PROLEGNAS: Instrumen Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia *)

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, reformasi regulasi atau reformasi peraturan mendapat perhatian yang cukup besar dari Pemerintah Republik Indonesia saat ini, antara lain ditandai dengan penyusunan Strategi Nasional Reformasi Regulasi oleh Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2015, serta serangkaian kebijakan Presiden Joko Widodo yang masih terus bergulir. Sebagaimana dapat kita lihat pula dalam beberapa dokumen terkait kebijakan tersebut, reformasi regulasi pada dasarnya ditujukan sebagai suatu upaya untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam memperbaiki iklim dunia usaha.

Peraturan yang ada di Indonesia saat ini memang ternyata masih dianggap cukup membebani dunia usaha, dengan menempati peringkat ke-23 dalam Index Daya Saing Global (GCI) yang dikeluarkan oleh Forum Ekonomi Dunia (WEF). Posisi ini sebenarnya masih lebih baik ketimbang posisi Belanda pada peringkat 30, misalnya meskipun dari sisi transparansi, efektivitas regulasi yang dihasilkan, serta sasaran belanja pemerintah yang dikeluarkan terkait hal ini, Belanda jauh lebih unggul dari Indonesia.

Dalam tulisan ini, barangkali akan terlalu panjang dan terlalu abstrak untuk membahas lebih lanjut metode yang digunakan dalam menilai GCI yang kemudian juga dijadikan acuan oleh Kementerian Bappenas tersebut. Oleh karena itu, menurut hemat saya, alangkah baiknya kita kaji saja dulu dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Sebagai pembuka dari tulisan tentang legislasi di Indonesia, ada baiknya kita cermati dulu praktek penerapan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di Indonesia. Sehubungan dengan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan secara teori, mungkin telah cukup banyak dibahas, meskipun tak banyak yang kemudian menggunakan metode kajian empiris untuk mengukur penerapan dari ketentuan yang ada. Setahu saya, di samping beberapa pihak yang biasanya akan berkomentar sekitar bulan Oktober-Desember setiap tahunnya, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) cukup rajin dalam memantau dan mempublikasikan perkembangan produksi legislasi di Indonesia. Sedikit banyak, tulisan ini terbantu oleh data-data tersebut.

Permasalahan legislasi di Indonesia memang pada dasarnya baru akan terlihat, begitu pengamatan kita sampai pada tataran praktek, ketika terdapat informasi mengenai bagaimana ketentuan yang ada tersebut diterapkan. Dari data yang sejauh ini berhasil terkumpul, barangkali hasil temuan Forum Ekonomi Dunia tadi cukup dapat dipahami. Secara umum, undang-undang yang ada di Indonesia saat ini sebenarnya masih relatif sedikit – sehingga (dapat dianggap) tidak begitu membebani perkembangan dunia usaha. Namun demikian, dari sisi transparansi pembahasan, efektivitas implementasi, serta ketepatan pembelanjaan yang dikeluarkan untuk itu, barangkali masih perlu banyak perbaikan.

Berdasarkan penelusuran saya, masalah tersebut bahkan sudah terlihat pada tahap perencanaan, di mana akan terlihat adanya perbedaan yang besar antara produk yang direncanakan (artinya pasti akan dianggarkan), dengan hasil yang kemudian dicapai.

Untuk membahas permasalahan ini secara lebih mendalam, saya akan mencoba untuk memulainya dengan kerangka normatif yang ada, kemudian diikuti dengan kilas balik produk yang dihasilkan setiap tahunnya, serta menutupnya dengan sekilas penjelasan mengenai beberapa kemungkinan penyebabnya.

Berdasarkan peraturan yang saat ini berlaku, proses perencanaan suatu peraturan dari sisi pemerintah sebenarnya dapat dibilang sangat sederhana. Diawali dengan usulan dari masing-masing departemen, suatu rancangan yang telah mendapat persetujuan dari Presiden dan/atau telah dibicarakan dengan Kementerian Hukum dan HAM, kemudian akan dibicarakan dalam forum lintas departemen. Setelah itu, baru terjadi proses harmonisasi, sebelum rancangannya diajukan oleh Pemerintah untuk dibahas bersama dengan DPR. Sampai di sini, saya pikir duduk masalahnya cukup sederhana, karena pada prinsipnya rancangan tersebut (bukan peraturan akhirnya) dapat disusun dan ditetapkan sendiri oleh Pemerintah.

legislasi-1

Sumber: www.djpp.depkumham.go.id

Namun demikian, patut dicatat bahwa inisiatif pengajuan suatu rancangan peraturan juga dapat muncul dari pihak DPR, baik itu yang diajukan oleh anggota DPR sendiri, kelompok masyarakat, maupun usulan yang awalnya berasal dari anggota DPD. Adanya dua pintu ini, di samping tentu tanggung jawab pemerintahan di satu tangan, yaitu Pemerintah/Presiden, tentu membutuhkan adanya suatu patokan tertentu.

Tidaklah adil menimpakan kesalahan pelaksanaan pemerintahan – yang tentu saja membutuhkan adanya instrumen peraturan – pada Pemerintah, tanpa Pemerintah sepenuhnya memegang kendali atas instrumen tersebut. Untuk itu, perlu ada panduan berdasarkan prioritas yang sebelumnya telah disepakati bersama oleh kedua lembaga yang pada prakteknya menjalankan pemerintahan tersebut. Dengan kata lain, berjalannya fungsi legislasi yang efektif dalam kerangka cabang-cabang kekuasaan yang terpisah ini, membutuhkan adanya sebuah program perencanaan yang telah ditentukan sebelumnya.

Undang-undang mendefinisikan program rencana legislasi atau Prolegnas ini sebagai “instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis” yang merupakan “(daftar) prioritas program pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional”. Daftar tersebut memuat judul, materi muatan, serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Lalu siapa yang berwenang untuk membuat program tersebut? Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, daftar program tersebut merupakan suatu bentuk kesepakatan antara DPR dan Pemerintah yang menurut undang-undang akan ditetapkan oleh DPR. Namun, pertanyaannya, apa yang kemudian menjadi dasar dari penentuan prioritas tersebut?

Presiden yang pada akhirnya berwenang dan bertanggungjawab atas kebijakan legislasi pada masa pemerintahannya, pada prinsipnya dapat menuangkan agenda kebijakannya dalam produk legislasi yang dibutuhkan. Tentu dalam kerangka yang telah ditetapkan di dalam konstitusi. Repotnya, penerapan sistem presidensial di Indonesia membuat kekuatan politik yang menguasai parlemen tidak selalu sama dengan (pihak pendukung) Presiden. Hal ini sebenarnya tidaklah unik, karena situasi serupa saat ini juga terjadi di Amerika Serikat. Sayangnya, di Indonesia aspek politik ini justru tidak begitu banyak diperdebatkan.

Selain itu, sebagaimana hasil pemantauan dan catatan-catatan PSHK dari tahun ke tahun, hampir tak ada kriteria baku yang dapat digunakan sebagai acuan. Dalam peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku, hanya diatur suatu kriteria substantif yang sangat luas, termasuk daftar kumulatif terbuka yang panjang, berikut ketentuan prosedural yang membuka dilakukannya perubahan setiap tahunnya. Dalam suatu proses pertumbuhan yang dinamis, pengaturan seperti ini di satu sisi barangkali dibutuhkan untuk mengantisipasi terjadinya perubahan, meskipun di sisi lain ketidakpastian yang ditimbulkan tentu akan mengakibatkan tak dapat diprediksinya arah program perencanaan itu sendiri.

Jika kita amati lebih lanjut lagi, angka yang dipatok dalam program perencanaan legislasi tersebut setiap tahunnya (yang kemungkinan besar menjadi dasar penentuan anggaran), selalu jauh lebih besar dari capaian yang kemudian dapat direalisasikan. Untuk program lima tahunan terakhir (2015-2019), sebenarnya telah cukup ada penyesuaian, meskipun produksi rata-rata tahunan sebesar 34 itu pun bukan hal yang mudah diwujudkan. Untuk memberikan gambaran lebih rinci mengenai kondisi tersebut, ada baiknya kita menengok data berikut ini.

legislasi-2

Berdasarkan diagram di atas, dapat kita lihat bahwa produksi legislasi tahunan berkisar antara 40-60 undang-undang setiap tahunnya pada masa Pemerintahan SBY I dan bahkan turun menjadi antara 10-20 undang-undang setiap tahunnya pada masa Pemerintahan SBY II.

Meskipun masih merupakan suatu perkiraan yang masih harus diuji lebih lanjut lagi kebenarannya, tapi besar kemungkinan hal ini disebabkan oleh terbatasnya dukungan politik di parlemen. Bagaimanapun, terdapat perbedaan rasio yang cukup besar antara perencanaan setiap tahunnya, dengan produk legislasi yang kemudian dihasilkan. Pada gilirannya, hal ini juga dapat ditafsirkan sebagai tidak tepatnya sasaran dari anggaran pemerintah yang direncanakan, karena sebenarnya sudah dapat dipastikan bahwa target tersebut tak akan tercapai.

Menariknya pula, apabila kita perhatikan lebih cermat lagi, akan terlihat bahwa dari capaian produksi legislasi yang terbilang rendah itu pun, sebagian besarnya merupakan undang-undang yang termasuk ke dalam daftar kumulatif terbuka. Artinya, sebagian besar undang-undang yang dihasilkan adalah tindak lanjut perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat, tindak lanjut putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, APBN, pembentukan/penggabungan/pemekaran daerah, serta penetapan/pencabutan Perpu. Dengan demikian, fungsi undang-undang sebagai sarana untuk mewujudkan suatu kebijakan sebenarnya masih sangat terbatas. Ditinjau dari sudut pandang ini, tentu dapat saja dipertanyakan, kalau memang begitu adanya, mengapa harus ada suatu program perencanaan?

legislasi-3

Situasi di atas tampaknya belum banyak berubah di masa Pemerintahan Jokowi, karena sampai saat ini hanya baru terdapat 45 undang-undang yang dihasilkan, di mana 22 undang-undang di antaranya termasuk ke dalam daftar kumulatif terbuka. Bahwa Presiden telah membatasi untuk hanya merencanakan paling banyak 12 rancangan undang-undang setiap tahunnya, itu tentu saja positif, meskipun – kembali ke permasalahan pemisahan kekuasaan tadi – kebijakan ini sebagian besarnya justru akan dipengaruhi oleh kinerja institusi lain.

Tentu saya tidak menutup kemungkinan bahwa penggunaan kuantitas sebagai alat ukur ini kurang tepat, karena produk yang dihasilkan – bagaimanapun sedikit jumlahnya – barangkali saja telah menunjukkan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Terkait hal ini, mungkin cukup menarik untuk membandingkannya dengan produksi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Minimnya produksi undang-undang tadi, ternyata dibarengi pula dengan melonjaknya produksi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, terutama peraturan-peraturan menteri dan peraturan-peraturan daerah yang kemudian melahirkan permasalahan ketidakselarasan. Hal ini mungkin dapat kita bahas lebih lanjut lagi pada tulisan lain.

Perlu kiranya diketahui, kualitas legislasi sekalipun sebenarnya bukannya tidak dapat dinilai sama sekali. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), misalnya, sebenarnya telah mengembangkan paradigma untuk menilai kualitas legislasi, yaitu dengan memperhatikan penerapan kerangka aturan yang telah ditetapkan dalam proses legislasi (aspek sistematika), perhatian atas dampak yang akan ditimbulkan (aspek metodologi), berjalannya mekanisme pengawasan dan evaluasi secara berkala, serta adanya transparansi dalam proses pengambilan keputusan sehubungan dengan peraturan terkait.

Dalam laporan-laporan tahunannya, beberapa organisasi, seperti PSHK misalnya, telah mencoba untuk memberikan satu persatu komentar atas undang-undang yang dihasilkan setiap tahunnya. Namun, sepertinya belum ada suatu penelitian komprehensif untuk menguji indikator-indikator yang digunakan oleh OECD tersebut. Bagaimanapun juga, tentu akan menarik untuk mengambil suatu contoh kasus aktual yang dampaknya masih terus dapat diikuti hingga saat ini.

Seperti mungkin telah kita ketahui bersama, proses pembentukan UU No. 11/2016 tentang Pengampunan Pajak relatif terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Diawali dengan usulan perencanaannya oleh Pemerintah tiga hari sebelum masa reses Parlemen di bulan Desember 2015, pembahasan undang-undang tersebut berjalan cepat. Setelah naskah akademik diajukan secara tertutup oleh pemerintah kepada  DPR pada bulan Februari 2016, DPR kemudian menyetujui dan mengesahkan rancangan undang-undangnya pada awal bulan Juli 2016. Proses serupa sepertinya juga hendak diterapkan pada rancangan perubahan undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meskipun serangkaian protes yang mengiringi membuatnya tertahan.

Apakah dengan cepatnya proses tersebut dengan sendirinya akan berakibat pada kualitas yang dihasilkan?

Saya pikir hal ini dapat diuji dengan keempat indikator di atas tadi. Pada kenyataannya, meskipun secara pribadi mungkin saya cukup percaya pada rasionalitas dan kuatnya dukungan politik dari undang-undang tersebut, namun ternyata terdapat juga beberapa permohonan pengujian undang-undang tersebut. Menteri Keuangan sendiri bahkan telah mendatangi salah satu organisasi masa terbesar di Indonesia, untuk meyakinkan telah tepatnya kebijakan yang dipilihnya.

Meskipun barangkali masih dapat diperdebatkan ketepatannya, diajukannya permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi memang mungkin dapat dijadikan salah satu patokan untuk mengukur kualitas legislasi. Apabila kita cermati data yang ada, terdapat kecenderungan peningkatan yang cukup tajam, meskipun sisi positifnya adalah tidak dengan sendirinya permohonan-permohonan itu kemudian dikabulkan.

Yang barangkali perlu menjadi catatan, dengan adanya demokratisasi di Indonesia, adanya keterbukaan dan proses dialog dengan para pemangku kepentingan menjadi semakin penting dan mendesak. Suatu rancangan yang tidak terencana dengan baik, tentu akan mengurangi kualitas undang-undang terkait atau setidak-tidaknya berakibat pada legitimasinya di mata publik. Tanpa legitimasi yang kuat, besar kemungkinan peraturan itu nantinya akan sulit untuk ditegakkan. Selain itu, dengan terbatasnya ruang dialog, substansinya sendiri barangkali tidak mencerminkan kondisi yang sesungguhnya diatur. Suatu peraturan yang kemudian tidak dapat diberlakukan, pada akhirnya hanya akan semakin mengurangi legitimasi hukum dan pemerintahan.

Sebagai penutup, saya mencoba untuk kembali pada kerangka teoretis yang barangkali setiap perancang perlu ketahui. Dalam literatur disebutkan bahwa terdapat tiga fungsi program legislasi, yaitu sebagai (1) alat penyebarluasan informasi dan koordinasi, (2) instrumen prioritasi dan mobilisasi, serta (3) bukti bagi para pemilih bahwa suatu pemerintahan tertentu telah menjalankan agenda yang dijanjikannya (Zubek: 2007).

Kegagalan untuk menerapkan instrumen tersebut akan berakibat pada menurunnya kepercayaan pada pemerintah yang berkuasa, serta munculnya biaya-biaya ekonomi yang kemudian harus ditanggung. Biaya ekonomi ini bukan hanya menyangkut anggaran belanja yang ternyata tidak mencapai sasarannya, namun juga terganggunya iklim usaha. Hal-hal tersebutlah yang barangkali justru ingin diatasi oleh Indonesia saat ini, dalam usaha meningkatkan daya saingnya.

Sejauh ini, barangkali tak mudah untuk memberikan suatu rekomendasi yang merinci. Namun, dari pembahasan tadi, setidaknya kita dapat melihat bahwa terdapat dua permasalahan yang sama sekali berbeda, yaitu terkait pilihan kebijakan (aspek politik), serta terobosan-terobosan teknis yang barangkali dapat direalisasikan di bawah koordinasi Presiden sendiri. Di samping itu, perlu kiranya disadari bahwa sebelum sampai kepada suatu pilihan kebijakan, perlu dipahami dulu apa persisnya permasalahan yang dihadapi. Bahwa proses legislasi di Indonesia tidak berjalan sebagaimana mestinya dan kemudian timbul akibat-akibat yang kemudian mengiringi, saya harap telah terpetakan di dalam penjelasan di atas. Apabila daya saing Indonesia hendak ditingkatkan, tentu kondisi ini dapat saja diperbaiki.

 

*) Disampaikan pada kursus legislasi untuk Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP) yang diselenggarakan oleh CILC di Den Haag, serta didukung oleh Nuffic dan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda, 04-11-2016.

1 Komentar

Filed under Tidak Dikategorikan

Catatan Atas Putusan MK Terkait Perjanjian Perkawinan (69/PUU-XIII/2015)

Dalam sebuah perkara yang mengundang banyak perhatian keluarga pelaku perkawinan campuran (antar bangsa), Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia memutuskan, intinya, bahwa perjanjian perkawinan juga boleh dibuat setelah perkawinan berlangsung. Putusan ini banyak menuai reaksi positif dari kalangan pelaku perkawinan campuran, termasuk pemohon yang menganggap putusan tersebut sudah sesuai harapannya.

Reaksi ini tentu wajar, mengingat latar belakang dari permohonan tersebut memang sengketa antara pemohon dengan pihak pengembang yang membatalkan sepihak perjanjian jual beli apartemen. Pelaku perkawinan campuran tersebut dianggap tidak dapat memiliki apartemen yang dibelinya tanpa adanya perjanjian perkawinan yang telah dibuat sebelum perkawinan mereka dilangsungkan.

Namun, dalam putusan yang sama, perlu diingat bahwa MK kembali menegaskan asas nasionalitas dalam kepemilikan tanah. Atau, dengan kata lain, MK menegaskan kembali larangan kepemilikan tanah oleh WNA menurut UU PA. Pemohon memang barangkali dapat memiliki tanah, tapi ini tidak berlaku untuk suami WNA atau anak WNA-nya – kecuali dengan skema hak pakai yang diatur di dalam PP No. 103/2015.

Dengan demikian, perubahan terbesar sebenarnya menyangkut hukum perkawinan, di mana pada akhirnya tidak hanya menyangkut hak dan kewajiban pelaku perkawinan campuran saja, namun juga hak dan kewajiban warga negara secara umum.

Permasalahannya, dampak dari ketentuan ini justru yang sepertinya belum dipertimbangkan secara seksama oleh Mahkamah Konstitusi. Satu-satunya pertimbangan yang digunakan untuk mengubah ketentuan di dalam Pasal 29 UU No. 1/1974 adalah bahwa ketentuan tersebut telah “membatasi kebebasan 2 (dua) orang individu untuk melakukan atau kapan akan melakukan “perjanjian” […]”.

Padahal, pertanyaan yang semestinya dijawab terlebih dahulu, mengapa ada pembatasan seperti itu dalam pembuatan perjanjian perkawinan atau juga biasa disebut sebagai perjanjian pra-nikah?

Perlu diketahui bahwa pernikahan itu sendiri merupakan suatu bentuk ‘perjanjian’ yang mengikat dua pihak (suami dan isteri) dengan hak-hak dan kewajiban tertentu, berikut segala akibat hukum yang mengikutinya (misalnya terkait hak waris atau hak pengasuhan/perwalian anak). Lahirnya hak dan kewajiban antara para pihak tersebut, bukan saja menyangkut para pihak dan (barangkali) keluarga serta anak keturunannya, namun juga dapat menyangkut hak dan kewajiban pihak ketiga, misalnya jika salah satu pasangan mempunyai utang di bank.

Dengan demikian, adanya suatu batasan yang dibuat oleh para pihaknya sendiri terhadap berlakunya ketentuan-ketentuan umum yang telah diatur oleh undang-undang, perlu diketahui pula oleh pihak ketiga. Inilah yang kemudian menjadi dasar dari perlu adanya campur tangan pejabat notaris yang memastikan adanya suatu proses yang berjalan obyektif, disertai dengan suatu daftar atau catatan terjadinya suatu peristiwa yang kemudian melahirkan akibat hukum. Hal ini penting untuk menjamin adanya hak dan kewajiban kedua pasangan tersebut kepada pihak ketiga.

Sebagai perbandingan, di Belanda misalnya, sampai tahun 2012 yang lalu perjanjian perkawinan hanya dapat diubah atau dicabut (setelah berlangsungnya perkawinan) di hadapan hakim. Setelah itu, terjadi perubahan yang menyederhanakan proses tersebut, dengan dimungkinkannya perubahan, pencabutan, serta pembuat perjanjian di hadapan notaris, meskipun perkawinan telah berlangsung. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, tujuannya adalah untuk melindungi pihak kreditur.

Untuk itu, meskipun putusan ini patut diapresiasi, karena membuka kemungkinan dibuatnya perjanjian pernikahan setelah perkawinan berlangsung – serta dalam prakteknya pelaku perkawinan campuran belum tentu mengetahui adanya larangan terkait, namun kiranya perlu dipastikan bahwa perjanjian-perjanjian itu nantinya juga terdaftar, sehingga pihak ketiga juga dapat mengetahui. Sementara itu, anggota keluarga perkawinan campuran WNA yang tinggal di Indonesia sepertinya masih harus mempersiapkan nafas panjang untuk menghadapi larangan hak milik itu sendiri.

Tinggalkan komentar

Filed under Tidak Dikategorikan

Surat Terbuka: Untuk Penyelamatan Peradilan

Yth. Presiden Joko Widodo,

Pak Jokowi,

Pertama-tama kami ucapkan penghargaan yang sebesar-besarnya atas perhatian serius yang Presiden berikan kepada dunia peradilan di Indonesia, dengan upaya mempersiapkan suatu peraturan untuk menyelamatkan nasib lembaga peradilan. Sebagaimana telah umum diketahui, kami juga menilai adanya permasalahan dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia.

Meski begitu, kami pikir permasalahan ini bukan hanya disebabkan oleh adanya aparat peradilan yang tertangkap atau terindikasi korupsi dalam penanganan perkara – bahasa awamnya mafia peradilan –  sebagaimana telah banyak diberitakan dan dibicarakan selama ini, namun kami pikir lebih dari itu. Aparat peradilan yang ditangkap bukanlah hal baru, namun pertanyaannya mengapa pencari keadilan – yang butuh keadilan – berusaha untuk menyuap.

Pak Jokowi,

Satu hal yang mungkin dapat kita jadikan titik berangkat pengamatan kita adalah kepercayaan publik terhadap dunia peradilan yang teramat sangat rendah. Pada akhirnya, ini mengakibatkan lahirnya dua dampak sistemik pada dunia peradilan kita.

Pertama, sengketa yang diajukan ke pengadilan atas inisiatif para pihaknya sendiri sangatlah sedikit, sehingga besar kemungkinan isu-isu keadilan di negeri ini tidak terselesaikan sebagaimana mestinya. Kedua, sekalinya suatu sengketa masuk ke pengadilan, perkaranya akan berlarut-larut hingga Mahkamah Agung. Dan ini tidak hanya berlaku untuk sengketa perdata atau Tata Usaha Negara saja. Adanya kebijakan dari pihak kejaksaan yang kurang bijak – di mana permohonan banding/kasasi/PK diajukan semata berdasarkan hukuman yang dijatuhkan, jadi tanpa melihat benar atau salahnya penerapan ketentuan hukum terkait – menambah tinggi arus perkara yang mengalir ke Mahkamah Agung.

Tingginya arus perkara yang semestinya bukan merupakan obyek kasasi ini tidak saja berakibat pada rusaknya fungsi kasasi Mahkamah Agung dan fungsi mengadili pengadilan-pengadilan di bawahnya yang dipandang sebelah mata oleh pencari keadilan. Selain itu, hal ini juga mengakibatkan hilangnya jaminan proses peradilan yang jujur dan adil bagi warga negara, karena pada akhirnya tak ada yang mengawasi berjalannya penyelenggaraan peradilan di Indonesia sebagaimana telah diamanatkan oleh undang-undang.

Pak Jokowi,

Ketika penyelenggaraan peradilan berjalan tanpa pengawasan, tentu mustahil rasanya bagi kita mengharapkan tegaknya negara hukum sebagaimana diamanatkan konstitusi. Seharusnya, terdapat suatu proses yang jujur dan adil untuk menentukan ukuran benar salah hanya berdasarkan ketentuan hukum semata. Adanya korupsi dalam proses peradilan bukanlah suatu sebab, melainkan justru gejala dari suatu akibat dari tidak berjalannya sistem tersebut.

Dengan latar belakang pengusaha yang tentu berpengalaman dengan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam dunia usaha, saya yakin tidak sulit bagi Presiden untuk membayangkan akibat nyata dari kondisi itu. Di samping itu, sebagai sosok yang merakyat dan paham betul kondisi lapangan, saya juga yakin Presiden menyadari bagaimana orang-orang tak mampu tanpa dukungan nasihat hukum yang memadai – sebagaimana temuan lembaga-lembaga bantuan hukum yang ada – seringkali menjadi korban dari sistem yang abnormal ini. Mungkin juga ada baiknya kalau Presiden sekali-sekali membaca putusan-putusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan kita.

Pak Jokowi,

Hati boleh panas, tetapi kepala sebaiknya tetap dingin. Kami bersyukur mendapati Presiden masih sempat menikmati waktu untuk bercanda bersama keluarga di tengah kesibukannya yang padat, karena mungkin itu salah satu hal yang dapat membantu mendinginkan perasaan di tengah kegundahan.

Dari paparan kami tadi, betul bahwa ada permasalahan besar dalam tubuh peradilan dan itu bukan sekedar karena adanya aparat peradilan yang tertangkap atau terindikasi korupsi. Namun, fenomena ini hanyalah suatu gejala dari tidak berjalannya penyelenggaraan proses peradilan yang jujur dan adil. Sudah pada tempatnya kita pertanyakan dulu dan mengapa dan bagaimana itu terjadi, sebelum sampai kepada solusi-solusi untuk mengatasinya. Perlu untuk disadari, bahwa sebenarnya ini bukan soal lembaga peradilannya, namun proses peradilan yang jujur dan adil itulah yang seharusnya diselamatkan atau diwujudkan.

Sebagai seseorang yang saya ketahui percaya dengan penggunaan pendekatan sistemik, saya yakin Presiden akan mempersiapkan baik-baik kebijakan atau rencana aksi yang hendak diambilnya dan mengoptimalkan penggunaan kewenangan yang termasuk ke dalam cabang kekuasaannya.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

 

Hormat kami,

I. Nasima

Tinggalkan komentar

Filed under Konstitusi

Tujuh Mitos dan Fakta Seputar PK ‘Berulangkali’

Setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menyatakan pembatasan PK hanya boleh satu kali tidak lagi berkekuatan hukum, perdebatan mengenai hal ini langsung menyeruak ke publik. Dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi sendiri sebenarnya cukup sederhana. Setelah membedakan antara upaya hukum biasa (Peradilan Tingkat I, Banding, dan Kasasi) dan luar biasa (PK), Mahkamah Konstitusi menegaskan:

Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi bahwa upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) hanya dapat diajukan satu kali, karena mungkin saja setelah diajukannya PK dan diputus, ada keadaan baru (novum) yang substansial baru ditemukan yang pada saat PK sebelumnya belum ditemukan.”

(Putusan No. 34/PUU-XI/2013, Poin 3.16.1, hlm. 86)

Putusan tersebut sontak memicu kontroversi di media. Dalam beberapa hari terakhir ini publik disuguhi beragam pendapat dari tokoh-tokoh terkemuka yang mempertanyakan putusan tersebut, terutama pihak yang tidak sependapat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait. Sayangnya, pendapat-pendapat tersebut seringkali tidak disertai dengan argumen yang berdasar, alih-alih merujuk pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi sendiri.

Di bawah ini dapat kita lihat beberapa pendapat yang bertebaran di media:

1. “Di negara manapun, tidak ada pengajuan PK dilakukan berulang-ulang, kecuali di Indonesia.

Pendapat yang diutarakan salah seorang (yang mungkin menjadi) tokoh kunci dalam pembahasan RUU KUHAP ini merupakan mitos semata. Salah satu contohnya, Belanda tidak mengenal pembatasan hanya satu kali. Peninjauan kembali berulang untuk satu kasus pernah terjadi dalam Kasus Pembunuhan Deventer. Terlebih lagi, dasar adanya PK bukan pada satu atau beberapa kalinya, tetapi pada ada tidaknya novum (bukti baru) yang jika sebelumnya telah diketahui oleh majelis yang memutus, sangat mungkin akan mengubah isi putusan yang telah diambil.

2. “Bila dibuka ruang upaya hukum berkali-kali, akan banyak perkara menumpuk di MA.

Pihak yang mengutarakan pendapat tersebut, seringkali tidak merujuk kepada data perkara, sehingga ini juga merupakan mitos. Dalam beberapa kesempatan, seorang peneliti hukum dari Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Arsil, pernah mengatakan bahwa dari data perkara lima tahun terakhir, rata-rata perkara PK (pidana) hanya sekitar 3% dari total beban perkara MA (sekitar 400 perkara masuk per/tahun, dari sekitar 6000-an perkara kasasi).

3. “Kalau diberikan kesempatan PK berkali-kali, tidak terbatas, itu nanti berakibat ketidakpastian hukum.

Mitos. Pendapat ini tidak memperhatikan sama sekali pertimbangan MK yang telah membedakan antara upaya hukum biasa dan luar biasa. Pada upaya hukum pada tingkat kasasi, sengketanya terkait suatu pendapat hukum atau bagaimana hukum diterapkan. Ini perlunya fungsi MA untuk menjaga kesatuan hukum. Perlu ada suatu kepastian untuk pendapat ini. Di sisi lain, putusan hakim juga memuat fakta atau keadaan yang pada kondisi biasa semestinya telah diperiksa dengan seksama oleh hakim pada tingkat-tingkat sebelumnya, namun pada kenyataannya belum selalu tentu seperti itu. Ini yang menjadi dasar adanya instrumen upaya hukum luar biasa.

4. “Pembukaan pintu bagi PK di atas PK, kepastian hukum menjadi hilang. Karena orang yang sudah dihukum masih bisa dianggap belum bersalah.

Mitos ini tidak mempertimbangkan bahwa permohonan PK sejatinya tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan dari putusan (Pasal 268 ayat (1) KUHAP).

5. “Setiap hukuman mati bisa memunculkan PK biar tidak dihukum. Ini ekses yang akan muncul.

Ekses yang diutarakan di sini bersifat spekulatif. Mitos. Mungkin itu memang alasan yang mendasari pengajuan PK seorang terpidana mati, termasuk kebijakan kejaksaan yang juga seringkali menunggu upaya PK digunakan sebelum melakukan eksekusi, tetapi ini sebenarnya tidak berhubungan dengan ada atau tidaknya pengaturan PK hanya boleh sekali. Dengan adanya peraturan itupun, meski UU juga menegaskan bahwa upaya PK tidak menunda eksekusi, toh kejaksaan mengambil kebijakan tersebut.

6. “Saya kira perlu ada aturan itu. Jadi, jangan asal PK saja. Ini yang harus kita pikirkan, misalnya alat bukti yang diajukan tidak benar, maka harus ada konsekuensi biar lebih fair.

Pernyataan ini tidak memperhatikan bunyi undang-undang. Undang-undang telah memberikan aturan untuk itu, yaitu dalam hal (1) terdapat novum yang menimbulkan dugaan kuat, kalau diketahui sebelumnya, maka putusannya akan berbeda; (2) adanya pertentangan antara bukti dalam beberapa putusan; (3) terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Di antara 3 kriteria ini, sebenarnya hanya kriteria terakhir saja yang masih dapat mengundang pertanyaan, serta dalam kenyataannya memang banyak digunakan oleh para pihak. Namun, dengan menghubungkannya dengan dua kriteria lainnya, serta melihat pertimbangan Mahkamah Konstitusi, sebenarnya cukup jelas bahwa seharusnya hanya dapat diterima  selama kekhilafan atau kekeliruan itu berkaitan dengan suatu bukti atau keadaan (fakta) yang baru diketahui kemudian. Dengan demikian, ini juga merupakan sebuah mitos belaka. Aturannya sudah ada, meski penerapannya masih dapat dipertanyakan.

7. “Kalau PK berulang-ulang putusan tidak selesai-selesai. Mesti dibatasi maksimal dua kali.

Mengapa hanya boleh dua kali? Sekali lagi, seperti pertimbangan Mahkamah Konstitusi, pada akhirnya hanya kekuatan penemuan dan penetapan bukti dalam proses peradilan itu sendiri yang dapat menyelesaikan sengketa dengan sempurna.

1 Komentar

Filed under Tidak Dikategorikan

Pengaturan ITAP bagi Eks-WNI menurut UU dan PP Keimigrasian Terbaru

Berdasarkan peraturan perundang-undangan kewarganegaraan yang berlaku saat ini, orang (keturunan) Indonesia yang berada di luar negeri (bagian dari Diaspora Indonesia) tertutup kemungkinan untuk memperoleh kewarganegaraan ganda, sekalipun mungkin dirinya telah memenuhi syarat untuk mendapatkan kewarganegaraan dari negara tempat tinggalnya.

Selain itu, bagi mereka yang, karena satu dan lain hal, telah mendapatkan kewarganegaraan asing, dengan terpaksa harus melepaskan kewarganegaraan Indonesia mereka. Padahal, ikatan batin dengan negeri asalnya sebenarnya tak pernah benar-benar putus, serta tak tertutup kemungkinan mereka ini berencana untuk kembali bermukim dan/atau berkiprah di negeri asal mereka itu.

Pertanyaannya kemudian, tentu saja, bagaimana seseorang dengan status hukum seperti ini, dapat kembali tinggal di Indonesia secara permanen?

Seperti sudah disampaikan sebelumnya, bagaimanapun juga, pilihan untuk memegang dua kewarganegaraan tidak dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan. Meskipun, dalam beberapa kondisi, pembuat undang-undang sebenarnya telah mengakui adanya kebutuhan dan pemberian kewarganegaraan ganda oleh pembuat undang-undang bagi anak (di bawah usia 18 tahun).

Menurut peraturan kewarganegaraan yang ada saat ini, pengakuan seperti itu, setidak-tidaknya, telah ditunjukkan dengan dibukanya  kemungkinan bagi anak, di bawah usia 18 tahun dan dalam kondisi-kondisi tertentu, untuk memperoleh dan memegang kewarganegaraan ganda. Namun, setelah lewatnya batas usia tersebut, pihak yang bersangkutan harus memilih salah satu kewarganegaraan yang dipegangnya dalam waktu tiga tahun.

Selain berakibat positif pada posisi anak, setidak-tidaknya dalam beberapa situasi tertentu yang diatur di situ, sebenarnya terdapat juga dampak lain yang saat itu mungkin tidak diantisipasi dengan baik oleh pembuat undang-undang. Dampak lain dari kebijakan yang dibuat pada tahun 2006 tersebut, antara lain, status hukum (dulunya) anak (di atas usia 21 tahun) yang kehilangan kewarganegaraan ganda dan memutuskan untuk tetap tinggal di Indonesia, menjadi tidak pasti. Hal ini yang kemudian, antara lain, menyebabkan undang-undang keimigrasian harus disesuaikan, ketika DPR dan Pemerintah membuka pembahasan mengenai UU No. 9/1992 (Keimigrasian) pada tahun 2011 yang lalu.

Di samping itu, perlu juga diketahui, berdasarkan UU Keimigrasian yang lama, sebenarnya belum ada kategorisasi izin tinggal (misalnya berdasarkan tujuan tinggal pemegang izin tersebut) yang dapat secara riil menjawab tuntutan kebutuhan kehidupan sosial bermasyarakat. Terlebih lagi, menurut undang-undang dari masa Orde Baru itu, bahkan tak terdapat izin tinggal yang benar-benar bersifat permanen. Terkait hal ini, sedikit banyak, sudah mulai terdapat perbaikan yang dijanjikan pembuat undang-undang. Meskipun, karena satu dan lain hal, masih terlalu awal juga untuk merayakannya  (masalan ini belum akan saya bahas panjang lebar di sini).

Bagaimanapun juga, untuk menjawab kebutuhan akan pengaturan izin tinggal tetap yang lebih jelas dan bersifat permanen, maka undang-undang yang dikeluarkan pada tahun 2012 tersebut, antara lain, memuat kejelasan mengenai izin tinggal permanen, serta bentuk izin tinggal (tetap) dan kategori penerima yang lebih teruraikan secara rinci.

Menurut undang-undang, izin tinggal tetap pada dasarnya telah diatur dapat berlaku untuk jangka waktu yang tak terbatas. Selain itu, perpanjangannya juga tidak dikenai biaya sama sekali. Artinya, bagi anak dengan situasi seperti tersebut di atas (setelah lewat usia 18 tahun), dimungkinkan untuk tetap tinggal di Indonesia dengan menggunakan izin tinggal tetap ini.

Mencermati sistematika undang-undangnya, sebagian dari kelompok Diaspora Indonesia – yang karena satu dan lain hal telah berganti kewarganegaraan, dipandang oleh pembuat undang-undang berada pada posisi hukum yang dapat disetarakan dengan anak (yang dulunya) pemegang kewarganegaraan ganda.

Dengan sudut pandang seperti ini, kalau boleh saya tafsirkan sendiri, maka anak (yang dulunya) memegang kewarganegaraan ganda tadi, tidak hanya menyangkut anak yang berada di Indonesia, karena lewatnya usia kemudian menjadi WNA (karena harus memilih salah satu kewarganegaraan), serta memilih untuk tetap bermukim di Indonesia, namun juga kategori anak dengan status hukum serupa di luar negeri yang (kemudian) datang ke Indonesia.

Terkait anak yang sudah berada di Indonesia, karena lewatnya usia kemudian harus menjadi WNA, serta memilih untuk tetap bermukim di Indonesia, situasinya mungkin tidak rumit. Karena, pada prinsipnya, pihak pemohon izin tinggal tetap telah berada di Indonesia, serta tinggal menetapkan status hukumnya di negara itu saja.

Sementara itu, bagi anak yang dulunya berkewarganegaraan ganda dan WNA (yang dulunya WNI) yang berkedudukan di luar negeri, terdapat prosedur yang harus dilewati dulu, untuk dapat masuk ke wilayah Indonesia. Bagaimanapun juga, secara hukum, pihak tersebut memiliki posisi yang sama dengan WNA atau orang asing pada umumnya. Ini merupakan konsekuensi yang akan harus dihadapi, terlepas pembuat undang-undang sendiri telah menjamin bahwa pihak-pihak tersebut, pada dasarnya, dapat langsung mendapatkan izin tinggal tetap. Seperti mungkin sudah menjadi pengetahuan umum, setiap orang asing yang hendak masuk ke wilayah Indonesia, diwajibkan untuk memiliki visa.

Visa tersebut, sejauh relevan di sini, dapat berupa visa kunjungan (singkat) dan visa tinggal terbatas. Namun, apabila kita perhatikan baik-baik bunyi ketentuan terkait dua kategori visa itu, tak ada sama sekali yang jelas menunjukkan visa yang memang diperuntukkan bagi WNA atau anak (yang dulunya) berkewarganegaraan ganda yang berkedudukan di luar negeri.

(Mendapatkan) izin tinggal tetap itu sendiri, sebenarnya bukan merupakan tujuan yang dapat dijadikan suatu dasar dari permohonan visa, tetapi lebih merupakan sebuah hak atau kenikmatan. Menurut undang-undang, sebenarnya tak ada tujuan tertentu bagi kategori eks-WNI tersebut, sehubungan dengan visa mana yang seharusnya mereka gunakan untuk masuk ke wilayah Indonesia, dalam rangka mendapatkan izin tinggal, seperti yang telah dijanjikan di dalam Pasal 54 UU Keimigrasian. Bagaimanapun juga, menurut undang-undangnya, WNA atau anak (yang dulunya) berkewarganegaraan ganda yang hendak masuk ke wilayah Indonesia, harus mendasarkan permohonannya untuk masuk ke wilayah Indonesia dengan salah satu tujuan yang diatur di dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU Keimigrasian tersebut.

Sepertinya, pembuat kebijakan menawarkan jalan keluar yang bersifat sangat praktis. Di dalam Pasal 141 PP No. 31/2013 (peraturan pelaksana undang-undang tersebut), pada bagian yang sebenarnya mengatur tentang izin tinggal terbatas (jadi bukan soal visa), diatur pula bahwa pihak-pihak tersebut dapat masuk ke wilayah Indonesia, baik dengan visa tinggal terbatas, maupun dengan visa kunjungan. Dengan demikian, pada PP yang sebenarnya hanya berfungsi sebagai peraturan pelaksana ini, ditambahkan satu kategori baru, yaitu orang asing eks-WNI.

Selain itu, pada bagian permohonan visa (tinggal terbatas), ditambahkan kategori ‘repatriasi’ (juga tidak ada di dalam UU-nya) yang menjadi salah satu dasar permohonan izin tinggal terbatas menurut Pasal 102 PP No. 31/2013 tersebut. Syarat-syarat yang harus dipenuhi diasumsikan tidak berbeda dengan permohonan visa yang dapat diajukan oleh kategori-kategori lainnya, maka itu akan menyangkut (1) surat jaminan dan penjamin, (2) fotokopi paspor yang berlaku minimal 12-30 bulan (tergantung rencana masa tinggal pihak yang bersangkutan), (3) bukti biaya hidup, serta (4) bukti yang menunjukkan bahwa pihak yang bersangkutan, sebelumnya, berkewarganegaraan Indonesia.

Namun, jika mengacu ke Pasal 141 tadi, disebutkan juga mengenai dapat digunakannya visa kunjungan. Padahal, izin tinggal kunjungan yang dimaksudkan oleh PP ini, baru akan dapat diperoleh, setelah pemegang visa kunjungan memasuki wilayah Indonesia dan mendapatkan tanda masuk yang juga akan berlaku sebagai izin tinggal kunjungan. Sepertinya, soal visa kunjungan ini merupakan suatu celah yang tak terpikirkan sebelumnya oleh pembuat peraturannya sendiri.

Selanjutnya, dengan asumsi eks-WNI telah masuk ke dan berada di wilayah Indonesia, akan terdapat dua alternatif prosedur yang dapat ditempuh untuk mendapatkan izin tinggal tetap, yaitu dengan penggunaan izin tinggal kunjungan atau penggunaan izin tinggal terbatas. Perlu diperhatikan, untuk mendapatkan izin tinggal tetap, dipersyaratkan adanya izin tinggal terbatas. Sehingga, pemegang izin tinggal kunjungan akan diharuskan untuk terlebih dahulu mendapatkan izin tinggal terbatas, sebelum dapat mengajukan permohonan izin tinggal tetap tersebut.

Syarat-syarat untuk mendapatkan izin tinggal terbatas bagi kategori eks-WNI ini, baik melalui prosedur [visa kunjungan – izin tinggal kunjungan – izin tinggal terbatas – izin tinggal tetap], maupun [visa tinggal terbatas – izin tinggal terbatas – izin tinggal tetap], dapat dilihat pada uraian di bawah ini.

Izin Tinggal Terbatas

  1. Surat penjaminan dari penjamin;
  2. Paspor kebangsaan yang masih berlaku;
  3. Surat keterangan domisili; dan,
  4. Bukti yang menunjukkan pernah menjadi warga negara Indonesia.

Izin Tinggal Tetap

Untuk permohonan izin tinggal tetapnya sendiri, di mana untuk kategori eks-WNI ini tidak berlaku syarat lamanya tinggal (tiga tahun), maupun kewajiban adanya surat rekomendasi, dipersyaratkan hal-hal berikut ini:

  1. Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku;
  2. Fotokopi izin tinggal terbatas yang masih berlaku;
  3. Surat keterangan domisili;
  4. Pernyataan integrasi yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan;
  5. Surat penjaminan dari penjamin;
  6. Bukti yang menunjukkan pernah menjadi warga negara Indonesia; dan,
  7. Keputusan mengenai alih status izin tinggalnya.

Dari  syarat-syarat di atas, terdapat beberapa hal yang sebenarnya masih menyisakan pertanyaan dari UU Keimigrasian dan PP Keimigrasian, seperti:

  1. Bagaimana sebenarnya pengaturan permohonan visa untuk eks-WNI ini?
  2. Bagaimana bentuk surat penjaminan? Apa tujuan dari adanya surat seperti ini? Sampai kapan pemegang izin tinggal menjadi tanggungan penjamin?
  3. Apa cakupan dari bukti biaya hidup? Mengapa ada peraturan seperti ini?
  4. Apa isi pernyataan integrasi? Apa tujuan dari adanya pernyataan seperti ini?
  5. Jika segala persyaratan sebenarnya telah dinyatakan di dalam UU dan PP-nya, serta masih dipersyaratkan adanya keputusan (pengabulan) permohonan alih status, maka apa yang menjadi dasar keputusan mengenai alih status ini?
  6. Apakah pemegang izin tinggal terbatas/tetap juga diperbolehkan bekerja di wilayah Indonesia, tanpa pihak yang mempekerjakannya dikenai kewajiban IMTA?

Saya pikir, keruwetan pengaturan ini merupakan konsekuensi logis dari UU Keimigrasian yang memang pada awalnya dimaksudkan untuk menangkal arus imigran gelap/perdagangan manusia yang melewati wilayah Indonesia, namun pada perkembangan pembahasannya kemudian, mau tidak mau, dituntut juga untuk mengakomodir kepentingan para pemangku kepentingan terkait lainnya (masalah ini pernah saya publikasikan dalam satu tulisan di Hukumonline), termasuk mungkin eks-WNI di sini. Di sisi lain, dalam prakteknya, pihak keimigrasian (Pemerintah) sendiri sebenarnya telah memiliki aturan-aturan kaku yang dikembangkan sejak masa Orde Baru, misalnya terkait tidak diakuinya izin tinggal tetap dalam arti izin tinggal yang berlaku untuk jangka waktu yang tak terbatas. Dalam pandangan saya, masih perlu diuji, apakah salah satu perubahan yang telah ditetapkan di dalam UU Keimigrasian terbaru ini, juga nantinya akan efektif diberlakukan.

Sekali lagi, beberapa perubahan bersifat praktis yang dituntut dan diusulkan oleh pemangku kepentingannya sendiri, sedikit banyak, memang bukannya tidak diperhatikan oleh Pemerintah (seperti baru dimasukkannya kategori eks-WNI di dalam PP No. 31/2013). Namun, penyusunan kebijakan ‘bongkar pasang’ seperti ini, tentu menyisakan celah di sana-sini (misalnya belum jelasnya pengaturan visa untuk eks-WNI, karena mungkin memang sama sekali tidak masuk dalam pembahasan UU-nya), dengan dampak nyata yang secara umum sulit untuk diprediksi oleh pemangku kepentingan terkaitnya.

11 Komentar

Filed under Konstitusi

Tentang Kesulitan Hakim Kolonial Menggali Fakta

(Diterjemahkan dari VIER-EN-VIJFTIGSTE-BRIEF di dalam “Brieven van Opheffer”, hlm. 206-208)

Surat Ke-Lima-Puluh-Empat

Tentang bagaimana Kromo membakar amarah para hakim.

15 Mei 1912.

Di sana saya terima sebuah paket lembaran-lembaran negara, nomor 191 sampai dengan 204. Nomor terakhir itu, “dibuat di Buitenzorg, 21 Februari 1912”. Dengan demikian, sebanyak 200 lembaran negara sudah dihasilkan dalam waktu 50 hari; 4 setiap harinya, atau lebih dari 1400 setiap tahunnya. Amat, si penjilid buku, sampai tak punya alat untuk menjilid terbitan-terbitan itu menjadi satu bagian.

Di masa lalu, dengan tenang bisa kau sambit kepala orang dengan terbitan tahunan itu, jika terdapat kebutuhan mendesak untuk itu, namun untuk saat ini, perbuatan mengesankan semacam itu tak lagi disarankan; terbitan-terbitan tahunan itu terlalu tebal dan kau akan mengambil resiko mengakibatkan matinya seseorang.

Semenjak aku lebih terdidik menjadi seorang etis, aku lebih suka membuat orang terkesan dengan lampiran-lampiran yang belum muncul. Jika ada seseorang yang menyebalkan, katakan saja: “Tuan, itu tidak mungkin; itu jelas bertentangan dengan lampiran No. 9723”. Nomor itu sebenarnya belum keluar, tapi justru di situ menariknya. Pernyataan itu sangat mengesankan. Orang-orang yang membuatmu sebal itu akan selalu tersentak dengan keterkejutan: “Oh! Maaf..”. Terlebih lagi, terbuka pula kemungkinan orang-orang itu akan menceritakan ke mana-mana bahwa kau adalah koran berita yang luar biasa – mengenal semua lampiran-lampiran itu di luar kepala.

Iya, para pejabat di Hindia mempunyai bermacam-macam trik untuk menjalankan kewenangannya. Seorang ketua pengadilan Landraad yang telah dikuasai amarah, mencapai titik puncak kemarahannya, ketika Kromo berbohong.

Peluru pertamanya, sepatunya. Yang kedua, kitab undang-undangnya. Dan yang ketiga, cerutunya. Dia tak pernah menyimpang dari urutan itu. Saya sendiri tak percaya dia dapat membuat targetnya mengatakan kebenaran. Seorang teman kerja lain lebih berbahaya lagi: dia gunakan palu sidangnya dan pada suatu ketika memakan korban dua gigi depan seorang saksi. Saat ini, sudah ada jaksa yang meminta saran terkait kasus tersebut. Jika saja kasus ini bocor dan dia tak pernah melaporkan sesuatu, maka dia juga akan harus ikut bertanggungjawab. Saya berikan nasehat, sebelum sidang dimulai, agar mengikat palu ketua majelis pada kaki meja dengan suatu kawat halus yang kuat; sehingga terjadilah hal itu, ketika Yang Mulia kembali terbakar amarah dan melemparkan pelurunya, peluru itu kembali ke pelemparnya dengan kecepatan tinggi.

Dampaknya begitu menggelikan, sehingga pada akhirnya dia sembuh untuk selamanya.

Jangan kau bayangkan ketua-ketua pengadilan ini terpengaruh buasnya alam tropis; dalam kehidupan bermasyarakat mereka itu orang-orang yang ramah, bapak-bapak yang baik, dan hakim-hakim yang manusiawi, namun kau menghadapi Kromo yang dengan wajah termanis di dunia, membakar emosimu. Di sana hawanya gerah, serta kau punya banyak pekerjaan, dan sebuah sidang di hadapanmu yang seperti tak ada hentinya.

Tiga perempat jam waktumu telah kau habiskan, untuk seseorang yang kembali menyatakan sesuatu yang berbeda dari pemeriksaan pendahuluan: tentu saja, dia telah melihatnya; pada suatu Djoemahat Kliwon pada pukul 11 malam, saat dia kembali dari pekarangan yang dijaganya, ketika itulah dia bertemu dengan terdakwa 1 yang menarik seekor kerbau ke arah timur.

–          Ke arah timur? Dan di dalam pemeriksaan pendahuluan anda telah menyatakan bahwa terdakwa membawa hewan tersebut ke arah barat.

–          Itu tak pernah saya nyatakan.

–          Iya, namun itu tercantum di dalam berita acara yang dibuat di bawah sumpah jabatan oleh asisten wedana.

–          Bisa jadi, tapi saya tak pernah nyatakan itu.

–          Dan kepada jaksa anda juga menyatakan bahwa terdakwa 1 pergi ke arah barat.

–          Itu tak pernah saya nyatakan.

–          Saudara saksi, ingat bahwa anda berada di bawah sumpah.

–          Noen, inggih.

–          Lanjutkan cerita anda.

–          Ketika itu, saya lihat terdakwa 1 pergi ke arah barat dan saya sapa dia: kang…

–          Berhenti sebentar; anda tadi baru saja bilang, kalau dia pergi ke arah timur.

–          Tidak, itu tak pernah saya katakan.

–          Dan saya ingatkan anda lagi, bahwa pernyataan itu tidak sesuai dengan pernyataan pertama, di mana anda katakan bahwa dia pergi ke arah barat, serta saat itu anda bersikukuh pada pendapat anda dan anda katakan anda tak pernah mengatakan bahwa dia pergi ke arah barat.

–          Itu tak pernah saya katakan.

–          Dan baru saja anda katakan, dia pergi ke arah barat!

–          Iya, dia memang pergi ke arah barat.

–          Jadi, pernyataan pertama anda kepada asisten wedana dan pernyataan anda kemudian kepada jaksa, bahwa anda telah melihat terdakwa pergi ke arah barat, itu tepat.

–          Tidak, itu tidak tepat; Jika itu yang mereka tuliskan, itu tidak tepat; mereka telah silap.

Kembali terdengar pidato dari ketua pengadilan yang mengingatkannya tentang betapa seriusnya arti sumpahnya. Suhu memanas, 87° F di ruangan tersebut; sekarang sudah setengah dua siang.

–          Saudara saksi, anda mengambil resiko terkena tuntutan karena sumpah palsu.

–          Noen, inggih.

–          Jadi terdakwa pergi ke arah barat?

–          Tidak, ke arah timur.

Tentu, kalau kemudian seseorang jadi kebakaran jenggot, itu tidak mengherankan. Apakah itu keluguan, seperti yang dia katakan setelah dirinya terpojok? Atau dia sudah tak tahu lagi harus berbuat apa?

Dapat kau pikirkan. Bagi mereka yang berani, telah dijanjikan tiga perak jika dia dapat berbohong sehingga terdakwa bebas.

Namun, ingin sekali saya melihat muka ketua pengadilan itu lagi, jika dia harus mengadili “kasus penamparan” [klapzaak; kasus yang dulu sering terjadi ini, biasanya diawali seorang Eropa yang menampar pekerja pribumi, tetapi kemudian, karena merasa sangat malu, orang pribumi tersebut melukai atau membunuh orang Eropa itu, misalnya, dengan memukulkan cangkulnya, red.] atau akan memeriksa pengaduan terhadap seorang wedana yang menolak untuk menjewer seseorang yang berbohong.

 

Tinggalkan komentar

Filed under Kilas Sejarah

Format Putusan Pengadilan

Apa tidak seharusnya pengadilan memberlakukan standar format putusan yang baik? Pertanyaan tersebut setidaknya telah dua hari ini diangkat oleh Detik.com. Berangkat dari sebuah putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak lazim, karena sepertinya ditulis secara komprehensif, format putusan pengadilan diangkat menjadi bahan diskusi. Saya sendiri belum membacanya, tetapi kita asumsikan saja bahwa memang format putusan itu telah disusun secara sempurna. Ada beberapa hal bisa kita kaji lagi.

Pertama-tama, tentu formatnya sendiri (dengan pemberian nomor paragraf a la putusan Mahkamah Konstitusi) yang menarik perhatian. Namun demikian, kalau mau dipikir-pikir lagi, pemberian nomor paragraf sebenarnya berguna untuk memudahkan perujukan dalam suatu naskah putusan yang panjang. Dalam perkara-perkara abstrak seperti pada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, yaitu terkait suatu pertanyaan hukum tertentu dan berbagai pendapat mengenai hal tersebut, adanya penomoran tentu akan sangat membantu hakim untuk tidak perlu mengutip lagi setiap pernyataan yang dirujuknya secara rinci atau menunjukkan bahwa suatu pendapat memang sebelumnya benar-benar telah dinyatakan dalam perkara itu.  Sementara itu, sebagian besar pernyataan hakim pada tingkat pertama adalah penilaian atas fakta yang tentu didapatnya dari hasil pengamatannya langsung. Betul bahwa hakim harus selalu merujuk bukan saja pada pendapat, tetapi juga fakta-fakta yang diajukan kepadanya. Namun maksud saya mengangkat adanya perbedaan ini, masalahnya jelas bukan di format naskah, melainkan ada pada kemampuan atau kemauan hakim untuk mengkritisi dakwaan yang diajukan kepadanya. Apakah ia memeriksa kebenaran seluruh pernyataan yang diajukan oleh penuntut umum kepadanya? Seberapa kritis hakim menilai bukti-bukti yang diajukan?

Salah satu tanggapan dalam artikel itu datang dari pakar hukum pidana, Dr. Chairul Huda yang menyatakan bahwa: “[B]ukan hanya persoalan numerik isi putusan yang memudahkan putusan ini sangat baik tetapi di dalam pertimbangan hukumnya diurai secara rinci, konstruktif dan argumentatif”. Menurutnya, format putusan pengadilan selama ini mengandung banyak kekurangan, karena “hanya mempertimbangkan unsur-unsur delik”. Sementara, tambahnya lagi, “[…] pertimbangan menjadi unveldoende gemotiverd (pertimbangan yang tidak lengkap), yang baru dipersoalkan dan dipertimbangkan kembali oleh hakim tingkat berikutnya. Namun demikian tetap saja tidak sempurna karena Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung (MA) tidak mengetahui persis fakta persidangan.”

Dari pernyataan Chairul Huda di atas, terdapat beberapa hal yang patut digarisbawahi. Pertama, bukan soal format putusan (saja), tetapi bahwa putusan itu seharusnya juga memuat suatu pertimbangan hukum yang “rinci, konstruktif, dan argumentatif”. Kedua, akibat buruknya putusan yang dihasilkan oleh pengadilan tingkat pertama (yang bukan memperjelas duduk perkara/fakta sebenarnya, namun justru membuatnya kabur), pada akhirnya pengadilan di atasnya tak lagi dapat memeriksanya secara sempurna. Dua poin ini sebenarnya butuh penjelasan lebih lanjut.

Terkait dengan poin pertama, sangat mudah untuk  mencari contohnya. Dari ribuan putusan yang dipublikasikan, apalagi yang sudah mencapai tingkat kasasi, sulit ditemukan penilaian atau ringkasan atas fakta yang dibuat oleh pengadilan sendiri. Sebagian besar fakta seperti disalin begitu saja dari berkas dakwaan penuntut umum. Pendapat pengadilan (tingkat pertama) hanya diwakili putusan dalam beberapa poin yang tentu membuka berbagai pertanyaan. Mengapa pengadilan memutus seperti itu? Apa pendapat pengadilan sendiri atas dakwaan jaksa? Apa pendapat terdakwa/kuasa hukumnya juga dipertimbangkan? Betulkah fakta yang didakwakan itu telah 100% terverifikasi? Di sini bisa kita telusuri lebih jauh lagi sebabnya (entah itu dari posisi politik hakim vis-a-vis JPU atau polisi, atau ketidaktahuan hakim untuk penerapan hukum (acara) pidana seperti diindikasikan Chairul Huda), tetapi jelas bahwa buruknya format putusan bukan hanya menyangkut komposisi argumen dalam putusan, tetapi bagaimana argumen itu sendiri dibangun. Pendapat Mahkamah Agung terkait hal ini, cukup normatif, hanya mengungkapkan rencana pembuatan template putusan dan merujuk pada Pasal 197 ayat (1). Padahal, masalahnya bukan pada ada tidaknya aturan (alih-alih SK MA atau SEMA, orang MA juga tahu bahwa ada aturan perundang-undangan yang bahkan sudah mengaturnya secara rinci), tetapi lebih pada suatu pengetahuan praktis mengenai penerapan (ilmu) hukum atau posisi hakim dalam praktek nyata peradilan. Mengapa pada prakteknya hakim tidak menerapkan hal tersebut?

  1. kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARIKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

  2. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal,  jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;

  3. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;

  4.  pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;

  5. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;

  6. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

  7. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;

  8. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;

  9. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;

  10. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;

  11. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam’tahanan atau dibebaskan;

  12. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;

Sehubungan dengan pernyataan kedua, terdapat masalah struktural yang lebih mendalam ketimbang kemampuan atau kemauan hakim. Chairul Huda menyebutkan hambatan sistemik yang memang dialami pengadilan-pengadilan lanjutan, yaitu tidak berfungsinya pengadilan tingkat banding. Seperti kita ketahui, memang untuk pemeriksaan kasasi, secara doktrin Mahkamah Agung terikat pada prinsip “judex juris” yang mengikatnya hanya menguji permasalahan penerapan hukum atau kewenangan pengadilan di bawahnya (lihat juga Pasal 30 UU MA). Artinya, terlepas dari prakteknya yang juga masih belum seragam, menurut peraturan yang ada dalam perkara kasasi Mahkamah Agung hanya diperbolehkan menilai apakah penerapan hukum (termasuk dalam bentuk penerapan kewenangan atau prosedur tertentu) telah dilaksanakan secara tepat. Namun demikian, terlepas dari prakteknya, adakah ketentuan yang membatasi pengadilan tingkat banding untuk memeriksa ulang/kembali seluruh fakta yang diajukan kepada pengadilan? Bagaimanapun, kenyataan pahit menunjukkan bahwa “voorpost” Mahkamah Agung ini pada prakteknya tak lebih hanya berfungsi sebagai tempat lewat saja. Pada tahun 2011 saja, misalnya, terdapat 14.300 perkara diputus oleh pengadilan tingkat banding, sementara perkara yang kemudian diterima Mahkamah Agung mencapai 12.990 . Dari perbandingan yang hampir 1:1 ini saja (dengan catatan ada beberapa perkara yang memang bisa langsung diajukan ke MA tanpa melalui pengadilan tingkat banding), terlihat lemahnya fungsi atau bahkan tidak berfungsinya pengadilan tingkat banding.

Sebagai catatan akhir, cukup menarik mengikuti perkembangan yang terjadi di PN Pangkajene, Sulawesi Selatan. Ada inisiatif yang diambil dari bawah untuk meningkatkan kualitas peradilan. Namun, sebagaimana digambarkan di atas, terdapat masalah struktural yang harus segera diatasi, yaitu tidak berfungsinya pengadilan tingkat banding, serta lemahnya kapasitas (dan mungkin legitimasi) hakim. Bagaimanapun, sehubungan dengan strategi peningkatan kapasitas hakim, “Teknik Pembuatan Putusan” sebenarnya telah diprogramkan dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan hakim (PPC, Diklat III, hlm. 518), meski materinya sendiri masih harus disusun.

1 Komentar

Filed under Tidak Dikategorikan

Pasal 1250 KUHPerdata: Berapa Besar Bunga Kelalaian (Moratoir) Yang Wajar?

Beberapa hari ini saya terlibat diskusi dalam sebuah forum di internet tentang besarnya bunga kompensasi atau kelalaian yang harus dibayarkan oleh debitur wanprestasi sebagai nilai ganti rugi, di samping nilai utangnya sendiri. Dalam wacana hukum perdata yang berkembang di Indonesia, jenis bunga seperti ini lazim disebut “bunga moratoir”, meminjam istilah yang digunakan oleh J. Satrio dalam bukunya yang sering dijadikan acuan untuk memahami masalah hukum perikatan di Indonesia. Bunga tersebut dikenakan berdasarkan Pasal 1250 KUHPerdata yang pada intinya mengatur kewajiban debitur yang wanprestasi untuk membayar sejumlah nilai tertentu, tanpa perlunya kreditur membuktikan lagi dasar tuntutan tersebut (bandingkan Pasal 1247 atau 1248 di mana kreditur harus membuktikan bahwa ganti rugi yang dituntutnya harus merupakan “akibat langsung dari tidak dilaksanakan perikatannya itu”).   

 Pasal 1250

Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum.

Hasil penulusuran cepat yang saya lakukan di internet membawa saya pada sebuah putusan yang dikeluarkan oleh PN Denpasar (No. 99/Pdt.G/2011/PN.Dps). Pokok perkaranya sendiri sebenarnya menyangkut perjanjian sewa menyewa yang kemudian tidak berjalan seperti diharapkan oleh para pihak terkaitnya, tapi bagaimanapun, singkatnya, salah satu pihak kemudian menuntut pembayaran sejumlah uang sebagai nilai konversi dari kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak lawannya. Untuk pembayaran kewajiban ini pihak tersebut menuntut dikenakannya bunga 3% per bulan mengikuti suku bunga deposito perbankan (?). Dalam putusannya, majelis hakim PN Denpasar mengabulkan gugatan pihak tersebut, tetapi menganggap besaran bunga itu tidak wajar. Menurut majelis hakim, besaran bunga yang wajar dengan mengacu pada Pasal 1250 KUH Perdata jo. Lembaran Negara No. 22/1948 (seharusnya Stb. No. 22/1848, red.) adalah 6% per bulan. Besaran bunga ini pula yang kemudian ditentukan oleh majelis hakim tersebut yang juga memutuskan bahwa kewajiban itu berlaku, lagi-lagi mengacu pada Pasal 1250 KUH Perdata, “sejak gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Negeri Denpasar”.

Kembali ke diskusi yang saya maksudkan di awal tulisan ini, pertanyaan mendasarnya adalah apakah penerapan bunga moratoir menurut Pasal 1250 KUH Perdata tersebut (akan) dapat diterima di segala kondisi? Kebetulan, lawan diskusi saya yang ketika itu melihatnya dari sudut pandang kreditur yang baru menggugat dan telah kehilangan uangnya selama lima tahun (karena debitur menghilang dan baru ditemukan lagi lima tahun kemudian) menganggap besarnya bunga menurut Pasal 1250 tersebut jauh lebih kecil dari besarnya nilai yang (semestinya) dapat dikembalikan dengan menginvestasikan uang tersebut selama rentang waktu tersebut. Apalagi, dalam kasus tersebut, gugatannya sendiri baru diajukan lima tahun kemudian. Padahal, untuk menambahkan keberatan dari sisi kreditur, uang yang dipinjamkan tersebut ternyata juga pinjaman dari Bank yang memberlakukan bunga 0,9% per bulan (atau 10,8% per tahun). Apa ini cukup adil bagi kreditur?

Dalam kasus di atas, tentu akan sangat mudah bagi kita untuk memahami keberatan dari sisi kreditur, mengingat biaya riil yang mau tidak mau harus (dan mungkin telah) dikeluarkan olehnya, sehingga saya merasa perlu untuk menimbang kembali besarnya bunga moratoir atau ketentuan Pasal 1250 KUH Perdata tersebut. Terkait hal di atas, saya sendiri menilai besarnya ganti rugi wajar yang harus dibayarkan tergugat adalah nilai utang, bunga pinjaman Bank yang harus dibayar kreditur, bunga yang ditentukan oleh UU, serta biaya lain yang secara nyata telah dikeluarkan oleh kreditur akibat wanprestasi tersebut.

Di samping itu, masalah besarnya bunga moratoir ini juga masalah yang sangat mudah dibayangkan akan sering muncul di pengadilan. Setiap gugatan terkait wanprestasi atau PMH yang mewajibkan pihak tergugatnya untuk membayarkan sejumlah uang sebagai bentuk ganti rugi, tentu akan dihadapkan pula pada perhitungan besarnya bunga yang dikenakan atas ganti rugi yang dituntut, karena dalam suatu perkara tergugat tentu tidak akan langsung memenuhi nilai tuntutan berdasarkan perikatan itu.

Perlu dipahami bahwa Pasal 1250 KUH Perdata ini termasuk ke dalam Bagian 4, Bab I, Buku 3 KUH Perdata yang mengatur tentang ganti rugi karena tidak dipenuhinya suatu perikatan. Seperti mungkin telah kita ketahui bersama, perikatan itu sendiri bisa lahir karena perjanjian (Pasal 1313, dst.) atau karena undang-undang (Pasal 1352, dst.). Dengan demikian, meskipun Pasal 1243 pada prinsipnya merupakan dasar hukum untuk menuntut wanprestasi yang lahir karena perjanjian, tuntutan ganti rugi yang dimaksud Pasal 1246, dst. sesungguhnya juga berlaku untuk ganti rugi atas perikatan yang lahir karena undang-undang. Jadi, apabila ganti rugi tersebut berupa pembayaran sejumlah uang, semestinya akan tetap mengacu pada Pasal 1250, sekalipun pemenuhan kewajiban pembayaran ganti rugi yang dituntut berdasarkan Pasal 1365. Untuk prakteknya, sayangnya, saya belum menemukan putusan-putusan terkait masalah ini. Namun, kalau mencermati pendapat Barendrecht dan Hendrikx (halaman 308) yang juga melihat praktek pengadilan di Belanda, begitulah norma yang berlaku di sana.

Dari artikel Barendrecht dan Hendrikx itu pula dapat kita temukan beberapa informasi menarik:

  • Dalam Pasal 6:119 BW Belanda (padanan Pasal 1250 dalam KUH Perdata Belanda yang baru), ketentuan mengenai perhitungan bunga “sejak gugatan diajukan di depan pengadilan” telah diubah menjadi “sejak debitur lalai” (halaman 309). Untuk contoh kasus di awal tulisan ini, di mana kreditur baru menggugat lima tahun setelah debiturnya lalai, tentu ketentuan ini akan menguatkan posisinya.

Pasal 6:119 BW Belanda

1. Ganti rugi, terutang karena keterlambatan dalam pembayaran sejumlah uang, terdiri dari bunga yang ditetapkan UU atas sejumlah uang yang harus dibayarkan debitur selama periode dirinya lalai memenuhi kewajiban tersebut.

2. Setiap lewatnya masa satu tahun, jumlah uang yang telah ditambah dengan bunga keterlambatan menurut UU, ditambah lagi dengan bunga yang berlaku untuk tahun itu.

3. Apabila bunga yang diperjanjikan para pihak sendiri lebih tinggi dari bunga-bunga yang telah diatur dalam pasal-pasal sebelumnya, sebagai gantinya akan dianggap terus berlaku setelah debiturnya lalai.

  • Bunga yang dikenakan itu pada dasarnya berfungsi sebagai suatu nilai patokan tetap, artinya tidak diperbolehkan lagi adanya biaya-biaya tambahan (halaman 307). Sistem di Belanda yang mengenal nilai patokan bunga tetap ini, secara umum mirip dengan sistem di Perancis (meski di Perancis ada perkecualian untuk bunga terkait investasi saham), tetapi sistem ini berbeda dari sistem di banyak negara lain. Di Jerman, misalnya, ditetapkan nilai patokan bunga yang lebih rendah, tetapi diperbolehkan adanya biaya tambahan, asal biaya itu “secara nyata telah harus dibayarkan oleh penggugat”. Kemudian, di Belgia hakim diberikan kewenangan untuk menentukan “bunga kompensasi”, tetapi bunga ini baru diberlakukan sejak putusan hakim, hingga sejumlah uang itu dibayarkan.
  • Besarnya bunga keterlambatan menurut UU ditetapkan dengan AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur/Peraturan Pemerintah) dan pada umumnya diperbaharui setiap semester (enam bulan sekali). Dengan demikian, pemerintah secara periodik mengubah besarnya bunga ini. Selain itu, terdapat perbedaan antara bunga yang berlaku untuk transaksi dalam lalu lintas perdagangan (lebih besar), serta transaksi di luar itu. Gambaran bunga yang berlaku lima tahun terakhir di Belanda untuk transaksi di luar transaksi dagang: 6%, 4%, 3%, 3%, 3%, 4%, 4%, 3%, 3%, 3%. Saya menduga penyesuaian ini disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi dan nilai inflasi, tetapi bagaimana persisnya belum berhasil saya temukan.

Kembali ke topik kita mengenai bunga moratoir yang berlaku di Indonesia, tidak adanya perubahan pada bunga ini sejak tahun 1848, tentu dapat melahirkan ketidakadilan bagi kreditur yang meminjamkan uangnya, serta kemudian tidak dibayarkan oleh debitur untuk beberapa waktu lamanya. Dari kasus kita di atas saja, terdapat perbedaan cukup besar antara bunga yang sebenarnya dibayarkan oleh kreditur kepada bank (10,8%) dengan bunga yang mungkin dituntut oleh kreditur (6%). Pertanyaannya, apa benar ekonomi Indonesia tidak bergerak sejak tahun 1848 tersebut? Sebagai gambaran kasar saja, suku bunga yang dipatok Bank Indonesia (BI rate) selama lima tahun terakhir, setidaknya dalam beberapa periode, jelas-jelas di atas nilai tersebut: 9,25%; 6,5%; 6,5%; 6%; 5,75%. Bagi dunia usaha, tentu nilai 6% itu bukan lagi suatu patokan riil, karena mendiamkan uang di bank saja sudah jelas lebih menguntungkan daripada meminjamkannya ke pihak lain.

Masalah lain, seperti bisa kita juga lihat dalam perkara yang terjadi di PN Denpasar seperti telah disebutkan di awal tulisan ini, ketiadaan patokan yang berdasarkan kondisi nyata ekonomi akan membuat kreditur/penggugat juga secara subyektif menuntut nilai yang menurutnya sendiri adil. Dalam kasus itu, misalnya, saya sependapat dengan majelis hakim PN Denpasar bahwa bunga moratoir sebesar 36% per tahun jelas bukan suatu hal yang wajar. Namun demikian, di sisi lain, melihat perkembangan suku bunga kredit perbankan beberapa waktu terakhir, nilainya juga sudah jelas di atas 6% yang ditetapkan pada tahun 1848 itu. Karenanya, perlu ada suatu patokan yang ditetapkan oleh pemerintah secara berkala, atau kalaupun harapan itu terlalu muluk, setidak-tidaknya pengadilan sudah seharusnya mempertimbangkan suku bunga aktual perbankan, misalnya dengan mengacu pada suku bunga yang ditetapkan Bank Indonesia (mungkin dengan nilai sedikit di atas itu) pada saat bunga itu berlaku.

Selain besaran bunga moratoir, hal yang juga perlu dipertimbangkan terkait Pasal 1250 KUH Perdata, adalah periode waktu kapan bunga tersebut mulai diberlakukan. Ketentuan yang mengatur pemberlakuan bunga sejak gugatan diajukan ke pengadilan sebenarnya dimaksudkan untuk menjamin bahwa debitur juga mengetahui besarnya bunga (riil) yang harus dibayarkannya (ref.). Namun seperti kasus debitur yang kabur selama lima tahun seperti di atas, karena pembayaran tidak langsung digugat (akibat debiturnya kabur), pada akhirnya membuat kreditur harus menanggung sendiri bunga yang dikeluarkannya sejak debitur lalai, hingga perkara tersebut digugat pengadilan. Padahal, ketika nilai utang dan jangka waktu pembayaran telah disepakati, serta besaran bunga moratoir dipublikasikan (dalam bentuk peraturan), tidak ada lagi alasan bagi debitur untuk berdalih bahwa dirinya tidak mengetahui kewajiban yang harus dibayarkannya. Akibatnya, tentu tidak adil, kreditur harus menanggung kewajiban yang timbul karena kesalahan debitur.

Saya berpendapat Pasal 1250 KUH Perdata tersebut, ke depannya, seharusnya ditafsirkan seperti itu. Sementara terkait biaya-biaya lainnya yang mungkin dituntut oleh kreditur di samping nilai utang dan bunga, saya tidak melihat adanya kebutuhan untuk mengakuinya, selain dalam hal kreditur dapat membuktikan bahwa biaya-biaya itu benar-benar “telah harus dibayarkannya”. Ketentuan seperti ini diberlakukan, misalnya, dalam sistem hukum Jerman – meski di sana besarnya bunga moratoir yang dipatok relatif lebih rendah dari Belanda yang tidak mengakui adanya biaya-biaya tambahan tersebut.

2 Komentar

Filed under Perdata

Perkembangan Terkini Hukum Keimigrasian: Ketentuan Penjamin dalam PP No. 31/2013

Sebagaimana pernah saya tuliskan dalam kolom Hukumonline ini, lebih kurang dua tahun yang lalu, telah ada perkembangan yang cukup progresif terkait kebijakan keimigrasian di Indonesia, dengan berlakunya UU No. 6/2011 (Keimigrasian). Meskipun inisiatif awalnya ditujukan untuk memperketat arus keluar masuk orang asing dalam rangka mengantisipasi penyelundupan manusia, dalam perkembangannya kemudian rancangan undang-undang yang dibahas juga menerima aspirasi yang disuarakan oleh beberapa organisasi pemerhati hak keluarga perkawinan campuran di Indonesia. Ketika itu, organisasi-organisasi tersebut berharap agar pembuat undang-undang memberikan status hukum yang jelas kepada anggota keluarga yang berkewarganegaraan asing (WNA), yaitu berupa izin tinggal tetap/permanen dalam arti sebenarnya, serta diberikannya jaminan kebebasan anggota keluarga tersebut untuk mencari nafkah di Indonesia.

Perlu diketahui, berbeda dengan pengaturan di negeri-negeri beradab pada umumnya yang jelas membedakan izin tinggal berdasar alasan ekonomi dengan alasan kemanusiaan, UU No. 9/1992 (Keimigrasian) tidak membedakan syarat yang berlaku bagi anggota keluarga warga negara asing yang bertujuan menyatukan diri dengan keluarganya, dengan tenaga kerja asing yang tinggal di Indonesia dengan tujuan bekerja. Akibatnya, tanpa justifikasi yang mendasar – selain alasan perlindungan pasar tenaga kerja, anggota keluarga warga negara asing tersebut dirampas haknya untuk mencari nafkah. Masalah ini sebenarnya merupakan bagian dari kelemahan pengaturan ketika itu yang tidak mengatur secara rinci dasar dan persyaratan mendapatkan izin tinggal di dalam undang-undang. Selain itu, karena UU No. 9/1992 tidak mengatur izin tinggal tetap sebagai hak menetap dalam arti sebenarnya, nasib pasangan  WNA akan terkatung-katung, jika di kemudian hari pasangan WNI-nya meninggal. Hal yang sama dapat juga terjadi pada anak-anak dari keluarga perkawinan campuran. Kemudian, sebagai konsekuensi dari UU No. 12/2006 (Kewarganegaraan), anak-anak berkewarganegaraan ganda (terbatas) yang lahir dan besar di Indonesia juga akan mengalami kesulitan untuk tinggal dan menetap, ketika kewarganegaraan ganda tersebut berakhir dan mereka menjadi WNA. Padahal, sudah sepatutnya pembuat kebijakan mempertimbangkan hubungan sosial ekonomi yang mengakar antara warga negara asing dengan negeri tempat tinggalnya, setelah masa tinggal yang lama.

Kalau dibandingkan dengan pengaturan di negeri-negeri beradab pada umumnya, setelah masa tinggal tertentu – bisa dua hingga lima atau sepuluh tahun, warga negara asing akan diberi kesempatan untuk mendapatkan izin tinggal menetap atau biasa disebut “permanent residence” atau “denizenship” (perkembangan terbaru pengaturan di Eropa, misalnya, dapat anda lihat di sini).

Bagaimanapun juga, pembuat undang-undang bukannya tidak mendengar dan menerima aspirasi beberapa organisasi pemerhati perkawinan campuran ini. Bahkan, baik Menteri Hukum dan HAM ketika itu, Patrialis Akbar, maupun beberapa anggota DPR yang terlibat dalam pembahasan RUU Keimigrasian, seperti Eva Kusuma Sundari, Fahri Hamzah, atau Priyo Budi Santoso, dengan bangga menyatakan bahwa produk kebijakan keimigrasian yang baru mereka susun memang ditujukan untuk menjamin nilai kemanusiaan (HAM). Dengan didasari pemikiran bahwa nilai-nilai kemanusiaan harus dijunjung tinggi, serta setelah melalui studi perbandingan dengan beberapa negeri beradab lainnya, di dalam UU No. 6/2011 dimuat aturan-aturan yang secara praktis ditujukan untuk memberikan jaminan lebih baik bagi kehidupan pasangan perkawinan campuran di Indonesia.

Beberapa perubahan penting yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut:

(1)   pengakuan izin tinggal tetap (ITAP) yang setelah lima tahun dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang tak terbatas (Pasal 59);

(2)   kesempatan mendapatkan izin tinggal tetap bagi keluarga perkawinan campuran setelah usia perkawinan lebih dari dua tahun (Pasal 60 ayat (2) jo. Pasal 54 ayat (1) huruf b)

(3)   dijaminnya keberlakuan izin tinggal tetap warga negara asing (WNA) yang telah menikah dengan WNI selama sepuluh tahun atau lebih (Pasal 62 ayat (2) huruf g); dan

(4)   diberikannya jaminan bagi anggota keluarga perkawinan campuran melakukan pekerjaan atau usaha di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya (Pasal 61).

Dua tahun yang lalu, meskipun saya menulis tentang angin segar perubahan (sebagaimana dapat dirasakan dari senyuman yang tersungging di wajah para perwakilan organisasi perkawinan campuran, sebagian besar ibu-ibu, yang saat itu menyambut terjadinya “perubahan monumental” tersebut di gedung DPR), setelah mendengar pernyataan terbuka pembuat kebijakan di Indonesia tentang komitmen mereka pada aspek-aspek kemanusian yang tertuang dalam UU No. 6/2011 sebagaimana tersebut di atas, terselip juga sedikit kekhawatiran di hati kecil saya. Bagaimanapun juga, angin segar itu berhembus dari Senayan, sehingga masih jadi pertanyaan besar ketika itu, bagaimana Kuningan – yang notabene telah menyandang titel Hak Asasi Manusia (HAM) sejak tahun 1999, nantinya juga akan melaksanakan “perubahan monumental” tersebut. Adanya perlawanan terhadap perubahan yang dirancang dalam proses pembahasan ketika itu, pernah disampaikan oleh seorang anggota dewan, Eva Kusuma Sundari, antara lain dengan munculnya ketentuan tentang penjamin (Pasal 63). Namun, ketentuan itu sendiri masih mengundang tanda tanya, sehingga belum bisa dikatakan telah membatalkan jaminan-jaminan yang telah diberikan.

Di negeri-negeri beradab pada umumnya, wajar saja ada ketentuan penjamin (mempertimbangkan keterbatasan WNA di awal masa tinggalnya). Namun, sebagaimana lazimnya suatu perintah atau norma (kewajiban), selain perlu ada definisi/ruang lingkup pengaturan yang tegas dan jelas, seharusnya diatur pula bentuk konsekuensinya, baik itu syarat untuk mendapatkan sesuatu (sehingga jika tidak dipenuhi, maka permohonan tidak dikabulkan), atau suatu sanksi (sehingga jika tidak dipenuhi, maka izin yang telah diberikan batal).

Sementara itu, pengaturan mengenai keharusan penjamin yang termuat dalam UU No. 6/2011 ternyata tak lebih dari suatu pernyataan saja, atau tidak dapat dibaca sebagai sebuah norma hukum, karena tidak mengatur adanya akibat hukum tertentu (coba bandingkan ketentuan Pasal 63 ini dengan pengaturan syarat untuk memperpanjang izin tinggal tetap (ITAP) dalam Pasal 59, mendapatkan ITAP dalam Pasal 60, atau dasar pembatalan ITAP yang diatur dalam Pasal 62). Sehingga, wajar juga apabila peraturan dengan tujuan, rumusan, serta daya guna yang tidak jelas tersebut, pada akhirnya menimbulkan permasalahan mendasar dalam pelaksanaannya (tentu bukan tanpa alasan kalau kejelasan tujuan/rumusan dan kedayagunaan disebut secara tegas sebagai prinsip-prinsip pembentukan peraturan yang baik dalam Pasal 5 UU No. 12/2011). Bagaimana persisnya komplikasi yang timbul, akan saya uraikan lebih lanjut di bawah ini.

Perkembangan terkini

Pertama-tama, perlu dicermati dulu sebuah perkembangan menarik dalam komunitas keluarga perkawinan campuran, pasca berlakunya UU No. 6/2011 tersebut. Berlakunya kebijakan yang disusun dengan melibatkan pemangku kepentingannya sendiri, berhasil melahirkan inisiatif dari  mereka (beberapa anggota organisasi perkawinan campuran). Atas inisiatif sendiri, mereka buka sebuah forum diskusi di salah satu media sosial dengan jumlah anggota tak kurang dari 4 ribu orang. Jika anda amati percakapan dan perdebatan yang berkembang dalam forum tersebut, akan anda temui besarnya kesadaran dari para pelaku perkawinan campuran untuk mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru. Bahkan, jika diperlukan, mereka tak segan-segan untuk menyampaikannya kepada pejabat Kantor Imigrasi (Kanim) di daerah tempat tinggalnya. Berbagai program penyuluhan juga dirancang bersama dengan instansi terkait. Jadi, meski tanpa adanya advokat yang semestinya menjalankan peran pendampingan (saya yakin peran advokat ini sebenarnya tak tergantikan), kesadaran akan ditegakkannya aturan main mulai menguat, justru dari obyek hukumnya sendiri. Memang, bisa jadi mereka melakukannya demi kepentingan mereka sendiri juga, tapi yang perlu digarisbawahi: kesadaran warga ini merupakan modal penting bagi tegaknya negara hukum. Ada kesadaran untuk mematuhi hukum. Dan tidak melulu terkait masalah keimigrasian. Anggota forum tersebut bahkan mendiskusikan bagaimana cara membayar pajak yang benar! Bukankah fenomena ini menunjukkan adanya suatu inisiatif dari bawah yang patut disyukuri demi terwujudnya negara hukum di Indonesia?

Kesadaran tersebut tentu sejalan dengan program Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, yang tengah menggalakkan pemberantasan korupsi dan usaha peningkatan pelayanan administrasi, antara lain, di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Bagaimanapun, iklim yang kondusif bagi terwujudnya negara hukum tidak hanya dapat bersandar pada kesadaran hukum obyeknya saja, namun juga harus didukung dengan komitmen institusi pelaksananya. Adanya kejelasan aturan main dan pihak yang mendorong diberlakukannya aturan main itu satu hal, serta itu bukan hal yang tidak penting. Akan tetapi, pelaksana aturannya sendiri juga seharusnya memahami peraturan yang berlaku, berikut dampak yang mungkin ditimbulkannya (terkait hal ini, saya yakin betapa pentingnya peran kekuasaan kehakiman yang mandiri dan tak berpihak, untuk memastikan ketepatan penafsiran atau tindakan intitusi pelaksana itu).

Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, salah satu perubahan penting dalam UU No. 6/2011 adalah diakuinya izin tinggal tetap yang berlaku tidak terbatas, dengan cara memperpanjang ITAP yang sebelumnya berlaku lima tahun (Pasal 59). ITAP tak terbatas tersebut akan berakhir, jika pemegangnya: (1) meninggalkan wilayah Indonesia lebih dari satu tahun atau tidak bermaksud lagi masuk kembali, (2) tidak memperpanjang ITAP-nya, (3) menjadi WNI, (4) izinnya dibatalkan, (5) dideportasi, atau (6) meninggal dunia (Pasal 62 ayat (1)). Sementara itu, ITAP dibatalkan, jika pemegangnya: (1) melakukan tindak pidana terhadap negara, (2) melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara, (3) melanggar pernyataan integrasi, (4) mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin kerja, (5) memberikan informasi yang tidak benar dalam pengajuan permohonan ITAP, (6) dikenai tindakan administratif keimigrasian, dan/atau (7) cerai dengan pasangan WNI-nya, sebelum perkawinan berusia sepuluh tahun (Pasal 62 ayat (2)).

Dengan konsep izin tinggal tetap yang berlaku untuk jangka waktu tidak terbatas seperti inilah, hukum Indonesia berdiri sejajar dengan hukum di negeri-negeri beradab pada umumnya yang juga mengakui konsep “permanent residence”. Gambaran paling jelas dapat dilihat dalam komunitas kaum perantau atau diaspora Indonesia yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Komunitas yang sebagian besar (atau mungkin semuanya) WNI tersebut tinggal dan menetap di negeri-negeri asing yang menjamin bukan saja hak mereka untuk menetap dalam jangka waktu tak terbatas, tetapi juga hak untuk bekerja, dan di beberapa negara bahkan hak untuk memiliki rumah/tanah (misalnya di Amerika, Inggris, Kanada, atau Belanda). Izin tinggal untuk menetap di atas, pada umumnya hanya dapat dibatalkan karena pemegangnya melakukan tindak kejahatan berat atau tidak memenuhi kewajiban tinggal dalam jangka waktu tertentu, serta hak politik pemegangnya dapat dibatasi. Sedikit banyak, begitu pulalah ketentuan-ketentuan perubahan dalam UU No. 6/2011 yang dimaksudkan pembuatnya untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

Namun, seperti sudah disebutkan sebelumnya pula, pada saat penyusunan ternyata terselip ketentuan mengenai penjamin yang kemudian mengganjal pelaksanaannya. Ketentuan mengenai penjamin (Pasal 63) yang tidak memuat konsekuensi hukum tertentu, sehingga tidak jelas berlaku sebagai syarat atau dasar pembatalan itu, pada akhirnya menimbulkan perdebatan panjang, serta membuat institusi pelaksananya seakan-akan bebas menentukan tafsirnya sendiri.

Kalau kita tafsirkan secara teleologis atau sesuai dengan maksud keberadaannya, aturan tersebut sebenarnya berlaku sebagai syarat (ketika permohonan diajukan). Dalam Pasal 63 itu disebutkan bahwa ketentuan mengenai penjamin dimaksudkan untuk memastikan adanya pihak yang “bertanggungjawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing yang dijaminnya” (ayat 2), selain untuk “melaporkan perubahan sipil, status keimigrasian, dan perubahan alamat” (ayat 2), serta “membayar biaya deportasi” (ayat 3). Ketentuan tentang penjamin ini sebenarnya lazim, kalau itu dipahami sebagai penjamin pada saat izin tinggal diajukan, di mana WNA bersangkutan belum menetap di tempat tinggal barunya itu, serta belum dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Artinya, dalam proses permohonan pemberian izin tinggal, wajar saja dipersyaratkan adanya pihak yang menjamin WNA tersebut, dalam rangka menjembatani perolehan status hukum, serta menanggung kebutuhan hidupnya sementara waktu. Namun, jika WNA tersebut telah tinggal sekian lama waktu dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri di tempat tinggal barunya itu, tentu tak ada lagi alasan untuk mewajibkan dirinya memiliki penjamin. Kalaupun biaya deportasi memang diperlukan, sebenarnya bisa saja dibayarkan sekali di awal masa tinggal. Sedang terkait pelaporan perubahan sipil, status keimigrasian, dan perubahan alamat, bahkan Pasal 71 UU No. 6/2011 mengatur bahwa pada prinsipnya wajib dilakukan oleh WNA itu sendiri. Jadi, cukup jelas bahwa undang-undang mengakui bahwa pemegang izin tinggal mampu melakukan itu semua sendiri. Pertanyaannya, apa begitu juga pemahaman pemerintah?

Ketentuan mengenai penjamin dalam PP No. 31/2013: syarat permohonan atau dasar kebatalan ITAP?

Perlu digarisbawahi, terkait izin tinggal anggota keluarga perkawinan campuran, ketentuan mengenai penjamin ini menjadi fokus utama pemerintah. Kalau kita buka informasi yang tersedia bagi pelaku perkawinan campuran dalam situs web Direktorat Jenderal Imigrasi, misalnya, hanya poin-poin mengenai penjamin tersebut yang diumumkan sehubungan dengan izin tinggal keluarga perkawinan campuran. Padahal, seperti telah dikemukakan sebelumnya, justru ketentuan mengenai penjamin dalam UU No. 6/2011 ini yang masih ambigu, karena tidak jelas diberlakukan sebagai syarat permohonan atau dasar kebatalan ITAP. Lagipula, ketentuan tersebut sama sekali tidak menyebut akibat hukum tertentu, terkait norma kewajiban yang diaturnya. Di dalam peraturan pelaksananya, ketidakjelasan ini semakin kentara.

Menurut tafsir pemerintah yang dituangkan di dalam PP No. 31/2013 (Peraturan Pelaksanaan UU No. 6/2011), ketentuan penjamin di satu sisi ditujukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan ITAP (lihat Pasal 153 ayat (3)), di mana surat permohonan dari anggota keluarga disetarakan dengan surat dari penjamin (bandingkan juga dengan bunyi Pasal 63 ayat (4) UU No. 6/2011 dan penjelasannya). Jadi, ketentuan penjamin diberlakukan sebagai syarat untuk mendapatkan izin tinggal. Namun di sisi lain, di dalam bab mengenai “Penolakan dan Pembatalan Izin Tinggal”, disebutkan pula bahwa pasangan/anggota keluarga WNA pemegang izin tinggal tersebut diwajibkan untuk memiliki penjamin, meski izin tinggal juga nyata-nyata dinyatakan tetap berlaku (Pasal 160, 161, 162, dan 163).

Penempatan ketentuan mengenai penjamin di dalam bab mengenai “Penolakan dan Pembatalan Izin Tinggal” ini mengindikasikan seolah-olah izin akan dibatalkan, atau permohonan perpanjangan akan ditolak, jika pemegang izin tidak mengajukan penjamin. Meski demikian, ayat pertama ketentuan-ketentuan tersebut sendiri jelas menyatakan bahwa: izin tinggal terbatas (ITAS) atau izin tinggal tetap (ITAP) dinyatakan tetap berlaku, meski pasangan (Pasal 160) atau orang tua (Pasal 161) meninggal, atau jika terjadi perceraian ketika usia perkawinan telah di atas sepuluh tahun (Pasal 162). Dengan demikian, kewajiban memiliki penjamin jelas tidak mengandung konsekuensi hukum apapun, kecuali terkait satu kategori yang disebut terakhir dalam empat kategori tersebut. Sementara itu, bagi pasangan WNA yang cerai sebelum usia perkawinannya mencapai sepuluh tahun (Pasal 163), ITAP-nya akan dianggap tetap berlaku, (hanya) jika pemegangnya memiliki penjamin (dasar pembatalan tersebut memang dicantumkan dalam Pasal 62 ayat (2) huruf g UU No. 6/2011).

Dari sudut pandang di atas, ketentuan mengenai penjamin berdasar Pasal 63 UU No. 6/2011 harus dipahami sebagai syarat untuk mendapatkan ITAP (Pasal 153 ayat (3) PP No. 31/2013), bukan sebagai dasar pembatalan ITAP. Sehubungan dengan ITAP yang dibatalkan karena putusnya hubungan perkawinan akibat perceraian/putusan pengadilan (Pasal 62 ayat (2) huruf g UU No. 6/2011), syarat (mengajukan) penjamin ini akan diberlakukan bagi pemegangnya, jika dia ingin ITAP-nya tetap dianggap berlaku.

Ketentuan mengenai penjamin bukan syarat perpanjangan ITAP

Selanjutnya, perlu pula diketahui bahwa syarat untuk memperpanjang ITAP, berbeda dengan syarat untuk mendapatkan ITAP. Hal ini telah diatur dengan tegas dan jelas oleh undang-undang sendiri. Terkait perpanjangan ITAP yang dilakukan dengan melapor setiap lima tahun untuk jangka waktu tak terbatas, Pasal 59 UU No. 6/2011 hanya mensyaratkan: “sepanjang Izin Tinggalnya tidak dibatalkan”. Dengan demikian, satu-satunya kriteria yang boleh digunakan untuk menolak permohonan perpanjangan ITAP, hanya jika ITAP telah berakhir dengan sendirinya, atau terdapat salah satu dasar pembatalan yang disebutkan dalam Pasal 62 UU No. 6/2011.

Tidak dipenuhinya kewajiban memiliki penjamin menurut ayat kedua dari Pasal 160, 161, dan 162, bukan merupakan bagian dari isi Pasal 62 ayat (2) UU No. 6/2011 tersebut. Dan seperti kita ketahui bersama, pencabutan atau pembatasan hak yang diatur dalam UUD 1945 (dalam hal ini hak setiap orang untuk bertempat tinggal yang diatur dalam Pasal 28H), harus diatur dengan undang-undang (lihat Pasal 10 UU No. 12/2011).

Terkait hal ini, perlu kita cermati kembali isi Pasal 157 PP No. 31/2013. Ketentuan mengenai syarat perpanjangan ITAP ini, memberlakukan persyaratan yang sama dengan perolehan ITAP (Pasal 153). Akibatnya, jika pemegang ITAP tidak memenuhi kewajiban penjamin (katakanlah karena pasangan atau orang tua WNI-nya meninggal dalam waktu lima tahun berlakunya ITAP sebelumnya dan dia tak dapat mengajukan penjamin), maka ITAP-nya (yang semestinya dapat berlaku untuk jangka waktu tak terbatas itu), tidak dapat lagi diperpanjang.

Pasal 157 PP No. 31/2013 ini jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 59 UU No. 6/2011 yang nyata-nyata hanya menentukan bahwa ITAP: “dapat diperpanjang untuk waktu tidak terbatas sepanjang Izin Tinggalnya tidak dibatalkan”. Kewajiban untuk mengajukan penjamin, sama sekali tidak disebut sebagai salah satu syarat untuk memperpanjang ITAP (Pasal 59 UU No. 6/2011), maupun sebagai dasar pembatalan ITAP (Pasal 62 ayat (2) UU No. 6/2011). Dengan demikian, perpanjangan ITAP hanya dapat ditolak menurut dasar-dasar pembatalan yang telah diatur dalam Pasal 62 ayat (2) UU No. 6/2011, atau karena berakhirnya ITAP sebelumnya menurut Pasal 62 ayat (1) UU No. 6/2011. Dengan kata lain, syarat untuk perpanjangan ITAP hanya dapat didasarkan pada kriteria yang ditentukan dalam Pasal 62 UU No. 6/2011 tersebut.

Kesimpulan

Ketentuan mengenai penjamin mengandung permasalahan sejak awal, karena memuat norma (kewajiban) administratif, tanpa disertai kejelasan ruang lingkup dan konsekuensi hukum yang menyertainya. Karenanya, terbuka pertanyaan, apakah kewajiban memiliki penjamin itu dimaksudkan sebagai syarat permohonan dengan konsekuensi penolakan jika tidak dipenuhi, atau merupakan dasar pembatalan jika kewajiban itu dilanggar. Dalam aturan pelaksanaannya, kewajiban memiliki penjamin ini dijadikan syarat baru untuk perpanjangan izin tinggal yang tentu saja bertentangan dengan ketentuan undang-undangnya sendiri.

Dengan mencermati tujuan adanya penjamin yang disebutkan dalam Pasal 63 UU No. 6/2011, ketentuan penjamin harus dipahami sebagai syarat permohonan ITAP yang kemudian diatur di dalam Pasal 153 PP No. 31/2013 (di mana surat permohonan pasangan/orang tua disetarakan dengan surat penjaminan dari penjamin). Selanjutnya, undang-undang juga tidak menyebutkan kewajiban penjamin sebagai syarat perpanjangan ITAP yang telah diatur secara jelas dalam Pasal 59 jo. 62 ayat (2) UU No. 6/2011, yaitu selama ITAP tidak dibatalkan. Tidak dipenuhinya kewajiban penjamin bukan merupakan salah satu dasar pembatalan yang telah diatur oleh undang-undang. Dengan demikian, ketentuan Pasal 157 PP No. 31/2013 yang mensyaratkan adanya penjamin untuk perpanjangan ITAP, telah nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 jo. 62 ayat (2) UU No. 6/2011. Pintu uji materiil pada Mahkamah Agung jelas terbuka dalam kasus ini.

Selain melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya, dengan mengingkari adanya izin tinggal tetap yang berlaku tidak terbatas (karena ITAP anggota keluarga perkawinan campuran akan diuji setiap lima tahun dengan kriteria yang sama seperti saat permohonan pertama), ketentuan ini sekaligus membatalkan “perubahan monumental” yang telah dicanangkan sendiri oleh Menteri dan para anggota DPR sendiri (lagi-lagi perhatikan bunyi Pasal 59 jo. 62 ayat (2) UU No. 6/2011 yang jelas ditujukan untuk memberikan suatu jaminan hak bertempat tinggal yang bersifat permanen setelah beberapa waktu). Kebanggaan para pembuat undang-undangnya, sambutan gembira para pemangku kepentingannya, serta reaksi media yang luar biasa ketika undang-undang tersebut ditetapkan, tak sepantassnya berakhir seperti ini. Perlindungan nilai-nilai kemanusiaan yang telah menguat, tak seharusnya kembali dilemahkan. Sebagai sebuah bangsa yang mengaku berdasarkan prinsip “kemanusiaan yang adil dan beradab”, tentu bukan ini yang kita harapkan bersama, bukan?

16 Komentar

Filed under Konstitusi

Gugatan Penghapusan Merek Kurang Pihak? (421K/Pdt.Sus/2012)

Beberapa hari yang lalu ada sebuah berita tentang sebuah kasus gugatan (penghapusan) merek yang menarik perhatian saya. Berita yang muncul dalam situs detik.com ini pada intinya mengabarkan adanya sebuah perusahaan Belanda yang kalah berebut merek dengan pengusaha Yogya. Tidak jelas diulas mengapa atau bagaimana sebenarnya duduk perkara perebutan merek itu, namun intuisi pembaca wajar akan tergiring pada pencantuman kata “Belanda” dan “Yogya” yang seolah-olah berperan krusial dalam sengketa ini. Tapi apa betul begitu? Karena penasaran, maka saya putuskan untuk membaca putusan kasasi perkara tersebut (421 K/Pdt.Sus/2012).

Duduk Perkara

Duduk perkara kasus ini sebenarnya cukup sederhana. Pada bulan April 2011, sebuah perusahaan yang berkedudukan di Belanda, berkeinginan mendaftarkan merek dagangnya untuk ubin mosaik dari batu alam dengan nama: “Mosaic Miro”. Namun, dalam Daftar Umum Merek ternyata telah terdaftar merek dagang milik tergugat yang mirip, yaitu “Mosaicmiro” yang pendaftarannya telah dimohonkan sejak Oktober 2003. Oleh karena itu, penggugat kemudian mengajukan gugatan pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Penggugat mendalilkan bahwa sebagai pihak yang berkepentingan, maka dirinya menuntut dihapuskannya merek “Mosaicmiro” yang terdaftar atas nama tergugat, dengan alasan: (1) tergugat adalah pendaftar merek yang tidak beritikad baik, karena sebagai mitra usaha penggugat (hingga akhir 2003 atau awal 2004) yang memasok barang pesanan penggugat dengan nama dagang tersebut, tentu dia tahu hubungan merek itu dengan penggugat (lihat Pasal 4 UU No. 15/2001), serta (2) merek itu ternyata telah tidak digunakan tergugat dalam waktu tiga tahun berturut-turut (lihat Pasal 61 ayat (2) huruf a UU No. 15/2001). Terlepas dari adanya perbedaan mendasar antara mekanisme penghapusan (lihat Pasal 61, dst. UU No. 15/2001) dan mekanisme pembatalan (lihat Pasal 68, dst. UU No. 15/2001), namun yang jelas kedua alasan itulah yang diajukan oleh penggugat dalam kasus ini.

Tak cukup jelas apa yang menjadi dasar bantahan tergugat, namun jika dicermati permasalahan yang muncul dalam perkara kasasinya, tergugat berpendapat bahwa dirinya telah mendapatkan izin dari pemegang merek tersebut. Belum begitu jelas bagaimana duduk perkara sebenarnya, tetapi yang dimaksud oleh tergugat sebagai pemberi izin adalah mitra usaha penggugat (ketika itu), yaitu sebuah perusahaan yang juga berkedudukan di Belanda dan saham-sahamnya saat ini telah diambil alih oleh penggugat.

Putusan Pengadilan Niaga

Dalam berkas kasasi yang diajukan, dapat ditelusuri bahwa Pengadilan Niaga pada bulan Agustus 2011 menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima dengan alasan: “kurang pihak dalam perkara penghapusan merek”. Pengadilan Niaga mengacu pada bantahan tergugat yang mengaku telah mendapatkan izin dari pihak ketiga yang tidak diikutsertakan dalam perkara ini.

Permohonan Kasasi 

Permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat pada intinya mempertanyakan putusan Pengadilan Niaga yang dinilainya tidak didasari dengan dasar alasan yang memadai, serta mengajukan kembali dalil-dalil pokoknya. Terlepas dari berdasar atau tidaknya penilaian penggugat, kalau memang mau mempermasalahkan putusan Pengadilan Niaga, tidak begitu jelas mengapa kuasa hukum penggugat tidak memfokuskan diri (terlebih dahulu) pada alasan pengadilan yang menganggap gugatan itu tidak dapat diterima, karena dianggap masih kurang pihak.

Pertama, kalau memang alasannya kurang pihak, bukankah artinya masih dapat dilengkapi dan digugat lagi? Meskipun, mungkin bisa dimengerti dalam kasus ini, kuasa hukum penggugat juga berpendapat bahwa majelis hakim tidak mempelajari berkas perkara yang diajukan dengan baik. Jadi, siapa bisa jamin pengadilan tidak akan mengeluarkan penilaian yang sama. Namun, bagaimanapun juga, perkara ini masih dapat digugat lagi. Kedua, kalaupun memang hendak diajukan permohonan kasasi, pertanyaan hukumnya seharusnya menyangkut putusan Pengadilan Niaga, yaitu pertimbangan untuk tidak menerima perkara itu. Benarkah perkara seperti ini boleh dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak?

Putusan Kasasi

Majelis kasasi tidak memberikan pertimbangan hukum yang panjang lebar, selain hanya menguatkan penilaian Pengadilan Niaga bahwa gugatan penghapusan yang diajukan masih kurang pihak, karena tidak melibatkan perusahaan yang menurut tergugat telah memberikan izin kepadanya untuk menggunakan merek tersebut. Penilaian atas hal-hal seperti ini, menurut pandangan majelis kasasi, bukan merupakan materi permohonan kasasi karena menyangkut penilaian atas fakta.

Catatan Penutup

Dalam perkara ini, karena alasan pengadilan adalah kurangnya pihak ketiga yang belum diikutsertakan, sebenarnya masih terbuka kemungkinan diajukannya lagi perkara tersebut, yaitu dengan mengajukan pihak itu dalam gugatan baru. Namun demikian, ketika tergugat mendalilkan bahwa dirinya telah mendapatkan izin dari pihak ketiga tersebut, seharusnya majelis hakim meminta pihak yang mendalilkan untuk membuktikan pernyataannya itu (lihat Pasal 163 HIR), bukan membebankannya kepada pihak lawannya. Terlepas dari hal ini, dalam perkara penghapusan merek, sesungguhnya dasar alasan tidak digunakannya merek tersebutlah yang relevan (lihat Pasal 61, dst. UU No. 15/2001), bukan masalah itikad baik pendaftar. Meski memang tidak adanya itikad baik (Pasal 4 UU No. 15/2001) dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan untuk membatalkan pendaftaran suatu merek tertentu, namun mekanismenya adalah pembatalan pendaftaran merek (lihat Pasal 68, dst. UU No. 15/2001). Kuasa hukum penggugat sendiri, menurut hemat kami, belum menguraikan secara jelas tuntutan konkrit dan dasar-dasar alasannya.

Tinggalkan komentar

Filed under Perdata