,  saat ini sedang diajukan pula suatu rancangan ketentuan lain yang juga ditujukan untuk mengubah pengaturan PK pidana, yaitu PK yang ditujukan untuk memeriksa kembali terdakwa yang tadinya telah dibebaskan. Masalah PK untuk menghukum ini mengundang kontroversi yang cukup sengit, terutama dari kalangan pengacara yang mendasari keberatannya dengan asas “lites finiri oportet”, yaitu bahwa setiap perkara hukum itu harus ada akhirnya. Di samping itu, terdapat juga tuntutan bahwa diberikannya kepercayaan dan kewenangan kepada penyidik dalam prosese pidana, mengandung konsekuensi bahwa penyidik seharusnya sedari awal memastikan suatu dakwaan dilandasi dengan dasar-dasar pembuktian yang kuat. Kegagalan pembuktian, menurut pihak yang keberatan dengan ketentuan baru tersebut, tidak sepatutnya ditimpakan kepada terdakwa yang akan terus terganggu kehidupan pribadinya. Sementara di sisi lain, terdapat juga dorongan mengatur PK untuk menghukum. Alasannya, karena selain berkembangnya teknik pembuktian (misalnya pemeriksaan DNA) yang belakangan hari ternyata dapat  membuktikan kesalahan pelaku, juga tidak tertutup kemungkinan adanya kondisi di mana terdakwa merusak proses penemuan kebenaran itu sendiri, misalnya dengan mengancam saksi-saksi di bawah sumpah, dan sebagainya.

Kemungkinan besar, ketentuan PK untuk menghukum ini nantinya tetap akan diundangkan di Belanda, dengan disertai beberapa persyaratan untuk pengajuannya. Prasyarat-prasyarat tersebut, selain tentu adanya “novum” (fakta/bukti baru) atau “falsa” (kesalahan yang nyata dalam pembuktian yang kalau kesalahan itu sebelumnya diketahui, hakim kemungkinan besar akan mengubah isi putusannya),  pada prinsipnya PK juga hanya boleh diajukan terhadap tindak-tindak pidana berat yang tuntutannya tidak kedaluwarsa. Bagaimanapun, saat ini sedang terjadi proses pembahasan akhir ketentuan tersebut pada parlemen tinggi dan mungkin baru pada tanggal 9 april nanti akan ditetapkan.

Kembali ke masalah PK untuk kepentingan terpidana. Bagaimana pengaturannya dalam undang-undang yang baru ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 2012 kemarin itu?

Pada prinsipnya terdapat dua pokok perubahan dalam undang-undang mengenai PK yang menguntungkan (untuk kepentingan terdakwa) yang berlaku mulai tanggal 1 oktober 2012 yang lalu.

Pertama, terkait dengan pengertian “novum” yang diperluas. Dalam undang-undang yang baru, “novum” bukan hanya berarti sebuah kondisi faktual baru, tetapi juga perspektif-perspektif baru yang didapatkan karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya hasil temuan baru yang didapatkan dengan penggunaan teknik forensik terbaru. Dengan demikian, pengertian fakta  baru bukan lagi harus dipahami sebagai adanya sebuah fakta (baru) lain, tetapi bisa juga cara baru untuk memeriksa fakta tersebut. Misalnya, ditemukannya bercak darah bisa saja sudah terjadi sebelumnya, tetapi melalui pemeriksaan DNA yang baru dikenal, ternyata ditemukan hasil pemeriksaan yang baru.

Kedua, terkait dengan kebutuhan pemeriksaan, sebelum PK diajukan. Untuk delik-delik pidana yang sangat berat, saat ini terbuka kemungkinan mengajukan permohonan kepada “Procureur-Generaal” (PG) untuk mengadakan pemeriksaan lebih lanjut terhadap fakta-fakta tertentu, sebagai pendahuluan permohonan PK, jadi hanya dalam rangka menemukan bukti-buktinya saja. Hal ini dimungkinkan, karena pada prinsipnya beban pengajuan pembuktian ada pada terpidana. Padahal, untuk pemeriksaan laboratorium lebih lanjut, dapat saja dibutuhkan pemeriksaan yang otoritatif, misalnya penelitian DNA – yang dulu belum diatur secara merinci. Terkait hal ini, dalam peraturan yang baru dibuka kemungkinan untuk mengajukan permohonan pemeriksaan/pengumpulan bukti kepada PG pada Hoge Raad, sebelum permohonan PK diajukan (Pasal 461).

Untuk dilakukannya pemeriksaan seperti tersebut di atas, permohonan diharuskan menyangkut pidana penjara 12 tahun atau lebih yang (kalau tidak dibuka kembali) mengancam ketertiban hukum. Selain itu, juga harus terdapat cukup petunjuk yang meyakinkan bahwa dasar pengajuan PK dan pemeriksaan (pendahuluan) yang dimohonkan itu benar-benar diperlukan. Dalam memutuskan permohonan terkait, PG dapat meminta pendapat sebuah tim penasehat (Pasal 462) yang terdiri dua peneliti, seorang ahli kepolisian, seorang advokat, dan seorang jaksa. Jika permohonan dikabulkan, akan ditunjuk tim pemeriksa di bawah koordinasi PG (Pasal 463) yang terdiri dari personil polisi dan kejaksaan (dengan syarat mereka sebelumnya tidak terlibat dengan penanganan kasus itu), serta ahli-ahli dari pihak luar jika memang dibutuhkan.

Lalu apa yang dapat mendasari diajukannya PK?

Menurut undang-undang, permohonan PK demi kepentingan terpidana dapat diajukan oleh PG atau terpidana atas dasar (1) adanya putusan-putusan (BKHT) yang isinya saling bertentangan, (2) adanya putusan Mahkamah HAM Eropa yang menetapkan adanya pelanggaran prosedur dan PK dibutuhkan untuk pemulihan hukum, atau (3) jika terdapat “novum” (Pasal 457). Yang dimaksud dengan “novum” adalah suatu fakta yang dalam proses persidangan sebelumnya tidak diketahui, atau dari bukti-bukti yang telah diajukan namun ternyata belum diketahui, sehingga terdapat dugaan kuat bahwa apabila sebelumnya fakta itu telah diketahui dan diperiksa oleh hakim dalam perkaranya, maka dapat berakibat bebasnya terdakwa, atau terlepasnya terdakwa dari segala tuntutan hukum, tidak dapat diterimanya dakwaan jaksa, atau penjatuhan hukuman yang lebih ringan. Jika terdakwa telah meninggal, permohonan PK dapat diajukan oleh PG, pasangannya, anggota keluarga sedarah, serta anggota keluarga sampai derajat kedua (Pasal 458).

Itu tadi gambaran mengenai pengaturan PK untuk kepentingan terpidana di Belanda, meliputi syarat-syarat yang diperlukan, serta prosedur pengajuannya. Untuk pertanyaan apakah PK hanya diperbolehkan sekali atau berulangkali, tentu akan dikembalikan kepada syarat PK di atas, yaitu adanya putusan-putusan BKHT yang saling bertentangan, adanya putusan Mahkamah HAM Eropa yang membuat PK itu perlu dilakukan, atau ditemukannya “novum”. Dalam prakteknya, permohonan PK dapat diajukan berulangkali, seperti dalam kasus pembunuhan Deventer yang masih terus berjalan. Sedang apakah majelis hakim akan mengabulkan permohonan tersebut, tentu berdasar pada penilaian mereka atas penerapan kriteria yang telah diatur dalam undang-undang.

8 Komentar

Filed under Konstitusi

Perkara Narkotika: Timpangnya Neraca Keadilan?

Dalam laporannya tentang kasus-kasus penyiksaan yang terjadi sepanjang tahun 2012, dengan mengutip pendapat pelapor khusus PBB, Manfred Nowak, Kontras menyebutkan bahwa “praktik penyiksaan umumnya terjadi dalam situasi di mana posisi korban begitu tidak berdaya terhadap pelakunya; situasi yang umum terjadi di ruang tahanan yang tertutup” (hlm. 10). Selanjutnya mereka tambahkan, “[h]al ini juga terjadi di Indonesia di mana kebanyakan mereka yang diduga menjadi korban penyiksaan adalah para tersangka kriminal atau narapidana yang berasal dari kelompok awam (menjadi musuh opini publik seperti teroris, pengedar narkoba, separatis, dan lainnya) dan seringkali tidak didampingi oleh pembela hukum” (hlm 10). Data Kontras juga menunjukkan bahwa pelaku penyiksaan dalam 70% kasus yang mereka amati, ternyata merupakan aparat kepolisian (hlm. 9).

Dalam kondisi seperti ini, apa yang bisa dilakukan korban? Kalau kita cermati lebih jauh laporan Manfred Nowak tentang praktek penyiksaan di Indonesia, ditegaskan perlu adanya suatu mekanisme pengawasan yang independen, karena “mereka yang mengalami praktek penyiksaan tidak menemukan saluran untuk menyampaikan pengaduan mereka” (hlm. 81). Mekanisme pengawasan yang selama ini ada dianggap tidak memadai. Manfred Nowak bahkan menyarankan adanya pelatihan khusus terhadap anggota Propam, serta membuka ruang bagi pemantau HAM independen, seperti misalnya Komnas HAM. Hal ini perlu dilakukan, di samping penataan kembali ketentuan-ketentuan pidana yang seharusnya dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku penyiksaan.

Pertanyaannya, bagaimana prakteknya selama ini? Meskipun berharap pada adanya suatu mekanisme penjatuhan hukuman pada para pelaku tentu merupakan suatu instrumen yang adil, namun pada kenyataannya hal ini akan kembali pada bagaimana masing-masing institusi itu nantinya menjalankan instrumen tersebut. Harapannya, tentu akan ada pengawasan yang lebih ketat pada (calon) pelaku, sehingga mereka lebih berhati-hati. Meski demikian, prakteknya belum tentu begitu. Ini persoalan politik yang menjadi amanah para pemegang jabatan lembaga-lembaga negara terkait, serta pada akhirnya akan mempengaruhi legitimasi lembaga-lembaga tersebut yang – berbeda dengan kondisi di bawah Orde Baru yang otoriter – mengalami evaluasi yang berkelanjutan oleh publik.

Alih-alih menghukum pelaku penyiksaan, tersangka/terdakwa/terpidana perkara narkotika dalam prakteknya bahkan akan kerepotan untuk sekedar menyelamatkan dirinya sendiri. Sebagaimana disebutkan dalam laporan Kontras di atas, kondisi seperti ini menjadi nyata, ketika korbannya (tersangka/terdakwa/terpidana) dapat dikategorikan sebagai “musuh opini publik, seperti teroris, pengedar narkoba, separatis, dan lainnya”. Mereka yang terjebak dalam situasi tersebut, bukan saja mudah menjadi target eksploitasi aparat yang tidak bertanggungjawab, namun bahkan kesulitan untuk mendapatkan simpati publik. Dengan begitu, apa yang kemudian dapat menjadi sandaran harapan mereka, selain kebijakan hakim yang harus tetap menjaga seimbangnya neraca keadilan?

Kebetulan, minggu lalu terdapat satu kasus semacam ini yang mendapatkan jawaban cukup menggembirakan dari pengadilan tertinggi di Indonesia. Setelah mengalami pengalaman tidak mengenakkan di pintu masuk gedung Mahkamah Agung beberapa waktu yang lalu, seorang ayah yang memperjuangkan nasib anaknya pada akhirnya berhasil mendapatkan keadilan. Dalam kasus tuduhan kepemilikan ganja ini, terdakwa pada akhirnya dibebaskan. Saya belum tahu persis apa yang kemudian menjadi pertimbangan Mahkamah Agung, tetapi putusan ini cukup menjanjikan bagi perubahan nasib para korban kasus narkotika.

Memang betul bahwa kasus tersebut menonjol karena ayah terdakwa, Kasdi, ditolak masuk di pintu masuk Mahkamah Agung. Saat itu dia hanya bersandal jepit. Peristiwa inilah yang menarik simpati dan dukungan publik. Akan tetapi, kalau kita cermati lebih dalam esensi kasusnya, dalam kasus tersebut cukup jelas adanya tuduhan (kepemilikan ganja) yang tidak disertai bukti yang memadai. Awalnya, terdakwa ditelepon oleh seorang temannya. Begitu datang menemui temannya itu, dia langsung ditangkap oleh aparat kepolisian dengan tuduhan kepemilikan narkoba. Ketidakadilan (prosedural) ini mengundang protes keluarganya. Berbekal uang seadanya, sang ayah kemudian pergi ke Jakarta, untuk mendatangi sendiri gedung Mahkamah Agung dan menanyakan kasus anaknya.

Bagaimanapun, sorotan publik, tekanan dari beberapa lembaga negara (misalnya: Wantimpres), serta keuletan pengacara YLBHI, pada akhirnya membuahkan hasil. Pertanyaannya, akankah kasus ini menjadi semacam preseden untuk kasus-kasus serupa di masa yang akan datang?

Beberapa waktu  belakangan ini, kita juga dapat menemukan adanya perkara sejenis. Seorang pedagang sembako dan agen asuransi, Edih Kusnadi, dijerat dengan pasal perdagangan narkoba. Mirip dengan kejadian di atas, semua berawal dari sebuah telepon. Ketika itu, terdakwa ditelepon oleh seorang temannya yang sebelumnya telah tertangkap basah menggunakan sabu. Begitu datang menemuinya, dia langsung ditangkap oleh beberapa petugas. Menurut pengakuan terdakwa, dirinya disiksa untuk memberikan pengakuan, serta tidak didampingi oleh penasehat hukum dalam proses pemeriksaan itu.

Dari informasi yang saya dapatkan sejauh ini, laporan pada Propam Polri atas tindakan aparat terkait belum membuahkan hasil. Laporan yang telah diajukan sejak lebih dari 10 bulan lalu belum jelas tindak lanjutnya. Tapi, dalam hal ini, ada hal yang mungkin seharusnya mendapat perhatian lebih. Terlepas dari adanya dugaan penyiksaan itu, terdakwa sudah seharusnya mendapatkan keadilan prosedural. Dalam KUHAP disebutkan bahwa untuk menjatuhkan pidana, hakim harus mendasarkan putusannya pada setidak-tidaknya dua alat bukti yang sah (Pasal 183). Dengan demikian, pertanyaan utamanya, bolehkah terdakwa dihukum tanpa adanya bukti yang memadai?

Pasal 183 KUHAP

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Jika kita cermati putusan pengadilan tingkat pertama dalam kasus ini, cukup jelas adanya beberapa hal yang membuat hukuman seharusnya tidak dijatuhkan. Mengapa begitu? Bukan saja karena tidak cukupnya (alat) bukti yang memadai, namun bahkan tidak ada kesesuaian antara dakwaan dengan bukti pendukungnya. Dalam putusan tersebut, terdakwa didakwa dengan pemufakatan jahat untuk menjual/membeli narkoba. Dengan demikian, harus dibuktikan terdapat perbuatan dua orang atau lebih untuk bersekongkol (bekerja sama) untuk menjual/membeli benda terlarang itu.

Bagaimana pendapat hakim? Hakim tingkat pertama ternyata meyakini adanya persekongkolan hanya berdasarkan pengakuan terdakwa lain. Jadi, dalam hal ini sebenarnya cukup jelas bahwa sesungguhnya hanya terdapat satu (alat) bukti saja. Betul bahwa ketika terdakwa lain tersebut tertangkap, ditemukan juga adanya 54 gram sabu yang dikemas dalam dua paket. Tapi bagaimana menjelaskan hubungannya dengan terdakwa tersebut? Satu-satunya bukti yang kemudian dianggap sebagai bukti yang memperkuat dakwaan adalah adanya hasil pemeriksaan urine terdakwa yang positif mengandung methampetamina. Hasil pemeriksaan tersebut masih disanggah oleh terdakwa. Tapi katakanlah itu benar, apakah ini membuktikan adanya tindakan menjual/membeli benda terlarang itu?

Pertanyaan-pertanyaan yang bersumber pada Pasal 183 KUHAP tersebut yang seharusnya dijawab oleh Majelis Kasasi. Dapatkah alat bukti yang tidak memadai (kurang dari dua) atau dakwaan yang tidak membuktikan tindak pidana tertentu dipertahankan? Sayangnya, sejauh ini putusan kasasi belum dipublikasikan. Kabar yang beredar tentang ditolaknya permohonan kasasi Edih Kusnadi pada bulan November tahun lalu itu, bahkan berbeda dengan data info perkara yang menyatakan bahwa kasus ini masih dalam tahap pemeriksaan. Tapi memang perlu dipahami juga, bahwa data info perkara itu tak bisa dijadikan patokan sebagai catatan aktual Mahkamah Agung.

Bagaimanapun, Edih Kusnadi masih menanti akhir dari jalannya proses hukumnya yang panjang dan berliku ini. Untuk mengulang preseden kasus Sarmidi (anak Kasdi) yang diputus minggu lalu, Edih Kusnadi perlu dukungan publik, tekanan lembaga-lembaga negara, serta keuletan pengacaranya. Sejauh ini dia telah menyuarakan permohonannya ke beberapa pihak, tapi tentu hasil akhirnya nanti di tangan majelis hakim yang menangani perkaranya.

Laporan pelapor khusus PBB, Manfred Nowak, seperti telah dikutip di awal tulisan ini, mungkin betul telah mewakili kondisi memprihatinkan yang terjadi di Indonesia. Tetapi, pertanyaannya, bagaimana mengubahnya? Dari contoh dua kasus narkotika di atas, kondisi ini akan terus bertahan bukan hanya ketika instrumen hukum (peraturan) yang ada tidak memadai, tetapi juga selama: (1) masih ada tersangka/terdakwa/terpidana yang dikategorikan (tanpa kecuali) sebagai “musuh opini publik, seperti teroris, pengedar narkoba, separatis, dan lainnya”; dan (2) masih lemahnya independensi dan kapasitan institusi peradilan yang seharusnya menjalankan instrumen tersebut.

3 Komentar

Filed under Konstitusi

Mengapa harus diberhentikan?

Baru-baru ini perdebatan mengenai (rencana) pemberhentian dua pejabat publik kembali menghangat. Satu kasus terkait seorang bupati yang telah diputus pengadilan terbukti melanggar sumpah jabatan, sedang satu kasus lagi terkait seorang hakim yang saat ini sedang dalam proses pemeriksaan. Bagaimanapun, Komisi Yudisial telah membuka rekomendasinya yang menyarankan agar hakim bersangkutan diberhentikan, dengan tetap menerima hak pensiun.

Perdebatan yang mengemuka, sudah tentu, mempertanyakan tepat atau tidaknya keputusan pemberhentian pejabat bersangkutan. Sementara putusan yang menyangkut kasus bupati sebenarnya telah diselesaikan secara final, tetapi tidak demikian dengan kasus pemberhentian hakim, karena masih akan diputusan oleh Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang terdiri dari 4 anggota KY dan 3 hakim agung. Dalam tulisan ini saya akan mencoba untuk mengurai kembali perdebatan mengenai pemberhentian tersebut, untuk menjawab pertanyaan: haruskah hakim tersebut diberhentikan?

Pernyataan Kontroversial

Sebelum kita melangkah lebih jauh, akan saya segarkan kembali ingatan kita mengenai kesalahan yang diperbuat Muhammad Daming Sunusi (MDS) ketika mengikuti seleksi pemilihan hakim agung di DPR beberapa waktu lalu. Saat itu, MDS ditanya oleh seorang anggota dewan: “Bagaimana menurut Anda, apabila kasus perkosaan ini dibuat menjadi hukuman mati?” Dia menjawab: “Yang diperkosa dengan yang memerkosa ini sama-sama menikmati. Jadi, harus pikir-pikir terhadap hukuman mati.”

Setelah kejadian tersebut, beredar kecaman yang luas dari publik. Sebagian besar menganggapnya “tak bermoral”, “tidak peka terhadap posisi korban”, “melecehkan korban”, “melecehkan kaum perempuan”, dan sebagainya. Pendeknya, publik menilai bahwa perkataan itu tak pantas keluar dari mulut seorang hakim. MDS langsung menanggapi cercaan publik tersebut. Bukan hanya melalui penjelasan langsung di akhir acara bahwa konteks perkataannya itu hanya untuk bercanda saja (yang mungkin justru menguatkan kecaman terhadapnya), namun dalam beberapa kesempatan lain MDS menyatakan penyesalannya dan minta maaf atas perkataannya yang tak layak itu, karena dia merasa hanya “keselip lidah” atau salah ucap saja.

Namun, nasi sudah menjadi bubur. Komisi Yudisial langsung melakukan pemeriksaan dan telah merekomendasikan pemberhentian MDS sebagai hakim, dengan tetap memberikan hak pensiunnya. Rekomendasi KY ini, meski nantinya masih harus diputuskan oleh MKH (sebagian berpendapat bahwa itu final, karena toh mayoritas anggota MKH berasal dari KY), kembali memicu perdebatan tentang masalah tersebut.  Apakah hukuman itu tidak terlalu keras?

Kontra: Keseleo Lidah, Sudah Minta Maaf, dan Tidak Proporsional

Rekomendasi KY langsung memicu berbagai komentar kontra di media. Dan tak tanggung-tanggung. Bukan hanya beberapa anggota dewan, seperti Priyo Budi Santoso, Syarifuddin Suding, atau Trimedya Panjaitan, melontarkan pernyataan bahwa hakim bersangkutan hanya “keseleo lidah” dan telah minta maaf, tetapi dua mantan pimpinan lembaga kehakiman di Indonesia bahkan ikut berkomentar. Intinya, baik mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie, maupun mantan Ketua MA Harifin Tumpa, menilai bahwa keputusan KY itu berlebihan, karena hakim bersangkutan hanya keseleo lidah saja (jadi bisa dimaklumi), sudah minta maaf secara terbuka, serta berlebihan kalau dihukum dengan pemberhentian. Bahkan Harifin Tumpa berpendapat bahwa KY tidak semestinya memanfaatkan kasus ini sebagai ajang “pencitraan” lembaganya, serta hanya menuruti keinginan publik untuk memberhentikan MDS, tanpa dasar yang proporsional.

Pro: Masalah Moral, Tuntutan Publik, dan Kepercayaan Publik

Selain menuai kritik, rekomendasi KY pada kenyataannya juga mendapatkan dukungan luas, selain “keinginan publik” yang mungkin masih abstrak. Pendapat yang mendukung rekomendasi KY datang dari berbagai kalangan, termasuk juga satu dua anggota dewan, seperti Nudirman Munir dan Eva Sundari. Mereka berpendapat bahwa kesalahan itu layak diganjar hukuman pemberhentian, karena “berkaitan dengan moral”. Ini bukan hanya keceplosan atau salah ucap saja, tapi sudah merupakan “watak” hakim yang bersangkutan. Selain soal kepribadian, disebutkan juga bahwa “tuntutan publik” yang mendorong hal itu. Dengan pernyataannya tersebut, MDS telah “menentang opini masyarakat” yang menilai bahwa pernyataan seperti itu tidak seharusnya keluar dari mulut seorang hakim. Selain masalah moral dan tuntutan publik, terdapat juga pendapat mendukung yang lebih spesifik ditujukan pada fungsi profesi hakim. Pendapat itu, misalnya, dikeluarkan oleh YLBHI yang bahkan sebelum keluarnya rekomendasi telah mengecam keras pernyataan tak pantas itu. Menurut YLBHI, rekomendasi pemberhentian telah tepat, karena pernyataan tersebut “menciderai rasa keadilan dan kepercayaan publik (terutama korban pemerkosaan) terhadap profesi kemuliaan hakim”. Selain itu, disebutkan pula beberapa poin kode etik perilaku hakim yang dilanggar oleh MDS, meskipun dalam pemberitaan luas tidak diuraikan apa sebenarnya isinya.

Mengapa harus diberhentikan?

Dari perdebatan yang berkembang seperti saya ringkas di atas, pada intinya ada pihak yang kontra dengan pemberhentian karena menganggap hukuman itu terlalu berlebihan untuk kesalahan tersebut, sementara di sisi lain ada pihak yang mendukung berdasar tuntutan moral dan kepercayaan publik pada pengadilan. Dari pendapat-pendapat tersebut, dalam pandangan saya, harus ditentukan ukuran yang jelas dulu, sebelum mempertimbangkan apakah perbuatan itu layak dihukum dengan pemberhentian.

Argumen-argumen tersebut sebenarnya dapat dibagi ke dalam argumen-argumen yang masih bernilai normatif abstrak (tidak terperikan), seperti “terlalu berlebihan”, “berkaitan dengan moral”, atau “menentang opini masyarakat”, dengan argumen yang bernilai normatif konkrit, seperti “kepercayaan publik (terutama korban pemerkosaan) terhadap profesi kemuliaan hakim”.

Tentu tidak dapat dipungkiri bahwa dalam menilai suatu perbuatan, aspek perasaan yang abstrak tak terhindarkan dan belum tentu tidak relevan. Namun, dalam hal ini, penilaian abstrak tersebut akan dihadapkan pada suatu kenyataan sosial yang konkrit, bahwa profesi hakim adalah suatu institusi di luar manusia, sehingga harus memenuhi suatu standar fungsi tertentu. Fungsi tersebut, dalam pandangan saya, seharusnya jadi perhatian dalam penilaian. Terlepas dari MDS sebagai manusia yang bisa saja salah, pertanyaannya, apa hukuman yang pantas bagi HAKIM yang mengeluarkan pernyataan seperti itu?

Kalau anda buka Peraturan Bersama MA-KY No. 02/2012, dalam Pasal 5 ayat 3 huruf c, disebutkan bahwa:

“Hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksi-saksi, dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat, penuntut, pegawai pengadilan atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan.”

Prinsip ketidakberpihakan atau imparsialitas ini menuntut hakim, bukan saja untuk tidak memihak, tapi bahkan melarang segala perkataan atau perbuatan yang “menimbulkan kesan memihak”. Jadi, jelas bahwa seorang hakim bukan hanya secara khusus dalam suatu perkara konkrit harus menjaga ketidakberpihakannya itu, tetapi bahkan harus menjaga diri untuk tidak melahirkan kesan berpihak. Apakah perkataan MDS memenuhi unsur ketentuan ini? Karena ini merupakan kode etik, tentu dapat ditanyakan langsung kepada pihak yang bersangkutan untuk ikut menilainya sendiri. Tetapi, kalau dilihat secara obyekftif pernyataan itu, jelas terdapat pelanggaran pada hak korban vis a vis pelaku. Loyang yang seharusnya seimbang, ternyata telah dikesankan miring.

Berikutnya, apabila memang memenuhi pelanggaran kode etik di atas, apa hukuman yang pantas? Jawabannya bisa kita lihat dalam Pasal 19 ayat (4) jo. Pasal 18 ayat (3). Menurut kedua ketentuan tersebut, pelanggaran atas Pasal 5 ayat (3) huruf c (ketidakberpihakan) dikategorikan sebagai hukuman berat yang dapat dijatuhi hukuman: (1) pembebasan dari jabatan; (2) menjadi hakim non palu 6 bulan – 2 tahun; (3) penurunan pangkat dalam waktu 3 tahun; (4) pemberhentian dengan hak pensiun; atau (5) pemberhentian tidak dengan hormat.

Dari daftar hukuman yang mungkin dijatuhkan di atas, tentu masih terbuka kemungkinan dijatuhkannya hukuman selain pemberhentian dengan hak pensiun yang telah menjadi rekomendasi KY. Sehingga, ukuran tak terperikan kemudian dapat muncul kembali, seperti argumen “terlalu berlebihan” atau “berkaitan dengan moral tadi”. Tapi, melihat ke belakang, tentu akan sulit untuk menakar hukuman yang pas. Karena, betul, bagaimanapun perbuatan itu telah dilakukan. Pelakunya sendiri juga telah meminta maaf. Pertanyaannya, bagaimana ke depannya? Memperhatikan keberatan YLBHI, sulitkah kita membayangkan bahwa pernyataan itu tidak berakibat pada hilangnya kepercayaan publik akan ketidakberpihakan hakim tersebut, khususnya dalam menangani perkara-perkara tindak pidana pemerkosaan?

2 Komentar

Filed under Konstitusi

Pasal 1 Undang-Undang Dasar

 Indonesia

  1. Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
  2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
  3. Negara Indonesia adalah negara hukum.

Jepang

Kaisar akan menjadi simbol dari Negara dan persatuan rakyat, mendasarkan posisinya pada kehendak rakyat pada siapa kekuasaan berdaulat berada.

Belanda

Semua orang yang berada di Belanda, diperlakukan sama dalam keadaan yang sama. Diskriminasi karena agama, kepercayaan, pendapat politik, jenis kelamin ras, atau alasan lain apapun tidak diperkenankan.

Jerman

  1. Martabat manusia tak akan dapat diganggugugat. Menghormati dan melindunginya, akan menjadi tugas semua otoritas negara.
  2. Rakyat Jerman karenanya mengakui hak asasi manusia yang tak dapat diganggugugat dan tak dapat dicabut sebagai dasar dari setiap masyarakat, perdamaian dan keadilan di dunia.
  3. Hak-hak dasar berikut akan mengikat legislatif, eksekutif, dan pengadilan sebagai hukum yang langsung dapat diterapkan.

Korea Selatan

  1. Republik Korea akan menjadi sebuah republik demokratis.
  2. Kedaulatan Republik Korea akan berada pada rakyat, dan semua kekuasaan negara harus berasal dari rakyat.

Taiwan

Republik Cina, yang didasarkan pada Tiga Prinsip Rakyat, akan menjadi sebuah republik demokratisnya rakyat, diperintah oleh rakyat dan untuk rakyat.

RRC

Republik Rakyat Cina adalah negara sosialis di bawah kediktatoran demokratis rakyat, dipimpin oleh kelas pekerja, dan berbasiskan persekutuan buruh dan tani. Sistem sosialis adalah sistem dasar dari Republik Rakyat Cina. Sabotase dari sistem sosialis, oleh suatu organisasi atau individu, dilarang.

Kuba

Kuba adalah negara-sosialis-yang-independen-dan-berdaulat-nya para pekerja, diselenggarakan dengan semua dan untuk kebaikan semua sebagai sebuah republik yang bersatu dan demokratis, untuk menikmati kebebasan politik, keadilan sosial, kesejahteraan individu dan kolektif dan solidaritas manusia.

Rusia

  1. Federasi Rusia – Rusia adalah negara hukum federal demokratis dengan bentuk pemerintahan republik.
  2. Nama-nama Federasi Rusia dan Rusia bernilai sama.

Argentina

Bangsa Argentina mengadopsi bentuk pemerintahan republik federal perwakilan, sebagaimana ditetapkan Konstitusi ini.

Brazil

  1. Republik Federal Brazil, dibentuk oleh serikat yang tak terpisahkan dari Negara-Negara dan Kota-Kota, serta Distrik Federal, adalah Negara Demokratis yang legal dan dilandaskan pada: 1. Kedaulatan; 2. Kewarganegaraan; 3. Martabat individu; 4. Nilai-nilai sosial kerja dan kebebasan berusaha; 5. Pluralisme politik.
  2. Segala kekuasaan berasal dari rakyat yang menjalankannya dengan cara perwakilan yang dipilih atau langsung, menurut Konstitusi ini.

Filipina

Filipina adalah sebuah negara demokratis dan republik. Kedaulatan berada pada rakyat dan seluruh kewenangan pemerintah berasal dari mereka.

Bolivia

Bolivia menjadi sebuah Negara Kesatuan Sosial Hukum Plurinasional Komunitarian, bebas, merdeka, berdauulat, demokratis, antar-budaya, terdesentralisasi dan otonom. Bolivia didasarkan pada pluralisme dan pluralitas politik, ekonomi, hukum, budaya dan bahasa, dalam proses terpadu di dalam negeri.

Perancis

Perancis adalah sebuah Republik yang tak terbagi, sekular, demokratis dan sosial. Ia menjamin kesetaraan di depan hukum bagi seluruh warga negara tanpa memandang adanya perbadaan asal, usul, ras atau agama. Ia menghormati semua kepercayaan. Organisasinya terdesentralisasi.

Hukum mendukung adanya kesetaraan akses bagi perempuan atau laki-laki untuk memegang mandat pemilu dan jabatan publik, begitu juga pertanggungjawaban profesi dan sosial.

Amerika Serikat

Semua kekuasaan legislatif yang diberikan di sini akan dituangkan dalam sebuah Kongres Amerika Serikat, yang terdiri atas Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Australia

Kekuasaan legislatif Persemakmuran dituangkan dalam Parlemen Federal yang terdiri dari Ratu, Senat, dan Dewan Perwakilan Rakyat, dan yang setelah ini disebut “Parlemen”, atau “Parlemen Persemakmuran”.

India

  1. India, yaitu Bharat, akan menjadi Serikat Negara-Negara.
  2. Negara-Negara dan wilayahnya akan ditetapkan dalam Bagian Pertama.
  3. Wilayah India terdiri dari: (a) wilayah Negara-Negara; (b) wilayah Serikat yang ditetapkan dalam Bagian Pertama; dan (c) wilayah lainnya yang mungkin akan diperoleh.

Afrika Selatan

Republik Afrika Selatan adalah negara yang satu, berdaulat, demokratis, dengan dilandaskan pada nilai-nilai berikut: (a) Martabat manusia, pencapaian kesetaraan dan kemajuan hak asasi manusia dan kebebasan; (b) Non-rasialisme dan non-seksisme; (c) Supremasi konstitusi dan negara hukum; (d) Hak pilih universal untuk orang dewasa, daftar pemilih umum nasional, pemilihan umum reguler dan sistem multi-partai dari pemerintahan yang demokratis, untuk memastikan akuntabilitas, kepekaan, dan keterbukaan.

 

Tinggalkan komentar

Filed under Konstitusi

Ini Bukan Hanya Soal Gaji

Para hakim menuntut hak-hak kesejahteraan mereka. Dari mulai mengeluarkan ancaman mogok sidang, hingga kunjungan ke beberapa instansi yang dipandang mereka terkait kebijakan tersebut. Dan memang betul. Tak perlu lagi saya bahas di sini untuk mengatakan bahwa tuntutan itu sangat berdasar. Sahabat saya, Arsil, telah membahasnya panjang lebar. Pada kenyataannya, memang pihak pengambil kebijakan terkait jabatan hakim ini telah alpa. Memalukan. Tapi, siapa yang seharusnya mengambil tindakan?

Pada kenyataannya, dalam praktek ketatanegaraan, penentuan gaji hakim, sebagaimana gaji pegawai negeri dan anggota polisi/TNI, ditentukan dengan peraturan presiden. Artinya, pemerintah yang berwenang mengatur hal tersebut. Begitu halnya, kalau kita cermati lobby yang dilakukan oleh para hakim, sepertinya memang pemerintah yang jadi sasaran utama. Tuntutan mereka, pemerintah mengeluarkan peraturan yang mengatur kesejahteraan hakim secara lebih jelas dan layak.

Namun demikian, setelah reformasi, bukankah sebenarnya kewenangan organisasi dan administrasi pengadilan telah dilimpahkan ke pengadilan sendiri? Dalam bahasa jargon: kebijakan satu atap. Bukankah seharusnya Mahkamah Agung yang mengurusi urusan organisasi dan administrasi pengadilan tersebut?

Bagaimanapun, seperti sudah disebut di atas, dalam praktek ketatanegaraan, penentuan besarnya gaji ditetapkan dalam peraturan presiden. Selain itu, pada prakteknya pula, anggaran negara disusun dan dipersiapkan oleh pemerintah – sebelum kemudian dibahas bersama dengan DPR. Urusan organisasi dan administrasi pengadilan termasuk juga di situ. Pendeknya, mungkin bukan Kementerian Kehakiman yang berperan, tetapi Kementerian Keuangan.

Karena sistem administrasi pemerintahan secara umum juga masih dalam tahap penyempurnaan – apa yang disebut proyek reformasi birokrasi, mau tak mau kebijakan ini menyentuh juga Kementerian Pendayagunaan Negara. Konkritnya, lembaga ini yang menentukan bagaimana persisnya  pemberian remunerasi di lingkungan birokrasi. Tak terkecuali, di lingkungan birokrasi pengadilan – meskipun soal remunerasi ini seharusnya dilihat sebagai suatu strategi kebijakan yang bersifat sementara, karena sebenarnya tak lebih dari tunjangan tambahan yang digunakan untuk mendongkrak kinerja dalam masa transisi.

Bagaimanapun, dalam pandangan pihak yang menuntut, remunerasi dianggap sebagai bagian dari struktur gaji. Bagi yang menuntut, entah bagaimana caranya – melalui perombakan struktur gaji atau perubahan pemberian remunerasi, hak mereka harus dipenuhi secara layak.

Pendeknya, kalau ditelusuri dari sisi pihak penanggungjawabnya saja, sebenarnya tidak cukup jelas siapa yang sebenarnya diserahi tugas untuk merumuskan dan mengatur kebijakan terkait organisasi dan administrasi pengadilan ini.

Melihat perkembangan terakhir, telah ada kesepakatan dari beberapa lembaga terkait hal tersebut, yaitu Mahkamah Agung, Komisi Yudisial (mungkin terlibat sebagai lembaga yang bertanggungjawab menjaga martabat hakim), Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, serta Sekretariat Negara (jangan lupa, sudah disebut tadi, urusan gaji hakim ditetapkan dalam peraturan presiden). Kesepakatannya memang belum menyentuh substansi, tapi masalah pertama, yaitu siapa yang harus merumuskan kebijakan itu telah berhasil disepakati. Tim Pengkaji yang mendapat mandat dari kelima lembaga inilah yang ditugaskan untuk merumuskan rekomendasi kebijakannya.

Masalahnya, kemudian, bagaimana cara menentukan besaran gaji hakim? Kalau mau cara paling gampang, tinggal naikkan saja beberapa persen di atas gaji pegawai negeri. Tapi apa dasarnya? Bagaimana menjustifikasi penentuan gaji tersebut, serta kemungkinan fasilitas yang diberikan? Siapa jamin sesudahnya tak akan ada tuntutan lagi dari pegawai pemerintah atau institusi lain? Selain itu, kita kembali menggantungkan struktur jabatan hakim pada sistem birokrasi pegawai negeri – yang mungkin tak jelas juga mengapa itu dulu diberlakukan pada hakim. Apa pekerjaan mereka sama? Jelas tidak.

Kalau lembaga-lembaga tersebut memang benar-benar mau tata kembali urusan organisasi dan administrasi pengadilan, menurut pendapat saya, tak cukup hanya dengan mengkaji besarnya gaji hakim saja. Bahkan, katakanlah, kalau hanya besarnya gaji hakim saja yang kemudian dikaji, sesuai kualifikasi saat ini, maka akan ditemukan struktur sesuai pangkat/golongan pegawai negeri. Tapi apa hubungan antara golongan pegawai itu dengan pekerjaan hakim secara nyata? Mengapa, misalnya, satu hakim golongan IIIA dan hakim golongan IIID beda bayarannya, sedang mereka mengerjakan hal yang sama? Penghargaan dan tanggungjawab adalah dua sisi mata uang yang sama.

Dengan demikian, mau tak mau, harus dilihat pula apa sebenarnya pekerjaan mereka, serta bagaimana seharusnya kategori yang bisa digunakan untuk menggambarkan struktur penggajian yang adil.

Sebagai perbandingan, di Belanda urusan administrasi pengadilan secara umum (kecuali administrasi Hoge Raad) dipegang oleh Raad voor de Rechtspraak (semacam Komisi Yudisial di sini). Secara politik, Raad voor de Rechtspraak ini menjadi semacam jembatan antara kekuasaan kehakiman dengan kekuasaan eksekutif. Tugasnya, pada prinsipnya, selain mengurusi urusan administrasi, juga menjaga kualitas pengadilan dan menjadi penasehat pemerintah terkait peraturan dan kebijakan mengenai pengadilan.

Saya pikir, tentu tanpa disadari lembaga-lembaga itu sendiri, praktek di Indonesia di mana kelima lembaga negara/pemerintah bertemu dan kemudian membentuk Tim Pengkaji, sebenarnya memperlihatkan adanya kebutuhan, serta penggunaan, institusi yang bisa menjadi jembatan antara kekuasaan kehakiman dengan kekuasaan eksekutif semacam Raad voor de Rechtspraak itu.

Dalam menjalankan tugasnya untuk mengurusi urusan administrasi pengadilan, Raad voor de Rechtspraak menjadi pihak yang pertama kali berhubungan dengan masing-masing pimpinan pengadilan. Di Belanda sendiri (di luar Hoge Raad) terdapat 19 pengadilan tingkat pertama, 5 pengadilan tingkat banding, serta 2 pengadilan tingkat banding khusus. Semuanya, terkait masalah administrasi, didukung oleh Raad voor de Rechtspraak. Dan semuanya, ini beda mendasar dengan praktek di Indonesia, secara administrasi dikelola mandiri oleh pimpinan pengadilan masing-masing. Setiap tiga tahun sekali, ditentukan besarnya komposisi anggaran yang dibutuhkan pengadilan. Bagaimana persisnya?

Pengukuran anggaran pengadilan ditentukan berdasarkan biaya yang dibutuhkan untuk menangani suatu perkara. Jadi, pertama-tama akan disepakati dulu besarnya “harga satuan” untuk setiap perkara. Dalam harga satuan itu tercakup hampir semua aspek penanganan perkara, dari biaya operasional, sampai berapa besarnya biaya personil – meliputi juga besaran gaji hakim yang ditentukan dengan peraturan pemerintah (untuk skala/kategorisasi gaji hakim sendiri telah ditetapkan dalam undang-undang dan pada prinsipnya paling besar di antara pejabat pemerintahan). Hanya untuk penggunaan prasarana (bangunan) saja yang tidak masuk ke dalam hitungan. Masing-masing (pimpinan) pengadilan kemudian mengajukan besarnya harga satuan mereka, serta berdasar perbandingan nilai yang diusulkan, Raad voor de Rechtspraak kemudian menentukan besarnya harga satuan rata-rata.

Setelah itu, harga tersebut baru dirundingkan dengan Kementerian Kehakiman untuk disepakati, serta berlaku selama tiga tahun. Anggaran tahunan yang akan diterima oleh masing-masing pengadilan nantinya, adalah sebesar jumlah perkara masuk pada pengadilan terkait pada tahun tertentu, dikalikan dengan harga satuan yang telah disepakati. Bagaimana kalau pada akhirnya anggaran tersebut kurang? Itu menjadi resiko pengadilan terkait. Bagaimana kalau akhirnya anggaran tersebut berlebih? Pengadilan pada prinsipnya boleh punya kekayaan sendiri, hingga batas tertentu. Di luar batas tersebut, kelebihan harus disetorkan kembali ke kas negara.

Gambaran di atas hanya sebagai bahan perbandingan saja, bagaimana praktek administrasi pengadilan di negara lain. Indonesia tentu memiliki dinamika dan karakter sendiri. Meski demikian, dalam beberapa hal bisa kita lihat – entah sadar entah tidak dan mungkin secara ad-hoc, mengurusi urusan administrasi pengadilan tak lepas dari praktek ketatanegaraan yang secara substansi mirip, seperti pembentukan Tim Pengkaji antar lembaga (terlepas dari jargon satu atap). Untuk penghitungan gaji – yang sebenarnya tak lepas dari sistem administrasi dan kepegawaian secara umum, sebenarnya juga tak akan jauh berbeda dengan praktek-praktek pada lembaga sejenis. Tapi, ingin saya tambahkan juga kehati-hatian sebagai penutup: dengan tetap memperhitungkan kebutuhan dan faktor-faktor terkait yang nyata ada. Karena, misalnya, proses penataan kebijakan satu atap sendiri nampaknya baru akan menggeliat kembali setelah ada tuntutan pemenuhan kesejahteraan dari para hakim…

1 Komentar

Filed under Konstitusi

Mahkamah Konstitusi dan Kebijakan Harga BBM

Polemik penentuan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) meluas dan memancing berbagai macam perdebatan. Kini, perdebatan itu bukan lagi terjadi pada wilayah politik dan ekonomi saja, namun juga menyentuh wilayah hukum. Namun apa yang bisa ditawarkan hukum untuk masalah yang sebenarnya berlatarbelakang politik dan berdasarkan perhitungan ekonomi ini? Sebenarnya tak sebesar yang bisa diharapkan oleh banyak orang. Dalam tulisan ini saya mencoba untuk menjelaskan sejauh menyangkut permasalahan substansial (material), tanpa menyentuh permasalahan prosedural ketentuan terkait.

Pertama, dari sisi legitimasi politik, jalur hukum hanya bisa digunakan untuk mengobyektifkan suatu pilihan. Posisi hakim, dibanding pelaku politik praktis, jelas jauh beda. Hakim tidak dipilih oleh pihak tertentu karena ada pilihan di awal bahwa mereka akan mengambil putusan A, atau putusan B, sesuai dengan mandat pemilihnya. Hakim justru harus duduk dalam posisi netral dan tidak berpihak. Bagaimana caranya? Dari situ pula kemudian muncul dasar-dasar keterampilan yuridis, seperti bagaimana mengurai satu permasalahan, menemukan kepentingan yang berbenturan, serta mempertimbangkan berdasar legitimasi obyektif tertentu, bisa berupa ketentuan perundangan yang telah disepakati para pihak, nilai kemanfaatan bersama, dan sebagainya. Setidaknya, sampai saat ini, saya percaya bahwa fungsi hakim adalah menjadi mediator atau penengah dari kemungkinan adanya konflik (kepentingan) dalam masyarakat. Pada akhirnya, dasar legitimasinya adalah kemampuannya untuk mengobyektifkan suatu masalah atau memfasilitasi adanya pengambilan keputusan yang intersubyektif.

Kedua, dari sisi ekonomi, seorang hakim juga pada dasarnya (secara definisi) tak lebih mahir dari seorang ekonom. Kalaupun seorang hakim bisa menguasai perhitungan ekonomi dalam menemukan adanya nilai maslahat bersama – yang diasumsikan sesuatu yang obyektif, tetap bukan berarti dirinya seorang ahli kebijakan ekonomi makro yang bisa menghitung untung ruginya kebijakan dalam lingkup yang lebih luas.

Pendeknya, hakim bukan politisi, apalagi ekonom. Lalu, mengapa masalah berlatarbelakang politik dan berdasar perhitungan ekonomi dibawa ke hadapan hakim? Jawabannya mungkin bisa macam-macam, tetapi inti masalahnya adalah masih ada ketidakpuasan berbagai pihak, atas keputusan politik yang telah dibuat terkait penentuan harga BBM ini. Dan.. hei! Bukannya Mahkamah Konstitusi pernah memutuskan bahwa penentuan harga sesuai mekanisme pasar itu inkonstitusional? Akankah keputusan ini akan diterima oleh mayoritas hakim konstitusi juga? Selanjutnya, karena memang salah satu tugas Mahkamah Konstitusi adalah melindungi hak-hak konstitusional warga negara – yang dalam prakteknya bahkan jika pelanggaran itu masih bersifat potensial dan bukan hanya terbatas pada pemulihan hak tertentu, tentu tak ada alasan untuk menolak warga negara yang menganggap haknya dilanggar.

Karena kondisi di atas, mungkin pilihan paling bijaksana adalah menyatakan permohonan seperti itu tidak dapat diterima, karena alasan “political questions” (permasalahan pilihan kebijakan), seperti praktek di banyak negara lain. Mengingat, hakim sebenarnya memiliki legitimasi lemah untuk memutus suatu hal yang telah ditetapkan menjadi kewenangan cabang kekuasaan lain, serta – dan ini yang terpenting – hakim toh akan kesulitan juga menemukan dasar obyektif untuk benar-benar menyatakan pilihan apa yang harus diambil. Mengapa, katakanlah, pengurangan subsidi 2000 lebih dapat diterima dari pengurangan subsidi 1500? Atau, misalnya, mengapa bukan belanja pegawai yang dikurangi, tetapi subsidi BBM? Dengan dasar apa hakim akan menjawab hal tersebut, tanpa menggunakan penilaiannya sendiri?

Sayangnya, dalam kasus ini, Mahkamah Konstitusi akan sulit menghindar. Mengapa? Karena, meskipun masih secara umum, sebelumnya Mahkamah Konstitusi juga telah menguji pilihan kebijakan semacam ini, ketika mengatakan bahwa pengaturan harga BBM tidak boleh mengutamakan mekanisme persaingan dan baru kemudian campur tangan sebatas menyangkut golongan tertentu. Bukannya artinya Mahkamah Konstitusi telah menggariskan pula apa yang seharusnya pembuat kebijakan lakukan? Meskipun, tentu, seperti sudah disebutkan sebelumnya, hakim akan kesulitan juga untuk memformulasikan bagaimana seharusnya. Bisa dilihat juga dalam putusan tersebut, bahwa pada akhirnya Mahkamah Konstitusi menyatakan penentuan harga BBM ditetapkan oleh Pemerintah dengan “memperhatikan kepentingan golongan masyarakat tertentu dan mempertimbangkan mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar”. Artinya, Mahkamah Konstitusi membolehkan pula adanya pertimbangan berdasar mekanisme persaingan usaha (awam dipahami sebagai “mekanisme pasar”), meskipun tidak boleh dijadikan pertimbangan utama. Bagaimanapun, putusan Mahkamah Konstitusi ini, pada akhirnya membuka ruang bahwa hakim, berbeda dengan kondisi ideal, pada akhirnya toh melakukan penilaian pilihan kebijakan, meskipun secara umum dan sangat terbatas – Mahkamah Konstitusi tidak, dan dalam pandangan saya juga tidak akan bisa, menentukan bagaimana konkritnya penentuan harga itu harus dilakukan.

Putusan MK No. 002/PUU-I/2003 (halaman 227-228)

“Para Pemohon mendalilkan, sebagai akibat diserahkannya harga minyak dan gas bumi kepada mekanisme persaingan usaha, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 ayat (2) undang-undang a quo, di samping akan menimbulkan perbedaan harga antar daerah/pulau yang, menurut Para Pemohon, dapat memicu disintegrasi bangsa dan kecemburuan sosial, juga bertentangan dengan praktik kebijaksanaan harga BBM di setiap negara di mana Pemerinah ikut mengatur harga BBM sesuai dengan kebijaksanaan energi dan ekonomi nasional setiap negara, karena komoditas BBM tidak termasuk dalam agenda WTO. Terhadap dalil Para Pemohon dimaksud, Mahkamah berpendapat bahwa campur tangan Pemerintah dalam kebijakan penentuan harga haruslah menjadi kewenangan yang diutamakan untuk cabang produksi yang penting dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak. Pemerintah dapat mempertimbangkan banyak hal dalam menetapkan kebijakan harga tersebut termasuk harga yang ditawarkan oleh mekanisme pasar. Pasal 28 ayat (2) dan (3) undang-undang a quo mengutamakan mekanisme persaingan dan baru kemudian campur tangan Pemerintah sebatas menyangkut golongan masyarakat tertentu, sehingga tidak menjamin makna prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, guna mencegah timbulnya praktik yang kuat memakan yang lemah. Menurut Mahkamah, seharusnya harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi dalam negeri ditetapkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan kepentingan golongan masyarakat tertentu dan mempertimbangkan mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar. Oleh karena itu Pasal 28 ayat (2) dan (3) tersebut harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945;”

Celah yang terbuka dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, menurut pandangan saya, membuat Mahkamah Konstitusi akan kesulitan menggunakan alasan “political questions” (permasalahan pilihan kebijakan) untuk menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Seperti kita ketahui, kemungkinan besar akan diajukan permohonan terhadap kebijakan yang mengatur penentuan harga BBM. Dalam Pasal 7 ayat 6a UU APBN-P 2012, ditentukan bahwa pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukungnya, apabila dalam kurun waktu 6 bulan terakhir ada kenaikan atau penurunan rata-rata sebesar 15 persen. Kemungkinan besar yang dipermasalahkan adalah dasar penentuan kebijakan yang mengacu pada naik turunnya harga tersebut (awam dipahami sebagai “mekanisme pasar”). Tentu akan sulit diterima, bahwa Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima permohonan untuk menguji pilihan kebijakan yang mengacu pada “mekanisme pasar” tersebut, sedang sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah mengutak-atik pilihan kebijakan yang mengacu pada “mekanisme pasar”.

Pasal 7 ayat 6a UU APBN-P 2012

“Dalam hal harga rata-rata minyak Indonesia (Indonesia Crude Oil Price/ICP) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan rata-rata sebesar 15 persen dalam enam bulan terakhir dari harga minyak internasional yang diasumsikan dalam APBN-P Tahun Anggaran 2012, maka pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukungnya.”

Meskipun permohonan dapat diterima, menurut pendapat saya, belum tentu permohonan tersebut akan dikabulkan. Justru sebaliknya, dalam pemahaman saya, justru permohonan tersebut akan ditolak.

Pertama, kalau alasannya ada kewenangan yang tidak jelas diatur, yaitu apakah pemerintah (eksekutif) berwenangan untuk menentukan harga BBM, putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah menjawab dengan lugas. Penentuan tersebut memang menjadi kewenangan pemerintah. Artinya, kalau mau jujur, adanya larangan pemerintah untuk menetapkan harga BBM tersebut (Pasal 7 ayat 6 UU APBN-P 2012) justru yang tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya.

Kedua, jika yang dijadikan dasar pembatalan adalah adanya pertimbangan naik turunnya harga minyak di pasar dunia (awam dipahami sebagai “mekanisme pasar”), meskipun konteksnya sebenarnya lain dengan putusan Mahkamah Konstitusi – yang merujuk ke pasar dalam negeri, tidak ada larangan penggunaan acuan tersebut sebagai dasar penentuan kebijakan. Faktanya, suka atau tidak suka, pemerintah akan terikat pada kondisi pasar dunia. Kalau pertanyaannya kemudian, mengapa tidak pilihan kebijakan fiskal lain yang diambil – selain menurunkan subsidi BBM, saya pikir hakim juga bukan berarti bisa punya jawaban yang lebih baik.

Apa dasarnya menentukan satu mata anggaran, misalnya, lebih bisa dijadikan prioritas ketimbang yang lain? Idealnya, keadaan ini akan membuat hakim seharusnya menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima, tetapi karena toh sebelumnya Mahkamah Konstitusi pernah memutuskan poin terkait pilihan kebijakan ini, maka saat ini Mahkamah Konstitusi semestinya meluruskan kembali putusannya itu. Menafsirkan dengan lugas bahwa untuk penilaian kebijakan apa yang akan digunakan, serta bagaimana perhitungannya, adalah wilayah pembuat kebijakan. Selama tidak ada pelanggaran hak konstitusional, maka sesungguhnya hakim tidak punya kewenangan, serta toh tidak bisa menetapkan secara obyektif juga, bagaimana kebijakan itu semestinya diambil.

Baik argumen “demokrasi ekonomi” untuk “menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” sesuai Pasal 33 ayat (4), maupun ketidakpastian hukum sesuai Pasal 28D ayat (1), pada akhirnya, sebagaimana pernah diputuskan sebelumnya oleh Mahkamah Konstitusi (lihat Putusan MK No. 002/PUU-I/2003 di atas), secara hukum telah diatur sebagai kewenangan pemerintah. Bagaimana pilihan kebijakan yang diambil, pada akhirnya menjadi wilayah politik cabang kekuasaan eksekutif, yang tidak bisa diterobos oleh kekuasaan yudikatif. Bukan soal mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, tetapi kalaupun Mahkamah Konstitusi, katakanlah, kembali akan mencampuri hal tersebut, yang jadi pertanyaan, dasar apa yang akan dipakai oleh Mahkamah Konstitusi? Dapatkah menghitungnya tanpa mencampuri kewenangan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah, serta kemudian diterima oleh DPR? Bukan hanya sekali, dalam kondisi seperti ini, Mahkamah Konstitusi akan berpendapat bahwa kewenangan yang dimiliki eksekutif “telah diuji secara obyektif” oleh DPR. Dengan kata lain, balik ke bahasa jargon hukum, ada permasalahan pilihan kebijakan (“political questions”).

Pasal 33 ayat (4) UUD 1945

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Bagaimanapun, kondisi ini membuat Mahkamah Konstitusi tertarik ke dalam pusaran wilayah politik, meskipun itu terjadi karena adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi sendiri. Selanjutnya, dilema besar harus dihadapi, antara menjadi Mahkamah yang memuaskan tuntutan masyarakat, atau menyuarakan apa adanya permasalahan hukumnya (hukum tata negara). Skenario putusan seperti saya ungkapkan di atas, mungkin tidak akan populis dan tetap akan menimbulkan kritik, tetapi secara hukum memang hanya itu yang bisa diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

Pada kenyataannya, kalaupun Mahkamah hendak menguji pilihan kebijakan yang telah diambil – dan nantinya juga masih akan diukur dan ditetapkan lagi itu, bagaimana mengukurnya? Akan sulit bagi Mahkamah Konstitusi, misalnya, menentukan bahwa 5% lebih baik dari 10%, atau menentukan bahwa kondisi itu tercapai di bulan agustus atau september, dan sebagainya.

Yang bisa dipastikan di sini, hanya siapa yang berwenang/bertanggungjawab atas itu (telah ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya bahwa itu Pemerintah, sebagaimana diatur dalam ayat 6a itu juga), serta bagaimana penentuannya – yang pada dasarnya akan dijalankan oleh pihak tersebut sesuai prinsip “demokrasi ekonomi” (dalam hal ini telah ada ketentuan yang telah melalui pembahasan di DPR juga – bahkan kalau Pemerintah mengubah sendiri, itupun sebenarnya sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya). Ruang menilai Mahkamah Konstitusi memang kenyataannya terbatas. Tetapi, sudah menjadi tugas hakim untuk memutus, bukan?

Tinggalkan komentar

Filed under Konstitusi

Mempertanyakan pengetahuan hakim?

Hari ini ada beberapa kasus penting diputus oleh Mahkamah Agung (MA). Tadi pagi, keluar putusan tentang dibatalkannya beberapa ketentuan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) MA dan Komisi Yudisial (KY) terkait Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, sedang sore harinya muncul putusan penolakan permohonan peninjauan kembali perkara pidana Antasari Azhar. Apa ada hubungannya?

Kalau kita amati dalam putusan pengujian surat keputusan bersama, dipanggilnya hakim yang memutus perkara Antasari Azhar oleh Komisi Yudisial jelas disebut sebagai salah satu alasan para pemohon mengajukan permohonan pengujian SKB tersebut. Jadi, tidak diragukan lagi, memang ada hubungannya.

Bagaimanapun, dalam tulisan ini, saya tidak hendak berspekulasi adanya hubungan lain selain pemanggilan hakim dalam kasus itu oleh Komisi Yudisial, kemudian berakibat diajukannya permohonan pengujian oleh beberapa mantan hakim. Bahkan, saya juga tidak tertarik untuk mengkritisi masalah syarat formil dilakukannya pengujian itu yang sebenarnya mengundang tanda tanya.

Pada dasarnya, sudah bisa dianggap positif kalau dalam perkara uji materiil tersebut MA bersedia menerima permohonan para pihak, hanya dengan alasan mereka adalah warga negara dan profesi mereka sebagai pengacara ada hubungannya dengan peraturan yang mengatur profesi hakim. Karena artinya, sebagai peneliti hukum dan berwarganegara Indonesia, saya juga tak perlu khawatir mempermasalahkan peraturan di bawah undang-undang terkait hukum yang mungkin dalam pandangan saya tidak tepat ke hadapan MA.

Begitu pula, keputusan MA yang menguji SKB yang tadinya dikeluarkan bersama oleh MA dan KY sendiri, menurut saya – setelah dipikir-pikir – sebenarnya juga tak perlu dipertanyakan. Mungkin memang mengherankan. Apalagi, bagi KY yang mungkin merasa sikap MA ini mendua. Ketika duduk satu meja bilang iya, namun di kemudian hari beda lagi pendapatnya. Tentu bisa merusak kepercayaan di antara kedua lembaga itu. Tetapi, menurut hemat saya, dalam hal ini MA bisa jadi hendak menarik garis tegas antara fungsi MA sebagai lembaga administratif – yang mengeluarkan putusan itu, dengan hakim-hakim agung dalam lembaga tersebut yang menjalankan fungsi yudisial. Dan kalau MA konsisten dengan argumen ini, ke depan bisa saja membawa dampak positif. Bukankah hakim-hakim agung artinya berwenang menguji peraturan yang dikeluarkan oleh institusi tempatnya bernaung? Sehingga, pada akhirnya yang menentukan bukan kekuasaan lembaga, namun kekuasaan peraturan yang diyakini para hakim agung dalam lembaga itu. Bahkan, Ketua MA sebagai pejabat administratif sekalipun, terikat pada peraturan dan produknya dapat diuji oleh hakim agung.

Dengan demikian, terkait hal-hal tersebut di atas – yang mungkin dipermasalahkan oleh sebagian besar orang, pada akhirnya tak perlu ada yang dikhawatirkan. Bahkan, seperti sudah disebutkan, kalau MA konsisten dengan pendapat tersebut, maka akan mempermudah jalan diujinya suatu peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Pintu uji materiil dibuka lebar. Bagus!

Namun demikian, lepas dari hal-hal tersebut di atas, putusan MA sendiri tetap layak untuk dipertimbangkan kembali. Bahkan, setelah beberapa kali saya coba sendiri untuk mempertahankan argumen para hakim agung terkait pokok perkara kasus ini, saya tetap gagal menemukan dasar alasan yang cukup kuat.

Inti perkaranya sederhana. Para pemohon dalam kasus ini meminta agar MA menguji dan menyatakan tidak berlaku poin 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 10.1, 10.2, 10.3, dan 10.4 dari SKB yang dikeluarkan oleh MA dan KY tentang Kode Etik dan Pedoman dan Perilaku Hakim. Lengkapnya sebagai berikut:

 “8.1. Hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan.

8.2. Hakim harus menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan berusaha mewujudkan pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

8.3. Hakim harus membantu para pihak dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8.4. Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk, harus mendistribusikan perkara kepada Majelis Hakim secara adil dan merata, serta menghindari pendistribusian perkara kepada Hakim yang memiliki konflik kepentingan.”

“10.1. Hakim harus mengambil langkah-langkah untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kualitas pribadi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas peradilan secara baik.

10.2. Hakim harus secara tekun melaksanakan tanggung jawab administratif dan bekerja sama dengan para Hakim dan pejabat pengadilan lain dalam menjalankan administrasi peradilan.

10.3. Hakim wajib mengutamakan tugas yudisialnya diatas kegiatan yang lain secara profesional.

10.4. Hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya.”

Kedelapan butir peraturan di atas, dikhawatirkan dapat menganggu independensi hakim dalam memutus, karena, seperti disebutkan Pasal 39 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman, pengawasan terhadap hakim “tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara”, melainkan harus semata-mata menyangkut “perilaku hakim”.  Tapi, dalam kenyataannya, hal ini berhubungan erat. Bukankah perilaku hakim terkait dengan profesinya tak jauh dari penanganan perkara? Sehingga, ada tidaknya intervensi perkara, pada hakekatnya hanya dapat dilihat kasus per kasus.

Kalau kita telusuri lagi butir-butir di atas, acuan yang digunakan tak lebih dari ketentuan menyangkut proses peradilan pada umumnya, seperti soal bagaimana mewujudkan “peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”, atau bagaimana menjalankan administrasi dan tugas peradilan dengan baik. Bukankah sudah sepatutnya pula hakim memenuhi hal-hal itu? Bahwa kemudian pada prakteknya, pengawas dari KY menganggap mempunyai wewenang menilai substansi perkara dalam putusan hakim, jelas tak nyata tercantum dalam peraturan itu.

Kalaupun mungkin ada peraturan yang dapat diperdebatkan, itu mungkin poin 10.4, yaitu bagaimana menilai kekeliruan dalam mengambil keputusan. Namun, lagi-lagi, kalau mau jujur, bukankah kemungkinan terjadinya konflik itu ada dalam penerapan dan bukan rumusan aturan itu sendiri? Menurut hemat saya, benar bahwa pada akhirnya pengawas dari KY (bahkan pengawas dari Badan Pengawasan MA sekalipun) dalam pemeriksaan idealnya tak bisa menggunakan ukuran mereka, kecuali dikembalikan ke penilaian hakim sendiri. Tapi bukankah ini hanya bisa dilihat dari kasus ke kasus?

Bagaimanapun, dengan berpegang pada argumen bahwa “rumusan ini juga tidak memuat sebuah cakupan tentang perilaku tetapi wilayah kognitif”, MA pada akhirnya menyatakan kedelapan butir kode etik tersebut tidak berlaku. Namun, benarkah cakupan kode etik tidak boleh meliputi wilayah kognitif atau berhubungan dengan pengetahuan hakim? Saya pikir tidak demikian. Idealnya, seorang hakim harus menjalankan profesinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Artinya, mau tidak mau, suka tidak suka, ketentuan hukum yang berlaku itu harus terus dia pelajari. Karena, selain pengetahuan hukum yang kemudian dapat ditemukan dalam putusannya itu, apalagi yang dapat dibanggakan oleh seorang hakim?

Sebagai gambaran bahwa ketentuan tersebut adalah sesuatu yang wajar disepakati oleh para hakim, kita dapat membandingkan dengan beberapa ketentuan kode etik dan perilaku hakim di bawah ini. Pada intinya, ketentuan-ketentuan dalam butir 8 dan 10 dari SKB itu, bukan hal yang luar biasa untuk diterapkan sebagai isi kode etik. Tetapi, namanya juga kode etik, pada akhirnya efektivitasnya tak lepas dari penerimaan yang didasari kesadaran dan keinsyafan pengemban profesi itu sendiri. Tidak kurang, tidak lebih.

The Bangalore Principles 2002

6.1 The judicial duties of a judge take precedence over all other activities.

6.2 A judge shall devote the judge’s professional activity to judicial duties, which include not only the performance of judicial functions and responsibilities in court and the making of decisions, but also other tasks relevant to the judicial office or the court’s operations.

6.3 A judge shall take reasonable steps to maintain and enhance the judge’s knowledge, skills and personal qualities necessary for the proper performance of judicial duties, taking advantage for this purpose of the training and other facilities which should be made available, under judicial control, to judges.

6.4 A judge shall keep himself or herself informed about relevant developments of international law, including international conventions and other instruments establishing human rights norms.

6.5 A judge shall perform all judicial duties, including the delivery of reserved decisions, efficiently, fairly and with reasonable promptness.

6.6 A judge shall maintain order and decorum in all proceedings before the court and be patient, dignified and courteous in relation to litigants, jurors, witnesses, lawyers and others with whom the judge deals in an official capacity. The judge shall require similar conduct of legal representatives, court staff and others subject to the judge’s influence, direction or control.

6.7 A judge shall not engage in conduct incompatible with the diligent discharge of judicial duties.

Code of Conduct for US Judges

(A) Adjudicative Responsibilities

(1) A judge should be faithful to, and maintain professional competence in, the law and should not be swayed by partisan interests, public clamor, or fear of criticism.

(2) A judge should hear and decide matters assigned, unless disqualified, and should maintain order and decorum in all judicial proceedings.

[…]

(B) Administrative Responsibilities

(1) A judge should diligently discharge administrative responsibilities, maintain professional competence in judicial administration, and facilitate the performance of the administrative responsibilities of other judges and court personnel.

[…]

(C) Disqualification

(1) A judge shall disqualify himself or herself in a proceeding in which the judge’s impartiality might reasonably be questioned […]

2 Komentar

Filed under Konstitusi, Teori Hukum