Category Archives: Pidana

Tahun 2012: Perkara Narkotika, Ganti Rugi Pengelola Parkir, dan Kecelakaan Maut

Apa garis besar permasalahan hukum sepanjang tahun 2012 yang baru lewat beberapa minggu yang lalu?

Selain beberapa kasus politik hukum yang meliputi masalah konflik tanah di beberapa daerah, beberapa perubahan kebijakan terkait status dan jabatan hakim, kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan jabatan yang serius (termasuk yang melibatkan hakim agung), serta beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang berpengaruh besar pada perubahan kebijakan (misalnya kasus BP atau kasus RSBI), tahun 2012 meninggalkan catatan beberapa kasus hukum yang cukup menonjol. Dari pengamatan saya saja, termasuk dengan memperhatikan catatan Arsil di krupukulit, paling tidak ada tiga isu hukum yang menjadi perdebatan publik, bukan hanya karena nuansa politiknya (seperti kasus kawin siri seorang bupati tahun lalu), tetapi memang ada permasalahan (teknis) hukum yang kemudian berakibat serius pada kehidupan warga negara. Isu-isu hukum tersebut meliputi: perkara narkotika, ganti rugi pengelola parkir, serta (pertanggungjawaban pengemudi) dalam kecelakaan maut yang menimbulkan korban jiwa.

Perkara Narkotika: Nasib Hukum Acara di Ujung Tanduk

Apabila kita cukup jeli mengamati laporan tahunan Mahkamah Agung tahun sebelumnya, cukup mudah untuk menemukan data yang menunjukkan bahwa perkara-perkara narkotika merupakan salah satu kasus (pidana) terbanyak yang sampai ke meja para hakim agung. Sepanjang tahun 2011 saja, setidaknya terdapat 701 permohonan kasasi perkara narkotika. Jumlah ini memang masih di bawah permohonan kasasi perkara korupsi yang mencapai angka 963, tetapi masih jauh di atas perkara kasasi pidana umum terbanyak (kasus kekerasan) yang tak lebih dari 374 permohonan saja. Melihat kecenderungan pada pengadilan di tingkat bawah, misalnya di PN Jakarta Pusat (sekitar 900 perkara narkotika vs. sekitar 200-300 perkara pencurian), angka perkara narkotika yang masuk masih mendominasi perkara pidana yang diajukan ke pengadilan negeri. Dengan demikian, tak sulit untuk meramalkan bahwa tahun inipun (atau bahkan hingga beberapa tahun ke depan), perkara narkotika masih akan menjadi perkara pidana yang akan sering berlabuh di meja hakim agung, di samping perkara korupsi yang saat ini telah mendapat perhatian yang cukup besar dari publik.

Pertanyaannya, masalah hukum apa yang mesti dihadapi oleh para hakim agung?

Pertama, sebenarnya masalah klasik yang juga ada hubungannya dengan permasalahan Mahkamah Agung secara umum, yaitu terkait dengan pembentukan hukum atau konsistensi. Sehubungan dengan hal ini, bisa dicermati tulisan Arsil tentang inkonsistensi perkara narkotika, di samping banyaknya suara yang juga mempertanyakan adanya konsistensi dalam penjatuhan hukuman. Sepanjang tahun 2012 kemarin saja, kewibawaan Mahkamah Agung setidaknya dipertaruhkan karena adanya dugaan pengaturan hukuman yang dijatuhkan (kasus hakim agung Yamani). Bagaimanapun, ke depannya Mahkamah Agung akan dihadapi tantangan untuk konsisten dalam penerapan pasal, maupun penjatuhan hukuman pidana. Tapi apa sekedar untuk menjatuhkan hukuman saja? Jawabannya ada pada masalah hukum kedua yang juga harus dicermati oleh para hakim agung.

Kedua, perlu diperhatikan juga bahwa sepanjang tahun 2012 kemarin, praktek penanganan perkara narkotika menunjukkan adanya ancaman serius pada dipenuhinya asas-asas hukum acara. Bukan saja karena Mahkamah Agung sendiri yang dalam putusannya telah memperingatkan adanya praktek penjebakan oleh (oknum?) kepolisian, tetapi juga karena beberapa insiden yang menarik perhatian publik, seperti kasus razia liar yang meledak melalui twitter ini, atau bahkan salah tangkap yang menimbulkan korban salah tangkap di Kabupaten Kediri. Dalam kedua kasus tersebut, pelanggaran berat dan sistematis pada asas-asas hukum acara dapat segera dicegah atau sedikit banyak ditanggapi (meski gugatan ganti rugi korban salah tangkap urung diajukan, tetapi pelaku penganiayaan akhirnya dihukum tiga bulan oleh PN), karena adanya tekanan publik. Karena secara hukum, meski telah memperingatkan dalam putusannya, belum ada putusan Mahkamah Agung yang dapat dijadikan acuan standar untuk mengkritisi penerapan hukum acara atau praktek penjebakan dalam perkara narkotika, termasuk apabila dakwaan ternyata salah seperti dalam dua kasus yang diperbandingkan oleh Arsil ini. Yang jelas, saat ini terdapat satu kasus yang mempermasalahkan (minimnya) pembuktian dalam tahap Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung, setelah sebelumnya PN menjatuhkan hukuman pidana penjara 10 tahun untuk perbuatan “menerima” narkotika golongan I, hanya dengan berdasarkan bukti keterangan saksi dan hasil pemeriksaan urin untuk membuktikan perbuatan tersebut.

Ke depannya, tentu perlu perhatian lebih pada penerapan hukum acara dalam kasus-kasus seperti ini, antara lain dengan mengarahkan program bantuan hukum yang saat ini mulai dirintis (kembali) oleh pemerintah untuk menjangkau perkara-perkara tersebut. Mengapa perlu? Kalau anda perhatikan sepanjang tahun 2011 saja, denda yang dijatuhkan (baca: dapat dituntut oleh negara) di luar uang pengganti dalam perkara narkotika, jumlahnya jauh melebihi perkara korupsi (374,8 M vs. 53,8 M). Sementara itu, opini publik dalam kasus-kasus seperti ini masih cukup beragam, di satu sisi mendorong adanya tindakan tegas dan hukuman berat bagi para pelaku tindak pidana narkotika, namun begitu publik melihat praktek-praktek razia/penangkapan yang bermasalah, tak jarang berujung pada ketidakpercayaan pada aparat kepolisian.

Kesimpulan sampai sejauh ini, usaha mendorong dipenuhinya prinsip-prinsip hukum acara hanya efektif sebelum suatu kasus masuk ke pengadilan, yaitu ketika ada tekanan publik dan “aparat dan alat hukum” belum sepenuhnya bekerja. Karena begitu sampai ke ruang sidang, seolah tidak ada lagi proses yang seimbang, akibat tidak bekerjanya fungsi pembelaan. Berbeda dengan perkara korupsi yang memungkinkan terlibatnya pengacara-pengacara terpandang, tidak demikian halnya dengan perkara narkotika.

Ganti Rugi Pengelola Parkir: Bangkitnya Harapan Konsumen

Agak berbeda dari perkara pidana, untuk mengidentifikasi perkara perdata yang paling banyak diajukan ke Mahkamah Agung, kita akan dipaksa untuk meraba dalam suatu lorong yang gelap. Kalau melihat laporan tahunan Mahkamah Agung pada tahun sebelumnya, maka yang menempati posisi paling atas adalah masalah “tanah”, serta berikutnya masalah “ganti rugi”. Tapi kalau mau mencermati lebih jauh lagi, masalah “tanah” ini akan mengandung beragam aspek, mulai dari permasalahan titel hak (biasanya masuk ke ranah TUN), hingga permasalahan terkait dengan perjanjian yang terkait dengan tanah (misalnya perjanjian jual beli atau sewa menyewa tanah/rumah). Bisa jadi karena tetap tidak adanya kepastian soal hak-hak atas tanah (dan implementasinya) hingga saat ini. Pendeknya, itu bukan masalah hukum perdata yang bisa langsung diidentifikasi, serta dianalisis apa masalahnya. Bagaimanapun, terkait dengan masalah ganti rugi (anehnya dalam laporan tahunan dipisahkan dari PMH, wanprestasi, dan perikatan), tahun 2012 yang lalu mencatat perkembangan menarik sehubungan dengan perjanjian parkir.

Dalam beberapa kasus yang diangkat oleh media, maupun pernyataan Mahkamah Agung kemudian, pengelola parkir pada prinsipnya diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul akibat hilangnya kendaraan yang diparkir, sepanjang pemilik kendaraan dapat menunjukkan adanya perjanjian parkir. Tentu, adanya perjanjian parkir dapat dijadikan patokan adanya hubungan hukum di antara kedua pihak tersebut, tetapi ada tidaknya kewajiban itu, tentu harus dilihat lagi dalam kasus-kasus konkritnya. Bagaimanapun, masalah perjanjian parkir ini telah saya bahas dalam beberapa tulisan saya yang bisa dibaca di sini dan di sini. Kesimpulan sementara, meskipun saat ini masih terdapat tumpang tindih antara penggunaan perjanjian dan PMH sebagai dasar hukum untuk mewajibkan dibayarnya ganti rugi, namun ke depannya, saya pikir, Mahkamah Agung akan mendudukkan permasalahan ini dalam konteks hukum perjanjian (wanprestasi).

Kecelakaan Maut: Duka dan Amarah Publik

Selain perkara narkotika dan perjanjian parkir, masalah hukum biasa yang juga cukup menarik perhatian publik adalah perkara kecelakaan maut. Dalam kasus-kasus seperti ini, biasanya ada dua aspek yang kemudian menarik perhatian publik.

Aspek pertama terkait dengan perasaan simpati terhadap korban. Meskipun dalam prakteknya di Indonesia tak jarang pelaku memberikan “uang kerahiman” kepada keluarga korban sebagai kompensasi atas duka yang ditimbulkan, namun dalam beberapa kasus keluarga korban juga mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan, termasuk keluarga korban kecelakaan maut yang terjadi awal tahun 2012 yang lalu.

Bagaimana praktek tuntutan ganti rugi seperti ini? Pertama, tentu akan tergantung pada musyawarah di antara keluarga korban dengan pelaku sendiri, seperti bisa kita lihat dalam bentuk uang kerahiman itu. Namun, kalau memang kemudian kasusnya masuk ke pengadilan, terdapat beberapa hal yang dijadikan pertimbangan oleh hakim seperti saya sarikan dalam sebuah tulisan saya tahun lalu, di antaranya meliputi: kondisi (tanggungan) keluarga korban, kemampuan ekonomi/sosial pelaku, sampai bentuk kerugian itu sendiri yang harus dapat ditunjukkan dapat dinilai dengan uang.

Aspek kedua yang tak kalah menarik perhatian adalah pertanggungjawaban (pidana) pelaku. Tindakan yang membahayakan nyawa orang lain di ruang publik (di jalan), tentu akan menjadi urusan publik. Begitu pula dalam kasus-kasus kecelakaan maut ini, biasanya akan diikuti dengan amarah publik terhadap pelaku. Ini bisa kita lihat bukan saja dalam kasus kecelakaan maut yang terjadi pada awal tahun 2012 saja, seperti telah saya bahas di sini, namun juga pada beberapa insiden kecelakaan yang terjadi sepanjang tahun.

Pertanyaannya, mengapa publik begitu marah? Satu dan lain, ini berhubungan dengan kinerja aparat hukum yang di mata publik tidak menerapkan suatu standar sistem yang obyektif dan konsisten, di mana setiap orang diperlakukan secara setara. Ini bukan masalah yang secara khusus terkait dengan kecelakaan maut (meski mungkin memang ada kasus yang melibatkan anak seorang menteri yang mengemuka awal tahun ini),  tapi masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem pidana secara umum. Kasus yang tahun ini cukup menonjol, misalnya, kasus pencurian piring yang pernah saya bahas awal tahun 2012 di sini. Kasus ini tentu kontras dengan kasus-kasus pidana korupsi yang melibatkan beberapa (mantan) pejabat negara.

Menanggapi hal di atas, reaksi publik memang bisa dilihat menekan ke dua arah berbeda, yaitu (1) mendesak adanya hukuman yang lebih berat bagi si orang besar, serta (2) meminta hukuman yang proporsional bagi si orang kecil (itupun kalau terbukti bersalah). Namun, seperti kesimpulan perkara narkotika saya sebelumnya, saya pribadi cenderung memilih untuk lebih memperhatikan poin kedua. Bagaimana dengan anda?

Tinggalkan komentar

Filed under Kilas Sejarah, Perdata, Pidana

Meninjau Kembali: Pasal 279 KUHP

Saya mendapatkan beberapa masukan berharga terkait tulisan saya sebelumnya tentang tujuan Pasal 279 KUHP. Masukan-masukan itu, antara lain, sebagai berikut:

  1. Hasil penelitian Boele-Woelki tidak otoritatif dan saya terlalu menyederhanakan temuan saya bahwa pasal yang melarang bigami (perkawinan ganda) itu dimaksudkan untuk melindungi monogami sebagai warisan budaya Eropa. Tentu tidak fair mendasarkan pendapat ini hanya pada tulisan itu, tanpa menelusuri lagi sumber-sumber otentiknya sendiri, seperti misalnya perdebatan di parlemen.
  2. Ada kesalahan saya dalam memahami tulisan Jonkers (1946) dan tulisan Pompe (1987), seakan-akan di masa kolonial hakim punya pilihan untuk mempertimbangkan adanya pluralisme hukum perdata dalam menangani masalah pidana. Kenyataannya, hakim tidak punya banyak pilihan, tetapi HARUS mempertimbangkan fenomena tersebut. Adanya pluralisme hukum perdata, membuat hakim mau tak mau harus mempertimbangkan adanya ketentuan hukum perkawinan yang berbeda, sehingga berakibat pada berkurangnya kepastian hukum dan keseragaman penerapan terkait beberapa ketentuan pidana tertentu. Contoh kasus yang digunakan oleh Jonkers (Landraad Maros, 22 September 1931), memperlihatkan bagaimana mekanisme hukum pidana terbatasi oleh (diakuinya) keberadaan hukum adat perkawinan. Menurut Pompe, setelah Indonesia merdeka, situasinya tidak banyak berubah. Di satu sisi, terjadi unifikasi hukum pidana (UU No. 1/1946) yang melanjutkan KUHP Hindia Belanda (1915) tanpa banyak perubahan, sedangkan di sisi lain unifikasi hukum perdata membawa banyak perubahan (UU No. 5/1960 dan UU No. 1/1974), tanpa benar-benar mempertimbangkan KUH Perdata, serta hubungannya dengan hukum-hukum adat atau agama yang berlaku di tingkat lokal. Akibatnya, menurut Pompe, akan terjadi “kekakuan dalam penerapan hukum pidana”. Sementara pembuat undang-undang bisa saja menghindari kemungkinan ketidakselarasan antara pemberlakuan aturan hukum formal dengan realitas sosial di masyarakat dengan mendiamkan perkembangan hukum yang terjadi, namun hakim tidak akan punya banyak pilihan, selain harus memutus kasus-kasus yang dihadapkan kepadanya.
  3. Sebelumnya saya juga tidak membahas dengan jelas pengaruh hukum perdata pada pasal tersebut, sehingga benar apa yang dikatakan oleh Arsil, terkait pemberlakuan Pasal 279 KUHP ini sesungguhnya terdapat permasalahan “meta” yang berhubungan dengan bagaimana pengaturan perkawinan dalam hukum perdata. Sedikit banyak, hal ini mirip dengan fenomena yang telah saya sebutkan dalam poin ke-2 di atas.
  4.  Saya tidak menguraikan secara jelas perbedaan perbuatan-perbuatan yang diatur Pasal 279 KUHP, serta ketentuan sejenis, serta saya tidak memisahkan antara “norma yang seharusnya” (law in the books) dengan “penerapan norma” itu (law in action). Akibatnya: (1) masih mentahnya pendapat saya bahwa tujuan pemidanaan mempengaruhi berat ringannya hukuman berdasar data perbandingan beberapa negara di Eropa; dan (2) saya langsung berkesimpulan telah terjadi pergeseran tujuan pemidanaan, tanpa mengurai apakah pergeseran itu terjadi pada level peraturan (WvS vs. KUHP), bagaimana pasal itu digunakan, atau bagaimana hakim memutuskan.

Karenanya, untuk memperbaiki dan memperjelas tulisan saya sebelumnya, saya akan menggunakan sumber paling otoritatif dari pasal tersebut, yaitu Memorie van Toelichting (MvT) Pasal 237 WvS. Sayangnya, sampai saat ini saya sendiri belum dapat menemukan MvT Pasal 279 KUHP. Tetapi, dengan asumsi norma yang diatur adalah sejenis dengan beberapa penyesuaian karena adanya keberagaman hukum perdata di Hindia Belanda (bandingkan Jonker, 1946), tujuan kedua pasal tersebut sebenarnya tidak jauh berbeda. Selanjutnya, saya akan memisahkan antara “norma yang seharusnya” dengan “penerapan norma” itu, sebelum memperjelas bagaimana dan sejauh mana telah terjadi pergeseran esensi dalam norma Pasal 279 KUHP tersebut.

Pasal 237 WvS: asal muasal

Pasal 237 WvS, sebagaimana Pasal 279 KUHP, ditempatkan di dalam Bab mengenai status keperdataan (keberadaan seseorang sebagai subyek hukum perdata). Pasal yang mendahului, sebagaimana bisa kita lihat juga dalam KUHP, mengatur ancaman pidana terhadap penggelapan asal usul anak. Pendeknya, kejelasan mengenai asal usul, penting untuk memastikan status keperdataan seseorang. Kejelasan akan status keperdataan, merupakan syarat mutlak dalam penentuan hak/kewajiban seseorang. Contohnya, dalam hukum waris. Tanpa kejelasan akan status keperdataan, mustahil sistem pembagian hak waris dapat dijalankan.

Lalu apa hubungannya dengan Pasal 237 WvS?

Menurut MvT-nya, Pasal yang melarang bigami (perkawinan ganda) ini dimasukkan ke dalam delik terkait status keperdataan, bukan ke dalam delik kesusilaan, karena dimaksudkan untuk melindungi ketidakpastian akan status keperdataan pasangan kedua dan anak-anak mereka (H.J. Smidt, “Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht”, Tweede deel, 1891, hlm. 274). Bagaimanapun, dengan dilangsungkannya perkawinan kedua, terbuka kemungkinan diajukannya tuntutan perdata untuk membatalkan perkawinan tersebut (lihat Pasal 86 jo. Pasal 27 KUH Perdata), sehingga status keperdataan pasangan kedua (serta anak-anaknya) pada akhirnya menjadi tidak pasti. Juga disebutkan di situ, bahwa yang dipersyaratkan hanya perbuatan melakukan perkawinan itu sendiri, serta tidak relevan apakah pasangan tersebut tinggal bersama yang melanggar kesusilaan (kumpul kebo), atau tidak.

Kemudian, kalau diamati lebih lanjut, terdapat dua jenis delik kejahatan yang berbeda dalam Pasal 237 WvS ini, yaitu terkait ada/tidaknya kebohongan terhadap pasangan dalam perkawinan kedua tersebut (coba bandingkan Pasal 279 ayat (1) dan ayat (2)). Apabila pasangan yang telah menikah tidak memberitahukan statusnya, artinya terdapat kebohongan terhadap pasangan dalam perkawinan kedua (coba bandingkan Pasal 279 ayat (2)), maka hukuman yang dijatuhkan lebih berat. Mayoritas anggota Komisi pembahas ketika itu menilai, dalam situasi kedua pasangan tersebut mengetahui bahwa salah seorang di antara mereka telah terikat perkawinan, sesungguhnya perkawinan kedua itu hanya merupakan kejahatan ringan. Menurut mereka hukuman yang wajar adalah tak lebih dari 3 tahun. Namun, sebagian anggota Komisi yang lain menganggap, bahwa sekalipun demikian, tetap terjadi pelanggaran serius pada kepentingan pasangan pertama dan anak-anak sah mereka, sekalipun mungkin perkawinan kedua itu tak berpengaruh pada hak-hak formil mereka. Mereka mengusulkan ancaman hukuman 5 tahun.

Keputusan yang kemudian diambil, berlaku sampai saat ini, perkawinan kedua diancam pidana kurungan 4 tahun, serta 6 tahun jika pasangan perkawinan kedua ternyata dibohongi (ancaman pidana dalam Pasal 279 KUHP untuk delik sejenis: 5 tahun dan 7 tahun).

Pasal 279 KUHP: norma yang seharusnya

Karena adanya pluralisme hukum perdata di Hindia Belanda, akibatnya terdapat penyesuaian dari Pasal 237 WvS. Penyesuaian itu bisa kita lihat dalam redaksi pasalnya sendiri yang tidak melarang perkawinan kedua, tetapi melarang perkawinan (kedua atau kesekian kalinya) yang dilakukan oleh seseorang, sementara dirinya tahu bahwa perkawinan dia sebelumnya akan menjadi penghalang untuk itu.

Kalau dilihat dari dampaknya, apabila perkawinan pihak-pihak terkait tunduk pada KUH Perdata, maka tidak akan berbeda dengan Pasal 237 WvS. Mereka yang tunduk pada KUH Perdata tahu bahwa yang berlaku adalah asas monogami, dengan kemungkinan akibat pembatalan (Pasal 86 jo. Pasal 27 KUH Perdata). Sehingga, apabila dilakukan perkawinan kedua, situasinya sama persis dengan yang dibayangkan oleh perancang Pasal 237 WvS.

Sementara perkawinan yang tunduk pada ketentuan hukum-hukum lain, tentu harus dilihat kasus per kasus, apakah benar ada perkawinan sebelumnya (sesuai hukum terkait) yang menghalangi seseorang untuk melangsungkan perkawinan kedua dan selanjutnya. Asumsinya, kalau kemudian perkawinan itu akhirnya dibatalkan, maka timbul ketidakpastian akan hak-hak pasangan kedua dan anak-anak mereka nantinya. Pertanyaannya, apakah perkawinan-perkawinan yang tunduk pada ketentuan hukum-hukum lain itu dengan sendirinya juga mendapatkan kepastian hukum?

Bagaimanapun, dalam prakteknya, berlakunya keberagaman hukum perkawinan ini berpengaruh pada penerapan Pasal 279 KUHP, seperti akan kita lihat di bawah ini. Bahkan, setelah berlakunya UU No. 1/1974 yang telah menyebutkan pencatatan sebagai salah satu prinsipnya – asumsinya ini dimaksudkan untuk menciptakan keseragaman dan kepastian hukum, pada prakteknya tidak sesederhana itu.

Pasal 279 KUHP: penerapan norma (pendekatan interpretatif)

Dalam penerapannya, setidaknya ada dua pertanyaan utama dalam kasus-kasus terkait Pasal 279 KUHP. Pertama, seperti dapat ditemukan dalam contoh kasus yang digunakan Jonkers, pertanyaan hukumnya terfokus pada ada tidaknya perkawinan yang menghalangi perkawinan yang dijerat pasal tersebut (perhatikan bagian akhir Pasal 279 ayat (1)). Dengan kata lain, apakah perkawinan sebelumnya bisa dianggap batal?

Kedua, fokus utamanya adalah apakah perkawinan kedua atau kesekian itu – jadi bukan perkawinan sebelumnya, dapat dianggap sebagai perkawinan yang dapat dijerat dengan Pasal 279 KUHP (perhatikan bagian awal Pasal 279 ayat (1)). Artinya, apakah perkawinan kedua atau kesekian itu bisa dianggap sebagai perkawinan yang diatur dalam Pasal 279 KUHP? Kedua pertanyaan ini sebenarnya unsur-unsur delik utama dalam Pasal 279 ayat (1) KUHP. Selain kedua hal tersebut, beberapa permohonan kasasi yang diajukan pada akhirnya mempermasalahkan proses pidananya.

Pasal 279

(1)          Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun :

  1. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan – perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

  2. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

Perkawinan-perkawinan yang menjadi penghalang

Seperti disebutkan oleh Jonkers (1946), dalam sebuah kasus pada Landraad Maros (22 September 1931), dengan mempertimbangkan hukum adat para pihak terkait, hakim menganggap bahwa perkawinan sebelumnya telah batal secara adat. Dengan demikian, tidak ada perkawinan yang menghalangi dilangsungkannya perkawinan tersebut.

Dalam sebuah perkara lain yang tak jarang dikutip sebagai yurisprudensi terkait pasal ini (435/K/Kr/1979, 17 April 1980), pemohon kasasi (terdakwa) mendalilkan bahwa Pasal 279 KUHP tidak berlaku untuk perkawinan poligami. Mahkamah Agung menolak dalil pemohon kasasi, serta berpendapat bahwa sesuai UU Perkawinan, kalaupun pemohon kasasi hendak berpoligami, harus memenuhi persyaratan yang ditentukan. Dengan kata lain, dia harus tetap memperhatikan adanya perkawinan sebelumnya yang sesuai dengan UU No. 1/1974 akan menjadi penghalang yang sah baginya.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa setelah berlakunya UU No. 1/1974, serta pendapat Mahkamah Agung dalam Perkara 435/K/Kr/1979, dasar bagi hakim untuk menilai keberadaan perkawinan sebelumnya lebih kuat, yaitu berdasarkan UU tersebut. Menurut sebuah penelitian yang pernah diadakan di wilayah PN Lhokseumawe dan Lhoksukon, misalnya, meskipun hakim menganggap bahwa poligami menurut hukum agama bisa saja dibenarkan, tetapi itu harus dilakukan sesuai ketentuan yang ada dalam UU No. 1/1974 (Surya Darma, Tindak Pidana Poligami dalam kaitannya dengan UU No. 1/1974, 2003).

Bahwa Mahkamah Agung sepertinya cukup ketat dalam menguji adanya perkawinan sebelumnya yang menjadi penghalang, dapat juga dilihat dari kasus berikut. Para pemohon kasasi (terdakwa suami dan isteri keduanya) mengatakan bahwa suami telah 10 tahun pisah ranjang dengan isteri pertamanya, serta isteri pertamanya melalui sebuah e-mail telah mengizinkannya untuk mencari perempuan lain (839/K/Pid/2011).Untuk mendukung alasannya, pemohon kasasi juga merujuk pada beberapa fatwa organisasi keagamaan lokal yang menurutnya menunjukkan bahwa perbuatan mereka itu “memiliki sifat yang ditoleransi oleh masyarakat”.

Mahkamah Agung menolak alasan-alasan mereka. Menurut Mahkamah Agung, e-mail yang pernah dikirimkan oleh isteri pertama itu bukan merupakan izin, sehingga bagaimanapun juga terdapat perkawinan yang menghalangi para terdakwa untuk melakukan perkawinan tersebut.

Perkawinan yang diadakan

Berbeda dengan fokus kasus-kasus yang dibahas di atas, beberapa kasus lain menunjukkan fokus utama pada perkawinan yang diadakan itu sendiri. Dalam kasus yang bermula pada PN Luwuk, misalnya, terdakwa mengajukan permohonan kasasi karena beranggapan bahwa perkawinan keduanya itu tak tercatat, sehingga tidak termasuk dalam kategori perkawinan menurut Pasal 279 KUHP (2392/K/Pid/2007). Permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung.

Ironisnya, argumen seperti itu digunakan terdakwa sendiri yang berdalih bahwa perkawinan yang diadakannya bukanlah perkawinan resmi (lihat juga perkara 2151/K/Pid/2008 dan 2156 K/Pid/2008 di bawah ini). Dengan demikian, sebenarnya ada penalaran yang tidak koheren, di mana seseorang mengadakan suatu perkawinan, tetapi bahkan dirinya sendiri tidak menganggap itu sebagai perkawinan. Bagaimanapun, pluralisme hukum telah membuka ruang untuk terjadinya hal ini. Apalagi, alasan seperti itu tak selalu ditolak Mahkamah Agung.

Dalam sebuah kasus perkawinan kedua yang dilangsungkan secara adat Bali, misalnya, Mahkamah Agung beranggapan bahwa perkawinan para pemohon kasasi (terdakwa suami dan isteri keduanya) tidak termasuk ke dalam pengertian perkawinan menurut Pasal 279 KUHP. Pertimbangan Mahkamah Agung: “perkawinan orang Suku Bali tidak menganut azas monogami mutlak” (15/PK/Pid/2010). Untuk mendasari pendapat ini, Majelis PK merujuk pada putusan 338/K/Pid/1991 – yang sayangnya belum dapat saya temukan.

Bagaimanapun, terkait definisi perkawinan (kedua) ini, bahkan pernah terjadi pertentangan pendapat yang nyata dalam satu perkara yang sama. Dalam suatu kasus perkawinan yang menurut pelakunya sendiri dilakukan “sah secara hukum Islam”, tetapi “tidak dilakukan pencatatan oleh pegawai pencatat nikah”, seorang suami dan isteri keduanya dijerat dengan Pasal 279 KUHP. Mereka didakwa dalam dua berkas perkara terpisah. Pada tingkat pertama, suami dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Bengkulu 6 bulan kurungan, sementara isteri kedua dihukum 3 bulan kurungan (dengan 6 bulan hukuman percobaan). Namun nasib mereka mulai berbeda di tingkat banding. Sementara Pengadilan Tinggi menguatkan putusan PN dalam kasus suami, Pengadilan Tinggi ternyata membebaskan isteri kedua.

Terkait dengan perkara isteri kedua (2151/K/Pid/2008), dalam permohonan kasasinya JPU mempertanyakan tafsir PT yang menyatakan bahwa unsur perkawinan hanya berarti perkawinan yang sah menurut UU No. 1/1974. Sementara itu, dalam perkara lain (2156 K/Pid/2008), terdakwa (suami) dalam kasus yang sebenarnya sama, mengajukan permohonan kasasi dengan mendalilkan bahwa unsur “perkawinan” yang dimaksud dalam Pasal 279 KUHP itu adalah perkawinan yang sah menurut hukum negara. Dua permohonan kasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung. Sehubungan dengan permohonan JPU, Mahkamah Agung menyatakan bahwa JPU tak dapat menunjukkan bahwa itu putusan bebas tidak murni. Sementara terkait permohonan terdakwa (suami), Mahkamah Agung menilai penerapan hukum oleh PT sudah tepat, serta ini menyangkut masalah fakta. Pertentangan pendapat PT dalam perkara tersebut: perkawinan yang dimaksud Pasal 279 KUHP itu hanya perkawinan yang sah menurut UU No. 1/1974, atau juga perkawinan-perkawinan di luar itu?

Kemudian, dalam suatu perkara lain yang tidak begitu jelas – karena permohonan kasasi JPU tidak dirumuskan dengan baik, majelis kasasi bahkan pernah mempertimbangkan ada tidaknya perzinahan (Pasal 284 KUHP), ketika yang dipermasalahkan adalah Pasal 279 KUHP (77/K/Pid/2012). Menurut Mahkamah Agung, karena kedua pasangan telah menikah, maka mereka tidak melakukan perzinahan. Padahal, pertanyaannya justru apakah perkawinan itu bisa dianggap sebagai perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 279 KUHP, atau tidak (lihat juga catatan Arsil terkait perkara ini).

Karena masih adanya beberapa inkonsistensi pendapat terkait penafsiran unsur tersebut, di masa yang akan datang Mahkamah Agung masih perlu untuk memperjelasnya.

Permasalahan prosedural

Perkawinan kedua dalam kasus-kasus yang dijerat Pasal 279 KUHP, pada prakteknya belum tentu terkait dengan perkawinan tak resmi. Setidaknya ada dua perkara yang dapat menunjukkan indikasi perkawinan resmi, atau setidak-tidaknya ada bukti pencatatannya.

Pertama, terdakwa diajukan ke pengadilan, setelah isteri pertamanya memergoki catatan perkawinan (kedua) suaminya di KUA (960/K/Pid/2008). Dalam perkara yang kedua, suami didakwa Pasal 279 KUHP, setelah isteri pertamanya menemukan buku nikah suami dengan isteri keduanya (330/K/Pid/2012). Dalam kasus-kasus ini, tentu tidak relevan lagi memperdebatkan definisi perkawinan.

Dengan demikian, pemohon kasasi pada akhirnya hanya mempermasalahkan proses hukum yang menurutnya tak adil, seperti tidak dituntutnya isteri kedua (960/K/Pid/2008; tapi ada juga kasus yang hanya menjerat isteri kedua, seperti dalam perkara 77/K/Pid/2012), kenyataan bahwa suami dan isteri pertama akhirnya bercerai (330/K/Pid/2012; lihat juga alasan seperti ini yang diterima oleh Majelis PK dalam 15/PK/Pid/2010), atau sekedar meminta keringanan hukuman (141/K/Mil/2011).

Tidak didakwanya isteri kedua mungkin masih bisa dibayangkan, karena bisa jadi dirinya tidak tahu atau dibohongi oleh suaminya yang telah beristeri. Tetapi, hal ini tentu tak berlaku dalam kasus yang hanya menjerat isteri kedua saja. Kemudian, jika diamati lebih lanjut lagi, selain adanya beberapa kasus yang tidak mendakwa semua pihak yang terlibat, sangat jarang kasus yang ditujukan terhadap pihak yang menikahkan yang ancaman hukumannya bahkan lebih berat (lihat Pasal 436 KUHP). Sejauh ini, saya hanya menemukan satu kasus, itu pun kebetulan terkait orang tua isteri – yang telah ditinggal pergi pasangan sebelumnya dan sebenarnya saat itu sedang dalam proses perceraian (850/K/Pid/2008). Dalam permohonan kasasinya, terdakwa merujuk pada ketidaktahuannya akan aturan yang berlaku, namun Mahkamah Agung menolak dalil ini.

Pasal 279 KUHP: penerapan norma (pendekatan pragmatis)

Meskipun putusan-putusan hakim dapat kita pelajari secara interpretatif seperti saya uraikan di atas, namun dalam hal ini tak mudah untuk memastikan bahwa tujuan pemidanaan adalah perlindungan status keperdataan, seperti bisa kita lihat dalam MvT Pasal 237 WvS. Bukan saja karena kasus-kasus seperti ini pada kenyataannya tidak meliputi para pihak yang terlibat secara keseluruhan, tetapi juga jika kita lihat hukuman yang dijatuhkan (rata-rata hanya beberapa bulan). Selain itu, terdapat peran esensial (pengaduan) pasangan pertama. Sampai-sampai, JPU dalam suatu permohonan kasasi pernah mendalilkan: “Bahwa Majelis Hakim pada [PN] dalam memutus perkara ini Majelis Hakim telah tidak memperhatikan dan telah memihak Terdakwa, dan tanpa memihak atau melihat kepada saksi korban [MS] yang telah diduakan” (77/K/Pid/2012). Kasus-kasus tersebut tak jarang juga dikombinasikan, yaitu dengan dakwaan Pasal 279 KUHP dan Pasal 284 KUHP. Sehingga, pada prakteknya, pemidanaan JPU lebih merupakan refleksi dari kepentingan pasangan pertama yang diduakan tanpa dia ketahui sebelumnya.

Apabila kita cermati penelitian yang pernah dilakukan Surya Darma (2003), ada beberapa temuan yang mendukung pernyataan tersebut. Menurutnya, di wilayah hukum PN Lhokseumawe dan Lhoksukon, “biasanya kasus-kasus tersebut tidak sampai ke pengadilan, oleh karena tidak adanya pengaduan dari pihak-pihak yang bersangkutan”. Artinya, aparat hukum baru bertindak, kalau ada pengaduan para pihak. Sementara itu, “pihak isteri tidak berani melakukan pengaduan terhadap pihak yang berwajib oleh karena mereka takut dicerai oleh suaminya dan mungkin juga mereka tidak akan memanfaatkan aturan-aturan hukum yang berlaku”. Jadi, digunakan atau tidaknya pasal ini sebenarnya tergantung sepenuhnya pada (pengaduan) pasangan pertama.

Dengan demikian, penerapan Pasal 279 KUHP saat ini, sebenarnya tidak lagi ditujukan untuk mencegah adanya perkawinan ganda – yang kemudian berakibat pada ketidakjelasan status keperdataan, namun lebih merupakan sarana bagi pasangan pertama untuk mendapatkan keadilan. Seperti saya sampaikan dalam tulisan sebelumnya, Pasal 279 KUHP pada akhirnya berfungsi sebagaimana layaknya Pasal 284 KUHP (perzinahan), namun obyeknya bukan gendak (overspel), melainkan perkawinan. Mengapa sampai terjadi? Kemungkinan besar karena degradasi nilai sakral perkawinan, akibat berkembangnya berpendapat bahwa perkawinan, bagaimanapun caranya, lebih baik dari perzinahan. Sementara pada kenyataannya, akibat yang ditimbulkan pada pasangan pertama, ternyata tidak berbeda sama sekali.

Kesimpulan

Dari paparan di atas, saya menarik beberapa kesimpulan:

  1. Pendapat saya tidak berubah dari tulisan saya sebelumnya, bahwa dalam penerapannya telah terjadi pergeseran fungsi Pasal 279 KUHP. Delik yang diatur pada prakteknya merupakan delik pengaduan (hanya diterapkan berdasarkan laporan pihak yang dirugikan), serta penerapan sanksi yang pada umumnya tidak melebihi ancaman hukuman yang diatur dalam Pasal 284 KUHP (9 bulan). Pertama, karena perkara baru masuk pengadilan kalau ada laporan dari pasangan sebelumnya. Perlu diperhatikan juga, dalam beberapa kasus isteri pertama sengaja tidak melapor, karena adanya tekanan sosial, seperti misalnya adanya perasaan takut dicerai. Kedua, karena satu dan lain hal, substansi yang melatarbelakangi perkara-perkara seperti itu di pengadilan adalah perasaan diselingkuhi. Dengan demikian, aspek ini pula yang kemudian dipertimbangkan oleh hakim.
  2. Kalau dilihat MvT-nya, sebenarnya telah terjadi pergeseran, karena awalnya Pasal 279 KUHP ini justru dimaksudkan untuk melindungi kejelasan status keperdataan posisi isteri kedua (dan/atau anak-anaknya), bukan isteri pertama. Tetapi kondisinya jadi berbeda, karena adanya pluralisme hukum perdata, serta sistem administrasi catatan sipil yang lemah.
  3. Mekanisme perlindungan status keperdataan yang pada mulanya dimaksudkan Pasal 279 KUHP ini, sekalipun kemudian diterjemahkan sebagai mekanisme perlindungan perkawinan (agar sesuai prosedur UU No. 1/1974), pada prakteknya tidak efektif, karena penguasa umum tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang harus dijaganya. Dari perkara-perkara yang masuk ke pengadilan, bukan hanya tak ada inisiatif dari JPU, tapi bahkan pihak yang menikahkan hampir tak tersentuh sama sekali. Padahal, kalau memang tujuannya menjaga kejelasan status keperdataan, peran pejabat pencatat pernikahan ini seharusnya juga mendapatkan fokus perhatian.
  4. Sama dengan pendapat saya sebelumnya juga, dalam perkara-perkara seperti ini hakim sebaiknya mempertimbangkan adanya keseimbangan antara kepentingan pasangan sebelumnya di satu sisi, serta kejelasan status dan masa depan (para) terdakwa. Perlu diingat, terlepas dari tujuan awal Pasal 279 KUHP, esensi-esensi kasus seperti ini adalah (pemidanaan) perselingkuhan.
  5. Pasal 279 KUHP saat ini praktis hanya efektif sebagai alat pasangan pertama untuk menuntut keadilan. Hukum pidana ataupun perkawinan, sebagaimana instrumen pada umumnya, pada hakikatnya akan bekerja berdasar kehendak penggunanya.

2 Komentar

Filed under Pidana, Teori Hukum

Apa tujuan Pasal 279 KUHP?

Terkait tulisan saya sebelumnya yang mengulas putusan-putusan Mahkamah Agung yang menenerapkan Pasal 279 KUHP, saya mendapatkan suatu pertanyaan menarik yang terus terang membuat saya sendiri ikut bertanya-tanya. Kalau memang ada pidana seperti yang diatur dalam Pasal 279 KUHP itu, lalu mengapa tindakan seperti itu mesti dipidana? Kira-kira apa yang seharusnya dipertimbangkan oleh hakim dalam menangani kasus-kasus seperti itu? Hanya berbekal ingatan, saya menemui setidaknya ada dua versi jawaban yang biasa digunakan untuk menjelaskan latar belakang pasal tersebut.

Versi pertama, seperti pernah saya temui dalam dasar pembelaan perkara-perkara seperti ini di pengadilan, beberapa pengacara beranggapan pasal tersebut dimaksudkan untuk melindungi perkawinan monogami. Dengan kata lain, mereka berusaha meyakinkan hakim bahwa perlindungan atas perkawinan monogami hanya relevan di masa pemerintahan kolonial saja. Memang kalau kita lihat teks pasal serupa dalam Wetboek van Strafrecht yang berlaku di Belanda, sepertinya memang seperti itu.

Artikel 237 WvS

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda kategori ke empat:

  1. barang siapa  dengan sengaja melakukan perkawinan ganda;
  2. barang siapa melakukan perkawinan padahal mengetahui bahwa pihak lain, dengan adanya perkawinan itu, melakukan perkawinan ganda.

2. Jika yang dengan sengaja melakukan perkawinan ganda, menyembunyikan status kawinnya kepada pihak lain, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda kategori ke empat.

3. Pencabutan hak berdasarkan pasal 28, ayat 1, angka 1, 2 dan 4, dapat dinyatakan.

Versi kedua, biasanya berhubungan dengan tuntutan untuk memidanakan perkawinan siri, berangkat dari pentingnya sistem administrasi perkawinan. Selain itu, seperti bisa dilihat dalam pasal itu sendiri, tidak ada larangan poligami, tetapi adanya larangan untuk melakukan perkawinan, ketika seseorang tahu bahwa ada perkawinan (sebelumnya) menghalanginya untuk melakukan itu. Artinya, hanya pada kondisi di mana perkawinan (kedua/kesekian) tersebut akan tidak sah bagi pihak bersangkutan, maka tindakan melakukan perkawinan itu baru dapat dipidana.

Pasal 279 KUHP

(1)          Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun :

  1. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan – perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
  2. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

(2)          Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(3)          Pencabutan hak berdasarkan pasal No. 1 – 5 dapat dinyatakan.

Tadinya, saya pikir, Pasal 279 KUHP tersebut ada sebagaimana alur pikir versi kedua di atas, yaitu untuk menjamin berjalannya sistem administrasi kependudukan (catatan sipil). Alasannya, karena memang kalau kita lihat bunyi pasalnya sendiri (interpretasi tekstual) tidak ada larangan poligami. Lagipula, kalau melihat posisinya dalam Bab XIII tentang Kejahatan Terhadap Asal-Usul dan Perkawinan, serta dihubungkan dengan pasal-pasal sebelumnya yang mencegah terjadinya penggelapan asal-usul seseorang, tentunya ada kaitannya dengan kepastian garis keturunan.

Tetapi, setelah saya coba cari tahu lebih jauh lagi, terkait dengan sistem administrasi itu sepertinya saya keliru. Kalau memang alasannya hanya pelanggaran sistem administrasi, bukankah sudah diatur juga dalam Bab IV KUHP? Tidak dipenuhinya kewajiban pencatatan kelahiran atau kematian (Pasal 529 KUHP), ataupun perkawinan yang tidak dilakukan di hadapan pejabat pencatat (Pasal 530 KUHP), hanya dikategorikan sebagai pelanggaran. Artinya, ketentuan ini tentu berbeda dengan Pasal 279 KUHP yang termasuk ke dalam kategori kejahatan. Atau dengan kata lain, pelanggaran sistem administrasi bukan merupakan tujuan, atau bukan tujuan satu-satunya, dari Pasal 279 KUHP tersebut. Lalu, apa tujuan pasal tersebut?

Untuk menjawabnya, pertama-tama saya telusuri asal muasal pasal tersebut. Teks yang saya temui dalam peraturan perundang-undangannya Engelbrecht, ternyata sama persis dengan teks Pasal 279 KUHP. Jadi, hanya melarang tindakan seseorang yang menyembunyikan status perkawinan sebelumnya ketika melangsungkan perkawinan lagi, padahal dia tahu bahwa perkawinan sebelumnya itu akan merintanginya. Dengan demikian, kesimpulan saya, teks itu memang sudah ada dari masa kolonial. Kemudian, dalam bukunya “Handboek van het Nederlands Indisch Strafrecht” (1946), Jonkers antara lain menggambarkan Pasal 279 KUHP ini sebagai salah satu norma pidana yang dalam penerapannya membuat hakim harus mempertimbangkan adanya (pluralisme) hukum agama atau adat dalam hukum perdata, karena menyangkut perkawinan.

“Seorang perempuan pribumi diajukan di muka Landraad (pengadilan tingkat pertama) Maros (Celebes), dengan tuduhan telah melakukan perkawinan kedua, meskipun dia tahu, bahwa perkawinannya sebelumnya menjadi penghalang sah untuk itu. Dirinya didakwa telah melakukan kejahatan bigami (Pasal 279 WvS (lama)). Dari proses pengadilan, ternyata sebelum dilakukan pernikahan kedua, dia telah meminta suaminya untuk menjatuhkan talak kepadanya, dengan menawarkan sirih kepada suaminya yang kemudian menerima, serta meletakkannya di hadapannya. Secara adat, hal ini berarti laki-laki itu setuju dengan talak yang diminta, namun tetap memegang hak asuh atas anak. Kalau saja dia melangkah lebih lanjut lagi dengan mengunyah sirih yang diletakkannya, maka dia tidak hanya menjatuhkan talak terhadap isterinya, namun juga melepas hak asuh atas anak. Berdasar tata cara adat perceraian ini, Landraad beranggapan (vonis 22 September 1931, T 135, hlm. 457), bahwa perempuan yang dianggap bersalah melakukan bigami, telah bercerai dengan sah, pada waktu dia melakukan perkawinan kedua dan, karenanya, dia dibebaskan dari dakwaan. Pertanyaan apakah perkawinan pertama telah dibubarkan atau belum, merupakan pertanyaan terkait hukum perdata yang harus diputuskan berdasarkan hukum perdata yang berlaku (atas pihak bersangkutan). Kebalikan dari hukum adat, talak dalam perkawinan menurut hukum Eropa bukan merupakan dasar dari perceraian.” (J.E. Jonkers, “Handboek van het Nederlands Indisch Strafrecht”, 1946, hlm. 6)

Dari gambaran di atas, memang mungkin belum cukup jelas apakah bunyi pasalnya sama dengan WvS di Belanda, atau serupa dengan bunyi Pasal 279 KUHP. Jonkers menyebutkan kata “bigami” (perkawinan ganda) yang lebih menyerupai esensi Pasal 237 WvS, tetapi juga menyebutkan “meskipun dia tahu, bahwa perkawinannya sebelumnya menjadi penghalang sah untuk itu” yang hanya ditemui dalam Pasal 279 KUHP. Bagaimanapun, dengan disebutkannya anak kalimat terakhir itu, penerapan pasal dalam contoh kasus itu akan lebih menyerupai penerapan Pasal 279 KUHP. Dalam arti, bigami tidak dengan sendirinya dapat dipidana, tetapi bigami akan dipidana, apabila ternyata perkawinan sebelumnya menjadi penghalang yang sah untuk itu. Terlebih lagi, dalam penerapan pasal tersebut, hakim kolonial ternyata juga mempertimbangkan hukum adat terkait perkawinan kasus-kasus tertentu. Menurut Pompe, pluralisme hukum (perdata) ini di satu sisi dapat membatasi berlakunya ketentuan pidana tertentu, tapi di sisi lain dapat juga menimbulkan suatu norma baru yang sebenarnya tidak diatur dalam KUHP (S. Pompe, De invloed van het adatrecht bij de toepassing van het strafrecht in Indonesië, 1987).

Dengan begitu, pandangan versi pertama bahwa tujuan dari Pasal 279 KUHP di masa kolonial adalah untuk melindungi perkawinan monogami, atau melarang perkawinan poligami, telah terbantahkan. Bahkan sejak masa kolonial, WvS (lama) telah disesuaikan dengan adanya pluralisme hukum dalam hukum perdata (perkawinan). Memang kalau melihat bunyi Pasal 237 WvS, isinya jelas melarang perkawinan ganda, atau dengan kata lain, untuk melindungi perkawinan monogami.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Universitas Utrecht (Boele-Woelki, Curry-Sumner, Schrama, “De Juridische Status van Polygame Huwelijken in Rechtsvergelijkend Perspectief”, 2009), memang menyebutkan bahwa di beberapa negara Eropa, larangan poligami tersebut ditujukan untuk melindungi peninggalan budaya Eropa (di Belanda, Denmark, dan Perancis), serta untuk melindungi perkawinan monogami (di Belanda dan Jerman). Dikatakan pula bahwa perkawinan monogami adalah cara hidup tradisional (di Jerman dan Perancis) yang berakar kuat di masa lalu (di Belanda, Denmark, Jerman, dan Inggris), serta dipengaruhi ajaran agama Kristen (Belanda dan Denmark). Selain itu, di Inggris dan Denmark, larangan poligami, serta larangan perzinahan, juga disebutkan untuk mencegah hubungan seksual yang tidak diinginkan. Dari negara-negara yang diamati tersebut, hanya Inggris yang menyebutkan bahwa tujuan larangan poligami tersebut juga untuk melindungi posisi isteri dari perkawinan sebelumnya. Hubungannya dengan perlindungan garis keturunan, sayangnya tidak cukup jelas saya dapatkan di situ.

Ancaman hukuman pidananya sendiri bervariasi, seperti bisa kita lihat pada tabel di bawah ini. Tapi, menariknya, baik di Inggris, maupun di Denmark, di mana disebutkan bahwa larangan poligami bukan hanya perlindungan pada suatu nilai tradisional tertentu, tetapi juga perlindungan posisi isteri dari perkawinan sebelumnya, ternyata ancaman hukuman yang diatur relatif lebih berat.

Belanda Denmark Jerman

Inggris

Perancis
Ancaman Pidana Penjara 4 tahun atau denda Penjara 3-6 tahun Penjara 3 tahun atau denda Penjara 7 tahun atau denda Penjara 1 tahun atau denda

Kembali ke bunyi Pasal 279 KUHP, tujuan untuk melindungi posisi isteri atau suami dari pasangan sebelumnya lebih masuk akal. Jadi, Pasal 279 KUHP ini tidak melarang poligami. Namun, jika seseorang melakukan poligami, dia harus melakukannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan apa? Di sini kembali timbul persoalan, karena harus disesuaikan dengan hukum perkawinan yang berlaku bagi para pihak terkait. Di masa kolonial dulu, hakim ternyata juga terbiasa merujuk pada praktek hukum (perdata) adat perkawinan untuk menilai penerapan Pasal 279 KUHP tersebut. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana perkembangannya kemudian di Indonesia?

Menurut UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, memang diakui adanya dua otoritas terkait pengakuan perkawinan, yaitu hukum negara dan hukum agama (Pasal 2). Di dalam undang-undang itu disebutkan juga, bahwa pada prinsipnya berlakunya asas monogami (Pasal 3 ayat (1)), tetapi terdapat beberapa perkecualian (Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, dan Pasal 5). Dalam penjelasan umumnya, dirangkumkan syarat-syarat berikut ini: (1) dikehendaki oleh yang bersangkutan; (2) diizinkan oleh hukum agama pihak yang bersangkutan; (3) diputuskan oleh pengadilan (Penjelasan Umum angka 4 huruf c). Dengan kata lain, negara tidak melarang praktek poligami, sepanjang itu dilakukan sesuai dengan ketentuan agama para pihak, serta harus memenuhi beberapa syarat sesuai ketentuan dalam UU Perkawinan. Kalau melihat syarat-syaratnya, setidaknya dapat diringkas jadi dua hal. Pertama, adanya kondisi obyektif isteri yang mengijinkan hal itu terjadi (Pasal 4 ayat (2)). Kedua, adanya proyeksi para pihak untuk hidup bersama ke depannya (Pasal 5 ayat (1)). Ketentuan tersebut, tentu terdengar sangat ideal. Namun pertanyaannya, apa prakteknya juga seperti itu? Apakah aturan ini cukup adil bagi pihak-pihak yang bersangkutan? Saya tidak akan membahas pertanyaan tersebut lebih lanjut, karena ruang lingkup tulisan ini sebatas menggali jawaban atas pertanyaan: apa latar belakang Pasal 279 KUHP? Bagaimanapun, dari dua kasus yang diamati Pompe terkait Pasal 279 KUHP, baik sesudah  tahun 1974, kenyataannya Mahkamah Agung tidak memperhatikan hukum perkawinan yang mengikat para pihak bersangkutan dalam kasus-kasus tertentu (S. Pompe, 1987). Dari kasus-kasus terakhir yang saya amati, sepertinya Mahkamah Agung juga tidak begitu jelas membahas permasalahan ini.

Namun begitu, kalau dihubungkan dengan ketentuan tersebut di Belanda seperti saya uraikan di atas, telah terjadi pergeseran dari perlindungan perkawinan monogami “per se”, menjadi perlindungan posisi hukum isteri/suami dari perkawinan (perkawinan-perkawinan) sebelumnya. Kalau dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku di Inggris dan Denmark, ancaman hukumannya juga lebih sesuai.

Kemudian, kalau dilihat dalam prakteknya di Indonesia saat ini, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam pasalnya, rata-rata kasus seperti ini bermula dari pengaduan pasangan dari perkawinan sebelumnya. Yang menarik, meskipun perlindungan terhadap posisi pasangan sebelumnya ini di beberapa negara Eropa kemudian bermuara pada ancaman hukuman yang relatif lebih berat ketimbang hukuman terkait perlindungan pada nilai tradisional saja, namun praktek di Indonesia menunjukkan hakim hanya menjatuhkan hukuman beberapa bulan saja.

Kalau kita bertumpu pada fakta adanya pergeseran ketentuan ini ke delik pengaduan, serta mempertimbangkan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan, kondisinya akan sebanding dengan Pasal 284 KUHP (gendak/overspel). Dengan begitu, dalam praktek keseharian di Indonesia, perbuatan yang diatur dalam Pasal 279 KUHP (perkawinan tanpa mengindahkan perkawinan sebelumnya) ini mungkin dirasakan setara dengan Pasal 284 KUHP (perzinahan). Hal ini juga bisa dijelaskan dengan asal muasal kedua pasal tersebut di Denmark, seperti disebutkan oleh penelitian dari Universitas Utrecht yang saya rujuk sebelumnya. Jadi, kedua aturan itu awalnya ditujukan untuk mencegah hubungan seksual yang tidak diinginkan. Meskipun, seperti kita ketahui juga, dalam prakteknya ada juga pihak-pihak yang terus membela bahwa dengan adanya perkawinan – bagaimanapun caranya, dianggap telah menghapuskan sifat jahat perzinahan. Padahal, kalau dilihat efeknya pada pasangan sebelumnya yang tidak mengetahui perkawinan tersebut, tentu dampaknya sama saja, yaitu terjadi perselingkuhan – dalam arti perbuatan tak diinginkan terhadap pasangan sebelumnya yang dilakukan secara diam-diam/dengan kebohongan.

Pertanyaan terakhir, bagaimana seharusnya hakim memutus perkara? Sebagaimana terjadi pada masa kolonial, karena masih adanya pluralisme hukum perdata, hakim sebaiknya tetap mempertimbangkan kondisi-kondisi tertentu terkait hukum perkawinan dalam kasus yang diajukan kepadanya. Di satu sisi perlu dipertimbangkan kepentingan/posisi hukum dari isteri/suami dari perkawinan sebelumnya, karena memang itu tujuan adanya pasal tersebut. Bukan sekedar perlindungan sistem administrasi yang pada akhirnya hanya merupakan bentuk pelanggaran, tetapi juga untuk menyatakan adanya sifat jahat perselingkuhan dalam perkawinan seperti itu. Namun demikian, di sisi lain perlu dipertimbangkan juga kelanjutan perkawinan yang terjadi belakangan, serta adanya kejelasan status perkawinan sebelumnya. Dalam hal ini mungkin bisa dikatakan, bahwa semakin jelas prospek pasangan baru itu dan juga kejelasan status pasangan sebelumnya, maka semakin besar ruang pengampunan bagi pelanggar pasal tersebut – sekalipun dia/mereka harus tetap dianggap bersalah.

11 Komentar

Filed under Perdata, Pidana

Putusan-Putusan Pidana Terkait “Kawin Siri”

Permasalahan nikah siri muncul kembali ke permukaan, setelah seorang Bupati bukan saja melangsungkan perkawinan siri (di bawah tangan/tidak didaftarkan), namun menceraikan isteri mudanya itu dengan SMS hanya dalam waktu empat hari setelah perkawinan, serta mengeluarkan pernyataan publik yang sangat melecehkan terkait alasannya menceraikan. Tapi dapatkah perceraian, sebagaimana perkawinan, terjadi dengan begitu mudahnya? Saya pikir, kalau perdebatan tersebut dilanjutkan terlepas dari pergulatan politiknya, tentu kita akan sampai pada perdebatan tentang kawin siri.

Sekitar dua atau tiga tahun yang lalu, terjadi perdebatan yang sengit mengenai pemidanaan kawin siri. Pendapat yang mendukung, pada prinsipnya berpegang pada maraknya penyalahgunaan instrumen tersebut untuk menggelapkan (status) perkawinan. Jadi, mereka mempertanyakan fungsi lembaga (administrasi) perkawinan, apabila praktek tersebut terus ditolerir. Sementara pihak yang menolak, selain berlindung pada otoritas agama yang memang masih mewarnai hukum negara terkait permasalahan perkawinan ini, juga beranggapan bahwa urusan perkawinan ini sesungguhnya merupakan urusan/hak para pihak terkait sendiri. Selain kedua pendapat itu, setahu saya ada juga pandangan yang mengatakan, harus dilihat kondisi riilnya dulu, sehingga jalan pemidanaan seperti itu tidak dapat digeneralisasi begitu saja. Untuk mengukurnya, harus ada studi-studi kasus nyata dulu.

Bagaimanapun juga, meskipun perdebatan seperti itu, apalagi menyangkut suatu peraturan baru, biasanya berlangsung sangat sengit, tetapi sedikit perhatian ditujukan pada ketentuan yang telah ada. Apalagi, terkait dengan bagaimana penerapannya nanti. Padahal, kalau orang cermati isi KUHP saja, jelas terdapat ketentuan-ketentuan yang dapat digunakan memidanakan dilangsungkannya perkawinan dengan menggelapkan (status) perkawinan sebelumnya.

Pasal 279

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun :

  1. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan – perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
  2. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

(2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(3) Pencabutan hak berdasarkan pasal No. 1 – 5 dapat dinyatakan.

Pasal 436

(1)  Barang siapa menurut hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak mempunyai kewenangan melangsungkan perkawinan seseorang, padahal diketahuinya bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan orang itu yang telah ada menjadi halangan untuk itu berdasarkan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(2) Barang siapa menurut hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak mempunyai kewenangan melangsungkan perkawinan seseorang, padahal diketahuinya ada halangan untuk itu berdasarkan undang-undang diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Dari beberapa putusan Mahkamah Agung yang telah saya baca (2392/K/Pid/2007, 960/K/Pid/2008, 2151/K/Pid/2008, 2156/K/Pid/2008, 15/PK/Pid/2010, 141/K/Mil/2011, 839/K/Pid/2011, 330/K/Pid/2012), setidaknya terdapat beberapa kecenderungan-kecenderungan umum berikut.

Pertama, permohonan kasasi biasanya diajukan dengan alasan perkawinan yang dimaksud dalam KUHP adalah perkawinan yang tercatat. Jadi, tidak termasuk kawin siri atau perkawinan berdasarkan hukum agama yang tidak tercatat. Kedua, tentu ada hubungannya dengan alasan kasasi tersebut, pengadilan-pengadilan tingkat bawah biasanya tidak menerima pembelaan seperti itu. Ketiga, Mahkamah Agung cenderung menolak permohonan kasasi, dengan alasan hal itu menyangkut permasalahan fakta, serta tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Keempat, kasus seperti ini biasanya diawali dengan laporan dari pasangan terdakwa dari perkawinannya yang lain. Kemudian terakhir, dilihat dari lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan, rata-rata hakim menjatuhkan pidana penjara beberapa bulan. Mungkin ini ada hubungannya dengan rasa keadilan hakim-hakim yang memutus, terlepas dari beratnya ancaman hukum yang ditentukan dalam undang-undang.

Di luar kecenderungan-kecenderungan umum tersebut di atas, terdapat juga beberapa perkecualian yang terjadi. Di antaranya kasus-kasus di bawah ini.

2151/K/Pid/2008 (Hanya Yang Tercatat?)

Terdakwa dalam kasus ini adalah seorang perempuan yang menikah dengan seorang laki-laki yang ternyata telah beristeri. Ketika itu pasangan tersebut telah mempunyai seorang anak berumur empat bulan, serta mereka dinikahkan oleh adik terdakwa. Tidak jelas bagaimana dengan proses hukum terhadap suami (lihat Pasal 279 KUHP), serta adiknya (lihat Pasal 436 KUHP), tapi yang jelas terdakwa dituntut tiga bulan penjara oleh JPU. PN Bengkulu kemudian menjatuhkan pidana tiga bulan, dengan masa percobaan enam bulan. Artinya, hukuman itu tidak harus langsung dijalankan.

JPU kemudian mengajukan banding atas putusan tersebut. Permohonan banding ditolak oleh pengadilan tingkat banding. Pengadilan Tinggi justru berpendapat bahwa “bagi orang muslim adalah perkawinan yang sah dilaksanakan berdasar dan menurut cara serta memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 […]”. Dengan demikian, unsur “perkawinan” dalam Pasal 279 KUHP tidak terpenuhi. Permohonan kasasi yang kemudian diajukan oleh JPU, juga ditolak oleh majelis kasasi yang terdiri dari Mohammad Saleh, Muhammad Taufik, dan Mieke Komar. Menurut Mahkamah Agung, JPU tidak dapat menunjukkan bahwa putusan yang dimohonkan kasasi adalah putusan bebas tidak murni.

Kalau saja JPU dapat merumuskan permasalahan hukumnya dengan baik, mungkin kasus ini dapat memperjelas maksud unsur “perkawinan” dalam Pasal 279 KUHP. Namun, bagaimanapun, sebagaimana dalam kasus-kasus yang menerapkan tafsir umum bahwa “perkawinan” itu termasuk juga perkawinan tidak tercatat, Mahkamah Agung cenderung menarik diri. Pertimbangan Pengadilan Negeri sendiri, bisa jadi, ada hubungannya juga dengan kondisi pasangan tersebut yang, meskipun dapat dianggap melanggar, mempunyai anak berusia empat bulan. Tapi, siapa tahu?

15/PK/Pid/2010 (Bagaimana Kalau Kemudian Cerai?)

Perkara ini cukup unik dibanding kebanyakan kasus seperti ini, karena terdakwa mengajukan permohonan PK, dengan menggunakan putusan cerai yang diputus oleh pengadilan tinggi sebelum Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasinya. Kedua terdakwa/pemohon adalah pasangan yang tadinya telah dijatuhi pidana penjara enam bulan – setelah melalui proses banding dan kasasi, karena dianggap melanggar Pasal 279 dan 284 KUHP. Mereka melakukan zina, atau setidak-tidaknya perkawinan hanya menurut agama Hindu, sedang keduanya mengetahui bahwa salah satu pasangan sebenarnya telah beristeri.

Majelis PK yang terdiri dari Atja Sondjaja, Hakim Nyak Pha, dan Timur P. Manurung, mengabulkan PK yang dijatuhkan. Kedua terdakwa diputus bebas, karena sebelum putusan kasasi yang menolak permohonan kasasi mereka keluar dalam perkara pidana terkait, ternyata telah ada putusan (dari Pengadilan Tinggi) dalam perkara perdata yang memutus perceraian antara salah satu terdakwa dengan isteri sebelumnya.

330/K/Pid/2012 (Meskipun Kemudian Cerai?)

Dalam kasus yang relatif baru terjadi ini, sebenarnya permasalahannya klasik. Terdakwa, seorang laki-laki yang telah beristeri, pada tahun 2008 menikah lagi dengan seorang perempuan (ternyata dituntut juga dalam berkas terpisah). Keduanya dinikahkah oleh orang tua perempuan tersebut, serta tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama. Selanjutnya, melalui perantaraan calo, terdakwa bisa mendapatkan buku nikah. Buku nikah itulah yang beberapa saat kemudian ditemukan oleh isteri terdakwa, sehingga terdakwa dilaporkan ke polisi.

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menghukum terdakwa dengan satu tahun pidana penjara.Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Utara. Baik JPU, maupun terdakwa sendiri, mengajukan permohonan kasasi atas putusan banding tersebut.

JPU pada prinsipnya hanya mempermasalahkan ringannya hukuman.

Sementara, ada beberapa hal yang diungkapkan terdakwa sebagai alasan kasasinya. Menurut terdakwa, sebenarnya isterinya telah mengizinkan, serta mereka bertiga bahkan pernah tidur sekamar, sebelum akhirnya dia diadukan ke polisi. Kemudian, terdakwa juga melampirkan akta cerai yang dikeluarkan oleh pengadilan (Oktober 2010), untuk menunjukkan bahwa mereka sebenarnya telah bercerai. Terdakwa juga memohon untuk tidak dihukum, karena saat ini sedang menanggung kewajiban hak asuh atas anak akibat perceraian tersebut.

Suara majelis kasasi yang terdiri dari Mansur Kartayasa, Sri Murwahyuni, dan Andi Abu Ayyub Saleh, tidak bulat. Mayoritas menilai bahwa ini adalah permasalahan fakta, sehingga permohonan harus ditolak. Sementara itu, satu pendapat berbeda dari Mansur Kartayasa, beranggapan bahwa pihak yang berkepentingan seharusnya dapat mengajukan pembatalan perkawinan sesuai UU Perkawinan, serta menilai tindakan kepolisian dalam kasus ini adalah tindak kriminalisasi. Bagaimanapun, berdasar suara terbanyak dalam majelis, permohonan kasasi tersebut ditolak.

Tidak jelas apakah majelis tersebut juga mengetahui Putusan No. 15/PK/Pid/2010, karena salah satu alasan kasasi adalah akte perceraian yang dikeluarkan sebelum putusan kasasi diambil.

850/K/Pid/2008 (Kalau Saya Tidak Tahu?)

Putusan ini merupakan putusan terkait Pasal 436 KUHP (ancaman pidana terhadap pihak yang menikahkan) yang relatif jauh lebih sedikit muncul dibandingkan Pasal 279. Bermula dari kasus seorang ayah yang menikahkah sendiri anaknya, setahun setelah suami anak tersebut pergi meninggalkannya karena perselisihan yang berkelanjutan di antara mereka. Masalahnya, ketika perkawinan itu dilakukan, pengadilan mengaku baru mengeluarkan surat pemberitahuan talak I. Akte putusan cerainya sendiri baru dikeluarkan oleh pengadilan agama beberapa minggu kemudian. Sepertinya berdasar laporan (mantan) suami, sang ayah dituntut di pengadilan dengan Pasal 436 KUHP.

Pengadilan Negeri Maros menghukum terdakwa dengan satu tahun hukuman pidana penjara. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar. Alasan kasasinya: “Pemohon Kasasi adalah orang desa yang sangat awam dengan aturan-aturan hukum seharusnya petugas Pengadilan Agama yang tahu aturan hukumnya memberitahukan dengan jelas mengenai larangan-larangan apa saja […] untuk tidak dilakukan oleh karena ketidaktahuan kami […].” Bagaimanapun, Mahkamah Agung menolak permohonan tersebut. Majelis yang terdiri dari Mieke Komar, Zaharuddin Utama, dan Abdurrahman, menilai tidak ada kesalahan penerapan hukum dalam kasus tersebut.

 

18 Komentar

Filed under Pidana

Eksekusi Pidana: Tanggungjawab Pengadilan atau Kejaksaan?

Beberapa waktu terakhir, pelaksanaan atau eksekusi putusan pidana mengundang kontroversi yang cukup riuh, karena adanya putusan-putusan pengadilan terkait perkara tidak pidana korupsi yang tidak (segera) dilaksanakan. Protes keras terhadap hal ini antara lain datang dari ICW.

Menanggapi adanya protes tersebut, pihak kejaksaan cenderung untuk menghindar, serta mengemukakan bahwa keterlambatan eksekusi putusan terjadi, karena pihak pengadilan tidak segera mengirimkan salinan putusan ke kejaksaan. Jaksa Agung mengutip ketentuan dalam Pasal 270 KUHAP yang menentukan bahwa eksekusi dilakukan oleh jaksa, setelah panitera mengirimkan sailnan surat putusan kepadanya. Dalam prakteknya, tambah Jaksa Agung, eksekusi putusan tanpa menunjukkan salinan putusan itu seringkali mengundang perlawanan dari pihak terpidana. Pada intinya, Jaksa Agung hendak menyatakan bahwa protes keras ICW seharusnya diarahkan kepada pengadilan.

Pasal 270 KUHAP

“Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.”

Pernyataan Jaksa Agung tersebut, dalam pandangan saya, mengandung beberapa kejanggalan.

Pertama, kalaupun pernyataan Jaksa Agung terkait protes pihak terpidana itu benar terjadi, pertanyaannya mengapa justru jaksa yang bertahan dengan argumen itu? Katakanlah argumen ini keluar dari pihak pengacara (terpidana), tentu lebih mudah dipahami. Pihak terpidana jelas punya kepentingan untuk menghindari dilakukannya eksekusi. Kedua, kalaupun ada perlawanan dari pihak pengacara (terpidana), kemudian akan muncul pertanyaan baru. Dengan cara apa pengacara (terpidana) melakukan perlawanan itu? Serta apa yang sudah dilakukan oleh kejaksaan untuk mengantisipasi hal tersebut? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita tengok kembali ketentuan-ketentuan terkait pelaksanaan eksekusi ini. Rumusan Pasal 270 KUHAP sendiri, dalam prakteknya telah membuka perdebatan, setidaknya, atas dua permasalahan.

Permasalahan pertama, terkait dengan waktu pelaksanaan eksekusi. Meskipun Pasal 270 KUHAP memerintahkan jaksa melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, setelah salinan surat dikirimkan, tetapi tidak ada patokan waktu berapa lama salinan putusan itu harus diselesaikan. Permasalahan kedua, mengenai apa yang dimaksud dengan salinan putusan dalam pasal tersebut. Pihak pengadilan telah beranggapan bahwa sebenarnya jaksa cukup menggunakan petikan putusan saja dalam melaksanakan putusan. Artinya, lambatnya penyelesaian putusan bukan merupakan hambatan bagi jaksa. Permasalahan terakhir, inti dari perdebatan yang terakhir muncul sehubungan dengan protes atas pelaksanaan putusan yang lamban, siapa yang seharusnya bertanggungjawab? Pihak pengadilan atau pihak kejaksaan?

Waktu pengiriman salinan putusan

Permasalahan waktu pengiriman ini, bukan hal baru. Namun demikian, perdebatan yang selama ini muncul sebenarnya tidak terkait pelaksanaan putusan, melainkan terkait dengan pengajuan memori oleh jaksa – meskipun pada kenyataannya, entah mengapa, perdebatan tersebut tetap berada dalam kerangka Pasal 270 KUHAH (padahal ruang lingkup Pasal 270 KUHAP adalah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap).

Memang benar bahwa ada keberatan dari pihak kejaksaan atas lambannya penyelesaian salinan putusan oleh pengadilan, sehubungan dengan waktu yang diperoleh jaksa untuk mempersiapkan memori banding terkait putusan bebas. Apabila salinan putusan terlambat diberikan, dapat dibayangkan bagaimana sulitnya jaksa dapat mempelajari berkas tersebut dengan baik, serta menyelesaikan memori yang akan diajukannya. Dalam beberapa memori kasasi dapat kita temui keberatan pihak kejaksaan terkait lambatnya penyelesaian salinan putusan (misalnya dalam Putusan No. 1412 K/Pid/2006, No. 2534 K/Pid/2007, No. 782/K/Pid/2008).

Untuk mengatasi hal tersebut, sejak tahun 1983, Mahkamah Agung sebenarnya telah menegaskan, bahwa untuk perkara tolakan (penolakan dakwaan) dalam waktu satu minggu pengadilan sudah harus menyampaikan salinan putusan terkait kepada pihak kejaksaan. Batas waktu ini telah diterima pula oleh pimpinan kejaksaan ketika itu yang pada tahun 1995 mengeluarkan surat edaran yang mengacu pada surat edaran Mahkamah Agung tersebut.

Jangka waktu penyelesaian salinan putusan pidana dalam waktu satu minggu tersebut, pada perkembangannya kemudian, diubah menjadi empat belas hari. Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran pada tahun 2010, kemudian diperbaharui pada tahun 2011, yang menyesuaikan jangka waktu tersebut dengan ketentuan dalam UU Paket Peradilan. Selain mengubah batas waktu pengiriman salinan putusan, surat edaran juga mengatur bahwa petikan putusan (hanya amarnya saja) sudah dapat dikirimkan segera setelah putusan diucapkan.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 21/1983 Tentang Batas Waktu Pengiriman Salinan Putusan Pada Jaksa

“[…]

Mengenai “dalam jangka waktu beberapa lama” Panitera harus sudah mengirimkan salinan surat putusan itu kepada Jaksa, hal itu memang tidak diatur dalam KUHAP. Akan tetapi Mahkamah Agung menganggap wajar apabila jangka waktu pengiriman itu diberi batas, yakni eksekusi putusan oleh Jaksa dapat segera dilaksanakan.

Hendaknya dalam hal menyangkut perkara-perkara tolakan (acara pemeriksaan biasa). Hakim sudah dapat membiasakan diri untuk membuat putusan yang sudah selesai diketik rapi dan langsung di tanda tangani begitu putusan diucapkan, sehingga pengiriman salinan putusan oleh Panitera kepada Jaksa dapat pula segera dilakukan. Untuk perkara-perkara tolakan ini kiranya batas waktu paling lambat 1 (satu) minggu bagi pengiriman salinan putusan oleh Panitera kepada Jaksa, dapat dianggap memadai.

Sedangkan dalam hal menyangkut perkara-perkara dengan acara singkat batas waktu itu paling lambat adalah 14 (empat belas) hari.

Hal tersebut di atas juga mengingat adanya perkara-perkara yang dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi, sehingga dengan diadakannya batas-batas waktu tersebut memudahkan pula bagi Jaksa untuk menyusun memori banding.

[…]”

Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum B-235/E/3/1994 Tentang Eksekusi Putusan Pengadilan

“[…]

2. Pidana Penjara/Kurungan

1.1. Menerima salinan Putusan Pengadilan dari Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan dalam waktu 1 (satu) minggu untuk perkara biasa dan 14 (empat belas) hari untuk perkara dengan Acara Singkat (Pasal 270 KUHAP dan SEMA No. 21/1983).

[…]”

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 01/2011 Tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 02/2010 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan

“[…]

2. Untuk perkara Pidana Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya, Penyidik dan Penuntut Umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan dengan ketentuan KUHAP;

3. Petikan Putusan Perkara Pidana diberikan kepada Terdakwa, Penuntut Umum dan Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Permasyarakatan segera setelah Putusan diucapkan;

[…]”

Petikan putusan sebagai dasar eksekusi

Ketentuan yang terakhir muncul dalam surat edaran Mahkamah Agung, sebagaimana sudah disebutkan di atas, membedakan antara salinan putusan dengan petikan putusan. Pada dasarnya, petikan putusan hanya berisi amar putusan saja tanpa merinci lebih lanjut dasar pertimbangan dari hakim dalam memutus.

Selama ini, seperti diutarakan Jaksa Agung, muncul keberatan dari pihak (pengacara) terpidana terhadap pelaksanaan eksekusi yang hanya dilakukan berdasarkan petikan putusan. Namun demikian, saya sendiri belum melihat kepentingan apa yang dapat mendasari keberatan tersebut. Apa yang dapat dilakukan oleh pihak pengacara dalam melawan pelaksanaan putusan tersebut?

Jika kita perhatikan prakteknya, dalam satu putusan Mahkamah Agung di tingkat PK yang mempermasalahkan eksekusi tanpa penggunaan salinan putusan, Mahkamah Agung dengan tegas menyatakan bahwa pengajuan PK tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam KUHAP (Putusan No. 45/PK/Pid/2011). Kalau Mahkamah Agung konsisten dengan pendapat ini, kekhawatiran Jaksa Agung bahwa akan ada perlawanan pihak (pengacara) terpidana, tentu akan terbantahkan.

Keberatan jaksa atas terlambatnya pengiriman salinan putusan, sehingga pihaknya kesulitan menyelesaikan memori, menurut pandangan saya lebih dapat dipahami. Karena, untuk dapat mengajukan memori, jaksa harus mempelajari pertimbangan yang digunakan oleh hakim. Tetapi, terkait petikan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, apalagi yang hendak dipermasalahkan? Dan mengapa justru jaksa yang mengajukan argumen tersebut?

Namun dalam kenyataannya,  permasalahan tersebut (sepertinya) menjadi tidak sederhana, karena posisi jaksa sendiri yang menempatkan diri sebagai hakim. Sementara di banyak kondisi ideal “negara hukum”, hakim menjadi penyeimbang antara kepentingan terdakwa/terpidana dengan kepentingan penegakan hukum (jaksa), dalam situasi di Indonesia ceritanya jadi berbeda. Bagaimanapun, kalau kita lihat latar belakangnya, masalah pelaksanaan putusan ini sesungguhnya masalah institusional kejaksaan, yaitu bagaimana menjalankan fungsi penegakan hukumnya. Kalaupun penyelesaian salinan putusan menyentuh lembaga pengadilan, seperti protes pihak kejaksaan – yang juga bukan tanpa alasan, sesungguhnya itu terkait dengan berkurangnya waktu jaksa dalam mempersiapkan memori. Dan, sebagaimana telah disepakati juga oleh Mahkamah Agung melalui surat edarannya, seharusnya pengadilan berpegang pada batas waktu empat belas hari yang telah ditentukannya sendiri. 

Tugas dan tanggungjawab jaksa selaku eksekutor

Bahwa pelaksanaan putusan adalah tanggungjawab kejaksaan, sebenarnya telah diakui oleh pihak kejaksaan sendiri. Pada tahun 1995, satu tahun setelah keluarnya surat edaran pelaksanaan putusan pengadilan yang mengikuti batas waktu penyelesaian salinan putusan yang ditetapkan Mahkamah Agung, kejaksaan mengeluarkan surat edaran lagi.

Entah apa latar belakangnya, tetapi ketentuan tersebut, seperti sudah disampaikan di atas, membuat jaksa dalam beberapa hal harus mengambil alih peran penilaian oleh hakim. Dalam situasi yang berbeda dengan gambaran ideal “negara hukum” ini, jaksa menilai sendiri sejauh apa eksekusi boleh (atau tidak) segera dilakukan.

Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum B-128/E/3/1995 Tentang Tugas dan Tanggungjawab Jaksa Selaku Eksekutor Putusan Pengadilan

“[…]

  1. KUHAP telah menetapkan bahwa Jaksa adalah Eksekutor terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan untuk itu Panitera mengirimkan salinan Surat Putusan kepadanya (ps. 270 yo ps 1 butir 6a KUHAP). Dengan demikian Eksekusi putusan Pengadilan Yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sepenuhnya merupakan tugas dan tanggung jawab Jaksa.
  2. […]
  3. […]
  4. […] penundaan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap hanya bisa dilakukan apabila […]:
    a. Alasan yuridis yaitu terpidana mohon penundaan; b. Pelaksanaan hukuman sehubungan dengan permohonan grasinya dan dalam hal hukum mati (Pasal 2, Pasal 3 UU No. 3/1950); c. Alasan perikemanusiaan seperti terpidana dalam keadaan hamil tua, sakit keras dan sebagainya.

[…]”

Kesimpulan

Dengan demikian, sebenarnya telah cukup jelas, pelaksanaan putusan pengadilan seharusnya menjadi tugas dan tanggungjawab kejaksaan. Namun pada prakteknya, potensi adanya benturan kepentingan antara pengacara (terpidana) dengan jaksa (penegakan hukum) dalam skenario proses hukum di “negara hukum” yang ideal, tidak akan sampai ke institusi pengadilan, melainkan telah diselesaikan oleh jaksa yang tidak hanya berperan sebagai jaksa, namun juga sebagai hakim.

Dengan sendirinya, hal ini membuat kejaksaan, ketika terkena tekanan politik dari aktivis pemantau peradilan dan/atau berhadapan dengan pengadilan, seperti mewakili dua kepentingan sekaligus. Bukan hanya penegakan hukum, tetapi juga hak-hak terpidana.

Kondisi ini, kalau dilihat sekilas, tentu akan menempatkan lembaga tersebut dalam posisi “korup”, dalam arti menyimpang dari tugas idealnya menegakkan hukum. Kepentingan jaksa dan kepentingan terpidana yang dalam skenario proses hukum di “negara hukum” yang ideal akan berbenturan dan harus diselesaikan di muka hakim, ternyata tidak selalu seperti itu adanya. Bagaimanapun, dari sudut pandang institusional ini, fenomena korupsi sebenarnya lebih menarik untuk dikaji. Dan diperdebatkan lebih lanjut..

6 Komentar

Filed under Pidana

Tragedi Tanah Pemakaman

Kalau kita ikuti pemberitaan terkait kasus ini, pasti perhatian utama ke kata-kata: “korupsi”, “27 milyar”, dan “bebas”. Orang yang korupsi 27 milyar bisa bebas? Wajar menjadi berita. Lalu mulailah Mahkamah Agung dipersalahkan, hakim-hakimnya ditelusuri, dibuat perbandingan-perbandingan dengan kasus-kasus lain yang menyentuh perasaan. Dikontraskanlah kasus ini dengan kasus-kasus kecil yang belakangan menyeruak, seperti pencurian piring, sandal jepit, merica, dan sebagainya. Tapi bagaimana sebenarnya duduk perkaranya? Ada yang terlebih dahulu membaca putusannya?

Jika kasus ini kemudian mencuat, memang berangkat dari ketidakadilan. Ada satu fakta yang sama dengan dua terdakwa berbeda, diperiksa dalam dua berkas berbeda, dengan akhir yang jauh berbeda. Satu terdakwa diputus bebas, sedang yang lain harus menanggung hukuman setidaknya delapan tahun penjara. Perbedaan nasib itu pula yang kemudian membuat orang tua terdakwa yang dihukum menjerit mengadu. Mengapa anaknya yang menjadi korban ketidakadilan itu?

Lalu mulai dibukalah cerita tentang kasus terhadap terdakwa yang dibebaskan. Alih-alih mempertanyakan mengapa salah satu terdakwa kemudian dijatuhi hukuman, sebagaimana jeritan isi hati orang tuanya, fokus perhatian justru pada terdakwa yang dibebaskan. Bagaimana mungkin terdakwa itu bisa bebas? Bukankah, bagaimanapun juga, terdakwa korupsi harus dihukum? Tak mungkin kesalahan terjadi pada putusan yang menghukum. Tak mungkin seorang terdakwa dalam korupsi bisa dibebaskan.

Tapi yang namanya anggapan itu tak lebih dari praduga. Praduga bahwa terdakwa pada dasarnya bersalah. Praduga bersalah. Persis seperti bunyi memori kasasi yang dajukan jaksa terhadap putusan yang membebaskan salah satu terdakwa: “[B]ahwa kekeliruan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam menerapkan hukum pembuktian pada pertimbangan-pertimbangannya tersebut adalah karena pertimbangan-pertimbangan itu tidak didasarkan pada alat bukti.” Jadi, bukan ketika menghukum seorang hakim harus benar-benar mencukupkan dasar alasan untuk menjatuhkan putusannya karena menyangkut nasib seseorang, tetapi justru sebaliknya. Atas nama kepentingan negara? Mana itu prinsip praduga tidak bersalah yang dipelajari dan diselami para mahasiswa hukum sepanjang masa pendidikannya? Menguap?

Bagaimanapun, dalam situasi-situasi yang meragukan seperti ini – di mana jaksa sendiri jelas-jelas mempermasalahkan hukum pembuktian (baca: penilaian atas kenyataan), saya pikir majelis kasasi tak mungkin dapat memutus lebih baik dari majelis pada pengadilan tingkat bawah, tanpa adanya penilaian kembali atas fakta-fakta terkait kasus tersebut. Putusan tidak dapat diterimanya permohonan kasasi, dengan sendirinya, sangat dapat dipertahankan.

Kasusnya sendiri sebenarnya sederhana. Ada seorang pegawai pemerintahan provinsi, AW, rupa-rupanya mengetahui rencana pembelian tanah yang akan dilakukan oleh Provinsi DKI. Buru-burulah AW mencari calon penjual tanah. Bersama dengan rekanannya, TB, pada akhirnya dia temukan calon penjual itu. Dua pemilik lahan besar. Satu lahan untuk tanah pemakaman, sedangkan satu lahan lagi untuk tanah pertamanan. Ideal. Persis seperti yang dibutuhkan oleh pemerintah provinsi. Lalu dibuatlah kesepakatan dengan kedua pemilik lahan tersebut.

Prinsipnya, AW bersedia menjualkan lahan tersebut, asal nilainya tidak melebihi NJOP. Pada akhirnya disepakatilah nilai penjualan, kira-kira setengah dari NJOP. Mengapa NJOP? Penjelasannya AW yang tahu. Setidaknya pada waktu itu. Menurut peraturan yang ada, pemerintah akan memberikan ganti rugi terhadap pemilik tanah yang dipergunakan untuk kepentingan umum, seharga NJOP atau nilai nyata tanah tersebut. Jadi, AW tahu, bagaimanapun itu nilai yang akan dibayarkan oleh pemerintah. Dibuatlah kuasa menjual untuk AW. Menyadari posisinya sebagai pegawai negeri, tanpa setahu para pemilik lahan, AW kemudian mengalihkan kuasa tersebut kepada TB.

Singkat cerita, dimulailah proses pembebasan (pembelian) tanah oleh pemerintah. Dibentuk satu tim khusus dari pemerintah provinsi. Pada satu rapat penentuan harga – yang kemudian dipermasalahkan oleh jaksa, disepakatilah harga ganti rugi lahan tersebut. Antara tim khusus tersebut, dengan TB, tentu sebagai kuasa penjual. Pada rapat tersebut, dalam kapasitas yang secara formil sebenarnya tidak ada, hadir pula AW. Jaksa mempermasalahkan diamnya kedua terdakwa dalam rapat penentuan harga tersebut.

Mengapa mereka tidak memberitahukan bahwa harga tanah itu senilai harga yang disebutkan oleh pemilik lahan? Bukankah dengan diamnya mereka ketika itu, maka telah timbul kerugian negara? Negara yang semestinya, setidaknya dalam pandangan jaksa, cukup membayarkan harga yang diminta oleh pemilik lahan, menjadi harus membayarkan harga yang diminta oleh kuasa pemilik lahan. Ke mana selisihnya? Tentu kemudian diambil TB. Atau AW? Yang jelas, dalam pandangan jaksa, tindakan kedua orang tersebut melanggar hukum dan merugikan negara.

Tetapi, mahasiswa hukum perdata yang sudah mempelajari perjanjian kuasa sekalipun, tentu paham bahwa kedua terdakwa tersebut dalam transaksi itu adalah perwakilan pemilik lahan. Bukan perwakilan negara. Proses transaksi jual beli pada dasarnya terdiri dari dua pihak. Satu pihak penjual. Satu lagi pihak pembeli. Karenanya, dalam proses pembentukan harga tersebut, para terdakwa memiliki kewajiban hukum terhadap penjual, bukan pembeli. Sepanjang mereka mempertahankan harga yang diminta oleh pemberi kuasanya, sebagaimana mereka sepakati, sesungguhnya tidak ada pelanggaran kepercayaan. Jikalau ada bagian yang mereka ambil, dalam hal ini, maka itu merupakan bagian penjual.

Pendeknya, kalaupun mereka korupsi – dalam arti mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepada mereka, maka korbannya adalah pemilik lahan. Kalaupun, katakanlah, pemberian kuasa itu dianggap melanggar hukum, entah karena tidak dilakukan di depan camat (menurut peraturan terkait pembebasan tanah) ataupun karena dialihkan tanpa setahu para pemilik lahan, bukankah yang sebenarnya dapat dirugikan adalah pihak pemilik lahan?

Katakanlah para pemilik lahan itu tadinya mendapatkan informasi yang memadai, misalnya mengetahui bahwa negara toh setidak-tidaknya akan membayarkan harga NJOP (sebagaimana tercantum dalam peraturan juga), bukankah pemilik lahan logikanya akan meminta pembayaran ganti rugi sesuai NJOP juga? Atau bahkan lebih. Dengan atau tanpa keberadaan perwakilan seperti kedua terdakwa dalam kasus ini.

Kalaupun mau ditarik lebih luas, yaitu adanya gangguan terhadap kinerja pasar bebas, di mana idealnya ada penawaran yang terbuka, pada prinsipnya tanggung jawab bukan pada sisi penjual. Tentu bisa saja dipertanyakan mengapa, misalnya, mengapa pilihan dalam kasus ini dapat dipastikan jatuh pada tanah para penjual tersebut. Tetapi, semestinya fokusnya bukan mempermasalahkan rapat penentuan harga yang merupakan pengambilan kesepakatan antara kuasa penjual dengan pembeli, melainkan dalam pengambilan keputusan dari sisi pembeli (pemerintah provinsi) sendiri.

Sekalipun intervensi atas kerja pasar yang terbuka tersebut dalam pandangan saya sendiri juga merupakan sesuatu yang buruk, karena negara sebagai pembeli terbatasi pilihannya, maka permasalahannya harus ditelusuri dalam pengambilan keputusan pada sisi pembeli. Adakah jaminan mekanisme tender atau penilaian yang obyektif? Atau adakah penyalahgunaan wewenang, suap, pemaksaan yang merusak proses itu? Yang jelas, fakta-fakta itu tak terungkap jelas dalam persidangan. Dari berkas yang dapat saya baca, tidak saya temukan alasan untuk menyalahkan putusan hakim yang membebaskan terdakwa AW, sebagaimana pendapat berbeda seorang hakim agung dalam berkas terdakwa TB yang juga menurut saya cukup berdasar.

Dalam kasus ini, sayangnya, perhatian media dalam hemat saya tidak cukup berimbang. Seperti telah terbangun persepsi bahwa putusan bebas itu yang salah, bukan putusan yang menjatuhkan hukuman. Padahal, bukan itu yang sebenarnya diharapkan orang tua terdakwa yang mengharapkan keadilan bagi anaknya yang dijatuhi hukuman. Fakta-fakta hukum yang dapat ditemukan dalam putusan ternyata memperkuat kegundahan orang tua terpidana. Paling tidak, dari apa yang dapat saya baca dan pahami.

Tinggalkan komentar

Filed under Pidana

Asal Usul Tindak Pidana Ringan

Tindak pidana ringan, khususnya tindak pidana pencurian ringan, akhir-akhir ini menarik perhatian publik karena penanganannya dianggap tidak lagi proporsional dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang diatur. Pokok persoalannya, menurut beberapa analisa yang saya ikuti, batasan tindak pidana tersebut tidak pernah lagi diperbaharui sejak tahun 1960.

Dengan demikian, pengaturan tindak pidana ringan saat ini diasumsikan sebagai semacam perlindungan dari adanya penegakan hukum yang tidak proporsional terhadap tindak pidana yang (kerugiannya) dianggap tidak serius. Tapi bagaimana sebenarnya asal-usul tindak pidana ringan itu sendiri? Apakah memang awalnya itu yang menjadi latar belakang diaturnya tindak pidana ringan?

Dalam “Handboek van Het Nederlandsch-Indische Strafrecht” yang ditulis pada tahun 1946, J.E. Jonkers menyatakan bahwa tindak pidana ringan merupakan ketentuan hukum pidana yang hanya berlaku di Hindia Belanda, karena tidak ditemukan padanannya dalam WvS yang berlaku di Belanda. Bahkan, sebelum tindak pidana ini kemudian dianggap sebagai suatu tindak pidana kejahatan yang ringan, tindak-tindak pidana tersebut sebelum tahun 1918 diatur sebagai pelanggaran dalam WvS Hindia Belanda (KUHP).

Jenis tindak-tindak pidana ringan – yang hampir semuanya dapat dikenali langsung dari penyebutannya dalam KUHP itu – adalah sebagai berikut:

Pasal 302

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan […]

Pasal 315 (ditambahkan kemudian)

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 352

Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

Pasal 373

Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 372 apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Pasal 379

Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 378, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Pasal 384

Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 383 [penjual yang berbuat curang terhadap pembelinya, red.], diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah, jika jumlah keuntungan yang di peroleh tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.

Pasal 407

Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406 [menghancurkan atau merusakkan barang, red.] jika harga kerugian tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Pasal 482

Perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 480, diancam karena penadahan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah, jika kejahatan dari mana benda tersebut diperoleh adalah salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 364, 373, dan 379.

Menurut Jonkers, asal muasal instrumen tindak pidana ringan, berhubungan erat dengan kondisi pengadilan pada masa kolonial. Ketika itu, dirasakan adanya kebutuhan untuk menyelesaikan suatu perkara pada pengadilan yang letaknya terjangkau. Di bawah pemerintahan kolonial, pengadilan untuk penduduk non-Eropa (landraad) menanggung beban perkara yang luar biasa besar, sementara pengadilan untuk penduduk Eropa (raad van justitie) di seluruh Hindia Belanda tak lebih dari enam pengadilan saja. Dengan situasi seperti ini, maka dapat dibayangkan timbulnya kebutuhan untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah pidana kecil pada pengadilan yang letaknya dekat.

Harapannya, bukan hanya raad van justitie, tetapi landraad juga dapat menyelesaikan kasus-kasus pidana itu.  Namun, karena pengadilan tersebut pada prinsipnya hanya berwenang untuk mengadili kasus-kasus dengan ancaman maksimum 3 bulan kurungan atau denda 500 gulden, maka ditentukan hukuman kurungan tak lebih dari 3 bulan. Hanya penghinaan sederhana saja – delik yang ditambahkan kemudian, mengenal ancaman hukuman kurungan empat bulan dan 2 minggu.

Kompetensi terkait penanganan perkara tindak pidana ringan ini, pada akhirnya, tidak lagi dihubungkan dengan ancaman hukuman yang diatur, namun merupakan kewenangan terkait tindak-tindak pidana tertentu – yang kemudian dinamakan tindak pidana ringan.

Logika bahwa penentuan tindak pidana ringan ini berhubungan dengan proses penanganan di pengadilan, meski mungkin dengan alasan berbeda, dapat ditemukan kembali dalam KUHAP yang kemudian berlaku di Indonesia. Mungkin, karena saya belum menemukan mengapa pada waktu itu sistem penanganan tindak pidana ringan yang asalnya dari masa kolonial ini dipertahankan. Apakah pada tahun 1981 juga tetap ada kebutuhan adanya pengadilan yang terjangkau? Atau telah ada motif lain untuk menyelesaikan perkara dengan cepat? Bagaimanapun, dalam hukum acara yang baru (UU No. 8/1981), ditentukan sebagai berikut:

Pasal 205

Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini [perkara tilang, red.].

Dari rumusan di atas, cukup jelas bahwa definisi tindak pidana ringan yang berasal dari hukum kolonial dipertahankan, termasuk logika kompetensi pengadilan (dalam hal ini berupa pembatasan berdasarkan ancaman hukuman yang dijatuhkan). Pada prinsipnya hanya terdapat dua perkecualian dari logika tersebut.

Pertama, terkait dengan penghinaan ringan – seperti juga sudah disebutkan tadi – yang sebenarnya juga telah dikategorikan sebagai tindak pidana ringan pada masa kolonial, meskipun ancaman hukumannya lebih dari tiga bulan. Sedang yang kedua, terkait dengan sidang perkara tilang yang diatur memiliki hukum acara tersendiri. Kemungkinan besar karena jumlahnya yang jauh lebih banyak.

Munculnya sorotan terhadap tindak-tindak pidana ringan ini, khususnya tindak pidana pencurian ringan, adalah ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat atas diprosesnya kasus-kasus bernilai kecil yang menyangkut hidup orang-orang kecil. Hal ini terjadi, seperti sudah banyak dibahas, karena batasan maksimal nilai uang yang diatur tidak lagi diperbaharui sejak tahun 1960. Di samping, bisa jadi, dipengaruhi juga oleh penanganan kasus-kasus korupsi yang sering dinilai masyarakat tidak cukup memuaskan. Analisa tersebut memang berdasar, yaitu bahwa ketentuan hukum pidana kemudian dirasa tidak adil lagi, karena adanya perubahan nilai mata uang.

Namun demikian, sebenarnya telah terjadi perubahan persepsi terhadap tujuan dari pengaturan tindak pidana ringan ini, yaitu dari kebutuhan pemerintah kolonial untuk menjamin adanya pengadilan yang terjangkau di masa kolonial, menjadi tuntutan masyarakat akan adanya proses hukum yang proporsional.

Dua hal ini, menurut pendapat saya, dapat juga dilihat sebagai dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Di satu sisi adalah bagaimana pemerintah berusaha menjalankan nilai-nilai yang mendasarinya, dalam hal ini terkait jaminan dan perlindungan hukum yang berkeadilan. Setidaknya, hal itu bisa kita lihat dari inisiatif pemerintah kolonial untuk menggunakan institusi tindak pidana ringan ini pada awalnya. Sementara di sisi lain dari mata uang itu – meskipun mungkin terkait mata uang yang berbeda, kita juga bisa dapatkan bagaimana warga negara merasakan secara langsung terwujud (atau tidaknya) nilai-nilai itu. Protes publik yang semakin meluas terhadap kebijakan penegakan hukum terkait kasus-kasus kecil yang saat ini marak, dapat dibaca sebagai sebuah reaksi tidak terwujudnya nilai-nilai itu. Penyesuaian aturan perundang-undangan sebenarnya hanya satu cara, dari upaya untuk mewujudkan jaminan dan perlindungan hukum yang berkeadilan itu.

Pertanyaannya kemudian, dalam sistem bernegara saat ini, siapa yang seharusnya bertanggungjawab untuk memastikan kebijakan hukum pidana berjalan baik?

5 Komentar

Filed under Pidana

Menimbang Kembali Kasus Pencurian Piring

Kasus dugaan pencurian dengan nilai kecil kembali menyeruak ke permukaan. Setelah kakao, pisang, semangka, sandal jepit, pencurian enam piring menyita perhatian publik Indonesia. Rentetan kasus ini mungkin belum selesai, setelah beberapa saat sesudahnya juga terdengar kasus pencurian kelapa muda yang juga akan dibawa ke pengadilan. Bahwa hal tersebut ada hubungannya dengan kebijakan yang tak pernah disesuaikan dengan kenaikan nilai mata uang, setidaknya telah coba diuraikan oleh sahabat saya Arsil dalam blog-nya.

Namun, terlepas dari kebijakan tersebut yang memang memiliki dampak terhadap fenomena munculnya kasus-kasus bernilai kecil yang – toh kalaupun dugaaan itu kemudian terbukti benar – dianggap oleh rasa keadilan masyarakat terlalu berlebihan untuk dibawa ke pengadilan, sebenarnya ada aspek yang tak kalah penting yang juga bisa diwakili oleh kasus ini, yaitu mengenai bagaimana argumentasi hakim dalam memutus. Betul, seperti dikatakan oleh Ketua Mahkamah Agung bahwa hakim memiliki kebebasan dalam memutus, tetapi justru dalam kebebasan itu terkait satu pertanggungjawaban untuk menjelaskan dan memberikan argumen untuk putusan yang diambilnya.
Dalam tulisan ini, pembahasan saya hanya akan fokus pada pertanyaan hukum yang harus dijawab terlebih dahulu oleh Mahkamah Agung, sebelum masuk ke dalam pokok perkara.

Seperti mungkin sudah umum diketahui oleh para sarjana hukum, syarat untuk mengajukan kasasi dalam kasus pidana, antara lain: tidak boleh menyangkut putusan bebas. Selain oleh adanya doktrin “judex facti” dan “judex juris”, atau dengan kata lain Mahkamah Agung pada tingkat kasasi tidak lagi memeriksa fakta, namun hanya memeriksa masalah penerapan hukumnya saja, juga telah adanya ketentuan dalam KUHAP yang mengatur hal itu. Pada prinsipnya permohonan kasasi dapat dimohonkan, kecuali terhadap putusan bebas.

Pasal 244
Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

Namun demikian, pada prakteknya, sebagaimana juga sudah dikupas oleh Arsil dalam blog-nya, Mahkamah Agung sendiri telah menerima bahwa dalam hal-hal tertentu, kasasi terhadap putusan bebas diperbolehkan. Sebagai acuannya, apabila putusan itu tidak menyangkut terbukti atau tidaknya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, namun merupakan kekeliruan majelis hakim dalam menafsirkan ketentuan atau unsur-unsur tindak pidana, melampaui kewenangan, atau memasukkan unsur-unsur non yuridis di dalam pertimbangannya.

Rambu-rambu ini sebenarnya kurang lebih mirip dengan doktrin “judex facti” dan “judex juris”, yaitu bahwa majelis kasasi hanya berwenang memeriksa hal-hal yang berkaitan dengan penerapan hukum. Mahkamah Agung, setidaknya dalam kasasi, tidak turut campur dengan penilaian atas fakta. Dalam kriteria yang sebagian dapat ditemukan dalam Pasal 30 UU Mahkamah Agung tersebut (terkait masalah kewenangan pengadilan tingkat bawah dan penerapan hukum), hanya ditambahkan kriteria “memasukkan unsur-unsur non yuridis di dalam pertimbangannya”. Bagaimana praktek penggunaan kriteria tersebut? Itu sebenarnya pertanyaan menarik. Tetapi apakah akan ketemu jawabannya, itu masalah lain.

Dalam kasus pencurian piring yang kemudian mengundang kontroversi ini, dua anggota majelis menilai bahwa kasus tersebut dapat diterima. Artinya, meskipun mungkin tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 224 KUHAP, telah dianggap memenuhi kriteria perkecualian yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung sendiri menyangkut hal-hal seperti ini. Tapi apa pertimbangan mereka? Pertimbangan yang diberikan hanya sebagai berikut:

“- Bahwa dalam kenyataannya ada barang- barang berupa […] adalah seluruhnya di temukan di rumah kontrakan Terdakwa dan benar seluruhnya adalah barang-barang milik majikannya […] yang te lah diambil Terdakwa tanpa seijin Pelapor;
– Bahwa Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum berhasil membuktikan bahwa putusan judex facti (Pengadilan Negeri) adalah putusan bebas tidak murni;”

Kalau kita amati, pada poin pertama itu sendiri telah terjadi penilaian atas fakta. Dapatkah penilaian atas fakta dijadikan argumen untuk menilai fakta? Sedang berikutnya, hanya disebutkan bahwa pemohon kasasi berhasil membuktikan putusannya adalah putusan bebas tidak murni. Bagaimana bisa dianggap begitu? Bagian mana dari argumentasi pemohon yang dianggap oleh hakim telah memenuhi kriteria putusan bebas tidak murni itu?

Selain ada logika yang terbalik (seharusnya pertimbangan dimulai dengan menjawab pertanyaan apakah perkara dapat diterima atau tidak, sebelum kemudian melihat ke pokok perkara), dalam hal ini juga terdapat pertimbangan yang hanya berupa pernyataan saja, namun tidak menjelaskan. Kalaupun saya sependapat dengan Ketua Mahkamah Agung bahwa hakim memiliki kebebasan dalam memutus, dalam hal ini saya akan kesulitan kalau ditanya apa latar belakang hakim memutus seperti itu. Setidaknya, itu tak akan kita temukan dalam putusan tersebut. Mungkin anda tahu?

1 Komentar

Filed under Pidana

Pembunuhan X Maut?

Kembali soal kecelakaan tragis X maut. Pertanyaan yang berkembang setelah terjadinya kecelakaan tersebut, terkait ancaman pidana yang tepat bagi penabrak atau pengendara. Tentu, bisa diperdebatkan bagaimana idealnya hukuman itu, lepas dari tindakan yang diambil oleh pihak yang berwajib. Namun kenyataan di lapangan, tindak pidana yang akan didakwakan pada pengendara oleh jaksa, pada dasarnya bersumber dari sumber hukum (positif) yang saat ini berlaku. Karena itu pula, pada akhirnya ketentuan yang kemudian dianggap adil ataupun tidak itu, tak akan lepas dari hukum positif. Setidaknya dari premis yang diambil berdasarkan hukum positif. Tapi apa sebenarnya kata hukum positif?

Dari beberapa media yang  memberitakan mengenai ancaman hukuman kepada pelaku, berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, lahir perdebatan mengenai mungkin tidaknya pengendara tersebut dijerat dengan pasal pembunuhan. Benarkah pelaku dapat dijerat dengan pasal pembunuhan? Ada baiknya kita buka KUHP.

Pasal 359
Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Pasal 338
Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 359 dan Pasal 338 tersebut di atas, mempunyai suatu kesamaan, yaitu hilangnya nyawa orang lain. Namun demikian, terdapat juga perbedaan mendasar yang pada akhirnya mempengaruhi berat ringannya ancaman hukuman, yaitu bagaimana perbuatan itu dilakukan. Apabila seseorang dengan sengaja melakukan perbuatan itu, maka hukumannya lebih berat ketimbang apabila seseorang karena kelalaiannya menyebabkan kematian seseorang. Masuk akal, karena kalau yang satu perbuatan itu telah jahat dari niatnya (membunuh), sedang perbuatan lainnya hanya merupakan akibat, bukan niat. Artinya, dalam pembunuhan, seseorang melakukan dengan penuh niat dan mengetahui akibat dari perbuatan itu, yaitu menghilangkan nyawa orang lain.

Perbedaan antara adanya niat dan mengetahui akibat yang akan ditimbulkan ini, tampaknya, cukup jelas secara teori. Namun, dalam prakteknya, ternyata tidak sesederhana itu. Hal ini terjadi, antara lain karena adanya kasus-kasus kecelakaan lalu lintas tragis yang disebabkan oleh perbuatan pengendara yang konyol. Kurang lebih seperti kasus kecelakaan tragis X maut ini.

Dalam situasi-situasi yang demikian, timbul pertanyaan mengenai unsur kesengajaan pengendara. Benarkah pengendara yang konyol itu (baca: mabuk dan mengendara dengan ugal-ugalan di jalan yang padat pejalan kaki), tidak berniat dan tahu akibat dari perbuatannya adalah hilangnya nyawa orang lain? Atau mungkin, seperti kasus sebelumnya, tidakkah sopir yang konyol itu (baca: menutup pintu minibus yang berpenumpang penuh), tidak berniat dan tahu akibat dari perbuatannya adalah hilangnya nyawa para penumpangnya?

Sehingga, pada prakteknya kemudian, terselip unsur baru di antara kelalaian dan kesengajaan. Hal ini ada hubungannya dengan penggunaan standar obyektif, di mana setiap orang di dalam masyarakat, terkait dengan situasi tertentu, diharapkan bertindak sebagaimana mestinya dalam situasi seperti itu. Ada semacam anggapan bahwa mustahil seseorang tidak mengetahui akibat-akibat dari suatu perbuatan tertentu itu. Apalagi kalau tindakannya sangat konyol dan akibatnya sangat tragis. Pendeknya, dalam kasus-kasus kecelakaan yang berakibat kematian, kemudian dikenal pula apa yang dinamakan kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (dolus eventualis/voorwaardelijk opzet). Dalam hal pengendara dapat dianggap mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa akibat dari perbuatannya itu adalah hilangnya nyawa orang lain, maka dia dapat dianggap sengaja merampas nyawa orang lain. Tapi perlu dicatat juga, kalau yang digunakan kriteria obyektif, harus diukur secara obyektif pula hubungan sebab akibat antara hilangnya nyawa dengan perbuatan konyol terkait. Tindakan menyetir mabuk dan ugal-ugalan, misalnya, memang tindakan tak bertanggungjawab dan membahayakan orang lain. Tapi apa akan selalu berakibat meninggalnya seseorang? Belum tentu. Dengan demikian, pada prakteknya, hakim yang kemudian menilai apakah dalam suatu kasus terdapat kesengajaan sebagai suatu kemungkinan itu.

Sehubungan dengan hal ini, ada pelajaran menarik dari yurisprudensi di Belanda. Ada dua kasus yang mungkin bisa menunjukkan secara kontras beda antara ada atau tidaknya niatan dan pengetahuan pelaku.

Kasus pertama terjadi pada tahun 1996, dikenal dengan nama “Putusan Porsche” (HR 15-10-1996, NJ 1997, 199). Seorang pengemudi Porsche 928 yang baru minum beberapa gelas bir bersama temannya di sebuah kafe, memacu mobilnya melebihi dengan kecepatan tak kurang dari 120 km/jam, di jalan yang normalnya hanya diperbolehkan 80 km/jam. Untuk diketahui, jalan-jalan seperti itu biasanya hanya terdiri dari dua jalur. Setelah pengendara itu mengabaikan beberapa lampu merah dan beberapa kali mendahului mobil-mobil lain, dalam satu upaya mendahului yang beberapa kali dilakukan, terjadilah petaka itu. Mobilnya menghantam mobil dari arah sebaliknya. Lima orang meninggal, termasuk satu orang dalam mobil itu sendiri. Jaksa mendakwakan terdapat kesengajaan sebagai suatu kemungkinan, melihat situasinya pengendara tersebut mabuk dan mengendara dengan ugal-ugalan. Seharusnya dia tahu akibat perbuatannya itu. Pengacara terdakwa beranggapan bahwa dalam hal ini tak ada unsur kesengajaan, bahkan kesengajaan sebagai suatu kemungkinan sekalipun.  Apa kata Hoge Raad? Setelah melalui pemeriksaan ulang di pengadilan tinggi yang lain, pada akhirnya Hoge Raad memutuskan bahwa dalam hal ini tidak terdapat kesengajaan itu. Apa alasannya? Alasan mendasar, terletak pada fakta-fakta kasus terkait, di mana pengendara sebelum terjadinya tabrakan telah berkali-kali mencoba mendahului, namun diurungkan. Hal tersebut setidaknya meyakinkan para hakim bahwa, dalam hal ini, tidak ada niatan dari pengendara untuk menabrak mobil dari arah sebaliknya yang berakibat timbulnya korban jiwa itu.

Kondisi berbeda terjadi dalam kasus yang terjadi kemudian, yaitu apa yang terkenal sebagai “Putusan Pembunuhan Enkhuizer” (HR 23-01-2001, NJ 2001, 327). Situasinya mirip, tetapi memang ada beberapa hal yang berbeda. Seorang pengendara mabuk melaju kencang, dalam hal ini menghindari razia polisi, menerobos jalanan dalam kota Enkhuizen. Jalanan yang normalnya hanya boleh dilalui dengan kecepatan maksimum 50 km/jam itu, diterobosnya dengan kecepatan tinggi. Parahnya, saat itu adalah akhir minggu, di mana bisa dipastikan keadaannya ramai. Terlebih, selain lampu pengendara yang redup, hanya terdapat lampu penerangan ala kadarnya di situ. Apa yang kemudian terjadi? Pengendara itu menghantam tiga pengendara sepeda. Satu demi satu tertabrak, di mana pada setiap tabrakan pengendara itu ternyata tetap menginjak pedal gasnya. Tiga orang meninggal dengan tragis. Apa kata Hoge Raad? Dalam kasus ini Hoge Raad menolak permohonan kasasi dan sependapat dengan pengadilan tinggi, bahwa terdapat kesengajaan sebagai suatu kemungkinan. Dengan perbuatannya, pengendara dianggap secara sadar telah menerima segala akibat yang akan ditimbulkan. Pengadilan tinggi menyatakan bahwa pengendara itu sengaja merampas nyawa tiga orang pengendara sepeda.

Apa yang bisa dipelajari dari kasus-kasus di atas? Pada prinsipnya, penilaian hakim atas fakta menjadi penting dalam menilai apakah telah ada kesengajaan sebagai suatu kemungkinan. Apa yang bisa disimpulkan secara garis besar dari penilaian fakta itu? Pada prinsipnya, dengan melakukan perbuatan itu, pengendara yang mabuk dan ugal-ugalan dapat dianggap sengaja menerima adanya akibat hilangnya nyawa pengguna jalan lain. Namun, bukannya tanpa perkecualian. Bukti-bukti yang menunjukkan bahwa pengendara sebenarnya telah berusaha untuk menghindari terjadinya kecelakaan itu, walaupun kemudian terjadi kecelakaan tragis, dapat digunakan untuk meyakinkan hakim bahwa  tidak ada kesengajaan untuk menghilangkan nyawa pengguna jalan lain.

Perbandingan dengan perkara sopir minibus yang masuk sungai dalam suatu kecelakaan yang terjadi pada tahun 1994, sebenarnya juga menarik untuk menguji unsur-unsur tersebut di atas. Sayangnya, saya belum baca pertimbangan hakim dalam putusan itu. Namun demikian, menurut pendapat saya, pertanyaan yang dalam hal ini seharusnya terlebih dahulu diajukan: benarkah perdebatan penggunaan pasal pembunuhan itu masih relevan?

Beberapa pendapat yang berkembang menyebutkan adanya putusan Mahkamah Agung terkait hal itu. Dalam kasus kecelakaan lalu lintas, tidak tertutup kemungkinan penabraknya dijerat dengan pasal pembunuhan. Begitu setidaknya pendapat Mahkamah Agung terkait kecelakaan yang terjadi di tahun 1994. Mirip dengan pertimbangan Hoge Raad di atas. Tapi, menurut pendapat saya, penting juga untuk mempertimbangkan kapan peristiwa itu terjadi. Perlu diingat bahwa pada tahun 1994 itu, masih berlaku UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang lama. Adanya kecenderungan untuk menggunakan pasal KUHP, sedikit banyak dipengaruhi oleh minimnya aturan pidana terkait kecelakaan lalu lintas. Bahkan, kalau dilihat pasal-pasal dalam UU No. 14/1992, pendekatannya lebih ke ganti rugi pihak penabrak. Tapi, di tahun 2012 ini, masihkah sama situasinya?

Kalau melihat polisi yang juga menggunakan ketentuan dalam UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tentunya mereka menyadari perubahan ini. Apakah mereka juga menyadari latar belakang adanya perubahan itu? Saya tidak tahu. Yang pasti, penjelasan undang-undang terkait, telah menyebutkan juga “efek jera bagi pelaku pelanggaran [berat dan terdapat unsur kesengajaan, red.] dengan tidak terlalu membebani masyarakat”. Begitu menurut undang-undang.

Bagaimanapun, kalau kita mau mencermati lebih lanjut perdebatan tentang kesengajaan sebagai suatu kemungkinan yang berada di antara kelalaian dan kesengajaan ini, dalam konteks UU No. 22/2009, situasinya lebih sederhana. UU Lalu Lintas dan Jalan Raya sendiri membedakan antara Pasal 310, yaitu  kecelakaan “karena  kelalaian” pengendara, dengan Pasal 311 di mana ada kesengajaan “dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang” yang mengakibatkan terjadinya suatu kecelakaan.

Apabila mengakibatkan kematian, ancaman hukuman Pasal 310 itu maksimal 6 tahun, sedang ancaman hukuman Pasal 311 itu 12 tahun. Pasal 310 UU Lalu Lintas dan Jalan Raya itu lebih berat dari kelalaian yang menyebabkan kematian pada umumnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 359 KUHP. Selain itu, juga tetap ada perbedaan antara Pasal 311 UU Lalu Lintas dan Jalan Raya dengan Pasal 338 KUHP, yaitu derajat kesengajaan yang menyebabkan beban pembuktian jaksa terkait Pasal 311 UU Lalu Lintas dan Jalan Raya ini menjadi lebih ringan dari beban pembuktian terkait Pasal 338 KUHP.

Untuk memenuhi unsur kesengajaan, terkait dengan Pasal 338 KUHP, harus dibuktikan fakta-fakta yang menunjukkan pengendara memang berniat dan mengetahui dirinya merampas nyawa orang lain. Bagaimana persisnya? Situasi pada waktu terjadinya kecelakaan itu kuncinya. Penilaiannya bisa berbeda dari kasus ke kasus, seperti sudah dijelaskan tadi.  Intinya, melihat perbuatan pelaku sendiri pada saat terjadinya kecelakaan, terbuka ruang bagi kesengajaan sebagai suatu kemungkinan, yaitu penerimaan atas akibat tragis yang kemudian terjadi. Namun, bagaimanapun juga, kalaupun seseorang yang tengah mabuk dan mengendara dengan ugal-ugalan, belum tentu dirinya berniat dan mengetahui bahwa tindakannya itu akan merampas nyawa orang lain. Dalam hal ini, ruang bagi advokat untuk mengajukan pembelaan sebenarnya cukup terbuka.

Sementara itu, untuk memenuhi Pasal 311 UU Lalu Lintas dan Jalan Raya, pada prinsipnya jaksa cukup membuktikan bahwa terdakwa mengendara “dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang”. Boleh dibilang, aturan dalam UU Lalu Lintas dan Jalan Raya ini, entah disadari atau tidak, telah mengkodifikasi bentuk kesengajaan sebagai suatu kemungkinan dalam kasus-kasus kecelakaan. Jaksa tidak terikat untuk menunjukkan bahwa di situ ada niatan atau pengetahuan terampasnya nyawa orang lain. Yang perlu ditunjukkan adalah bahwa terdakwa telah sengaja mengemudi dengan cara atau keadaan yang membahayakan nyawa. Apakah harus ada hubungan langsung antara niat terdakwa dengan akibat yang nyata (hilangnya nyawa seseorang) itu? Bukankah bisa saja dia masih mencoba mengerem atau mengarahkan mobilnya dengan sedemikian rupa? Dalam hal ini, keadaan itu tak lagi relevan. Keadaan yang membahayakan itu sendiri telah memenuhi unsur Pasal 311 UU Lalu Lintas dan Jalan Raya tersebut. Secara teknis pembuktian, beban jaksa tentu lebih ringan dari Pasal 338 KUHP. Atau dengan kata lain, ruang pembelaan bagi terdakwa lebih kecil, kalau tak bisa dibilang tertutup sama sekali.

Tapi apakah hukuman 12 tahun itu cukup setimpal? Jujur, terkait hal ini, saya tidak tertarik untuk membahasnya lebih lanjut tanpa membandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain. Dan tentu saja, terkait adilnya berat ringannya hukuman itu, sulit untuk mengukurnya secara obyektif hanya dengan satu kasus X maut ini saja..

4 Komentar

Filed under Pidana

Kecelakaan Tragis X Maut

Sebuah kasus yang memenuhi segala syarat untuk mengaduk emosi publik. Kecelakaan tragis di jantung kota Jakarta. Terjadi hari minggu pagi. Menelan korban jiwa setidaknya 9 orang, belum termasuk mereka yang mengalami luka dan goncangan psikis. Penabraknya mengendarai mobil bermerk populer, sehingga mudah sekali diingat. Lalu, sosoknya yang mungkin tidak menarik dan menyebalkan itu, keluar dari pintu mobil seolah tanpa penyesalan. Bisa jadi karena masih dalam pengaruh minuman keras atau obat-obatan. Semalam suntuk berpesta dengan teman-temannya. Pulang dalam keadaan mabuk. Memuakkan.

Penabrak yang memuakkan itu, memacu mobilnya sampai sekitar 100 km/jam di jalanan dalam kota, sebelum kemudian oleng dan menghantam sekelompok orang tak berdosa yang berdiri di trotoar jalan. Sekelompok orang yang mungkin tak pernah menyangka terkena musibah selepas menjalani olah raga di minggu pagi itu. Belum lagi gambar-gambar dan potongan video yang kemudian beredar. Seorang ayah yang meratap kehilangan anaknya. Saya sendiri tak sanggup melihatnya karena menahan tangis. Menyedihkan.

Bukankah di tempat dan waktu yang sangat biasa itu, bisa jadi anda sendiri yang sedang berdiri di trotoar itu? Atau mungkin bapak, ibu, kakak, adik, atau anak anda? Dari bayangan bahwa anda atau orang yang anda cintai bisa menjadi korban suatu kecelakaan tragis yang disebabkan tindakan konyol seperti itu, wajar kemudian lahir suatu empati kepada para korban. Empati yang bisa jadi amarah. Dan tentu pengendara itulah biangnya. Tapi, jangan lupa, bukankah bisa jadi, si pengendara itu bapak, ibu, kakak, adik, atau anak anda? Atau bahkan anda sendiri?

Menurut pendapat saya, menarik untuk memahami kasus kecelakaan itu dengan mempertimbangkan sudut pandang di atas. Pada dasarnya, ada kecenderungan memotret pelaku dan korban sebagai satu kontras hitam putih, simbol baik dan buruk. Tapi bukankah kebenaran pada akhirnya bukanlah pencitraan, namun  kenyataan itu sendiri? Dan sesungguhnya sifat baik ataupun buruk itu terkandung dalam perbuatan, serta bukan melekat pada diri seseorang?

Dengan kontras itu, tak mengherankan kalau kemudian orang-orang, bahkan beberapa ahli hukum, tertarik untuk ikut berlomba menghakimi. “Oh, si pelaku menyebabkan orang lain mati karena kesalahan,” kata yang satu. “Pasal 359 KUHP,” kata yang lain. “Pasal 359 KUHP? Lima tahun? Terlalu ringan,” protes yang lain lagi. “Bukankah itu masuk pembunuhan?” celetuk temannya. “Betul. Itu pembunuhan. Eh, tapi, adakah rencana untuk membunuh?” “Hmm.. tidak, tidak.. itu karena kesalahan saja, bukan kesengajaan. Tapi.. lima tahun? Sembilan nyawa?! Pasti itu aturan sudah tidak lagi sesuai dengan jamannya.”

Perdebatan seperti itu, sebenarnya wajar terjadi dalam komunitas hukum, apalagi terkait dengan hukum pidana ataupun kriminologi. Tapi, apa yang terlupa di sini, bahkan mungkin penyidiknya sendiri tidak tahu, kasus ini sudah termasuk ke dalam kejahatan terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan. Sudah ada aturan yang khusus terkait itu. Sudah ada pasalnya yang mungkin, setidaknya dari fakta yang bisa dibaca di media, sesuai dengan peristiwa tersebut. Pasal berapa? Coba anda cari dalam undang-undang terkait. Tapi sebaiknya baca dulu dengan baik. Baru diperdebatkan sebaiknya seperti apa. Bukankah itu kelebihan orang yang belajar hukum?

Dan jangan lupa, dalam hidup, hitam dan putih itu seringkali tak sesederhana yang kita duga..

 

Tinggalkan komentar

Filed under Pidana