Category Archives: Perdata

Pasal 1250 KUHPerdata: Berapa Besar Bunga Kelalaian (Moratoir) Yang Wajar?

Beberapa hari ini saya terlibat diskusi dalam sebuah forum di internet tentang besarnya bunga kompensasi atau kelalaian yang harus dibayarkan oleh debitur wanprestasi sebagai nilai ganti rugi, di samping nilai utangnya sendiri. Dalam wacana hukum perdata yang berkembang di Indonesia, jenis bunga seperti ini lazim disebut “bunga moratoir”, meminjam istilah yang digunakan oleh J. Satrio dalam bukunya yang sering dijadikan acuan untuk memahami masalah hukum perikatan di Indonesia. Bunga tersebut dikenakan berdasarkan Pasal 1250 KUHPerdata yang pada intinya mengatur kewajiban debitur yang wanprestasi untuk membayar sejumlah nilai tertentu, tanpa perlunya kreditur membuktikan lagi dasar tuntutan tersebut (bandingkan Pasal 1247 atau 1248 di mana kreditur harus membuktikan bahwa ganti rugi yang dituntutnya harus merupakan “akibat langsung dari tidak dilaksanakan perikatannya itu”).   

 Pasal 1250

Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum.

Hasil penulusuran cepat yang saya lakukan di internet membawa saya pada sebuah putusan yang dikeluarkan oleh PN Denpasar (No. 99/Pdt.G/2011/PN.Dps). Pokok perkaranya sendiri sebenarnya menyangkut perjanjian sewa menyewa yang kemudian tidak berjalan seperti diharapkan oleh para pihak terkaitnya, tapi bagaimanapun, singkatnya, salah satu pihak kemudian menuntut pembayaran sejumlah uang sebagai nilai konversi dari kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak lawannya. Untuk pembayaran kewajiban ini pihak tersebut menuntut dikenakannya bunga 3% per bulan mengikuti suku bunga deposito perbankan (?). Dalam putusannya, majelis hakim PN Denpasar mengabulkan gugatan pihak tersebut, tetapi menganggap besaran bunga itu tidak wajar. Menurut majelis hakim, besaran bunga yang wajar dengan mengacu pada Pasal 1250 KUH Perdata jo. Lembaran Negara No. 22/1948 (seharusnya Stb. No. 22/1848, red.) adalah 6% per bulan. Besaran bunga ini pula yang kemudian ditentukan oleh majelis hakim tersebut yang juga memutuskan bahwa kewajiban itu berlaku, lagi-lagi mengacu pada Pasal 1250 KUH Perdata, “sejak gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Negeri Denpasar”.

Kembali ke diskusi yang saya maksudkan di awal tulisan ini, pertanyaan mendasarnya adalah apakah penerapan bunga moratoir menurut Pasal 1250 KUH Perdata tersebut (akan) dapat diterima di segala kondisi? Kebetulan, lawan diskusi saya yang ketika itu melihatnya dari sudut pandang kreditur yang baru menggugat dan telah kehilangan uangnya selama lima tahun (karena debitur menghilang dan baru ditemukan lagi lima tahun kemudian) menganggap besarnya bunga menurut Pasal 1250 tersebut jauh lebih kecil dari besarnya nilai yang (semestinya) dapat dikembalikan dengan menginvestasikan uang tersebut selama rentang waktu tersebut. Apalagi, dalam kasus tersebut, gugatannya sendiri baru diajukan lima tahun kemudian. Padahal, untuk menambahkan keberatan dari sisi kreditur, uang yang dipinjamkan tersebut ternyata juga pinjaman dari Bank yang memberlakukan bunga 0,9% per bulan (atau 10,8% per tahun). Apa ini cukup adil bagi kreditur?

Dalam kasus di atas, tentu akan sangat mudah bagi kita untuk memahami keberatan dari sisi kreditur, mengingat biaya riil yang mau tidak mau harus (dan mungkin telah) dikeluarkan olehnya, sehingga saya merasa perlu untuk menimbang kembali besarnya bunga moratoir atau ketentuan Pasal 1250 KUH Perdata tersebut. Terkait hal di atas, saya sendiri menilai besarnya ganti rugi wajar yang harus dibayarkan tergugat adalah nilai utang, bunga pinjaman Bank yang harus dibayar kreditur, bunga yang ditentukan oleh UU, serta biaya lain yang secara nyata telah dikeluarkan oleh kreditur akibat wanprestasi tersebut.

Di samping itu, masalah besarnya bunga moratoir ini juga masalah yang sangat mudah dibayangkan akan sering muncul di pengadilan. Setiap gugatan terkait wanprestasi atau PMH yang mewajibkan pihak tergugatnya untuk membayarkan sejumlah uang sebagai bentuk ganti rugi, tentu akan dihadapkan pula pada perhitungan besarnya bunga yang dikenakan atas ganti rugi yang dituntut, karena dalam suatu perkara tergugat tentu tidak akan langsung memenuhi nilai tuntutan berdasarkan perikatan itu.

Perlu dipahami bahwa Pasal 1250 KUH Perdata ini termasuk ke dalam Bagian 4, Bab I, Buku 3 KUH Perdata yang mengatur tentang ganti rugi karena tidak dipenuhinya suatu perikatan. Seperti mungkin telah kita ketahui bersama, perikatan itu sendiri bisa lahir karena perjanjian (Pasal 1313, dst.) atau karena undang-undang (Pasal 1352, dst.). Dengan demikian, meskipun Pasal 1243 pada prinsipnya merupakan dasar hukum untuk menuntut wanprestasi yang lahir karena perjanjian, tuntutan ganti rugi yang dimaksud Pasal 1246, dst. sesungguhnya juga berlaku untuk ganti rugi atas perikatan yang lahir karena undang-undang. Jadi, apabila ganti rugi tersebut berupa pembayaran sejumlah uang, semestinya akan tetap mengacu pada Pasal 1250, sekalipun pemenuhan kewajiban pembayaran ganti rugi yang dituntut berdasarkan Pasal 1365. Untuk prakteknya, sayangnya, saya belum menemukan putusan-putusan terkait masalah ini. Namun, kalau mencermati pendapat Barendrecht dan Hendrikx (halaman 308) yang juga melihat praktek pengadilan di Belanda, begitulah norma yang berlaku di sana.

Dari artikel Barendrecht dan Hendrikx itu pula dapat kita temukan beberapa informasi menarik:

  • Dalam Pasal 6:119 BW Belanda (padanan Pasal 1250 dalam KUH Perdata Belanda yang baru), ketentuan mengenai perhitungan bunga “sejak gugatan diajukan di depan pengadilan” telah diubah menjadi “sejak debitur lalai” (halaman 309). Untuk contoh kasus di awal tulisan ini, di mana kreditur baru menggugat lima tahun setelah debiturnya lalai, tentu ketentuan ini akan menguatkan posisinya.

Pasal 6:119 BW Belanda

1. Ganti rugi, terutang karena keterlambatan dalam pembayaran sejumlah uang, terdiri dari bunga yang ditetapkan UU atas sejumlah uang yang harus dibayarkan debitur selama periode dirinya lalai memenuhi kewajiban tersebut.

2. Setiap lewatnya masa satu tahun, jumlah uang yang telah ditambah dengan bunga keterlambatan menurut UU, ditambah lagi dengan bunga yang berlaku untuk tahun itu.

3. Apabila bunga yang diperjanjikan para pihak sendiri lebih tinggi dari bunga-bunga yang telah diatur dalam pasal-pasal sebelumnya, sebagai gantinya akan dianggap terus berlaku setelah debiturnya lalai.

  • Bunga yang dikenakan itu pada dasarnya berfungsi sebagai suatu nilai patokan tetap, artinya tidak diperbolehkan lagi adanya biaya-biaya tambahan (halaman 307). Sistem di Belanda yang mengenal nilai patokan bunga tetap ini, secara umum mirip dengan sistem di Perancis (meski di Perancis ada perkecualian untuk bunga terkait investasi saham), tetapi sistem ini berbeda dari sistem di banyak negara lain. Di Jerman, misalnya, ditetapkan nilai patokan bunga yang lebih rendah, tetapi diperbolehkan adanya biaya tambahan, asal biaya itu “secara nyata telah harus dibayarkan oleh penggugat”. Kemudian, di Belgia hakim diberikan kewenangan untuk menentukan “bunga kompensasi”, tetapi bunga ini baru diberlakukan sejak putusan hakim, hingga sejumlah uang itu dibayarkan.
  • Besarnya bunga keterlambatan menurut UU ditetapkan dengan AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur/Peraturan Pemerintah) dan pada umumnya diperbaharui setiap semester (enam bulan sekali). Dengan demikian, pemerintah secara periodik mengubah besarnya bunga ini. Selain itu, terdapat perbedaan antara bunga yang berlaku untuk transaksi dalam lalu lintas perdagangan (lebih besar), serta transaksi di luar itu. Gambaran bunga yang berlaku lima tahun terakhir di Belanda untuk transaksi di luar transaksi dagang: 6%, 4%, 3%, 3%, 3%, 4%, 4%, 3%, 3%, 3%. Saya menduga penyesuaian ini disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi dan nilai inflasi, tetapi bagaimana persisnya belum berhasil saya temukan.

Kembali ke topik kita mengenai bunga moratoir yang berlaku di Indonesia, tidak adanya perubahan pada bunga ini sejak tahun 1848, tentu dapat melahirkan ketidakadilan bagi kreditur yang meminjamkan uangnya, serta kemudian tidak dibayarkan oleh debitur untuk beberapa waktu lamanya. Dari kasus kita di atas saja, terdapat perbedaan cukup besar antara bunga yang sebenarnya dibayarkan oleh kreditur kepada bank (10,8%) dengan bunga yang mungkin dituntut oleh kreditur (6%). Pertanyaannya, apa benar ekonomi Indonesia tidak bergerak sejak tahun 1848 tersebut? Sebagai gambaran kasar saja, suku bunga yang dipatok Bank Indonesia (BI rate) selama lima tahun terakhir, setidaknya dalam beberapa periode, jelas-jelas di atas nilai tersebut: 9,25%; 6,5%; 6,5%; 6%; 5,75%. Bagi dunia usaha, tentu nilai 6% itu bukan lagi suatu patokan riil, karena mendiamkan uang di bank saja sudah jelas lebih menguntungkan daripada meminjamkannya ke pihak lain.

Masalah lain, seperti bisa kita juga lihat dalam perkara yang terjadi di PN Denpasar seperti telah disebutkan di awal tulisan ini, ketiadaan patokan yang berdasarkan kondisi nyata ekonomi akan membuat kreditur/penggugat juga secara subyektif menuntut nilai yang menurutnya sendiri adil. Dalam kasus itu, misalnya, saya sependapat dengan majelis hakim PN Denpasar bahwa bunga moratoir sebesar 36% per tahun jelas bukan suatu hal yang wajar. Namun demikian, di sisi lain, melihat perkembangan suku bunga kredit perbankan beberapa waktu terakhir, nilainya juga sudah jelas di atas 6% yang ditetapkan pada tahun 1848 itu. Karenanya, perlu ada suatu patokan yang ditetapkan oleh pemerintah secara berkala, atau kalaupun harapan itu terlalu muluk, setidak-tidaknya pengadilan sudah seharusnya mempertimbangkan suku bunga aktual perbankan, misalnya dengan mengacu pada suku bunga yang ditetapkan Bank Indonesia (mungkin dengan nilai sedikit di atas itu) pada saat bunga itu berlaku.

Selain besaran bunga moratoir, hal yang juga perlu dipertimbangkan terkait Pasal 1250 KUH Perdata, adalah periode waktu kapan bunga tersebut mulai diberlakukan. Ketentuan yang mengatur pemberlakuan bunga sejak gugatan diajukan ke pengadilan sebenarnya dimaksudkan untuk menjamin bahwa debitur juga mengetahui besarnya bunga (riil) yang harus dibayarkannya (ref.). Namun seperti kasus debitur yang kabur selama lima tahun seperti di atas, karena pembayaran tidak langsung digugat (akibat debiturnya kabur), pada akhirnya membuat kreditur harus menanggung sendiri bunga yang dikeluarkannya sejak debitur lalai, hingga perkara tersebut digugat pengadilan. Padahal, ketika nilai utang dan jangka waktu pembayaran telah disepakati, serta besaran bunga moratoir dipublikasikan (dalam bentuk peraturan), tidak ada lagi alasan bagi debitur untuk berdalih bahwa dirinya tidak mengetahui kewajiban yang harus dibayarkannya. Akibatnya, tentu tidak adil, kreditur harus menanggung kewajiban yang timbul karena kesalahan debitur.

Saya berpendapat Pasal 1250 KUH Perdata tersebut, ke depannya, seharusnya ditafsirkan seperti itu. Sementara terkait biaya-biaya lainnya yang mungkin dituntut oleh kreditur di samping nilai utang dan bunga, saya tidak melihat adanya kebutuhan untuk mengakuinya, selain dalam hal kreditur dapat membuktikan bahwa biaya-biaya itu benar-benar “telah harus dibayarkannya”. Ketentuan seperti ini diberlakukan, misalnya, dalam sistem hukum Jerman – meski di sana besarnya bunga moratoir yang dipatok relatif lebih rendah dari Belanda yang tidak mengakui adanya biaya-biaya tambahan tersebut.

2 Komentar

Filed under Perdata

Gugatan Penghapusan Merek Kurang Pihak? (421K/Pdt.Sus/2012)

Beberapa hari yang lalu ada sebuah berita tentang sebuah kasus gugatan (penghapusan) merek yang menarik perhatian saya. Berita yang muncul dalam situs detik.com ini pada intinya mengabarkan adanya sebuah perusahaan Belanda yang kalah berebut merek dengan pengusaha Yogya. Tidak jelas diulas mengapa atau bagaimana sebenarnya duduk perkara perebutan merek itu, namun intuisi pembaca wajar akan tergiring pada pencantuman kata “Belanda” dan “Yogya” yang seolah-olah berperan krusial dalam sengketa ini. Tapi apa betul begitu? Karena penasaran, maka saya putuskan untuk membaca putusan kasasi perkara tersebut (421 K/Pdt.Sus/2012).

Duduk Perkara

Duduk perkara kasus ini sebenarnya cukup sederhana. Pada bulan April 2011, sebuah perusahaan yang berkedudukan di Belanda, berkeinginan mendaftarkan merek dagangnya untuk ubin mosaik dari batu alam dengan nama: “Mosaic Miro”. Namun, dalam Daftar Umum Merek ternyata telah terdaftar merek dagang milik tergugat yang mirip, yaitu “Mosaicmiro” yang pendaftarannya telah dimohonkan sejak Oktober 2003. Oleh karena itu, penggugat kemudian mengajukan gugatan pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Penggugat mendalilkan bahwa sebagai pihak yang berkepentingan, maka dirinya menuntut dihapuskannya merek “Mosaicmiro” yang terdaftar atas nama tergugat, dengan alasan: (1) tergugat adalah pendaftar merek yang tidak beritikad baik, karena sebagai mitra usaha penggugat (hingga akhir 2003 atau awal 2004) yang memasok barang pesanan penggugat dengan nama dagang tersebut, tentu dia tahu hubungan merek itu dengan penggugat (lihat Pasal 4 UU No. 15/2001), serta (2) merek itu ternyata telah tidak digunakan tergugat dalam waktu tiga tahun berturut-turut (lihat Pasal 61 ayat (2) huruf a UU No. 15/2001). Terlepas dari adanya perbedaan mendasar antara mekanisme penghapusan (lihat Pasal 61, dst. UU No. 15/2001) dan mekanisme pembatalan (lihat Pasal 68, dst. UU No. 15/2001), namun yang jelas kedua alasan itulah yang diajukan oleh penggugat dalam kasus ini.

Tak cukup jelas apa yang menjadi dasar bantahan tergugat, namun jika dicermati permasalahan yang muncul dalam perkara kasasinya, tergugat berpendapat bahwa dirinya telah mendapatkan izin dari pemegang merek tersebut. Belum begitu jelas bagaimana duduk perkara sebenarnya, tetapi yang dimaksud oleh tergugat sebagai pemberi izin adalah mitra usaha penggugat (ketika itu), yaitu sebuah perusahaan yang juga berkedudukan di Belanda dan saham-sahamnya saat ini telah diambil alih oleh penggugat.

Putusan Pengadilan Niaga

Dalam berkas kasasi yang diajukan, dapat ditelusuri bahwa Pengadilan Niaga pada bulan Agustus 2011 menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima dengan alasan: “kurang pihak dalam perkara penghapusan merek”. Pengadilan Niaga mengacu pada bantahan tergugat yang mengaku telah mendapatkan izin dari pihak ketiga yang tidak diikutsertakan dalam perkara ini.

Permohonan Kasasi 

Permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat pada intinya mempertanyakan putusan Pengadilan Niaga yang dinilainya tidak didasari dengan dasar alasan yang memadai, serta mengajukan kembali dalil-dalil pokoknya. Terlepas dari berdasar atau tidaknya penilaian penggugat, kalau memang mau mempermasalahkan putusan Pengadilan Niaga, tidak begitu jelas mengapa kuasa hukum penggugat tidak memfokuskan diri (terlebih dahulu) pada alasan pengadilan yang menganggap gugatan itu tidak dapat diterima, karena dianggap masih kurang pihak.

Pertama, kalau memang alasannya kurang pihak, bukankah artinya masih dapat dilengkapi dan digugat lagi? Meskipun, mungkin bisa dimengerti dalam kasus ini, kuasa hukum penggugat juga berpendapat bahwa majelis hakim tidak mempelajari berkas perkara yang diajukan dengan baik. Jadi, siapa bisa jamin pengadilan tidak akan mengeluarkan penilaian yang sama. Namun, bagaimanapun juga, perkara ini masih dapat digugat lagi. Kedua, kalaupun memang hendak diajukan permohonan kasasi, pertanyaan hukumnya seharusnya menyangkut putusan Pengadilan Niaga, yaitu pertimbangan untuk tidak menerima perkara itu. Benarkah perkara seperti ini boleh dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak?

Putusan Kasasi

Majelis kasasi tidak memberikan pertimbangan hukum yang panjang lebar, selain hanya menguatkan penilaian Pengadilan Niaga bahwa gugatan penghapusan yang diajukan masih kurang pihak, karena tidak melibatkan perusahaan yang menurut tergugat telah memberikan izin kepadanya untuk menggunakan merek tersebut. Penilaian atas hal-hal seperti ini, menurut pandangan majelis kasasi, bukan merupakan materi permohonan kasasi karena menyangkut penilaian atas fakta.

Catatan Penutup

Dalam perkara ini, karena alasan pengadilan adalah kurangnya pihak ketiga yang belum diikutsertakan, sebenarnya masih terbuka kemungkinan diajukannya lagi perkara tersebut, yaitu dengan mengajukan pihak itu dalam gugatan baru. Namun demikian, ketika tergugat mendalilkan bahwa dirinya telah mendapatkan izin dari pihak ketiga tersebut, seharusnya majelis hakim meminta pihak yang mendalilkan untuk membuktikan pernyataannya itu (lihat Pasal 163 HIR), bukan membebankannya kepada pihak lawannya. Terlepas dari hal ini, dalam perkara penghapusan merek, sesungguhnya dasar alasan tidak digunakannya merek tersebutlah yang relevan (lihat Pasal 61, dst. UU No. 15/2001), bukan masalah itikad baik pendaftar. Meski memang tidak adanya itikad baik (Pasal 4 UU No. 15/2001) dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan untuk membatalkan pendaftaran suatu merek tertentu, namun mekanismenya adalah pembatalan pendaftaran merek (lihat Pasal 68, dst. UU No. 15/2001). Kuasa hukum penggugat sendiri, menurut hemat kami, belum menguraikan secara jelas tuntutan konkrit dan dasar-dasar alasannya.

Tinggalkan komentar

Filed under Perdata

Tahun 2012: Perkara Narkotika, Ganti Rugi Pengelola Parkir, dan Kecelakaan Maut

Apa garis besar permasalahan hukum sepanjang tahun 2012 yang baru lewat beberapa minggu yang lalu?

Selain beberapa kasus politik hukum yang meliputi masalah konflik tanah di beberapa daerah, beberapa perubahan kebijakan terkait status dan jabatan hakim, kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan jabatan yang serius (termasuk yang melibatkan hakim agung), serta beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang berpengaruh besar pada perubahan kebijakan (misalnya kasus BP atau kasus RSBI), tahun 2012 meninggalkan catatan beberapa kasus hukum yang cukup menonjol. Dari pengamatan saya saja, termasuk dengan memperhatikan catatan Arsil di krupukulit, paling tidak ada tiga isu hukum yang menjadi perdebatan publik, bukan hanya karena nuansa politiknya (seperti kasus kawin siri seorang bupati tahun lalu), tetapi memang ada permasalahan (teknis) hukum yang kemudian berakibat serius pada kehidupan warga negara. Isu-isu hukum tersebut meliputi: perkara narkotika, ganti rugi pengelola parkir, serta (pertanggungjawaban pengemudi) dalam kecelakaan maut yang menimbulkan korban jiwa.

Perkara Narkotika: Nasib Hukum Acara di Ujung Tanduk

Apabila kita cukup jeli mengamati laporan tahunan Mahkamah Agung tahun sebelumnya, cukup mudah untuk menemukan data yang menunjukkan bahwa perkara-perkara narkotika merupakan salah satu kasus (pidana) terbanyak yang sampai ke meja para hakim agung. Sepanjang tahun 2011 saja, setidaknya terdapat 701 permohonan kasasi perkara narkotika. Jumlah ini memang masih di bawah permohonan kasasi perkara korupsi yang mencapai angka 963, tetapi masih jauh di atas perkara kasasi pidana umum terbanyak (kasus kekerasan) yang tak lebih dari 374 permohonan saja. Melihat kecenderungan pada pengadilan di tingkat bawah, misalnya di PN Jakarta Pusat (sekitar 900 perkara narkotika vs. sekitar 200-300 perkara pencurian), angka perkara narkotika yang masuk masih mendominasi perkara pidana yang diajukan ke pengadilan negeri. Dengan demikian, tak sulit untuk meramalkan bahwa tahun inipun (atau bahkan hingga beberapa tahun ke depan), perkara narkotika masih akan menjadi perkara pidana yang akan sering berlabuh di meja hakim agung, di samping perkara korupsi yang saat ini telah mendapat perhatian yang cukup besar dari publik.

Pertanyaannya, masalah hukum apa yang mesti dihadapi oleh para hakim agung?

Pertama, sebenarnya masalah klasik yang juga ada hubungannya dengan permasalahan Mahkamah Agung secara umum, yaitu terkait dengan pembentukan hukum atau konsistensi. Sehubungan dengan hal ini, bisa dicermati tulisan Arsil tentang inkonsistensi perkara narkotika, di samping banyaknya suara yang juga mempertanyakan adanya konsistensi dalam penjatuhan hukuman. Sepanjang tahun 2012 kemarin saja, kewibawaan Mahkamah Agung setidaknya dipertaruhkan karena adanya dugaan pengaturan hukuman yang dijatuhkan (kasus hakim agung Yamani). Bagaimanapun, ke depannya Mahkamah Agung akan dihadapi tantangan untuk konsisten dalam penerapan pasal, maupun penjatuhan hukuman pidana. Tapi apa sekedar untuk menjatuhkan hukuman saja? Jawabannya ada pada masalah hukum kedua yang juga harus dicermati oleh para hakim agung.

Kedua, perlu diperhatikan juga bahwa sepanjang tahun 2012 kemarin, praktek penanganan perkara narkotika menunjukkan adanya ancaman serius pada dipenuhinya asas-asas hukum acara. Bukan saja karena Mahkamah Agung sendiri yang dalam putusannya telah memperingatkan adanya praktek penjebakan oleh (oknum?) kepolisian, tetapi juga karena beberapa insiden yang menarik perhatian publik, seperti kasus razia liar yang meledak melalui twitter ini, atau bahkan salah tangkap yang menimbulkan korban salah tangkap di Kabupaten Kediri. Dalam kedua kasus tersebut, pelanggaran berat dan sistematis pada asas-asas hukum acara dapat segera dicegah atau sedikit banyak ditanggapi (meski gugatan ganti rugi korban salah tangkap urung diajukan, tetapi pelaku penganiayaan akhirnya dihukum tiga bulan oleh PN), karena adanya tekanan publik. Karena secara hukum, meski telah memperingatkan dalam putusannya, belum ada putusan Mahkamah Agung yang dapat dijadikan acuan standar untuk mengkritisi penerapan hukum acara atau praktek penjebakan dalam perkara narkotika, termasuk apabila dakwaan ternyata salah seperti dalam dua kasus yang diperbandingkan oleh Arsil ini. Yang jelas, saat ini terdapat satu kasus yang mempermasalahkan (minimnya) pembuktian dalam tahap Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung, setelah sebelumnya PN menjatuhkan hukuman pidana penjara 10 tahun untuk perbuatan “menerima” narkotika golongan I, hanya dengan berdasarkan bukti keterangan saksi dan hasil pemeriksaan urin untuk membuktikan perbuatan tersebut.

Ke depannya, tentu perlu perhatian lebih pada penerapan hukum acara dalam kasus-kasus seperti ini, antara lain dengan mengarahkan program bantuan hukum yang saat ini mulai dirintis (kembali) oleh pemerintah untuk menjangkau perkara-perkara tersebut. Mengapa perlu? Kalau anda perhatikan sepanjang tahun 2011 saja, denda yang dijatuhkan (baca: dapat dituntut oleh negara) di luar uang pengganti dalam perkara narkotika, jumlahnya jauh melebihi perkara korupsi (374,8 M vs. 53,8 M). Sementara itu, opini publik dalam kasus-kasus seperti ini masih cukup beragam, di satu sisi mendorong adanya tindakan tegas dan hukuman berat bagi para pelaku tindak pidana narkotika, namun begitu publik melihat praktek-praktek razia/penangkapan yang bermasalah, tak jarang berujung pada ketidakpercayaan pada aparat kepolisian.

Kesimpulan sampai sejauh ini, usaha mendorong dipenuhinya prinsip-prinsip hukum acara hanya efektif sebelum suatu kasus masuk ke pengadilan, yaitu ketika ada tekanan publik dan “aparat dan alat hukum” belum sepenuhnya bekerja. Karena begitu sampai ke ruang sidang, seolah tidak ada lagi proses yang seimbang, akibat tidak bekerjanya fungsi pembelaan. Berbeda dengan perkara korupsi yang memungkinkan terlibatnya pengacara-pengacara terpandang, tidak demikian halnya dengan perkara narkotika.

Ganti Rugi Pengelola Parkir: Bangkitnya Harapan Konsumen

Agak berbeda dari perkara pidana, untuk mengidentifikasi perkara perdata yang paling banyak diajukan ke Mahkamah Agung, kita akan dipaksa untuk meraba dalam suatu lorong yang gelap. Kalau melihat laporan tahunan Mahkamah Agung pada tahun sebelumnya, maka yang menempati posisi paling atas adalah masalah “tanah”, serta berikutnya masalah “ganti rugi”. Tapi kalau mau mencermati lebih jauh lagi, masalah “tanah” ini akan mengandung beragam aspek, mulai dari permasalahan titel hak (biasanya masuk ke ranah TUN), hingga permasalahan terkait dengan perjanjian yang terkait dengan tanah (misalnya perjanjian jual beli atau sewa menyewa tanah/rumah). Bisa jadi karena tetap tidak adanya kepastian soal hak-hak atas tanah (dan implementasinya) hingga saat ini. Pendeknya, itu bukan masalah hukum perdata yang bisa langsung diidentifikasi, serta dianalisis apa masalahnya. Bagaimanapun, terkait dengan masalah ganti rugi (anehnya dalam laporan tahunan dipisahkan dari PMH, wanprestasi, dan perikatan), tahun 2012 yang lalu mencatat perkembangan menarik sehubungan dengan perjanjian parkir.

Dalam beberapa kasus yang diangkat oleh media, maupun pernyataan Mahkamah Agung kemudian, pengelola parkir pada prinsipnya diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul akibat hilangnya kendaraan yang diparkir, sepanjang pemilik kendaraan dapat menunjukkan adanya perjanjian parkir. Tentu, adanya perjanjian parkir dapat dijadikan patokan adanya hubungan hukum di antara kedua pihak tersebut, tetapi ada tidaknya kewajiban itu, tentu harus dilihat lagi dalam kasus-kasus konkritnya. Bagaimanapun, masalah perjanjian parkir ini telah saya bahas dalam beberapa tulisan saya yang bisa dibaca di sini dan di sini. Kesimpulan sementara, meskipun saat ini masih terdapat tumpang tindih antara penggunaan perjanjian dan PMH sebagai dasar hukum untuk mewajibkan dibayarnya ganti rugi, namun ke depannya, saya pikir, Mahkamah Agung akan mendudukkan permasalahan ini dalam konteks hukum perjanjian (wanprestasi).

Kecelakaan Maut: Duka dan Amarah Publik

Selain perkara narkotika dan perjanjian parkir, masalah hukum biasa yang juga cukup menarik perhatian publik adalah perkara kecelakaan maut. Dalam kasus-kasus seperti ini, biasanya ada dua aspek yang kemudian menarik perhatian publik.

Aspek pertama terkait dengan perasaan simpati terhadap korban. Meskipun dalam prakteknya di Indonesia tak jarang pelaku memberikan “uang kerahiman” kepada keluarga korban sebagai kompensasi atas duka yang ditimbulkan, namun dalam beberapa kasus keluarga korban juga mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan, termasuk keluarga korban kecelakaan maut yang terjadi awal tahun 2012 yang lalu.

Bagaimana praktek tuntutan ganti rugi seperti ini? Pertama, tentu akan tergantung pada musyawarah di antara keluarga korban dengan pelaku sendiri, seperti bisa kita lihat dalam bentuk uang kerahiman itu. Namun, kalau memang kemudian kasusnya masuk ke pengadilan, terdapat beberapa hal yang dijadikan pertimbangan oleh hakim seperti saya sarikan dalam sebuah tulisan saya tahun lalu, di antaranya meliputi: kondisi (tanggungan) keluarga korban, kemampuan ekonomi/sosial pelaku, sampai bentuk kerugian itu sendiri yang harus dapat ditunjukkan dapat dinilai dengan uang.

Aspek kedua yang tak kalah menarik perhatian adalah pertanggungjawaban (pidana) pelaku. Tindakan yang membahayakan nyawa orang lain di ruang publik (di jalan), tentu akan menjadi urusan publik. Begitu pula dalam kasus-kasus kecelakaan maut ini, biasanya akan diikuti dengan amarah publik terhadap pelaku. Ini bisa kita lihat bukan saja dalam kasus kecelakaan maut yang terjadi pada awal tahun 2012 saja, seperti telah saya bahas di sini, namun juga pada beberapa insiden kecelakaan yang terjadi sepanjang tahun.

Pertanyaannya, mengapa publik begitu marah? Satu dan lain, ini berhubungan dengan kinerja aparat hukum yang di mata publik tidak menerapkan suatu standar sistem yang obyektif dan konsisten, di mana setiap orang diperlakukan secara setara. Ini bukan masalah yang secara khusus terkait dengan kecelakaan maut (meski mungkin memang ada kasus yang melibatkan anak seorang menteri yang mengemuka awal tahun ini),  tapi masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem pidana secara umum. Kasus yang tahun ini cukup menonjol, misalnya, kasus pencurian piring yang pernah saya bahas awal tahun 2012 di sini. Kasus ini tentu kontras dengan kasus-kasus pidana korupsi yang melibatkan beberapa (mantan) pejabat negara.

Menanggapi hal di atas, reaksi publik memang bisa dilihat menekan ke dua arah berbeda, yaitu (1) mendesak adanya hukuman yang lebih berat bagi si orang besar, serta (2) meminta hukuman yang proporsional bagi si orang kecil (itupun kalau terbukti bersalah). Namun, seperti kesimpulan perkara narkotika saya sebelumnya, saya pribadi cenderung memilih untuk lebih memperhatikan poin kedua. Bagaimana dengan anda?

Tinggalkan komentar

Filed under Kilas Sejarah, Perdata, Pidana

Apa tujuan Pasal 279 KUHP?

Terkait tulisan saya sebelumnya yang mengulas putusan-putusan Mahkamah Agung yang menenerapkan Pasal 279 KUHP, saya mendapatkan suatu pertanyaan menarik yang terus terang membuat saya sendiri ikut bertanya-tanya. Kalau memang ada pidana seperti yang diatur dalam Pasal 279 KUHP itu, lalu mengapa tindakan seperti itu mesti dipidana? Kira-kira apa yang seharusnya dipertimbangkan oleh hakim dalam menangani kasus-kasus seperti itu? Hanya berbekal ingatan, saya menemui setidaknya ada dua versi jawaban yang biasa digunakan untuk menjelaskan latar belakang pasal tersebut.

Versi pertama, seperti pernah saya temui dalam dasar pembelaan perkara-perkara seperti ini di pengadilan, beberapa pengacara beranggapan pasal tersebut dimaksudkan untuk melindungi perkawinan monogami. Dengan kata lain, mereka berusaha meyakinkan hakim bahwa perlindungan atas perkawinan monogami hanya relevan di masa pemerintahan kolonial saja. Memang kalau kita lihat teks pasal serupa dalam Wetboek van Strafrecht yang berlaku di Belanda, sepertinya memang seperti itu.

Artikel 237 WvS

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda kategori ke empat:

  1. barang siapa  dengan sengaja melakukan perkawinan ganda;
  2. barang siapa melakukan perkawinan padahal mengetahui bahwa pihak lain, dengan adanya perkawinan itu, melakukan perkawinan ganda.

2. Jika yang dengan sengaja melakukan perkawinan ganda, menyembunyikan status kawinnya kepada pihak lain, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda kategori ke empat.

3. Pencabutan hak berdasarkan pasal 28, ayat 1, angka 1, 2 dan 4, dapat dinyatakan.

Versi kedua, biasanya berhubungan dengan tuntutan untuk memidanakan perkawinan siri, berangkat dari pentingnya sistem administrasi perkawinan. Selain itu, seperti bisa dilihat dalam pasal itu sendiri, tidak ada larangan poligami, tetapi adanya larangan untuk melakukan perkawinan, ketika seseorang tahu bahwa ada perkawinan (sebelumnya) menghalanginya untuk melakukan itu. Artinya, hanya pada kondisi di mana perkawinan (kedua/kesekian) tersebut akan tidak sah bagi pihak bersangkutan, maka tindakan melakukan perkawinan itu baru dapat dipidana.

Pasal 279 KUHP

(1)          Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun :

  1. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan – perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
  2. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

(2)          Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(3)          Pencabutan hak berdasarkan pasal No. 1 – 5 dapat dinyatakan.

Tadinya, saya pikir, Pasal 279 KUHP tersebut ada sebagaimana alur pikir versi kedua di atas, yaitu untuk menjamin berjalannya sistem administrasi kependudukan (catatan sipil). Alasannya, karena memang kalau kita lihat bunyi pasalnya sendiri (interpretasi tekstual) tidak ada larangan poligami. Lagipula, kalau melihat posisinya dalam Bab XIII tentang Kejahatan Terhadap Asal-Usul dan Perkawinan, serta dihubungkan dengan pasal-pasal sebelumnya yang mencegah terjadinya penggelapan asal-usul seseorang, tentunya ada kaitannya dengan kepastian garis keturunan.

Tetapi, setelah saya coba cari tahu lebih jauh lagi, terkait dengan sistem administrasi itu sepertinya saya keliru. Kalau memang alasannya hanya pelanggaran sistem administrasi, bukankah sudah diatur juga dalam Bab IV KUHP? Tidak dipenuhinya kewajiban pencatatan kelahiran atau kematian (Pasal 529 KUHP), ataupun perkawinan yang tidak dilakukan di hadapan pejabat pencatat (Pasal 530 KUHP), hanya dikategorikan sebagai pelanggaran. Artinya, ketentuan ini tentu berbeda dengan Pasal 279 KUHP yang termasuk ke dalam kategori kejahatan. Atau dengan kata lain, pelanggaran sistem administrasi bukan merupakan tujuan, atau bukan tujuan satu-satunya, dari Pasal 279 KUHP tersebut. Lalu, apa tujuan pasal tersebut?

Untuk menjawabnya, pertama-tama saya telusuri asal muasal pasal tersebut. Teks yang saya temui dalam peraturan perundang-undangannya Engelbrecht, ternyata sama persis dengan teks Pasal 279 KUHP. Jadi, hanya melarang tindakan seseorang yang menyembunyikan status perkawinan sebelumnya ketika melangsungkan perkawinan lagi, padahal dia tahu bahwa perkawinan sebelumnya itu akan merintanginya. Dengan demikian, kesimpulan saya, teks itu memang sudah ada dari masa kolonial. Kemudian, dalam bukunya “Handboek van het Nederlands Indisch Strafrecht” (1946), Jonkers antara lain menggambarkan Pasal 279 KUHP ini sebagai salah satu norma pidana yang dalam penerapannya membuat hakim harus mempertimbangkan adanya (pluralisme) hukum agama atau adat dalam hukum perdata, karena menyangkut perkawinan.

“Seorang perempuan pribumi diajukan di muka Landraad (pengadilan tingkat pertama) Maros (Celebes), dengan tuduhan telah melakukan perkawinan kedua, meskipun dia tahu, bahwa perkawinannya sebelumnya menjadi penghalang sah untuk itu. Dirinya didakwa telah melakukan kejahatan bigami (Pasal 279 WvS (lama)). Dari proses pengadilan, ternyata sebelum dilakukan pernikahan kedua, dia telah meminta suaminya untuk menjatuhkan talak kepadanya, dengan menawarkan sirih kepada suaminya yang kemudian menerima, serta meletakkannya di hadapannya. Secara adat, hal ini berarti laki-laki itu setuju dengan talak yang diminta, namun tetap memegang hak asuh atas anak. Kalau saja dia melangkah lebih lanjut lagi dengan mengunyah sirih yang diletakkannya, maka dia tidak hanya menjatuhkan talak terhadap isterinya, namun juga melepas hak asuh atas anak. Berdasar tata cara adat perceraian ini, Landraad beranggapan (vonis 22 September 1931, T 135, hlm. 457), bahwa perempuan yang dianggap bersalah melakukan bigami, telah bercerai dengan sah, pada waktu dia melakukan perkawinan kedua dan, karenanya, dia dibebaskan dari dakwaan. Pertanyaan apakah perkawinan pertama telah dibubarkan atau belum, merupakan pertanyaan terkait hukum perdata yang harus diputuskan berdasarkan hukum perdata yang berlaku (atas pihak bersangkutan). Kebalikan dari hukum adat, talak dalam perkawinan menurut hukum Eropa bukan merupakan dasar dari perceraian.” (J.E. Jonkers, “Handboek van het Nederlands Indisch Strafrecht”, 1946, hlm. 6)

Dari gambaran di atas, memang mungkin belum cukup jelas apakah bunyi pasalnya sama dengan WvS di Belanda, atau serupa dengan bunyi Pasal 279 KUHP. Jonkers menyebutkan kata “bigami” (perkawinan ganda) yang lebih menyerupai esensi Pasal 237 WvS, tetapi juga menyebutkan “meskipun dia tahu, bahwa perkawinannya sebelumnya menjadi penghalang sah untuk itu” yang hanya ditemui dalam Pasal 279 KUHP. Bagaimanapun, dengan disebutkannya anak kalimat terakhir itu, penerapan pasal dalam contoh kasus itu akan lebih menyerupai penerapan Pasal 279 KUHP. Dalam arti, bigami tidak dengan sendirinya dapat dipidana, tetapi bigami akan dipidana, apabila ternyata perkawinan sebelumnya menjadi penghalang yang sah untuk itu. Terlebih lagi, dalam penerapan pasal tersebut, hakim kolonial ternyata juga mempertimbangkan hukum adat terkait perkawinan kasus-kasus tertentu. Menurut Pompe, pluralisme hukum (perdata) ini di satu sisi dapat membatasi berlakunya ketentuan pidana tertentu, tapi di sisi lain dapat juga menimbulkan suatu norma baru yang sebenarnya tidak diatur dalam KUHP (S. Pompe, De invloed van het adatrecht bij de toepassing van het strafrecht in Indonesië, 1987).

Dengan begitu, pandangan versi pertama bahwa tujuan dari Pasal 279 KUHP di masa kolonial adalah untuk melindungi perkawinan monogami, atau melarang perkawinan poligami, telah terbantahkan. Bahkan sejak masa kolonial, WvS (lama) telah disesuaikan dengan adanya pluralisme hukum dalam hukum perdata (perkawinan). Memang kalau melihat bunyi Pasal 237 WvS, isinya jelas melarang perkawinan ganda, atau dengan kata lain, untuk melindungi perkawinan monogami.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Universitas Utrecht (Boele-Woelki, Curry-Sumner, Schrama, “De Juridische Status van Polygame Huwelijken in Rechtsvergelijkend Perspectief”, 2009), memang menyebutkan bahwa di beberapa negara Eropa, larangan poligami tersebut ditujukan untuk melindungi peninggalan budaya Eropa (di Belanda, Denmark, dan Perancis), serta untuk melindungi perkawinan monogami (di Belanda dan Jerman). Dikatakan pula bahwa perkawinan monogami adalah cara hidup tradisional (di Jerman dan Perancis) yang berakar kuat di masa lalu (di Belanda, Denmark, Jerman, dan Inggris), serta dipengaruhi ajaran agama Kristen (Belanda dan Denmark). Selain itu, di Inggris dan Denmark, larangan poligami, serta larangan perzinahan, juga disebutkan untuk mencegah hubungan seksual yang tidak diinginkan. Dari negara-negara yang diamati tersebut, hanya Inggris yang menyebutkan bahwa tujuan larangan poligami tersebut juga untuk melindungi posisi isteri dari perkawinan sebelumnya. Hubungannya dengan perlindungan garis keturunan, sayangnya tidak cukup jelas saya dapatkan di situ.

Ancaman hukuman pidananya sendiri bervariasi, seperti bisa kita lihat pada tabel di bawah ini. Tapi, menariknya, baik di Inggris, maupun di Denmark, di mana disebutkan bahwa larangan poligami bukan hanya perlindungan pada suatu nilai tradisional tertentu, tetapi juga perlindungan posisi isteri dari perkawinan sebelumnya, ternyata ancaman hukuman yang diatur relatif lebih berat.

Belanda Denmark Jerman

Inggris

Perancis
Ancaman Pidana Penjara 4 tahun atau denda Penjara 3-6 tahun Penjara 3 tahun atau denda Penjara 7 tahun atau denda Penjara 1 tahun atau denda

Kembali ke bunyi Pasal 279 KUHP, tujuan untuk melindungi posisi isteri atau suami dari pasangan sebelumnya lebih masuk akal. Jadi, Pasal 279 KUHP ini tidak melarang poligami. Namun, jika seseorang melakukan poligami, dia harus melakukannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan apa? Di sini kembali timbul persoalan, karena harus disesuaikan dengan hukum perkawinan yang berlaku bagi para pihak terkait. Di masa kolonial dulu, hakim ternyata juga terbiasa merujuk pada praktek hukum (perdata) adat perkawinan untuk menilai penerapan Pasal 279 KUHP tersebut. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana perkembangannya kemudian di Indonesia?

Menurut UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, memang diakui adanya dua otoritas terkait pengakuan perkawinan, yaitu hukum negara dan hukum agama (Pasal 2). Di dalam undang-undang itu disebutkan juga, bahwa pada prinsipnya berlakunya asas monogami (Pasal 3 ayat (1)), tetapi terdapat beberapa perkecualian (Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, dan Pasal 5). Dalam penjelasan umumnya, dirangkumkan syarat-syarat berikut ini: (1) dikehendaki oleh yang bersangkutan; (2) diizinkan oleh hukum agama pihak yang bersangkutan; (3) diputuskan oleh pengadilan (Penjelasan Umum angka 4 huruf c). Dengan kata lain, negara tidak melarang praktek poligami, sepanjang itu dilakukan sesuai dengan ketentuan agama para pihak, serta harus memenuhi beberapa syarat sesuai ketentuan dalam UU Perkawinan. Kalau melihat syarat-syaratnya, setidaknya dapat diringkas jadi dua hal. Pertama, adanya kondisi obyektif isteri yang mengijinkan hal itu terjadi (Pasal 4 ayat (2)). Kedua, adanya proyeksi para pihak untuk hidup bersama ke depannya (Pasal 5 ayat (1)). Ketentuan tersebut, tentu terdengar sangat ideal. Namun pertanyaannya, apa prakteknya juga seperti itu? Apakah aturan ini cukup adil bagi pihak-pihak yang bersangkutan? Saya tidak akan membahas pertanyaan tersebut lebih lanjut, karena ruang lingkup tulisan ini sebatas menggali jawaban atas pertanyaan: apa latar belakang Pasal 279 KUHP? Bagaimanapun, dari dua kasus yang diamati Pompe terkait Pasal 279 KUHP, baik sesudah  tahun 1974, kenyataannya Mahkamah Agung tidak memperhatikan hukum perkawinan yang mengikat para pihak bersangkutan dalam kasus-kasus tertentu (S. Pompe, 1987). Dari kasus-kasus terakhir yang saya amati, sepertinya Mahkamah Agung juga tidak begitu jelas membahas permasalahan ini.

Namun begitu, kalau dihubungkan dengan ketentuan tersebut di Belanda seperti saya uraikan di atas, telah terjadi pergeseran dari perlindungan perkawinan monogami “per se”, menjadi perlindungan posisi hukum isteri/suami dari perkawinan (perkawinan-perkawinan) sebelumnya. Kalau dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku di Inggris dan Denmark, ancaman hukumannya juga lebih sesuai.

Kemudian, kalau dilihat dalam prakteknya di Indonesia saat ini, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam pasalnya, rata-rata kasus seperti ini bermula dari pengaduan pasangan dari perkawinan sebelumnya. Yang menarik, meskipun perlindungan terhadap posisi pasangan sebelumnya ini di beberapa negara Eropa kemudian bermuara pada ancaman hukuman yang relatif lebih berat ketimbang hukuman terkait perlindungan pada nilai tradisional saja, namun praktek di Indonesia menunjukkan hakim hanya menjatuhkan hukuman beberapa bulan saja.

Kalau kita bertumpu pada fakta adanya pergeseran ketentuan ini ke delik pengaduan, serta mempertimbangkan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan, kondisinya akan sebanding dengan Pasal 284 KUHP (gendak/overspel). Dengan begitu, dalam praktek keseharian di Indonesia, perbuatan yang diatur dalam Pasal 279 KUHP (perkawinan tanpa mengindahkan perkawinan sebelumnya) ini mungkin dirasakan setara dengan Pasal 284 KUHP (perzinahan). Hal ini juga bisa dijelaskan dengan asal muasal kedua pasal tersebut di Denmark, seperti disebutkan oleh penelitian dari Universitas Utrecht yang saya rujuk sebelumnya. Jadi, kedua aturan itu awalnya ditujukan untuk mencegah hubungan seksual yang tidak diinginkan. Meskipun, seperti kita ketahui juga, dalam prakteknya ada juga pihak-pihak yang terus membela bahwa dengan adanya perkawinan – bagaimanapun caranya, dianggap telah menghapuskan sifat jahat perzinahan. Padahal, kalau dilihat efeknya pada pasangan sebelumnya yang tidak mengetahui perkawinan tersebut, tentu dampaknya sama saja, yaitu terjadi perselingkuhan – dalam arti perbuatan tak diinginkan terhadap pasangan sebelumnya yang dilakukan secara diam-diam/dengan kebohongan.

Pertanyaan terakhir, bagaimana seharusnya hakim memutus perkara? Sebagaimana terjadi pada masa kolonial, karena masih adanya pluralisme hukum perdata, hakim sebaiknya tetap mempertimbangkan kondisi-kondisi tertentu terkait hukum perkawinan dalam kasus yang diajukan kepadanya. Di satu sisi perlu dipertimbangkan kepentingan/posisi hukum dari isteri/suami dari perkawinan sebelumnya, karena memang itu tujuan adanya pasal tersebut. Bukan sekedar perlindungan sistem administrasi yang pada akhirnya hanya merupakan bentuk pelanggaran, tetapi juga untuk menyatakan adanya sifat jahat perselingkuhan dalam perkawinan seperti itu. Namun demikian, di sisi lain perlu dipertimbangkan juga kelanjutan perkawinan yang terjadi belakangan, serta adanya kejelasan status perkawinan sebelumnya. Dalam hal ini mungkin bisa dikatakan, bahwa semakin jelas prospek pasangan baru itu dan juga kejelasan status pasangan sebelumnya, maka semakin besar ruang pengampunan bagi pelanggar pasal tersebut – sekalipun dia/mereka harus tetap dianggap bersalah.

11 Komentar

Filed under Perdata, Pidana

Kewajiban Pengaturan Hak Asuh Anak

Bagaimana pengaturan hak asuh anak dalam kasus perceraian di Belanda? Pada tahun 2008 yang lalu, kebetulan, terdapat perkembangan baru (UU tentang perubahan Buku I KUHPer dan Hukum Acara Perdata, terkait perbaikan kelanjutan hak asuh orang tua dan kehati-hatian dalam perceraian, 27 November 2008).

Pembuat undang-undang merombak hukum perdata dan hukum acara perdata, dalam rangka memperbaiki posisi anak dalam kasus-kasus perceraian. Perbaikan legislasi tersebut meliputi: (1) dihapuskannya prosedur perceraian kilat (dulu hubungan perkawinan boleh dimohonkan untuk diubah pencatatannya menjadi perjanjian hidup bersama, serta para pihak dapat membubarkan perjanjian itu tanpa melalui hakim); (2) kewajiban pasangan (baik menikah, maupun hidup bersama yang tercatat) untuk menyusun suatu perjanjian mengenai pengaturan pengasuhan anak pasca perceraian, termasuk pembagian tugas dan pembiayaannya; (3) diberikannya kewenangan kepada hakim untuk merujuk pasangan kepada mediator untuk membuat kesepakatan terkait akibat-akibat perceraian, bila pengadilan membutuhkan.

Apa yang dapat dipelajari dari ketentuan baru di Belanda ini?

Situasinya dapat dengan mudah dibayangkan. Ketika perceraian terjadi, maka terjadilah perpecahan antara kedua orang tua. Biasanya, kedua pasangan akan saling menyalahkan satu sama lain, fokusnya adalah bagaimana perceraian itu terjadi, atau mungkin juga mengapa sampai itu terjadi. Dalam beberapa putusan Mahkamah Agung yang pernah saya baca, tak jarang pula ada ketidaksepakatan di antara mereka tentang dasar perceraian. Tapi, untuk hal ini, Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa “pecahnya rumah tangga dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi, menjadi dasar perceraian dipandang lebih maslahah daripada mempertahankan perkawinan tetap tidak dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga” (67 PK/AG/2010, Laporan Tahunan MA 2011, hlm. 358-360).

Pada intinya, kedua pasangan akan cenderung fokus pada perselisihan di antara mereka sendiri. Pertanyaannya, lalu bagaimana dengan nasib anak di bawah umur (dalam usia pengasuhan) yang menjadi tanggungjawab mereka berdua? Dalam kasus PK tersebut, untungnya, kedua anak telah cukup dewasa, meskipun mereka tak luput juga dari adanya dampak psikis akibat perceraian kedua orang tua mereka.

Dalam kasus-kasus serupa yang menyangkut nasib anak di bawah umur , nasib anak tersebut bukannya tidak dibahas. Hanya saja, dalam kasus-kasus perceraian yang mendapat sorotan publik – biasanya di kalangan artis, pembahasan seperti itu berkisar pada soal siapa yang berwenang atas hak asuhnya. Dalam situasi seperti ini, alih-alih membicarakan bagaimana masa depan anak itu, pasangan yang hendak bercerai akan larut kembali ke dalam konflik terkait hubungan mereka sendiri. Pihak yang satu akan menuntut hak asuh, karena menganggap perceraian terjadi akibat kesalahan pihak yang lain. Begitu pula sebaliknya. Belum lagi, adanya keributan mengenai pembagian harta yang biasanya juga terus membayangi.

Apabila terjadi permusuhan seperti itu, apakah satu pihak akan menyadari bahwa pihak yang lain – katakanlah benar-benar seburuk apa yang ada dalam pandangannya, juga merupakan orang tua anak mereka berdua? Untuk itu perlu ada satu ukuran obyektif tertentu. Pertanyaannya kemudian, bagaimana menentukan ukuran obyektif itu?

Di Belanda sendiri, beberapa garis besar terkait pembagian harta atau hak asuh, sebenarnya juga telah ditentukan dalam undang-undang. Tapi, dalam perkembangannya, pembuat undang-undang ternyata menganggap bahwa para pihak sendiri juga harus terlibat aktif (secara konstruktif) dalam proses penentuannya. Beberapa contoh praktek sidang (pasca) perceraian menunjukkan bagaimana para pihak, bahkan setelah masing-masing diwakili oleh seorang advokat, cenderung untuk hanya melihat persoalan secara emosional dan dari sisi subyektifnya sendiri saja. Bantahan yang muncul biasanya juga tak kalah subyektif dan menyulut terjadinya debat kusir. Terlebih lagi, meskipun adanya kontradiksi dalam suatu sengketa itu sebenarnya lumrah terjadi, tapi dalam hal ini kepentingan anak dalam pengasuhan jadi seperti tak ada yang mewakili.

Karenanya, merupakan suatu perkembangan bagus yang mungkin dapat ditiru, ketika pasangan sendiri diwajibkan untuk membuat perjanjian mengenai pengaturan pengasuhan anak pasca perceraian, sebelum perkara perceraian itu diputus. Artinya, sebelum hakim memutuskan perceraian itu, para pihak diwajibkan untuk membuat kesepakatan dulu, misalnya melalui mediasi. Katakanlah, karena satu dan lain hal, mereka tidak bisa membuat kesepakatan seperti itu, maka masing-masing pihak diwajibkan pula mengajukan dasar alasannya di depan hakim. Dan peraturan seperti ini, sebenarnya tak mengurangi sama sekali kewenangan hakim untuk pada akhirnya menentukan poin-poin tersebut – seperti aturan dan praktek yang selama ini terjadi. Bedanya, konflik kepentingan di antara pasangan dapat dibuat lebih terbuka, serta ada beberapa alternatif yang mereka ajukan sendiri untuk diuji dengan usaha memajukan kepentingan anak.

Terlepas dari pecahnya rumah tangga yang barangkali memang tak dapat disatukan kembali, tetap perlu ada satu rujukan bersama yang menjelaskan pembagian harta, pengasuhan anak, serta pembagian tugas dan pembiayaannya nanti. Hal ini diperlukan, demi kepentingan anak di bawah pengasuhan mereka.

Tinggalkan komentar

Filed under Perdata

Putusan-Putusan Terkait Ganti Rugi Korban Meninggal

Sebagai kelanjutan Kasus X Maut yang sebelumnya pernah saya bahas dalam blog ini, berkembang sengketa di wilayah perdata. Hal ini bermula dari rencana (kuasa hukum) para korban untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas korban meninggal. Beberapa tahun yang lalu, saya pernah menulis permasalahan ganti rugi atas korban meninggal ini menanggapi tulisan dalam Hukumonline yang membandingkan begitu saja kasus-kasus/aturan-aturan terkait permasalahan ini di Amerika, dengan di Indonesia. Saat itu perhatian saya sebenarnya juga baru pada kasus-kasus di Amerika. Kalau melihat peraturan yang ada di Indonesia, memang pasal terpenting dalam konteks ini adalah Pasal 1370 KUHPerdata.

Pasal 1370

Dalam hal pembunuhan dengan sengaja atau kematian seseorang karena kurang hati-hatinya orang lain, suami atau istri yang ditinggalkan, anak atau orang tua korban yang lazimnya mendapat nafkah dan pekerjaan korban, berhak menuntut ganti rugi yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan.

Pada tulisan saya sebelumnya, pasal yang ditujukan untuk melindungi kepentingan keluarga korban yang ditinggalkan ini, saya kategorikan juga sebagai ganti rugi materiil (dapat diukur dengan uang), karena jelas menyangkut nafkah dan pekerjaan korban. Tapi bagaimana prakteknya di Indonesia, ketika itu sebenarnya belum saya bahas.

Dari publikasi putusan pengadilan, terdapat satu putusan pada pengadilan tingkat banding yang secara lugas menekankan pentingnya pertimbangan akan kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak (45/Pdt/2011/PT.TK), di mana pengadilan tingkat banding menyesuaiakan (dalam hal ini mengurangi) besarnya nilai ganti rugi, karena terkait pertanggungjawaban (tanggung renteng) yang menyangkut seseorang yang berprofesi sebagai sopir. Bagaimanapun juga, dalam tulisan ini sengaja saya pilihkan beberapa putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, di mana prakteknya tidak ada keseragaman penetapan nilai ganti rugi, meskipun secara umum hakim tidak begitu saja mengabulkan sepenuhnya nilai ganti rugi yang dituntut oleh penggugat.

Untuk aspek-aspek merinci terkait hukum pertanggungjawaban, seperti bentuk kerugian, pihak yang bertanggungjawab, unsur kesalahan (atau kelalaian menurut Pasal 1366 KUHPerdata) , serta hubungan sebab akibat (bandingkan Pasal 1365 KUHPerdata), dalam kasus-kasus ini tidak mendapat perhatian khusus dari hakim. Satu dan lain hal, bisa jadi dipengaruhi fakta-fakta terkait kecelakaan yang dalam pandangan hakim dianggap sudah cukup jelas, sehingga permasalahan yang dibahas hanya terkait nilai ganti rugi. Namun perlu diberi catatan, urusan pertanggungjawaban, misalnya, sebenarnya tak bisa dianggap remeh, seperti perdebatan yang terus berlangsung terkait kecelakaan di pintu kereta api.

Pasal 1365

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Pasal 1366

Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya.

Ganti Rugi Materiil: Korban Ditabrak Bus (670 K/Pdt/2004)

Peristiwa ini bermula dari meninggalnya suami dan anak penggugat dalam sebuah kecelakaan tabrakan antara mobil pribadi yang dikendarai mereka dengan sebuah bus angkutan umum di Pontianak. Dalam kasus ini, Penggugat tidak hanya menggugat sopir bus, namun juga pemilik busnya.

Ganti rugi yang dituntut, meliputi ganti rugi atas kerusakan mobil pribadi tersebut (35 juta), biaya rumah sakit, pemakaman dan selamatan (1,7 juta), serta hilangnya nafkah (upah yang mungkin didapat almarhum dalam waktu dua tahun kurang lebih 30 juta) dan biaya pendidikan anak-anak mereka (sekitar 50 juta). Selain itu, Penggugat juga menuntut ganti rugi immateriil (50 juta) atas meninggalnya almarhum suami karena dia merupakan tulang punggung keluarga, serta almarhum anak Penggugat yang di matanya menjadi tumpuan harapannya. Tergugat membantah gugatan tersebut, dengan berdalih bahwa gugatan itu telah salah alamat, kabur, serta belum waktunya diajukan (prematur).

Pengadilan tingkat pertama memutuskan bahwa betul kedua Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, serta mereka wajib membayar ganti rugi secara tanggung renteng. Besarnya ganti rugi yang ditetapkan oleh pengadilan adalah sebesar 36,7 juta. Dalam putusan kasasi tidak disebutkan rincian dari jumlah nilai ganti rugi yang dikabulkan, namun berdasarkan gugatan yang diajukan, kemungkinan besar merupakan nilai ganti rugi atas mobil yang rusak (35 juta), serta biaya rumah sakit, pemakaman, dan selamatan (1,7 juta). Pada pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diubah, tanpa mengganti besarnya nilai ganti rugi yang diwajibkan. Pengadilan pada akhirnya mewajibkan pemilik kendaraan untuk membayar ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh sopirnya.

Pemilik kendaraan kemudian mengajukan kasasi dengan beberapa alasan. Antara lain, adanya kesalahan penggunaan nama, serta tidak adanya hubungan karyawan dan majikan antara pemilik kendaraan dengan sopirnya. Mahkamah Agung menolak alasan-alasan kasasi tersebut.

Dari kasus ini, kesimpulan yang dapat diambil, hakim hanya mengabulkan gugatan ganti rugi terkait kerugian materiil, dalam hal ini biaya atau harga atas suatu benda atau jasa yang telah dikeluarkan dan dapat dinilai harganya. Memang dalam kasus yang ditangani oleh Muhammad Taufik, I Made Tara, dan M. Bahaudin Qaudry ini, para Penggugat (keluarga korban) sendiri sepertinya telah menerima putusan tersebut, karena upaya-upaya hukum hanya diajukan oleh pihak Tergugat.

Ganti Rugi Immateriil (Yang Disesuaikan): ABK Yang Hilang (2066 K/Pdt/2006)

Dalam perkara ini gugatan diajukan oleh isteri seorang anak buah kapal yang hilang saat bekerja. Korban dinyatakan hilang di tengah lautan saat bekerja, serta fakta ini telah dikuatkan pula oleh pihak kepolisian. Pihak perusahaan yang mempekerjakannya lebih dari 18 tahun, begitu tahu korban dinyatakan hilang, langsung menghubungi penggugat untuk memberitahukan PHK, serta menyodorkan perjanjian kepada Penggugat untuk menerima uang pisah senilai 15,8 juta rupiah. Demi melihat adanya klausul untuk tidak mengajukan gugatan lagi, penggugat langsung menolak tawaran perjanjian tersebut.

Menurut Penggugat, seharusnya dia menerima biaya ganti rugi lebih dari itu, karena lamanya masa kerja suaminya, kenyataan bahwa ketiga anak mereka yang masih dalam usia sekolah, serta suaminya yang sebenarnya masih dalam usia produktif. Usaha mediasi yang dilakukan melalui Disnaker, ternyata juga menemui jalan buntu. Akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Nilai ganti rugi yang dituntut oleh Penggugat meliputi upah selama 10 tahun masa kerja yang tersisa (84 juta), serta berbagai cuti dan tunjangan yang masih mungkin diterimanya selama itu (60 juta). Selain itu, dituntut juga ganti rugi atas pukulan batin atas hilangnya jiwa dan jasad korban (500 juta), berikut penderitaan keluarga yang ditinggalkan, sehingga tidak dapat menziarahi korban (500 juta). Dengan demikian, jumlah total nilai ganti rugi yang dituntut tak kurang dari 1,14 milyar.

Tergugat berpandangan bahwa gugatan tersebut mencampuradukkan masalah PHK dengan gugatan ganti rugi atas korban meninggal. Selain itu, Tergugat juga berdalih bahwa korban tidak pernah ditemukan, sehingga tidak diketahui apakah betul dirinya sudah meninggal.

Pengadilan Negeri Tenggarong mengabulkan sebagian dari gugatan tersebut, karena menilai bahwa tergugat telah lalai memenuhi standar keamanan dalam kapal. Dari gugatan yang diajukan, pengadilan mengabulkan ganti rugi immateriil sebesar 100 juta. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Tergugat mengajukan permohonan kasasi atas putusan tersebut.

Menurut Tergugat, seharusnya kelalaian yang dipersalahkan pada Tergugat masuk ke dalam ruang lingkup Pasal 1365 KUHPerdata, sehingga gugatan ganti rugi tidak dapat meliputi ganti rugi moril/immateriil. Kerugian semacam itu seharusnya melekat pada diri korban sendiri, bukan isteri atau ahli warisnya. Selanjutnya, Tergugat juga menilai bahwa menurut Pasal 1370 KUHPerdata, gugatan ganti rugi materiil/immateriil seharusnya tidak diberikan atas kematian seseorang.

Majelis kasasi yang terdiri dari Harifin A. Tumpa, Muchsin, dan Hakim Nyak Pha, menolak alasan-alasan tersebut. Menurut pandangan Mahkamah Agung, telah terbukti bahwa suami penggugat adalah karyawan dari Tergugat, dia adalah tulang punggung keluarga, serta Tergugat tidak menyediakan alat pengaman pada saat dia menjalankan tugas. Berdasarkan pertimbangan ini, majelis kasasi  menilai bahwa ganti rugi yang ditetapkan oleh pengadilan tingkat bawah telah tepat.

Ganti Rugi Materiil dan Immateriil (Yang Disesuaikan): Korban Kecelakaan Pintu Kereta Api (2081 K/Pdt/2006)

Sebuah kecelakaan fatal di sebuah pintu kereta api di Semarang, pada akhirnya berujung pada pengajuan gugatan ganti rugi. Karena palang pintu kereta tidak tertutup sempurna, mobil yang ditumpangi isteri Penggugat berjalan melalui lintasan dan dihantam oleh kereta api yang lewat. Isteri penggugat dan seorang temannya meninggal dalam kejadian itu. Dalam kasus ini, Penggugat mengajukan gugatan kepada tiga pihak sekaligus: Pemkot, PT KAI, serta penjaga palang pintu kereta tersebut. Penjaga pintu sendiri telah dijatuhi hukuman pidana penjara, karena kelalaian yang mengakibatkan korban meninggal.

Gugatan yang diajukan dalam perkara ini meliputi ganti rugi materiil yang terdiri dari biaya pemakaman (25 juta), biaya tahlilan (15 juta), mobil yang rusak (75 juta), telepon genggam yang juga rusak saat kejadian (1,75 juta), peringatan 40 hari kematian (11 juta), peringatan 100 hari kematian (11 juta), peringatan 1000 hari kematian (21 juta), penghasilan bulanan sampai pensiun (448,8 juta), usaha praktek dokter (150 juta), serta biaya-biaya lainnya (100 juta). Di samping ganti rugi materiil yang nilai totalnya mencapai 858,5 juta, dituntut juga kerugian immateriil berupa beban psikologis yang diderita Penggugat karena meninggalnya isteri, senilai 1 milyar.

Dalam bantahannya, Pemkot (Tergugat I) menyatakan bahwa kelalaian petugas palang pintu merupakan tanggung jawab pribadinya, selain tanggung jawab atas terjadinya kecelakaan tersebut, seharusnya ditanggung oleh pihak pengendara mobil. Menurutnya, gugatan ini kurang lengkap, karena tidak mengikutsertakan pengendara mobil naas itu. Sedangkan PT KAI (Tergugat II) juga menyatakan bahwa harus jelas hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga gugatan tersebut tidaklah berdasar. Bahkan PT KAI menggugat balik ganti rugi materiil atas biaya perkara yang dikeluarkannya (50 juta), serta ganti rugi immateriil atas reputasinya (1 milyar). Sebagaimana Pemkot, penjaga pintu kereta api (Tergugat III) juga mempertanyakan pengendara mobil itu sendiri yang tidak diikutsertakan dalam gugatan.

Pengadilan Negeri dalam kasus ini mengabulkan sebagian gugatan yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh ketiga tergugat, yaitu totalnya senilai 858,55 juta, terdiri dari ganti rugi materiil (758,5) dan immateriil (100 juta). Kemungkinan besar, nilai ganti rugi materiil itu sama persis dengan nilai yang diajukan oleh penggugat tanpa biaya lain-lain (100 juta).

Pengadilan Tinggi membatalkan putusan tersebut. Menurutnya, petugas pintu (Tergugat III) memang telah melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi hanya Pemkot (Tergugat I) yang ikut bertanggungjawab. Kemudian, nilai ganti rugi yang diwajibkan juga hanya sebesar 122,55 juta (materiil), serta 100 juta (immateriil). Kedua Tergugat tersebut, serta Penggugat sendiri, mengajukan permohonan kasasi atas putusan ini.

Penggugat (Pemohon Kasasi I) mempermasalahkan penilaian Pengadilan Tinggi atas pertanggungjawaban PT KAI, karena menurutnya seharusnya PT KAI ikut bertanggungjawab. Selain itu, dirinya juga mempermasalahkan besarnya nilai ganti rugi yang ditetapkan.

Pemkot (Pemohon Kasasi II) juga ikut mempermasalahkan poin pertanggungjawaban PT KAI, karena menurutnya tak mungkin petugas penjaga palang pintu berwenang mengendalikan alat-alat yang berada dalam pos penjagaan, tanpa sepengetahuan PT KAI. Selain itu, PT KAI tidak menempatkan penjaga pada pos itu, sehingga Pemkot akhirnya menunjuk orang untuk menjaganya. Kemudian, Pemkot mempertanyakan tanggung jawab pengendara, serta bukti-bukti terkait ganti rugi yang diwajibkan.

Petugas palang pintu (Pemohon Kasasi III) pada prinsipnya juga mengajukan keberatan yang sama. Pertama, terkait dengan pembagian beban tanggung jawab, seharusnya pengendara mobil juga dilibatkan dalam perkara tersebut. Kemudian, terkait dengan pembayaran ganti rugi, seharusnya dipertimbangkan juga kekayaan dan kedudukan kedua belah pihak. Dirinya sendiri hanya petugas harian lepas yang gajinya sebulan hanya sekitar 400 ribu.

Mahkamah Agung menolak permohonan ketiga-tiganya. Menurut majelis yang beranggotakan Harifin A. Tumpa, Hakim Nyak Pha dan Muchsin, penilaian pengadilan tingkat bawah tidak salah, serta majelis kasasi tidak berwenang melakukan penilaian atas fakta.

Ganti Rugi Materiil (Yang Disesuaikan): Penumpang Sedan Maut (772 K/Pdt/2007)

Pertanggungjawaban pengemudi mengemuka dalam sebuah kasus yang bermula dari kecelakaan fatal di jalan tol Jagorawi. Sebuah sedan yang dipacu dengan kecepatan tinggi oleh pelaku yang diduga dalam pengaruh alkohol, mengalami kecelakaan, sehingga terdapat penumpang yang meninggal.  Ayah korban (Penggugat) merasa tak puas dengan tindakan pelaku (Tergugat I) dan orang tuanya (Tergugat II) yang bukan hanya tidak meminta maaf atas kejadian naas tersebut, namun juga sempat menyodorkan sebuah perjanjian untuk tidak menuntut pertanggungjawaban mereka, baik secara pidana, ataupun secara perdata. Padahal, menurut Penggugat, keluarga korban sangat terpukul dengan meninggalnya korban, serta korban meninggalkan dua orang anak yang menjadi tanggungannya dan masih dalam usia sekolah.

Gugatan ganti rugi yang diajukan oleh ayah korban tersebut, meliputi kerugian materiil yang terdiri dari: biaya pengobatan (845 ribu), biaya pemakaman (44,62 juta),  biaya pendidikan dua orang anak (2 x 84,2 juta), hilangnya penghasilan selama 6 bulan (78 juta), biaya operasional akibat meninggalnya korban (100 juta), pengeluaran selama membesarkan, merawat dan menyekolahkan korban sampai dewasa (500 juta). Selain itu, dituntut pula ganti rugi immateriil sebesar 10 milyar, sehubungan dengan rasa kehilangan yang besarannya tak dapat dinilai dengan uang.

Ada beberapa poin bantahan dari para Tergugat, yaitu sehubungan dengan anggapan prematurnya gugatan (karena proses pidananya masih berjalan), Tergugat II tidak terkait langsung dengan kecelakaan itu, serta keberatan pada posisi Penggugat yang secara hukum dianggap tidak berwenang mewakili kepentingan hukum para anak korban. Bahkan, para Tergugat kemudian menggugat balik, karena menganggap kecelakaan terjadi akibat salah korban sendiri, serta merasa dirugikan nama baiknya.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa pertimbangan yang dapat diketahui dalam putusan kasasi tersebut, menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Penggugat mengajukan banding terhadap putusan ini. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menilai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, kemudian memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan Penggugat, yaitu ganti rugi yang meliputi ganti rugi atas biaya pengurusan jenazah dan pemakaman sejumlah 47,465 juta.

Penggugat mengajukan kasasi atas putusan tersebut. Pada prinsipnya, dirinya keberatan dengan nilai ganti rugi tersebut, serta menilai bahwa pengadilan seharusnya juga mempertimbangkan bahwa para anak korban kemudian menjadi tanggungjawab Penggugat, serta terdapat kerugian immateriil yang sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang, namun seharusnya dipertimbangkan, karena berkaitan dengan perasaan keluarga yang ditinggalkan dan seharusnya dapat menjadi pelajaran dalam kasus kecelakaan seperti ini.

Majelis kasasi menilai bahwa putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri itu telah tepat, namun menurut majelis keberadaan dua orang anak yang masih kecil dan menjadi tanggungan korban seharusnya juga dipertimbangkan. Dengan pertimbangan ini, majelis yang terdiri dari Abdul Kadir Mappong, Zaharuddin Utama, dan Susanti Adi Nugroho, memutuskan menambah ganti rugi yang harus dibayarkan dengan 2 x 50 juta.

 

5 Komentar

Filed under Perdata

PMH atau wanprestasi? (3025 K/Pdt/2010)

Ketika membuat suatu gugatan ganti rugi, tak jarang muncul pertanyaan di benak penggugat, atau kuasa hukumnya, apakah gugatan itu harus didasarkan pada PMH atau wanprestasi. Tak jarang pula ditanyakan di forum-forum, apakah keduanya bisa diajukan bersama-sama, atau bagaimana konsekuensinya jika ternyata gugatan yang diajukan tidak tepat. Seorang sarjana hukum yang kompeten, (semestinya) akan dengan mudah memecahkan permasalahan seperti ini, justru karena dalam pendidikannya (semestinya) mendapatkan juga pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk mengkualifikasikan suatu perbuatan sebagai PMH atau wanprestasi.

Pasal 1243

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Pasal 1365

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Kalau kita lihat bunyi aturannya saja, isinya jelas-jelas berbeda. Yang pertama kali harus diperhatikan, apakah benar ada perjanjian di antara para pihak yang kemudian menjadi dasar tuntutan ganti rugi itu? Dari situ, kalau memang bisa dianggap terjadi suatu perjanjian, semestinya diteliti lebih lanjut lagi apa ruang lingkup perjanjian itu, serta apa betul (sebagian) isi perjanjian telah tidak dipenuhi.

Tentu, tak tertutup kemungkinan diajukan gugatan yang bersifat kumulatif. Dalam beberapa kondisi – biasanya ketika perjanjian belum lahir atau lingkup tanggungjawab ternyata ada di luar perjanjian, masalah seperti ini bisa saja relevan. Namun, di luar masalah sah atau tidaknya perjanjian itu, sebenarnya bukan hal yang sulit untuk membedakan apakah gugatan seharusnya didasarkan pada PMH atau wanprestasi.

Pertanyaannya sekarang, apa yang terjadi kalau ternyata pengadilan – atas dasar gugatan yang diajukan oleh penggugat, ternyata salah mengkualifikasi?

Dalam perkara No. 3025 K/Pdt/2010, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pengadilan tingkat banding diperbolehkan untuk mengoreksi putusan pengadilan tingkat pertama yang salah mengkualifikasikan dasar pembayaran ganti rugi. Jadi, apabila pengadilan tingkat pertama salah mengkualifikasikan, yaitu wanprestasi yang dianggap sebagai PMH, maka pengadilan tinggi diperbolehkan untuk mengoreksi kesalahan tersebut.

Perkara ini bersumber dari (perjanjian) utang piutang. Pihak penggugat adalah debitur yang menuntut pengembalian uangnya dari tergugat, sementara tergugat beranggapan bahwa pinjam meminjam uang itu menyangkut pihak ketiga yang seharusnya diikutsertakan dalam perkara ini. Dalam berkas kasasi tak cukup jelas bagaimana penggugat, atau kuasa hukumnya, menunjukkan hubungan hukum di antara dirinya dengan pihak tergugat.

Yang jelas, penggugat mengajukan gugatan ganti ruginya bukan berdasarkan wanprestasi (atas perjanjian pinjam meminjam uang itu), namun berdasarkan PMH. Seperti berkas perkara pada umumnya, tak ada rangkaian fakta yang utuh, selain gugatan (versi penggugat) dan jawaban (versi tergugat) yang dirangkaikan begitu saja. Dengan demikian, tak jelas pula, bagaimana fakta-fakta tak terverifikasi itu, kemudian dikualifikasikan ke dalam suatu konstruksi hukum tertentu.

Pendeknya, pengadilan tingkat pertama mengabulkan (sebagian) gugatan tersebut. Tergugat dinyatakan telah melakukan PMH, karena tidak membayar utang-utangnya. Pengadilan juga memerintahkan tergugat untuk membayar utang-utangnya tersebut.

Benarkah bahwa tidak dibayarnya utang dalam hal ini merupakan PMH? Mungkin dengan pertanyaan itu – karena dalam berkas perkara juga tidak jelas apa yang dipermasalahkan, tergugat mengajukan permohonan banding. Pengadilan tingkat banding kemudian hanya mengoreksi amar putusan pengadilan tingkat pertama terkait dasar pembayaran ganti rugi itu saja, yaitu dari PMH, menjadi wanprestasi.

Rupanya tergugat tetap belum puas, selain mempertanyakan apakah tindakan pengadilan tingkat banding itu dapat dibenarkan, pada tingkat kasasi dirinya juga masih mempermasalahkan beberapa fakta yang menurutnya tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Bahkan terkait dengan verifikasi fakta yang dianggapnya tidak terjadi secara benar itu, telah dikirimkan pula pengaduan ke Komisi Yudisial untuk memeriksa majelis hakim pada tingkat pertama.

Majelis kasasi tentu tidak berwenang untuk memberikan penilaian atas fakta. Sementara itu, terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh pengadilan tingkat banding, Mahkamah Agung membenarkan koreksi pengadilan tingkat banding atas kualifikasi yang salah. Kualifikasi yang sebenarnya merupakan kemampuan mendasar yang (semestinya) dimiliki oleh para sarjana hukum. Kenyataannya? Belum tentu begitu.

Dalam permohonan yang ditolak oleh majelis kasasi yang terdiri dari Dirwoto, Rehngena Purba, dan Djafni Djamal  itu, dipertimbangkan sebagai berikut:

  1. Bahwa, alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 5 Mei 2010 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti melalui Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ketapang ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangannya yang cukup dan benar, yang memperbaiki tentang kualifikasi dari hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan pinjam meminjam atau hutang piutang, maka Tergugat yang tidak membayar hutangnya dikualifikasi sebagai telah ingkar janji atau wanprestasi hal ini tidak salah dan adalah beralasan dan Rechtmatige;
  2. Bahwa, lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009.

Dengan demikian, dapat disimpulkan, bahwa apabila gugatan ganti rugi didasarkan pada hubungan pinjam meminjam atau hutang piutang, maka tidak dibayarnya hutang itu (semestinya) dikualifikasikan sebagai ingkar janji atau wanprestasi. Setiap sarjana hukum yang kompeten (semestinya) mengetahui hal mendasar ini. Tapi, kalaupun kuasa hukum penggugat – yang (semestinya) tahu hal mendasar ini, ternyata salah merumuskan, jangan khawatir, menurut putusan ini hakim berwenang untuk mengoreksinya. Sementara mengenai fakta yang sebenarnya terjadi – bisa jadi sangat menentukan dalam mengukur ganti rugi/pemenuhan perjanjian terkait, majelis kasasi sangat bergantung pada penilaian yang dilakukan oleh Judex Facti.

1 Komentar

Filed under Perdata

Kewajiban Penyewa (1358 K/Pdt/2005)

Beberapa waktu yang lalu, di dalam blog saya ini, diajukan sebuah pendapat bahwa gugatan wanprestasi dipercaya tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk langsung mengajukan gugatan ganti rugi oleh kreditur. Lebih tegasnya, kreditur harus menggunakan gugatan-gugatan perdata dengan dasar perbuatan melawan hukum (PMH), karena wanprestasi dianggap tidak memadai untuk mengajukan tuntutan ganti rugi. Pendapat ini, setahu saya, juga dapat ditemukan dalam beberapa forum lain. Tapi benarkah demikian?

Dalam kasus sewa menyewa yang menjadi tema putusan pilihan saya kali ini, selain bisa kita lihat pendapat Mahkamah Agung tentang kewajiban penyewa, nyata pula bahwa tuntutan ganti rugi wanprestasi dapat langsung digunakan, berbeda tanpa harus diajukan dengan dasar PMH seperti dipercaya sebagian orang. Lalu apa dasarnya? Seperti sudah pernah dibahas sebelumnya, dasarnya adalah Pasal 1243 KUHPerdata. Menurut pasal tersebut, apabila debitur lalai memenuhi suatu perikatan (ingat bahwa perikatan itu bisa lahir karena UU, seperti PMH, tetapi juga akibat adanya suatu perjanjian), maka dia diwajibkan untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga yang timbul akibat tidak dipenuhinya perikatan itu.

Pasal 1243

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Pertama-tama, Putusan MA No. 1358 K/Pdt/2005 menegaskan hal tersebut, apabila suatu perjanjian tidak dipenuhi dan debitur tetap lalai memenuhinya meski telah diminta (misalnya melalui somasi), maka kreditur dapat langsung mengajukan tuntutan ganti rugi ke pengadilan atas dasar wanprestasi. Apa sebenarnya masalah dalam kasus ini?

Sebenarnya masalahnya cukup sederhana. Pemohon kasasi/penggugat/pihak yang menyewakan, menyewakan mobilnya kepada termohon kasasi/tergugat/penyewa, pada mulanya untuk waktu satu bulan. Setelah masa sewa tersebut berakhir, keduanya menyepakati untuk memperpanjang masa penyewaan. Sampai sekitar dua tiga bulan kemudian, ketika surat kendaraan tersebut harus diperpanjang, penyewa tidak dapat mengembalikan mobil yang disewanya.

Pihak yang menyewakan, melalui kuasa hukumnya, kemudian menuntut pembayaran uang sewa, termasuk pengembalian mobil yang disewa itu. Selain itu, dirinya juga menuntut bunga 3% dari nilai yang wajib dibayarkan oleh tergugat, sejak wanprestasi mulai terjadi sampai dilunasinya semua kewajiban tergugat.

Bagi yang mengenal KUHPerdata secara baik, tentu akan langsung dapat mengidentifikasi, bahwa kewajiban penyewa bukan saja meliputi menjaga baik-baik barang yang disewa, membayar uang sewa, namun juga mengembalikannya dalam keadaan seperti semula.

Pasal 1560

Penyewa harus menepati dua kewajiban utama:

  1. memakai barang sewa sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik, sesuai dengan tujuan barang itu menurut persetujuan sewa atau jika tidak ada persetujuan mengenai hal itu, sesuai dengan tujuan barang itu menurut persangkaan menyangkut keadaan;
  2. membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan.

Pasal 1563

Jika tidak dibuat suatu pertelaan maka penyewa, mengenai pemeliharaan yang menjadi beban para penyewa, dianggap telah menerima barang yang disewa itu dalam keadaan baik, kecuali jika dibuktikan sebaliknya dan ia harus mengembalikan barang itu dalam keadaan yang sama.

Tapi bagaimana jika penyewa berdalih bahwa barang tersebut hilang di tangan pihak ketiga dan saat itu sedang ditangani oleh pihak kepolisian? Haruskah penggugat mengikutsertakan juga pihak ketiga tersebut dalam gugatannya dengan konsekuensi gugatan tidak dapat diterima?

Kalau kita cermati putusan Pengadilan Negeri dalam kasus ini, rupa-rupanya begitu pendapat pengadilan pada tingkat pertama yang menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima. Dugaan saya, karena dianggap kurangnya pihak yang digugat. Bagaimanapun, penggugat kemudian mengajukan banding atas putusan tersebut.

Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi mengoreksi putusan pengadilan sebelumnya. Gugatan terkait pembayaran uang sewa dinyatakan oleh Pengadilan Tinggi dapat diterima, serta dikabulkan, namun tidak dengan gugatan terkait pengembalian mobil dan bunga. Menurut pengadilan pada tingkat banding, gugatan atas pengembalian mobil harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dugaan saya, juga dengan pertimbangan yang sama dengan pertimbangan yang digunakan oleh pengadilan tingkat pertama.

Pada akhirnya, penggugat mengajukan permohonan kasasi untuk menuntut (lagi), bukan saja pembayaran uang sewa, namun juga bunga dan pengembalian mobil itu sendiri. Pemohon kasasi menyatakan bahwa “dengan dinyatakan Termohon Kasasi I melakukan perbuatan wanprestasi, maka Termohon Kasasi I harus menempatkan keadaan Pemohon Kasasi pada posisi seandainya perjanjian tersebut terpenuhi”. Untuk menguatkan dalil tersebut, dia perkuat kalimat tersebut, dengan terjemahannya dalam bahasa Inggris: “put the plaintiff to the position if he would have been in had contract been performed”.

Lalu apa kata Mahkamah Agung?

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim yang terdiri dari Harifin A. Tumpa, I Made Tara, dan Andar Purba, sama sekali tidak menyentuh aspek pembayaran bunga. Namun begitu, terkait dengan kewajiban mengembalikan kembali mobil yang disewa,  majelis cukup tegas menyatakan:

  • Bahwa telah terbukti Tergugat I telah wanprestasi yaitu tidak membayar sewa;
  • Bahwa karena Tergugat I telah wanprestasi, maka sewa mobil harus dibayar dan mobil Penggugat harus dikembalikan kepada Penggugat;
  • Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi tidak dapat dibenarkan tentang tidak diikutkannya pihak III yang terakhir menguasai mobil, karena pihak yang menyewa dari Tergugat I tidak punya hubungan hukum dengan Penggugat. Tergugat I bertanggungjawab penuh atas pengembalian mobil yang disewanya dari Penggugat;
  • Bahwa penyidikan Polisi tidak menghalangi kewajiban Tergugat I untuk mengembalikan mobil Penggugat tersebut.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis kemudian mengabulkan permohonan kasasi, sehubungan dengan tuntutan pengembalian mobil yang disewa. Sementara itu, terkait dengan bunga yang dituntut, Mahkamah Agung tetap sependapat dengan Pengadilan Tinggi.

Dari putusan tersebut, setidaknya ada dua hal yang dapat kita pelajari:

  1. Kewajiban penyewa bukan saja membayar uang sewa dan merawat barang yang disewanya (lihat Pasal 1560 KUHPerdata), namun juga mengembalikan barang yang disewanya dalam keadaan seperti semula (lihat Pasal 1563 KUHPerdata), terlepas barang itu hilang di tangan pihak ketiga atau penyelidikan oleh Polisi sedang berjalan. Menurut Mahkamah Agung, bagaimanapun, pemenuhan kewajiban ini merupakan tanggungjawab pihak penyewa itu sendiri.
  2. Seperti sudah saya sebut dalam pembuka tulisan ini, gugatan ganti rugi dapat langsung diajukan berdasarkan wanprestasi menurut Pasal 1243 KUHPerdata, jadi bukan hanya dengan gugatan PMH saja.

Namun demikian, dalam putusan ini Mahkamah Agung masih melihat gugatan ganti rugi hanya meliputi kewajiban yang mengalir dari perjanjian, jadi bukan segala macam biaya (termasuk bunga) yang mungkin timbul untuk mengembalikan pihak yang dirugikan pada posisi semula (apabila perjanjian itu berjalan sebagaimana mestinya). Terkait dengan hal ini, pendapat Mahkamah Agung masih dapat dipertanyakan. Bukan saja karena dalam beberapa pasal terkait ganti rugi dalam KUHPerdata sendiri telah tegas disebutkan bahwa kewajiban debitur wanprestasi itu meliputi “penggantian biaya, kerugian dan bunga”, namun juga karena pada kenyataannya, dalam situasi seperti itu biaya yang ditanggung (atau keuntungan yang mungkin diperoleh) oleh kreditur jelas berbeda dengan kondisi di mana perjanjian berjalan sebagaimana semestinya, di mana pemenuhan kewajiban debitur, sesuai perjanjian, dapat dianggap memadai. Dalam kasus seperti ini saja, di mana tergugat hampir bisa dipastikan tak dapat mengembalikan mobil itu – meski pengadilan kemudian memerintahkannya, tentu sudah bisa langsung dipertanyakan lagi: berapa sebenarnya jumlah uang yang harus dibayarkan oleh debitur untuk mengganti nilai mobil itu?

2 Komentar

Filed under Perdata

Masalah Perjanjian Parkir (2)

Pada tulisan sebelumnya, telah dibahas sekilas tentang hubungan hukum antara pengelola dan pemilik kendaraan yang seharusnya merupakan suatu bentuk perjanjian. Selain itu, telah disinggung pula sedikit tentang sejauh mana perjanjian seperti itu dapat dibatasi keberlakuannya dengan klausula-klausula (baku) tertentu. Meskipun begitu, pada kenyataannya, ternyata putusan-putusan yang ada bahkan tidak mengklasifikasikan secara jelas hubungan hukum tersebut.

Tentu masih menjadi tanya, pada akhirnya apa yang sebenarnya menjadi dasar dari diakui atau tidaknya adanya kewajiban dari pengelola parkir untuk mengganti kerugian yang terjadi akibat rusak atau hilangnya barang yang diparkir. Sebagaimana sudah disebutkan juga dalam tulisan sebelumnya, meskipun bisa jadi hal tersebut berlandaskan simpati yang toh diterima secara luas oleh masyarakat, namun tidak ketidakjelasan duduk perkaranya secara hukum, serta hak dan kewajiban para pihak, tentu tidak adil bagi pengelola parkir. Bukankah sepatutnya dia juga mendapatkan simpati yang sama untuk mengetahui dan memahami apa dasar dari timbulnya kewajiban yang harus dia tanggung untuk menggantirugi? Katakanlah di lain kesempatan hakim memutuskan sebaliknya, apa juga hanya karena simpati itu?

Ketidakjelasan tersebut, bahkan sudah bisa dilihat dari sikap yang ditunjukkan oleh Mahkamah Agung sendiri. Dalam pernyataannya melalui media, terkait gugatan-gugatan atas hilangnya kendaraan saat parkir, Mahkamah Agung melalui juru bicaranya menyatakan: “Kendaraan hilang bisa digugat jika itu resmi. Kalau tidak resmi tidak bisa digugat karena tidak ada kontrak perjanjian.” Artinya, Mahkamah Agung sendiri mengakui bahwa hubungan hukum dalam perjanjian parkir adalah suatu perjanjian, meskipun dalam putusan-putusan yang telah dibahas sebelumnya, kewajiban hukum pengelola ternyata didasarkan pada perbuatan melawan hukum yang membuat ada tidaknya perjanjian, atau berlaku atau tidaknya klausula baku, sebenarnya tidak lagi relevan.

Bagaimanapun, adanya pertentangan pendapat ini, bisa juga dikarenakan contoh kasus yang digunakan masih terlalu sedikit, sehingga mungkin dalam kasus-kasus yang lain sebenarnya Mahkamah Agung tegas menyatakan adanya perjanjian. Sebagaimana dalam salah satu kasus yang disebutkan sebelumnya, meski mendasarkan kewajiban pengelola pada perbuatan melawan hukum, namun Mahkamah Agung toh menegaskan bahwa perjanjian parkir adalah perjanjian penitipan barang.

Pertanyaannya kemudian, mengapa kualifikasi perjanjian ini menjadi penting, serta bagaimana seharusnya mengurai permasalahan perjanjian parkir ini. Kebetulan, terdapat satu tulisan (“De Toepassing van Exoneratieclausules in het Parkeercontract”, Rechtskundig Weekblad, 1982-1983, 2161-2178) berdasarkan praktek di Belgia, di mana konstruksi yang digunakan masih bisa dibandingkan dengan di Indonesia, karena adanya kemiripan dasar hukum (KUHPerdata/BW). Faure sebenarnya juga cukup dikenal di Indonesia sebagai ahli hukum (pertanggungjawaban) lingkungan.

Di bawah ini, ringkasan inti dari tulisan tersebut, berikut konteksnya dalam hukum Indonesia (KUHPerdata) yang saya tambahkan sendiri. Secara garis besar, dalam menangani sengketa terkait perjanjian parkir, pertama-tama perlu dikualifikasikan dulu, apa perjanjian yang berlaku di antara pengelola parkir dan pemilik kendaraan (konsumen). Selanjutnya, baru bisa diurai lebih lanjut, klausula-klausula apa yang boleh dianggap berlaku (atau tidak) dalam perjanjian tersebut. Terakhir, tindakan para pihak terkait akan bisa dinilai berdasarkan hak dan kewajiban para pihak, sehubungan dengan isi dan ruang lingkup dari perjanjian tersebut.

Kualifikasi Perjanjian Parkir

Dalam prakteknya di Belgia, menurut Faure, perjanjian parkir biasa dikualifikasikan ke dalam tiga kategori: perjanjian sewa, perjanjian penitipan barang, atau perjanjian umum. Mengapa kualifikasi tersebut penting? Hal ini berhubungan dengan hak dan kewajiban para pihak terkait yang kemudian berlaku. Apabila perjanjian parkir dikualifikasikan sebagai perjanjian sewa menyewa, maka pengelola parkir hanya akan dianggap sebagai pemilik suatu barang (tempat) yang mempersilahkan pemilik mobil, untuk mengunakannya dalam waktu tertentu, dengan membayarnya. Sedang apabila perjanjian parkir dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian penitipan barang, maka dengan sendirinya terdapat kewajiban dari pengelola untuk menjaga mobil yang diparkir dengan baik, serta mengembalikannya dalam kondisi semula. Dasar hukumnya dapat dilihat dalam dua ketentuan pasal di bawah ini.

Pasal 1548

Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan pelbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak.

Pasal 1694

Penitipan barang terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama.

Dengan demikian, dalam prakteknya di Belgia, tetap terbuka kemungkinan untuk mengkualifikasikan perjanjian parkir sebagai dua bentuk perjanjian yang berbeda (sementara di Indonesia Mahkamah Agung tegas menyatakan bahwa perjanjian parkir adalah perjanjian penitipan). Masalahnya dengan adanya kualifikasi yang terbuka seperti ini, tentu dibutuhkan adanya kriteria atau tolak ukur tertentu yang dapat dijadikan patokan yang membatasi keduanya. Apa kira-kira patokan itu?

Menurut Faure, dalam prakteknya patokan itu bisa dicermati, antara lain, dalam beberapa kriteria berikut ini:

  1. Apakah terjadi serah terima kunci mobil? Diserahkannya kunci mobil, tentu akan memperkuat argumentasi bahwa perjanjian parkir dalam kasus tersebut memang perjanjian penitipan barang.
  2. Apakah terdapat petunjuk-petunjuk khusus bagaimana mobil harus diparkirkan? Semakin banyak dan ketat petunjuk yang diberikan, tentu semakin memperkuat adanya indikasi bahwa perjanjian parkir tersebut adalah perjanjian penitipan barang.
  3. Apakah ada pengawasan dalam gedung parkir? Semakin (terlihat) ketatnya pengawasan dalam parkir, akan membuat perjanjian parkir juga semakin mudah dianggap perjanjian penitipan.
  4. Berapa besarnya tarif parkir? Beberapa orang berpendapat bahwa tarif parkir bisa dijadikan patokan. Meski begitu, ada beberapa pendapat berbeda yang mengatakan bahwa besarnya tarif parkir tidak relevan menunjukkan “harga” tempat parkir, karena “harga” yang rendah bisa juga dimaksudkan pengelola untuk menarik pelanggan.
  5. Keberadaan garasi khusus. Apabila mobil disimpan dalam sebuah garasi tertutup, apa yang terjadi dalam garasi tersebut, pada dasarnya di luar tanggungjawab pengelola parkir, sehingga akan lebih mudah dikualifikasikan sebagai perjanjian sewa menyewa.

Akibat Kualifikasi Perjanjian Parkir

Sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya, pengkualifikasian perjanjian parkir relevan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian parkir (perlu diperhatikan bahwa dalam prakteknya di Indonesia pihak penggugat sudah langsung merujuk pada UU Perlindungan Konsumen yang sangat umum). Kalau kualifikasinya ternyata perjanjian sewa menyewa, posisi pengelola parkir tentu lebih bebas, namun beda halnya kalau ternyata perjanjian parkir dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian penitipan barang.

Dalam KUHPerdata sendiri, telah diatur kewajiban penerima titipan (dalam hal ini pengelola parkir) yang cukup ketat, di mana perjanjian penitipan bukan hanya perikatan yang prestasinya bersifat usaha (untuk menjaga barang tersebut), namun juga bersifat hasil (untuk mengembalikan barang tersebut dalam kondisi yang sama dengan saat diterima).

Pasal 1714

Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang sama dengan yang diterimanya. Dengan demikian, kalau titipan itu berupa uang tunai maka wajib dikembalikan uang tunai dalam jumlah dan jenis mata uang seperti semula biarpun mata uang itu sudah naik atau turun nilainya.

Pasal 1715

Penerima titipan hanya wajib mengembalikan barang titipan itu dalam keadaan sebagaimana adanya pada saat pengembalian. Kekurangan yang timbul pada barang itu di luar kesalahan penerima titipan, harus menjadi tanggungan pemberi titipan.

Kewajiban untuk mengembalikan barang tersebut dalam keadaan yang sama, juga mengandung konsekuensi bahwa beban pembuktian ada pada penerima titipan. Jadi, pada prinsipnya secara hukum dia wajib untuk mengembalikan barang yang dititipkan, kecuali bisa dibuktikan sebalknya. Dia hanya bisa dianggap tidak bertanggungjawab, jika dapat membuktikan bahwa tidak (dapat) dikembalikannya barang itu, bukan merupakan kesalahannya. Dalam prakteknya, pembuktian terbalik seperti ini, sulit untuk dipenuhi oleh pihak tergugat, sehingga dengan mudah dia akan dianggap telah melakukan wanprestasi.

Klausula Baku

Dalam perjanjian parkir, klausula baku menjadi relevan untuk dibahas, karena dalam prakteknya pengelola parkir akan berusaha untuk membatasi pertanggungjawabannya, dengan menentukan beberapa syarat atau klausula. Hal ini, dengan beberapa batasan, dimungkinkan oleh undang-undang. Dalam hukum Indonesia, syarat atau klausula seperti ini, meski hampir selalu dirujukkan pada ketentuan UU Perlindungan Konsumen, dapat dilihat juga dasar hukumnya dalam KUHPerdata. Pengertian syarat atau klausula adalah (beberapa) ketentuan yang menangguhkan atau membatalkan ketentuan (pokok) perjanjian.

Pasal 1253

Suatu perikatan adalah bersyarat jika digantungkan pada suatu peristiwa yang mungkin terjadi dan memang belum terjadi, baik dengan cara menangguhkan berlakunya perikatan itu sampai terjadinya peristiwa itu, maupun dengan cara membatalkan perikatan itu, tergantung pada terjadi tidaknya peristiwa itu.

Pertanyaannya kemudian, dalam situasi seperti apa, syarat atau klausula itu bisa dianggap berlaku atau tidak berlaku. Untuk menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu harus dicermati bunyi Pasal 1254 KUHPerdata berikut ini. Secara umum, suatu syarat akan dianggap batal demi hukum, jika syarat itu bertujuan pemenuhan perjanjian menjadi tidak mungkin, bertentangan dengan kesusilaan (ketertiban umum), atau dilarang oleh undang-undang.

Pasal 1254

Semua syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tak mungkin terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau sesuatu yang dilarang oleh undang-undang adalah batal dan mengakibatkan persetujuan yang digantungkan padanya tak berlaku.

Dalam prakteknya di Belgia, untuk menilai berlaku atau tidaknya suatu klausula, Faure membaginya ke dalam beberapa kategori, yaitu substansi syarat itu sendiri, kesepakatan para pihak, serta interpretasi para pihak terkait atas syarat-syarat tersebut. Di bawah ini uraian ketidakberlakuan klausula, atas dasar cacat substansi atau kesepakatan para pihak terkait.

Pertama, klausula dianggap tak berlaku, apabila secara substansial tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, sehingga harus diperhatikan hal-hal berikut ini:

  1. Tak boleh ada pengecualian pertanggungjawaban karena adanya tipu daya atau kesalahan disengaja yang dilakukan oleh tergugat.
  2. Syarat (klausula) yang diperjanjikan tidak boleh menghilangkan setiap isi atau esensi dari perjanjian itu sendiri, misalnya kewajiban untuk “mengembalikan [barang titipan] dalam keadaan yang sama” dalam perjanjian penitipan barang.
  3. Syarat yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.

Kedua, klausula dianggap tak berlaku, apabila dalam proses penetapannya ternyata tidak terbentuk suatu kesepakatan. Untuk itu, perlu dicermati beberapa hal berikut:

  1. Kesepakatan harus secara jelas dan tegas disepakati oleh para pihak, kehendak dan persetujuan para pihak.
  2. Syarat yang ditempelkan pada papan atau dituliskan di dinding gedung parkir harus bisa dibuktikan memang dapat diketahui oleh konsumen.
  3. Syarat yang dicantumkan pada tiket parkir pada prinsipnya telah dianggap diketahui oleh konsumen.
  4. Ditentukan berdasarkan kondisi dalam kasus tertentu, misalnya pembatasan pertanggungjawaban berdasarkan biaya parkir,di mana pengelola hanya mempersyaratkan untuk melakukan pengawasan mobil yang diparkir sebatas melalui instalasi kamera, tetapi tidak melalui pengawasan langsung.

Bagaimana prakteknya di Indonesia? Sebagaimana kita ketahui, klausula baku yang biasa diajukan sebagai bantahan oleh pihak tergugat, akan dianggap oleh hakim tidak berlaku, karena bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Perlindungan Konsumen.

Pasal 18 ayat 1 UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

  1. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; […]

Rumusan Baku

Dari gambaran di atas, sebenarnya ada suatu metode atau rumusan yang bisa dipelajari dari praktek di Belgia, serta sebenarnya cukup cocok dengan peraturan yang ada di Indonesia, untuk menyelesaikan sengketa terkait perjanjian parkir yang menggunakan klausula baku. Rumusan itu bisa diringkaskan dengan beberapa pertanyaan berikut:

  1. Apakah perjanjian parkir dapat dikategorikan sebagai perjanjian penitipan barang? Kualifikasi ini akan memperjelas apa sebenarnya hak dan kewajiban para pihak. Sehingga, apabila kemudian terjadi pelanggaran kontrak atau wanprestasi, jelas juga apa yang menjadi landasan diwajibkannya pembayaran ganti rugi.
  2. Apakah klausula baku terkait dapat dianggap berlaku? Hal ini penting untuk menilai sejauh mana sebenarnya kewajiban tergugat. Terkait hilangnya barang, mungkin cukup jelas (karena pengembalian barang adalah kewajiban yang timbul dari perikatan yang prestasinya bersifat hasil, artinya dapat mengembalikan, atau tidak), namun akan beda halnya kalau sengketa yang timbul terkait dengan terjadinya kerusakan.

5 Komentar

Filed under Perdata

Masalah Perjanjian Parkir (1)

Dalam blog-nya yang memuat ringkasan putusan-putusan pengadilan, seorang teman saya mengangkat tema hubungan hukum antara pengelola perparkiran dengan pemilik kendaraan. Seperti kita ketahui bersama, saat ini isu tersebut marak dibahas di berbagai media. Pertanyaan utamanya: apakah pengelola parkir harus bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas hilangnya kendaraan yang diparkir di tempatnya?

Dalam kasus semacam ini, pengelola parkir biasanya merujuk pada klausula eksonerasi dalam perjanjian parkir, yaitu bahwa dirinya tidak bertanggungjawab atas terjadinya kerusakan atau kehilangan kendaraan yang diparkir di tempatnya. Namun demikian, tentu jadi pertanyaan, apakah klausula eksonerasi seperti itu juga bisa dianggap sah?

Di sisi lain, gugatan pemilik yang juga mendapat dukungan pendapat umum, mendalilkan bahwa dalam kasus-kasus semacam ini, pengelola parkir seharusnya bertanggungjawab memberikan ganti rugi. Pendapat umum ini, kemungkinan besar, memang hanya berdasarkan simpati. Simpati, tentu sangat subyektif. Artinya, dapatkah kita harapkan pengelola parkir yang jelas-jelas mempunyai pendapat berbeda, dengan sendirinya juga merasakan hal yang sama? Kemungkinan besar tidak. Atau, bisa juga digugat, mengapa simpati yang sama tidak diberikan kepada pengelola parkir?

Hukum, dalam hal ini, seharusnya dapat berfungsi sebagai mekanisme untuk mengurai permasalahan secara obyektif. Dalam hukum pertanggungjawaban, pertanyaan utamanya memang selalu siapa yang seharusnya bertanggungjawab atas terjadinya suatu kerugian. Tapi bagaimana hukum mengurai masalah pertanggungjawaban tersebut?

Kewajiban hukum antara satu pihak terhadap pihak lain, dapat diturunkan dari adanya hubungan hukum dua belah pihak yang disebut perikatan. Perikatan, menurut KUH Perdata, lahir karena suatu perjanjian, atau karena undang-undang. Lahir karena perjanjian, apabila adanya perikatan itu akibat kehendak para pihak itu sendiri, serta lahir karena undang-undang, apabila adanya perikatan itu akibat berlakunya aturan tertentu, atau perbuatan seseorang (baik yang sah, maupun yang melawan hukum).

Pasal 1233 KUH Perdata: “Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang.”

Pasal 1313 KUH Perdata: “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.”

Pasal 1352 KUH Perdata: “Perikatan yang lahir karena undang-undang, timbul dari undang-undang sebagai undang-undang atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang.

Pasal 1353 KUH Perdata: “Perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang, muncul dari suatu perbuatan yang sah atau dari perbuatan yang melanggar hukum.”

Mengapa pada akhirnya seseorang dapat dianggap mempunyai suatu kewajiban tertentu, tentu harus ditelusuri dari keberadaan hubungan hukum semacam itu. Dengan demikian, apabila dalam kasus kehilangan kendaraan di tempat parkir hendak dikaji secara hukum, pertanyaan pertamanya tentu apa hubungan hukum para pihak tersebut.

Apabila hubungan hukum di antara para pihak itu telah jelas diketahui sebagai suatu bentuk perjanjian, baru selanjutnya dapat ditinjau lebih jauh, apakah klausula-klausula yang dinyatakan dalam perjanjian terkait dapat dianggap berlaku. Jika klausula terkait ternyata menghilangkan esensi pokok dari perjanjian itu sendiri, seperti misalnya menutup kewajiban ganti rugi atas terjadinya kehilangan untuk perjanjian jasa penitipan, tentu klausula seperti itu sudah sepatutnya dibatalkan. Untuk menyeimbangkan posisi konsumen dengan pemberi jasa yang dianggap lebih tahu dalam hal perjanjian konsumen, dalam UU Perlindungan Konsumen terdapat ketentuan umum yang mengatur hal tersebut.

Pasal 18 ayat 1 UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen: “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; […]”

Uraian singkat di atas, merupakan gambaran konstruksi hukum yang saya pikir relevan dengan perjanjian parkir. Namun demikian, apa begitu juga prakteknya?

Di bawah ini ada dua kasus yang bisa kita pelajari. Meski begitu, argumentasi hukum yang digunakan sangat lemah, berupa serangkaian pernyataan yang menyebutkan beberapa pasal, tanpa menjelaskan hubungan satu sama lain, apalagi memproyeksikan fakta terhadap ketentuan dalam pasal-pasal tersebut. Sementara dari sisi substansi, dalam kedua putusan ini, hubungan hukum berupa perjanjian seperti sesuatu yang asing dalam praktek hukum di Indonesia. Lahirnya hak dan kewajiban, seolah hanya bisa didasarkan pada suatu peraturan tertentu saja (dengan mencomot satu dua peraturan KUH Perdata atau UU Perlindungan Konsumen). Patut disyukuri bahwa dalam putusan yang kedua, entah bagaimana, pertanyaan apakah perjanjian parkir harus dianggap sebagai perjanjian penitipan atau perjanjian sewa, toh masih muncul di tingkat kasasi. Meskipun, sayangnya, kemudian disimpulkan tanpa uraian memadai.

1966/K/PDT/2005 (Imelda Wijaya vs. Anugerah Bina Karya)

Dalam perkara pertama, adanya hak penggugat (pemilik kendaraan) didasarkan pada Pasal 4 huruf a dan b, sedang pertanggungjawaban tergugat (pengelola parkir) dikonstruksikan dari Pasal 19 ayat (1). Kemudian, tanpa mengurai lebih lanjut lagi, pembatalan klausula baku didasarkan pada Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen. Dalam perkara ini, perbuatan melawan hukum dipahami berdasar “[…] perbuatan Tergugat yang mengijinkan orang lain tanpa Kartu Tanda Parkir P-1 membawa pergi mobil milik Penggugat ke luar dari areal parkir.”

Dengan demikian, pertanggungjawabkan diturunkan begitu saja oleh (kuasa) penggugat dari suatu perbuatan yang faktual dan kongkrit, tanpa didukung dengan bangunan argumentasi berdasarkan ketentuan hukum, mengapa perbuatan itu harus dianggap melawan hukum, apa yang harus digantirugi, bagaimana kerugian itu muncul dan siapa yang menyebabkan, serta siapa yang salah (bandingkan kriteria Pasal 1365 KUH Per: “(1) perbuatan yang melanggar hukum, (2) kerugian, (3) hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan timbulnya kerugian itu, serta (4) kesalahan orang yang berbuat).

Selanjutnya, dalam putusan tersebut tidak diketahui bagaimana hakim mempertimbangkan argumen penggugat. Namun yang jelas, hingga tingkat kasasi, pengadilan menyatakan perbuatan tergugat adalah perbuatan melawan hukum, klausula eksonerasi dalam perjanjian batal demi hukum, serta tergugat wajib membayar ganti rugi.

Tentu bisa dipertanyakan, mengapa penggugat, juga penilaian hakim kemudian, di satu sisi menganggap perlunya pembatalan klausula eksonerasi (artinya mengakui adanya perjanjian), sedangkan di sisi lain mendasarkan hubungan hukum pada perbuatan melawan hukum (mengapa bukan berdasar perjanjian?). Pada tingkat kasasi perkara kedua di bawah ini, bisa kita lihat, bagaimana pemohon kasasi/tergugat (pengelola parkir) juga mempertanyakan hal tersebut.

2078/K/PDT/2009 (Sumito Y. Viansyah vs. Secure Parking)

Dalam perkara ini, pertanggungjawaban juga diturunkan begitu saja dari suatu perbuatan yang faktual dan kongkrit, yaitu “berdasarkan fakta […] penyebab hilangnya sepeda motor milik Pengugat di areal parkir yang dikelola oleh Tergugat jelas disebabkan karena kelalaian, kekurang hati-hatian serta perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai/bawahan Tergugat yang berjaga di pintu keluar”.

Selanjutnya, (kuasa) penggugat, menyebut Pasal 1365 (mungkin untuk menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum), Pasal 1366 (mungkin untuk menunjukkan bahwa kelalaian juga dianggap sebagai perbuatan), serta Pasal 1367 KUH Perdata (mungkin untuk menunjukkan bahwa perusahaan bertanggungjawab atas tindakan pegawainya). Meski menyebutkan ketiga pasal ini, namun tak satupun dari ketiganya diuraikan untuk memproyeksikan fakta terkait. Alih-alih menjelaskan, argumentasi penggugat bahkan langsung melompat ke pertanggungjawaban perusahaan.

Dalam hal ini, pertanggungjawaban (perusahaan) juga diturunkan dari suatu perbuatan yang faktual dan kongkrit, yaitu “melakukan perbuatan melawan hukum dengan masih mencantumkan klausula baku pengalihan tanggungjawab pada karcis parkir”. Ini diikuti dengan sedikit pernyataan, tanpa penjelasan, bahwa perbuatan itu melanggar larangan pencantuman klausula baku yang mengalihkan pertanggungjawaban (Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen).

Mungkin tak banyak yang tahu, dalam gugatan disebutkan pula Ostermann-arrest (HR 20-11-1924), dengan dalih perbuatan melawan hukum bukan hanya perbuatan atau kelalaian yang melanggar hak orang lain, namun juga yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri. Namun entah apa relevansinya, karena, kalau mau diteliti lebih jauh, putusan Hoge Raad itu sebenarnya menyangkut pertanggungjawaban badan publik yang melakukan perbuatan melawan hukum.

Beda dengan perkara sebelumnya, dalam perkara ini bantahan dari (kuasa) tergugat lebih panjang lebar. Namun, alih-alih langsung mempertanyakan dalil perbuatan melawan hukum, misalnya, (kuasa) tergugat menyimpulkan sendiri bahwa hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah perikatan bebas (Pasal 1359 ayat (2)). Saya sendiri ragu, apa (kuasa) tergugat memang paham apa itu perikatan bebas, serta benar-benar menganggap bahwa hubungan antara pengelola parkir dan pemilik kendaraan adalah pemenuhan kewajiban yang timbul bukan berdasar hukum, namun berdasar kepatutan saja. Karena, selanjutnya, tergugat mengajukan dalih bahwa klausula baku yang dipermasalahkan itu didasarkan pada ketentuan peraturan daerah yang salah satu pasalnya berisi klausula eksonerasi. Berdasar klausula eksonerasi ini, tergugat mendalilkan “atas hilangnya kendaraan dan atau barang- barang yang berada didalam kendaraan atau rusaknya kendaraan selama berada di petak parkir , merupakan tanggung jawab pemakai tempat parkir” (Pasal 36 ayat (2) Perda DKI No. 5/1999). Kalau (kuasa) tergugat benar menganggap tidak ada hubungan hukum, mengapa mendasarkan pendapat pada adanya klausula eksonerasi? Sehubungan dengan keraguan saya tadi, tanpa adanya perjanjian, ini klausula atas apa?

Bagaimanapun, tanpa bisa dilihat apa pertimbangannya, pengadilan mengabulkan gugatan penggugat bahwa telah ada perbuatan melawan hukum yang mewajibkan pembayaran ganti rugi, serta membatalkan klausula eksonerasi. Sedang di tingkat banding, pengadilan tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pengadilan tingkat pertama, namun mengurangi nilai kerugian yang wajib dibayarkan tergugat, serta tidak mengambilalih putusan pengadilan tingkat pertama yang melarang penggunaan klausula eksonerasi. Karena merasa dalilnya tidak dibahas dengan memadai, tergugat mengajukan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding.

Di tingkat kasasi, tergugat berdalih bahwa berdasarkan peraturan daerah yang memuat klausula eksonerasi, seharusnya dirinya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Berbeda dengan pendapat sebelumnya yang mendalilkan perikatan bebas, kali ini tergugat, dengan uraian yang cukup panjang, berpendapat bahwa hubungan hukum di antara mereka adalah perjanjian sewa-menyewa, bukan perjanjian penitipan. Kemudian, disampaikan juga adanya fakta adanya perusakan tempat parkir, sebagai dalih bahwa terdapat daya paksa (overmacht). Selain itu, tergugat kembali menjelaskan bahwa dalam kasus ini tidak ada perbuatan melawan hukum.

Dalam perkara ini, ternyata penggugat di tingkat pertama juga mengajukan permohonan kasasi. Alasannya, pengadilan tingkat banding telah keliru dalam menentukan besarnya ganti rugi, serta mempertanyakan tidak diambilalihnya putusan terkait larangan klausula eksonerasi.

Apa pendapat Mahkamah Agung? Seperti juga sudah dikutip teman saya di blog-nya, Mahkamah Agung hanya menggunakan pertimbangan singkat. Pada intinya, putusan pengadilan tingkat banding telah tepat, yaitu larangan penggunaan klausula baku tak dapat dikabulkan karena “tidak ada kaitan langsung dengan masalah kerugian”, serta hubungan hukum antara pemilik kendaraan dengan pengusaha parkir adalah “Perjanjian Penitipan”, yang jika dihubungkan dengan Pasal-Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUH Perdata maka Tergugat berkewajiban menanggung kehilangan sepeda motor Penggugat di tempat pengelolaan Tergugat”.

Namun demikian, meski mengandung pertanyaan hukum yang sangat menarik, dalam putusan ini, tidak dijelaskan mengapa perjanjian parkir dianggap sebagai perjanjian penitipan, bukan perjanjian sewa menyewa. Bahkan sedari awal, pengadilan, juga (kuasa) para pihak, tidak sedikitpun mencoba untuk mengkonstruksikan hubungan hukum (perikatan) di antara para pihak, sehingga terjadi tumpang tindih antara konstruksi perjanjian dengan perbuatan melawan hukum.

Jadi, kembali lagi, apa yang sebenarnya bisa kita pelajari dari dua kasus tersebut?

 

8 Komentar

Filed under Perdata