Tiada Kompromi: Ketika Yap Thiam Hien Ditantang Seratus Dewa *)

“…tak seorangpun ia tuntut selain dirinya sendiri. Dan tak sedikitpun pamrih ia harapkan untuk dirinya sendiri. Ia berdebat dengan banyak pihak dan yang ia tantang lebih banyak lagi – para pemimpin politik, hakim-hakim, jaksa-jaksa, polisi, rekan-rekan seprofesi, gerejanya, Perjanjian Lama, sebagian isi Perjanjian Baru, dan bahkan, saya kira, Tuhannya.” (Daniel S. Lev: 1989)

Para pahlawan tidaklah dilahirkan begitu saja, tapi terbentuk melalui suatu proses. Begitu pula halnya dengan sosok pahlawan pembela Hak Asasi Manusia(HAM) di Indonesia, Yap Thiam Hien. Meski namanya telah banyak dikenal dalam lingkup komunitas hukum dan  masyarakat luas, belum ada satu buku yang secara utuh dan merinci menggambarkan bagaimana jati diri Yap terbentuk. Tentu bukannya belum ada buku sama sekali tentang Yap.

Kalau Anda mau menelusurinya, barangkali bisa saja Anda temukan hasil suntingan Todung Mulya Lubis dan Aristides Katoppo (“Yap Thiam Hien: Pejuang Hak Asasi Manusia”, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1990) atau hasil suntingan Daniel Hutagalung (“Yap Thiam Hien: Negara, HAM dan Demokrasi”, YLBHI, Jakarta, 1998). Namun, karya-karya mereka ini baru berupa rangkaian jejak pemikiran Yap, serta belum memberikan gambaran pembentukan kepribadian tokohnya sendiri.

Di dalam “No Concessions”, Daniel S. Lev menceritakan dengan rinci kehidupan pahlawan pembela HAM itu, dari dia lahir hingga dia ditangkap dalam peristiwa Malari pada tahun 1974. Di samping, tentu saja, betapa gigihnya Yap selama hidupnya bertarung di pengadilan menghadapi realitas politik yang menggerogoti sendi-sendi negara hukum di negerinya.

Sebagai sebuah karya Dan Lev, keberadaan buku ini juga tak kalah istimewa. Sebagian dari Anda yang menekuni kajian politikIndonesia, barangkalitelah mengenal tajamnya pisau analisis Dan Lev dari buku “Legal Evolution and Political Authority in Indonesia: Selected Essays” (2000)yang merekam perkembangan (atau kemerosotan?) institusi-institusi hukum di Indonesia. Namun, dalam beberapa segi, “No Concessions” ini bahkan bisa dibilang lebih istimewa dari kumpulan tulisan Dan Lev itu. Bukan hanya karena “No Concessions” merupakan karya terakhir Dan Lev yang bahkan belum sepenuhnya dapat dituntaskan selama hidupnya, tetapi buku ini juga semacam suatu refleksi dari pengalaman intelektualnya yang sedikit banyak dia temukan kembali dalam diri Yap. Berkat bantuan isteri Dan Lev, Arlene Lev, serta beberapa teman dekatnya, seperti Ben Anderson, Sebastiaan Pompe, dan Ibrahim Assegaf, buku tersebut pada akhirnya terselesaikan juga. Tentu, tanpa bantuan dari Yap sendiri, beserta keluarga besarnya, penyusunan buku ini akan mustahil dilakukan. Sejak wawancara pertama dengan Yap pada bulan Agustus 1971, Dan Lev dengan tekun menelusuri kembali sepak terjang tokoh yang dikaguminya itu dari masa awal hidupnya, termasuk kehidupan pribadinya.

Judul No Consessions: The Life of Yap Thiam Hien, Indonesian Human Rights Lawyer
Penulis Daniel S Lev
Penerbit University of Washington Press, Seattle & London
Cet-1 2011
Halaman 466

Pada bagian awal bukunya, Dan Lev menunjukkan tempat-tempat di mana Yap dilahirkan dan kemudian ditempa. Dari Aceh, Yogyakarta, Batavia, Sukabumi,  Jakarta, Leiden, hingga kembali menetap di Jakarta. Tempat-tempat tersebut dijadikan sebagai judul-judul bab pada bagian awal buku ini. Dengan begitu, pembacanya seperti ditawari sebuah kesempatan untuk ikut merasakan betapa berwarnanya kehidupan Yap muda. Kondisi sosial di Aceh, misalnya, tentu berbeda dari kondisi di Jawa. Apalagi, kalau mau dibandingkan dengan kondisi lingkungan intelektual pada seminari di Oegstgeest yang menajamkan kemampuan Yap dalam menganalisis permasalahan sosial dan politik.

Selain itu, dalam buku ini diperkenalkan pula orang-orang yang ditemui Yap dalam pengembaraan itu. Dengan tekun dan teliti, Dan Lev mengurai satu persatu orang-orang di seputar Yap yang kemudian berpengaruh dalam hidupnya. Sedikit banyak, pembaca seperti dituntun untuk melihat dari dekat bagaimana profil seorang Yap Thiam Hien terbentuk.

Kemudian, dalam bab-bab selanjutnya, Dan Lev lebih terfokus pada pergulatan pemikiran Yap yang sebenarnya telah dirasakannya sejak masa mudanya, yaitu pertanyaan soal “identitas” dan “solidaritas”. Dilengkapi dengan konteks yang melingkupinya, Dan Lev menunjukkan bagaimana pemikiran Yap tersebut berproses dalam suatu ruang nyata yang terus bergolak. Guncangan itu mungkin bahkan sudah dapat pembaca rasakan dari judul-judul bab yang digunakan: Arus Deras, Terombang-ambing Dalam Politik Peranakan, Perang Baperki, Keluar Dari Kurungan Etnis.Buku tersebut, sebagiannya, memang menggambarkan pergulatan politik Yap memperjuangkan kesetaraan hak bagi golongan peranakan.

Bagi Anda yang tertarik mempelajari sejarah atau dinamika politik peranakan Tionghoa di Indonesia, buku ini perlu untuk dibaca. Terkait permasalahan golongan peranakan ini, Dan Lev tak hanya melulu terpaku sebatas pada pandangan Yap sendiri saja, tetapi dia menggali lebih jauh latar belakang sejarah politik dari masa Hindia Belanda. Di samping itu, dia uraikan pula pandangan politik masing-masing pihak yang saling berseberangan, baik itu di dalam Baperki, maupun di luar itu, seperti pendapat Siauw Giok Tjhan dan pendapat mereka yang disebut sebagai “sepuluh tokoh”. Ben Anderson dalam pengantarnya seperti menggarisbawahi topik perjuangan kelompok minoritas tersebut. Namun, jangan Anda pikir buku ini hanya semata cerita politik tentang orang-orang peranakan itu saja, karena pada kenyataannya perjuangan Yap memang lebih dari itu. Bahkan, kalau pembaca cermat mengamati, kesimpulan apa yang dapat diambil ketika sebuah simbol peradaban (dalam hal ini perguruan tinggi) yang dibangun oleh sebagian dari kelompok itu, di kemudian hari dihancurkan sendiri oleh sebagian lain dari kelompok yang sama?

Pada beberapa bagian dalam buku ini, sosok Yap Thiam Hien digambarkan sebagai seorang kristen taat (namun kritis), seorang nasionalis bijak (karena kritis), serta seorang advokat piawai (namun harus menelan pahitnya kenyataan politik di negerinya). Pada bagian terakhir “No Concessions” yang dilengkapi sumbangan berharga Sebastiaan Pompe dan Ibrahim Assegaf sebagai penutup, gambaran profil ketiga itulah yang menonjol. Terkait hal ini, Dan Lev mendokumentasikan hampir semua perkara besar yang melibatkan Yap. Bukan hanya dengan menceritakan duduk perkara atau menggambarkan proses persidangannya saja, namun Dan Lev juga menguak jalannya perkara dalam lingkup yang lebih luas.

Dalam latar politik Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru, di mana kekuasaan kehakiman terkebiri, pertarungan seorang advokat bukan melulu soal penafsiran pasal peraturan saja, tetapi bagaimana menumbuhkan kesadaran pentingnya sistem yang mengatur kehidupan bersama: negara hukum. Belum lagi, perlu diberi catatan khusus, Yap juga mengalami sendiri gejolak politik terbesar yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1965. Jatuh bangunnya Yap, sebagaimana juga jatuh bangunnya cita negara hukum di Indonesiayang diperjuangkannya, digambarkan dengan sangat menarik oleh Dan Lev. Lokasi, orang-orang, peristiwa, konteks, sepertinya tak ada satupun aspek yang terlewat dari pengamatannya.

“No Concessions” seperti ditulis dengan tekun dari beberapa lapis substansi, sehingga memang harus dibaca pula dengan cara begitu. Pada awalnya, saya sendiri kesulitan dalam mencerna isinya yang padat dan pada beberapa bagian bahkan cenderung suram. Misalnya, salah satu ceritadi mana Yap duduk sendiri dalam sidang pengadilan yang dipenuhi orang-orang yang sepertinya bukan hanya sedang mengadili, namun menghakiminya. Menariknya, setelah menuntaskan buku ini dan mencermati kembali isinya satu persatu, saya seperti selalu menemukan hal-hal baru. Konflik-konflik politik dan perkara-perkara yang melibatkan Yap dipaparkan dengan segamblang-gamblangnya.

Di satu sisi, akan segera kita temui sosok protagonis yang dengan gagah berjibaku mempertahankan prinsip-prinsipnya, bagai seorang samurai yang bertarung di medan laga. Namun, begitu kita arahkan pandangan ke sisi sebaliknya, akan terbuka fenomena yang barangkali membuat kita muntah. Bagaimana tidak. Seorang Yap yang dikucilkan di Baperki karena dianggap “anti-komunis”, misalnya, tiba-tiba mendapatkan stempel “orang komunis” setelah rezim berganti, meski gampang sekali mencerna adanya motif lain di balik pemberian stempel itu. Lagipula, kalau Anda jeli, bukankah pembelaan Yap atas hak-hak prosedural tokoh-tokoh komunis itu juga yang digunakan sebagai legitimasi “negara hukum”-nya rezim baru itu? “No Concessions” seolah membawa sebuah pesan berharga bagi para pembacanya: mahkamah pengadilan dapat saja disabotase, tetapi itu bukan berarti mahkamah sejarah juga tersabotase. Atau, meminjam kata-kata dalam salah satu puisi Rendra: “Kita tidak sendiri dan terasing dengan nasib kita. Kerna soalnya adalah hukum sejarah kehidupan.”

Sebagai ahli politik dengan disertasi tentang Demokrasi Terpimpin– yang notabene menjadi awal terpuruknya kapasitas dan wibawa institusi-institusi hukum di Indonesia, barangkali tak ada ahli politik sepiawai Dan Lev mampu menggambarkan dinamika itu. Kemudian, karena diceritakan oleh seseorang yang menjalin hubungan pertemanan puluhan tahun, bahkan membagi cita dan harapannya akan Indonesia dengan Yap Thiam Hien, kisah hidup pahlawan pembela HAM itu dapat mengalir dengan begitu alamiah. Akhir kata, melewatkan buku ini, bukan saja melewatkan kesempatan untuk mengenal sosok luar biasa yang pernah lahir dan berkiprah di Indonesia, tetapi juga untuk mengetahui tahapan-tahapan penting dalam sejarah politik negeri tersebut. “No Concessions” ini, sayangnya, belum dapat pembaca simak dalam bahasa Indonesia.

*) Resensi Buku “No Concessions” sebagaimana dimuat dalam Hukumonline (29/05/2013): http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51a58634975d6/tiada-kompromi–ketika-yap-thiam-hien-ditantang-seratus-dewa

1 Komentar

Filed under Kilas Sejarah

Seperti apa pengaturan Peninjauan Kembali di Belanda?

Beberapa waktu yang lalu, ada yang meminta saya untuk membahas mengenai pengaturan Peninjauan Kembali (PK) di Belanda. Barangkali, saya tak tahu persis, ada hubungannya dengan proses pembahasan rancangan hukum acara pidana yang baru di Indonesia. Apa saja syarat permohonan PK? Bagaimana prosedurnya? Dapatkah permohonan (PK) diajukan berulangkali? Sebelumnya, perlu diketahui, PK yang dimaksudkan di sini adalah PK dalam perkara pidana, jadi bukan PK dalam perkara perdata. Kebetulan, beberapa waktu terakhir masalah PK pidana ini memang sedang mengemuka di Belanda, setelah sebelumnya terdapat beberapa perkara pidana yang belakangan hari dibuka kembali, karena ditemukannya bukti atau kesaksian baru yang membuat putusan sebelumnya terbantahkan, seperti kasus pembunuhan Putten, Schiedam, atau Deventer.

Kasus yang pertama terkait dengan penjatuhan hukuman yang salah. Kedua terpidana yang mulai menjalani hukuman pada tahun 1995, akhirnya dibebaskan pada tahun 2002 dengan pemberian kompensasi hampir 2 juta euro. Pelaku sebenarnya akhirnya ditangkap pada tahun 2008 berdasarkan hasil penelitian DNA. Kasus kedua yang dimulai tahun 2000, berhubungan dengan pengakuan terpidana yang ternyata didapatkan melalui cara yang keliru, serta penelitian DNA yang menunjukkan bahwa pelakunya orang lain. Sebelum hukumannya ditangguhkan, terpidana telah menjalani hukuman tak kurang dari empat tahun. Pada tahun 2005, Pengadilan Tingkat Banding Den Haag menghukum pelaku sebenarnya. Sedang dalam kasus terakhir, juga berhubungan dengan masalah kebenaran pembuktian siapa pelakunya. Dalam kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 1999 ini, hasil penelitian DNA yang digunakan sebagai dasar penjatuhan hukuman, masih terus dipermasalahkan oleh advokat terpidana, meskipun perkara tersebut telah melalui beberapa persidangan di berbagai tingkatan, serta beberapa permohonan PK yang diajukan.

Berkembangnya teknologi, misalnya terkait penelitian DNA, memang membuat proses pembuktian dapat dilakukan lebih terperinci dan jauh lebih dapat diandalkan. Dengan demikian, dalam beberapa kasus, perubahan hasil temuan pemeriksaan dapat digunakan untuk membantah hasil penyidikan sebelumnya yang telah dijadikan dasar pembuktian untuk menghukum (atau membebaskan) terdakwa. Hal ini mendorong adanya perubahan dalam hukum acara pidana, yaitu bagaimana mengantisipasi berkembangnya teknik pembuktian yang membuka ruang menguji kembali kebenaran bangunan fakta yang tadinya telah digunakan untuk menghukum (atau membebaskan) terdakwa.

Selain mengubah pengaturan PK untuk kepentingan terpidana,  saat ini sedang diajukan pula suatu rancangan ketentuan lain yang juga ditujukan untuk mengubah pengaturan PK pidana, yaitu PK yang ditujukan untuk memeriksa kembali terdakwa yang tadinya telah dibebaskan. Masalah PK untuk menghukum ini mengundang kontroversi yang cukup sengit, terutama dari kalangan pengacara yang mendasari keberatannya dengan asas “lites finiri oportet”, yaitu bahwa setiap perkara hukum itu harus ada akhirnya. Di samping itu, terdapat juga tuntutan bahwa diberikannya kepercayaan dan kewenangan kepada penyidik dalam prosese pidana, mengandung konsekuensi bahwa penyidik seharusnya sedari awal memastikan suatu dakwaan dilandasi dengan dasar-dasar pembuktian yang kuat. Kegagalan pembuktian, menurut pihak yang keberatan dengan ketentuan baru tersebut, tidak sepatutnya ditimpakan kepada terdakwa yang akan terus terganggu kehidupan pribadinya. Sementara di sisi lain, terdapat juga dorongan mengatur PK untuk menghukum. Alasannya, karena selain berkembangnya teknik pembuktian (misalnya pemeriksaan DNA) yang belakangan hari ternyata dapat  membuktikan kesalahan pelaku, juga tidak tertutup kemungkinan adanya kondisi di mana terdakwa merusak proses penemuan kebenaran itu sendiri, misalnya dengan mengancam saksi-saksi di bawah sumpah, dan sebagainya.

Kemungkinan besar, ketentuan PK untuk menghukum ini nantinya tetap akan diundangkan di Belanda, dengan disertai beberapa persyaratan untuk pengajuannya. Prasyarat-prasyarat tersebut, selain tentu adanya “novum” (fakta/bukti baru) atau “falsa” (kesalahan yang nyata dalam pembuktian yang kalau kesalahan itu sebelumnya diketahui, hakim kemungkinan besar akan mengubah isi putusannya),  pada prinsipnya PK juga hanya boleh diajukan terhadap tindak-tindak pidana berat yang tuntutannya tidak kedaluwarsa. Bagaimanapun, saat ini sedang terjadi proses pembahasan akhir ketentuan tersebut pada parlemen tinggi dan mungkin baru pada tanggal 9 april nanti akan ditetapkan.

Kembali ke masalah PK untuk kepentingan terpidana. Bagaimana pengaturannya dalam undang-undang yang baru ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 2012 kemarin itu?

Pada prinsipnya terdapat dua pokok perubahan dalam undang-undang mengenai PK yang menguntungkan (untuk kepentingan terdakwa) yang berlaku mulai tanggal 1 oktober 2012 yang lalu.

Pertama, terkait dengan pengertian “novum” yang diperluas. Dalam undang-undang yang baru, “novum” bukan hanya berarti sebuah kondisi faktual baru, tetapi juga perspektif-perspektif baru yang didapatkan karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya hasil temuan baru yang didapatkan dengan penggunaan teknik forensik terbaru. Dengan demikian, pengertian fakta  baru bukan lagi harus dipahami sebagai adanya sebuah fakta (baru) lain, tetapi bisa juga cara baru untuk memeriksa fakta tersebut. Misalnya, ditemukannya bercak darah bisa saja sudah terjadi sebelumnya, tetapi melalui pemeriksaan DNA yang baru dikenal, ternyata ditemukan hasil pemeriksaan yang baru.

Kedua, terkait dengan kebutuhan pemeriksaan, sebelum PK diajukan. Untuk delik-delik pidana yang sangat berat, saat ini terbuka kemungkinan mengajukan permohonan kepada “Procureur-Generaal” (PG) untuk mengadakan pemeriksaan lebih lanjut terhadap fakta-fakta tertentu, sebagai pendahuluan permohonan PK, jadi hanya dalam rangka menemukan bukti-buktinya saja. Hal ini dimungkinkan, karena pada prinsipnya beban pengajuan pembuktian ada pada terpidana. Padahal, untuk pemeriksaan laboratorium lebih lanjut, dapat saja dibutuhkan pemeriksaan yang otoritatif, misalnya penelitian DNA – yang dulu belum diatur secara merinci. Terkait hal ini, dalam peraturan yang baru dibuka kemungkinan untuk mengajukan permohonan pemeriksaan/pengumpulan bukti kepada PG pada Hoge Raad, sebelum permohonan PK diajukan (Pasal 461).

Untuk dilakukannya pemeriksaan seperti tersebut di atas, permohonan diharuskan menyangkut pidana penjara 12 tahun atau lebih yang (kalau tidak dibuka kembali) mengancam ketertiban hukum. Selain itu, juga harus terdapat cukup petunjuk yang meyakinkan bahwa dasar pengajuan PK dan pemeriksaan (pendahuluan) yang dimohonkan itu benar-benar diperlukan. Dalam memutuskan permohonan terkait, PG dapat meminta pendapat sebuah tim penasehat (Pasal 462) yang terdiri dua peneliti, seorang ahli kepolisian, seorang advokat, dan seorang jaksa. Jika permohonan dikabulkan, akan ditunjuk tim pemeriksa di bawah koordinasi PG (Pasal 463) yang terdiri dari personil polisi dan kejaksaan (dengan syarat mereka sebelumnya tidak terlibat dengan penanganan kasus itu), serta ahli-ahli dari pihak luar jika memang dibutuhkan.

Lalu apa yang dapat mendasari diajukannya PK?

Menurut undang-undang, permohonan PK demi kepentingan terpidana dapat diajukan oleh PG atau terpidana atas dasar (1) adanya putusan-putusan (BKHT) yang isinya saling bertentangan, (2) adanya putusan Mahkamah HAM Eropa yang menetapkan adanya pelanggaran prosedur dan PK dibutuhkan untuk pemulihan hukum, atau (3) jika terdapat “novum” (Pasal 457). Yang dimaksud dengan “novum” adalah suatu fakta yang dalam proses persidangan sebelumnya tidak diketahui, atau dari bukti-bukti yang telah diajukan namun ternyata belum diketahui, sehingga terdapat dugaan kuat bahwa apabila sebelumnya fakta itu telah diketahui dan diperiksa oleh hakim dalam perkaranya, maka dapat berakibat bebasnya terdakwa, atau terlepasnya terdakwa dari segala tuntutan hukum, tidak dapat diterimanya dakwaan jaksa, atau penjatuhan hukuman yang lebih ringan. Jika terdakwa telah meninggal, permohonan PK dapat diajukan oleh PG, pasangannya, anggota keluarga sedarah, serta anggota keluarga sampai derajat kedua (Pasal 458).

Itu tadi gambaran mengenai pengaturan PK untuk kepentingan terpidana di Belanda, meliputi syarat-syarat yang diperlukan, serta prosedur pengajuannya. Untuk pertanyaan apakah PK hanya diperbolehkan sekali atau berulangkali, tentu akan dikembalikan kepada syarat PK di atas, yaitu adanya putusan-putusan BKHT yang saling bertentangan, adanya putusan Mahkamah HAM Eropa yang membuat PK itu perlu dilakukan, atau ditemukannya “novum”. Dalam prakteknya, permohonan PK dapat diajukan berulangkali, seperti dalam kasus pembunuhan Deventer yang masih terus berjalan. Sedang apakah majelis hakim akan mengabulkan permohonan tersebut, tentu berdasar pada penilaian mereka atas penerapan kriteria yang telah diatur dalam undang-undang.

8 Komentar

Filed under Konstitusi

Perkara Narkotika: Timpangnya Neraca Keadilan?

Dalam laporannya tentang kasus-kasus penyiksaan yang terjadi sepanjang tahun 2012, dengan mengutip pendapat pelapor khusus PBB, Manfred Nowak, Kontras menyebutkan bahwa “praktik penyiksaan umumnya terjadi dalam situasi di mana posisi korban begitu tidak berdaya terhadap pelakunya; situasi yang umum terjadi di ruang tahanan yang tertutup” (hlm. 10). Selanjutnya mereka tambahkan, “[h]al ini juga terjadi di Indonesia di mana kebanyakan mereka yang diduga menjadi korban penyiksaan adalah para tersangka kriminal atau narapidana yang berasal dari kelompok awam (menjadi musuh opini publik seperti teroris, pengedar narkoba, separatis, dan lainnya) dan seringkali tidak didampingi oleh pembela hukum” (hlm 10). Data Kontras juga menunjukkan bahwa pelaku penyiksaan dalam 70% kasus yang mereka amati, ternyata merupakan aparat kepolisian (hlm. 9).

Dalam kondisi seperti ini, apa yang bisa dilakukan korban? Kalau kita cermati lebih jauh laporan Manfred Nowak tentang praktek penyiksaan di Indonesia, ditegaskan perlu adanya suatu mekanisme pengawasan yang independen, karena “mereka yang mengalami praktek penyiksaan tidak menemukan saluran untuk menyampaikan pengaduan mereka” (hlm. 81). Mekanisme pengawasan yang selama ini ada dianggap tidak memadai. Manfred Nowak bahkan menyarankan adanya pelatihan khusus terhadap anggota Propam, serta membuka ruang bagi pemantau HAM independen, seperti misalnya Komnas HAM. Hal ini perlu dilakukan, di samping penataan kembali ketentuan-ketentuan pidana yang seharusnya dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku penyiksaan.

Pertanyaannya, bagaimana prakteknya selama ini? Meskipun berharap pada adanya suatu mekanisme penjatuhan hukuman pada para pelaku tentu merupakan suatu instrumen yang adil, namun pada kenyataannya hal ini akan kembali pada bagaimana masing-masing institusi itu nantinya menjalankan instrumen tersebut. Harapannya, tentu akan ada pengawasan yang lebih ketat pada (calon) pelaku, sehingga mereka lebih berhati-hati. Meski demikian, prakteknya belum tentu begitu. Ini persoalan politik yang menjadi amanah para pemegang jabatan lembaga-lembaga negara terkait, serta pada akhirnya akan mempengaruhi legitimasi lembaga-lembaga tersebut yang – berbeda dengan kondisi di bawah Orde Baru yang otoriter – mengalami evaluasi yang berkelanjutan oleh publik.

Alih-alih menghukum pelaku penyiksaan, tersangka/terdakwa/terpidana perkara narkotika dalam prakteknya bahkan akan kerepotan untuk sekedar menyelamatkan dirinya sendiri. Sebagaimana disebutkan dalam laporan Kontras di atas, kondisi seperti ini menjadi nyata, ketika korbannya (tersangka/terdakwa/terpidana) dapat dikategorikan sebagai “musuh opini publik, seperti teroris, pengedar narkoba, separatis, dan lainnya”. Mereka yang terjebak dalam situasi tersebut, bukan saja mudah menjadi target eksploitasi aparat yang tidak bertanggungjawab, namun bahkan kesulitan untuk mendapatkan simpati publik. Dengan begitu, apa yang kemudian dapat menjadi sandaran harapan mereka, selain kebijakan hakim yang harus tetap menjaga seimbangnya neraca keadilan?

Kebetulan, minggu lalu terdapat satu kasus semacam ini yang mendapatkan jawaban cukup menggembirakan dari pengadilan tertinggi di Indonesia. Setelah mengalami pengalaman tidak mengenakkan di pintu masuk gedung Mahkamah Agung beberapa waktu yang lalu, seorang ayah yang memperjuangkan nasib anaknya pada akhirnya berhasil mendapatkan keadilan. Dalam kasus tuduhan kepemilikan ganja ini, terdakwa pada akhirnya dibebaskan. Saya belum tahu persis apa yang kemudian menjadi pertimbangan Mahkamah Agung, tetapi putusan ini cukup menjanjikan bagi perubahan nasib para korban kasus narkotika.

Memang betul bahwa kasus tersebut menonjol karena ayah terdakwa, Kasdi, ditolak masuk di pintu masuk Mahkamah Agung. Saat itu dia hanya bersandal jepit. Peristiwa inilah yang menarik simpati dan dukungan publik. Akan tetapi, kalau kita cermati lebih dalam esensi kasusnya, dalam kasus tersebut cukup jelas adanya tuduhan (kepemilikan ganja) yang tidak disertai bukti yang memadai. Awalnya, terdakwa ditelepon oleh seorang temannya. Begitu datang menemui temannya itu, dia langsung ditangkap oleh aparat kepolisian dengan tuduhan kepemilikan narkoba. Ketidakadilan (prosedural) ini mengundang protes keluarganya. Berbekal uang seadanya, sang ayah kemudian pergi ke Jakarta, untuk mendatangi sendiri gedung Mahkamah Agung dan menanyakan kasus anaknya.

Bagaimanapun, sorotan publik, tekanan dari beberapa lembaga negara (misalnya: Wantimpres), serta keuletan pengacara YLBHI, pada akhirnya membuahkan hasil. Pertanyaannya, akankah kasus ini menjadi semacam preseden untuk kasus-kasus serupa di masa yang akan datang?

Beberapa waktu  belakangan ini, kita juga dapat menemukan adanya perkara sejenis. Seorang pedagang sembako dan agen asuransi, Edih Kusnadi, dijerat dengan pasal perdagangan narkoba. Mirip dengan kejadian di atas, semua berawal dari sebuah telepon. Ketika itu, terdakwa ditelepon oleh seorang temannya yang sebelumnya telah tertangkap basah menggunakan sabu. Begitu datang menemuinya, dia langsung ditangkap oleh beberapa petugas. Menurut pengakuan terdakwa, dirinya disiksa untuk memberikan pengakuan, serta tidak didampingi oleh penasehat hukum dalam proses pemeriksaan itu.

Dari informasi yang saya dapatkan sejauh ini, laporan pada Propam Polri atas tindakan aparat terkait belum membuahkan hasil. Laporan yang telah diajukan sejak lebih dari 10 bulan lalu belum jelas tindak lanjutnya. Tapi, dalam hal ini, ada hal yang mungkin seharusnya mendapat perhatian lebih. Terlepas dari adanya dugaan penyiksaan itu, terdakwa sudah seharusnya mendapatkan keadilan prosedural. Dalam KUHAP disebutkan bahwa untuk menjatuhkan pidana, hakim harus mendasarkan putusannya pada setidak-tidaknya dua alat bukti yang sah (Pasal 183). Dengan demikian, pertanyaan utamanya, bolehkah terdakwa dihukum tanpa adanya bukti yang memadai?

Pasal 183 KUHAP

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Jika kita cermati putusan pengadilan tingkat pertama dalam kasus ini, cukup jelas adanya beberapa hal yang membuat hukuman seharusnya tidak dijatuhkan. Mengapa begitu? Bukan saja karena tidak cukupnya (alat) bukti yang memadai, namun bahkan tidak ada kesesuaian antara dakwaan dengan bukti pendukungnya. Dalam putusan tersebut, terdakwa didakwa dengan pemufakatan jahat untuk menjual/membeli narkoba. Dengan demikian, harus dibuktikan terdapat perbuatan dua orang atau lebih untuk bersekongkol (bekerja sama) untuk menjual/membeli benda terlarang itu.

Bagaimana pendapat hakim? Hakim tingkat pertama ternyata meyakini adanya persekongkolan hanya berdasarkan pengakuan terdakwa lain. Jadi, dalam hal ini sebenarnya cukup jelas bahwa sesungguhnya hanya terdapat satu (alat) bukti saja. Betul bahwa ketika terdakwa lain tersebut tertangkap, ditemukan juga adanya 54 gram sabu yang dikemas dalam dua paket. Tapi bagaimana menjelaskan hubungannya dengan terdakwa tersebut? Satu-satunya bukti yang kemudian dianggap sebagai bukti yang memperkuat dakwaan adalah adanya hasil pemeriksaan urine terdakwa yang positif mengandung methampetamina. Hasil pemeriksaan tersebut masih disanggah oleh terdakwa. Tapi katakanlah itu benar, apakah ini membuktikan adanya tindakan menjual/membeli benda terlarang itu?

Pertanyaan-pertanyaan yang bersumber pada Pasal 183 KUHAP tersebut yang seharusnya dijawab oleh Majelis Kasasi. Dapatkah alat bukti yang tidak memadai (kurang dari dua) atau dakwaan yang tidak membuktikan tindak pidana tertentu dipertahankan? Sayangnya, sejauh ini putusan kasasi belum dipublikasikan. Kabar yang beredar tentang ditolaknya permohonan kasasi Edih Kusnadi pada bulan November tahun lalu itu, bahkan berbeda dengan data info perkara yang menyatakan bahwa kasus ini masih dalam tahap pemeriksaan. Tapi memang perlu dipahami juga, bahwa data info perkara itu tak bisa dijadikan patokan sebagai catatan aktual Mahkamah Agung.

Bagaimanapun, Edih Kusnadi masih menanti akhir dari jalannya proses hukumnya yang panjang dan berliku ini. Untuk mengulang preseden kasus Sarmidi (anak Kasdi) yang diputus minggu lalu, Edih Kusnadi perlu dukungan publik, tekanan lembaga-lembaga negara, serta keuletan pengacaranya. Sejauh ini dia telah menyuarakan permohonannya ke beberapa pihak, tapi tentu hasil akhirnya nanti di tangan majelis hakim yang menangani perkaranya.

Laporan pelapor khusus PBB, Manfred Nowak, seperti telah dikutip di awal tulisan ini, mungkin betul telah mewakili kondisi memprihatinkan yang terjadi di Indonesia. Tetapi, pertanyaannya, bagaimana mengubahnya? Dari contoh dua kasus narkotika di atas, kondisi ini akan terus bertahan bukan hanya ketika instrumen hukum (peraturan) yang ada tidak memadai, tetapi juga selama: (1) masih ada tersangka/terdakwa/terpidana yang dikategorikan (tanpa kecuali) sebagai “musuh opini publik, seperti teroris, pengedar narkoba, separatis, dan lainnya”; dan (2) masih lemahnya independensi dan kapasitan institusi peradilan yang seharusnya menjalankan instrumen tersebut.

3 Komentar

Filed under Konstitusi

Mengapa harus diberhentikan?

Baru-baru ini perdebatan mengenai (rencana) pemberhentian dua pejabat publik kembali menghangat. Satu kasus terkait seorang bupati yang telah diputus pengadilan terbukti melanggar sumpah jabatan, sedang satu kasus lagi terkait seorang hakim yang saat ini sedang dalam proses pemeriksaan. Bagaimanapun, Komisi Yudisial telah membuka rekomendasinya yang menyarankan agar hakim bersangkutan diberhentikan, dengan tetap menerima hak pensiun.

Perdebatan yang mengemuka, sudah tentu, mempertanyakan tepat atau tidaknya keputusan pemberhentian pejabat bersangkutan. Sementara putusan yang menyangkut kasus bupati sebenarnya telah diselesaikan secara final, tetapi tidak demikian dengan kasus pemberhentian hakim, karena masih akan diputusan oleh Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang terdiri dari 4 anggota KY dan 3 hakim agung. Dalam tulisan ini saya akan mencoba untuk mengurai kembali perdebatan mengenai pemberhentian tersebut, untuk menjawab pertanyaan: haruskah hakim tersebut diberhentikan?

Pernyataan Kontroversial

Sebelum kita melangkah lebih jauh, akan saya segarkan kembali ingatan kita mengenai kesalahan yang diperbuat Muhammad Daming Sunusi (MDS) ketika mengikuti seleksi pemilihan hakim agung di DPR beberapa waktu lalu. Saat itu, MDS ditanya oleh seorang anggota dewan: “Bagaimana menurut Anda, apabila kasus perkosaan ini dibuat menjadi hukuman mati?” Dia menjawab: “Yang diperkosa dengan yang memerkosa ini sama-sama menikmati. Jadi, harus pikir-pikir terhadap hukuman mati.”

Setelah kejadian tersebut, beredar kecaman yang luas dari publik. Sebagian besar menganggapnya “tak bermoral”, “tidak peka terhadap posisi korban”, “melecehkan korban”, “melecehkan kaum perempuan”, dan sebagainya. Pendeknya, publik menilai bahwa perkataan itu tak pantas keluar dari mulut seorang hakim. MDS langsung menanggapi cercaan publik tersebut. Bukan hanya melalui penjelasan langsung di akhir acara bahwa konteks perkataannya itu hanya untuk bercanda saja (yang mungkin justru menguatkan kecaman terhadapnya), namun dalam beberapa kesempatan lain MDS menyatakan penyesalannya dan minta maaf atas perkataannya yang tak layak itu, karena dia merasa hanya “keselip lidah” atau salah ucap saja.

Namun, nasi sudah menjadi bubur. Komisi Yudisial langsung melakukan pemeriksaan dan telah merekomendasikan pemberhentian MDS sebagai hakim, dengan tetap memberikan hak pensiunnya. Rekomendasi KY ini, meski nantinya masih harus diputuskan oleh MKH (sebagian berpendapat bahwa itu final, karena toh mayoritas anggota MKH berasal dari KY), kembali memicu perdebatan tentang masalah tersebut.  Apakah hukuman itu tidak terlalu keras?

Kontra: Keseleo Lidah, Sudah Minta Maaf, dan Tidak Proporsional

Rekomendasi KY langsung memicu berbagai komentar kontra di media. Dan tak tanggung-tanggung. Bukan hanya beberapa anggota dewan, seperti Priyo Budi Santoso, Syarifuddin Suding, atau Trimedya Panjaitan, melontarkan pernyataan bahwa hakim bersangkutan hanya “keseleo lidah” dan telah minta maaf, tetapi dua mantan pimpinan lembaga kehakiman di Indonesia bahkan ikut berkomentar. Intinya, baik mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie, maupun mantan Ketua MA Harifin Tumpa, menilai bahwa keputusan KY itu berlebihan, karena hakim bersangkutan hanya keseleo lidah saja (jadi bisa dimaklumi), sudah minta maaf secara terbuka, serta berlebihan kalau dihukum dengan pemberhentian. Bahkan Harifin Tumpa berpendapat bahwa KY tidak semestinya memanfaatkan kasus ini sebagai ajang “pencitraan” lembaganya, serta hanya menuruti keinginan publik untuk memberhentikan MDS, tanpa dasar yang proporsional.

Pro: Masalah Moral, Tuntutan Publik, dan Kepercayaan Publik

Selain menuai kritik, rekomendasi KY pada kenyataannya juga mendapatkan dukungan luas, selain “keinginan publik” yang mungkin masih abstrak. Pendapat yang mendukung rekomendasi KY datang dari berbagai kalangan, termasuk juga satu dua anggota dewan, seperti Nudirman Munir dan Eva Sundari. Mereka berpendapat bahwa kesalahan itu layak diganjar hukuman pemberhentian, karena “berkaitan dengan moral”. Ini bukan hanya keceplosan atau salah ucap saja, tapi sudah merupakan “watak” hakim yang bersangkutan. Selain soal kepribadian, disebutkan juga bahwa “tuntutan publik” yang mendorong hal itu. Dengan pernyataannya tersebut, MDS telah “menentang opini masyarakat” yang menilai bahwa pernyataan seperti itu tidak seharusnya keluar dari mulut seorang hakim. Selain masalah moral dan tuntutan publik, terdapat juga pendapat mendukung yang lebih spesifik ditujukan pada fungsi profesi hakim. Pendapat itu, misalnya, dikeluarkan oleh YLBHI yang bahkan sebelum keluarnya rekomendasi telah mengecam keras pernyataan tak pantas itu. Menurut YLBHI, rekomendasi pemberhentian telah tepat, karena pernyataan tersebut “menciderai rasa keadilan dan kepercayaan publik (terutama korban pemerkosaan) terhadap profesi kemuliaan hakim”. Selain itu, disebutkan pula beberapa poin kode etik perilaku hakim yang dilanggar oleh MDS, meskipun dalam pemberitaan luas tidak diuraikan apa sebenarnya isinya.

Mengapa harus diberhentikan?

Dari perdebatan yang berkembang seperti saya ringkas di atas, pada intinya ada pihak yang kontra dengan pemberhentian karena menganggap hukuman itu terlalu berlebihan untuk kesalahan tersebut, sementara di sisi lain ada pihak yang mendukung berdasar tuntutan moral dan kepercayaan publik pada pengadilan. Dari pendapat-pendapat tersebut, dalam pandangan saya, harus ditentukan ukuran yang jelas dulu, sebelum mempertimbangkan apakah perbuatan itu layak dihukum dengan pemberhentian.

Argumen-argumen tersebut sebenarnya dapat dibagi ke dalam argumen-argumen yang masih bernilai normatif abstrak (tidak terperikan), seperti “terlalu berlebihan”, “berkaitan dengan moral”, atau “menentang opini masyarakat”, dengan argumen yang bernilai normatif konkrit, seperti “kepercayaan publik (terutama korban pemerkosaan) terhadap profesi kemuliaan hakim”.

Tentu tidak dapat dipungkiri bahwa dalam menilai suatu perbuatan, aspek perasaan yang abstrak tak terhindarkan dan belum tentu tidak relevan. Namun, dalam hal ini, penilaian abstrak tersebut akan dihadapkan pada suatu kenyataan sosial yang konkrit, bahwa profesi hakim adalah suatu institusi di luar manusia, sehingga harus memenuhi suatu standar fungsi tertentu. Fungsi tersebut, dalam pandangan saya, seharusnya jadi perhatian dalam penilaian. Terlepas dari MDS sebagai manusia yang bisa saja salah, pertanyaannya, apa hukuman yang pantas bagi HAKIM yang mengeluarkan pernyataan seperti itu?

Kalau anda buka Peraturan Bersama MA-KY No. 02/2012, dalam Pasal 5 ayat 3 huruf c, disebutkan bahwa:

“Hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksi-saksi, dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat, penuntut, pegawai pengadilan atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan.”

Prinsip ketidakberpihakan atau imparsialitas ini menuntut hakim, bukan saja untuk tidak memihak, tapi bahkan melarang segala perkataan atau perbuatan yang “menimbulkan kesan memihak”. Jadi, jelas bahwa seorang hakim bukan hanya secara khusus dalam suatu perkara konkrit harus menjaga ketidakberpihakannya itu, tetapi bahkan harus menjaga diri untuk tidak melahirkan kesan berpihak. Apakah perkataan MDS memenuhi unsur ketentuan ini? Karena ini merupakan kode etik, tentu dapat ditanyakan langsung kepada pihak yang bersangkutan untuk ikut menilainya sendiri. Tetapi, kalau dilihat secara obyekftif pernyataan itu, jelas terdapat pelanggaran pada hak korban vis a vis pelaku. Loyang yang seharusnya seimbang, ternyata telah dikesankan miring.

Berikutnya, apabila memang memenuhi pelanggaran kode etik di atas, apa hukuman yang pantas? Jawabannya bisa kita lihat dalam Pasal 19 ayat (4) jo. Pasal 18 ayat (3). Menurut kedua ketentuan tersebut, pelanggaran atas Pasal 5 ayat (3) huruf c (ketidakberpihakan) dikategorikan sebagai hukuman berat yang dapat dijatuhi hukuman: (1) pembebasan dari jabatan; (2) menjadi hakim non palu 6 bulan – 2 tahun; (3) penurunan pangkat dalam waktu 3 tahun; (4) pemberhentian dengan hak pensiun; atau (5) pemberhentian tidak dengan hormat.

Dari daftar hukuman yang mungkin dijatuhkan di atas, tentu masih terbuka kemungkinan dijatuhkannya hukuman selain pemberhentian dengan hak pensiun yang telah menjadi rekomendasi KY. Sehingga, ukuran tak terperikan kemudian dapat muncul kembali, seperti argumen “terlalu berlebihan” atau “berkaitan dengan moral tadi”. Tapi, melihat ke belakang, tentu akan sulit untuk menakar hukuman yang pas. Karena, betul, bagaimanapun perbuatan itu telah dilakukan. Pelakunya sendiri juga telah meminta maaf. Pertanyaannya, bagaimana ke depannya? Memperhatikan keberatan YLBHI, sulitkah kita membayangkan bahwa pernyataan itu tidak berakibat pada hilangnya kepercayaan publik akan ketidakberpihakan hakim tersebut, khususnya dalam menangani perkara-perkara tindak pidana pemerkosaan?

2 Komentar

Filed under Konstitusi

Tahun 2012: Perkara Narkotika, Ganti Rugi Pengelola Parkir, dan Kecelakaan Maut

Apa garis besar permasalahan hukum sepanjang tahun 2012 yang baru lewat beberapa minggu yang lalu?

Selain beberapa kasus politik hukum yang meliputi masalah konflik tanah di beberapa daerah, beberapa perubahan kebijakan terkait status dan jabatan hakim, kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan jabatan yang serius (termasuk yang melibatkan hakim agung), serta beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang berpengaruh besar pada perubahan kebijakan (misalnya kasus BP atau kasus RSBI), tahun 2012 meninggalkan catatan beberapa kasus hukum yang cukup menonjol. Dari pengamatan saya saja, termasuk dengan memperhatikan catatan Arsil di krupukulit, paling tidak ada tiga isu hukum yang menjadi perdebatan publik, bukan hanya karena nuansa politiknya (seperti kasus kawin siri seorang bupati tahun lalu), tetapi memang ada permasalahan (teknis) hukum yang kemudian berakibat serius pada kehidupan warga negara. Isu-isu hukum tersebut meliputi: perkara narkotika, ganti rugi pengelola parkir, serta (pertanggungjawaban pengemudi) dalam kecelakaan maut yang menimbulkan korban jiwa.

Perkara Narkotika: Nasib Hukum Acara di Ujung Tanduk

Apabila kita cukup jeli mengamati laporan tahunan Mahkamah Agung tahun sebelumnya, cukup mudah untuk menemukan data yang menunjukkan bahwa perkara-perkara narkotika merupakan salah satu kasus (pidana) terbanyak yang sampai ke meja para hakim agung. Sepanjang tahun 2011 saja, setidaknya terdapat 701 permohonan kasasi perkara narkotika. Jumlah ini memang masih di bawah permohonan kasasi perkara korupsi yang mencapai angka 963, tetapi masih jauh di atas perkara kasasi pidana umum terbanyak (kasus kekerasan) yang tak lebih dari 374 permohonan saja. Melihat kecenderungan pada pengadilan di tingkat bawah, misalnya di PN Jakarta Pusat (sekitar 900 perkara narkotika vs. sekitar 200-300 perkara pencurian), angka perkara narkotika yang masuk masih mendominasi perkara pidana yang diajukan ke pengadilan negeri. Dengan demikian, tak sulit untuk meramalkan bahwa tahun inipun (atau bahkan hingga beberapa tahun ke depan), perkara narkotika masih akan menjadi perkara pidana yang akan sering berlabuh di meja hakim agung, di samping perkara korupsi yang saat ini telah mendapat perhatian yang cukup besar dari publik.

Pertanyaannya, masalah hukum apa yang mesti dihadapi oleh para hakim agung?

Pertama, sebenarnya masalah klasik yang juga ada hubungannya dengan permasalahan Mahkamah Agung secara umum, yaitu terkait dengan pembentukan hukum atau konsistensi. Sehubungan dengan hal ini, bisa dicermati tulisan Arsil tentang inkonsistensi perkara narkotika, di samping banyaknya suara yang juga mempertanyakan adanya konsistensi dalam penjatuhan hukuman. Sepanjang tahun 2012 kemarin saja, kewibawaan Mahkamah Agung setidaknya dipertaruhkan karena adanya dugaan pengaturan hukuman yang dijatuhkan (kasus hakim agung Yamani). Bagaimanapun, ke depannya Mahkamah Agung akan dihadapi tantangan untuk konsisten dalam penerapan pasal, maupun penjatuhan hukuman pidana. Tapi apa sekedar untuk menjatuhkan hukuman saja? Jawabannya ada pada masalah hukum kedua yang juga harus dicermati oleh para hakim agung.

Kedua, perlu diperhatikan juga bahwa sepanjang tahun 2012 kemarin, praktek penanganan perkara narkotika menunjukkan adanya ancaman serius pada dipenuhinya asas-asas hukum acara. Bukan saja karena Mahkamah Agung sendiri yang dalam putusannya telah memperingatkan adanya praktek penjebakan oleh (oknum?) kepolisian, tetapi juga karena beberapa insiden yang menarik perhatian publik, seperti kasus razia liar yang meledak melalui twitter ini, atau bahkan salah tangkap yang menimbulkan korban salah tangkap di Kabupaten Kediri. Dalam kedua kasus tersebut, pelanggaran berat dan sistematis pada asas-asas hukum acara dapat segera dicegah atau sedikit banyak ditanggapi (meski gugatan ganti rugi korban salah tangkap urung diajukan, tetapi pelaku penganiayaan akhirnya dihukum tiga bulan oleh PN), karena adanya tekanan publik. Karena secara hukum, meski telah memperingatkan dalam putusannya, belum ada putusan Mahkamah Agung yang dapat dijadikan acuan standar untuk mengkritisi penerapan hukum acara atau praktek penjebakan dalam perkara narkotika, termasuk apabila dakwaan ternyata salah seperti dalam dua kasus yang diperbandingkan oleh Arsil ini. Yang jelas, saat ini terdapat satu kasus yang mempermasalahkan (minimnya) pembuktian dalam tahap Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung, setelah sebelumnya PN menjatuhkan hukuman pidana penjara 10 tahun untuk perbuatan “menerima” narkotika golongan I, hanya dengan berdasarkan bukti keterangan saksi dan hasil pemeriksaan urin untuk membuktikan perbuatan tersebut.

Ke depannya, tentu perlu perhatian lebih pada penerapan hukum acara dalam kasus-kasus seperti ini, antara lain dengan mengarahkan program bantuan hukum yang saat ini mulai dirintis (kembali) oleh pemerintah untuk menjangkau perkara-perkara tersebut. Mengapa perlu? Kalau anda perhatikan sepanjang tahun 2011 saja, denda yang dijatuhkan (baca: dapat dituntut oleh negara) di luar uang pengganti dalam perkara narkotika, jumlahnya jauh melebihi perkara korupsi (374,8 M vs. 53,8 M). Sementara itu, opini publik dalam kasus-kasus seperti ini masih cukup beragam, di satu sisi mendorong adanya tindakan tegas dan hukuman berat bagi para pelaku tindak pidana narkotika, namun begitu publik melihat praktek-praktek razia/penangkapan yang bermasalah, tak jarang berujung pada ketidakpercayaan pada aparat kepolisian.

Kesimpulan sampai sejauh ini, usaha mendorong dipenuhinya prinsip-prinsip hukum acara hanya efektif sebelum suatu kasus masuk ke pengadilan, yaitu ketika ada tekanan publik dan “aparat dan alat hukum” belum sepenuhnya bekerja. Karena begitu sampai ke ruang sidang, seolah tidak ada lagi proses yang seimbang, akibat tidak bekerjanya fungsi pembelaan. Berbeda dengan perkara korupsi yang memungkinkan terlibatnya pengacara-pengacara terpandang, tidak demikian halnya dengan perkara narkotika.

Ganti Rugi Pengelola Parkir: Bangkitnya Harapan Konsumen

Agak berbeda dari perkara pidana, untuk mengidentifikasi perkara perdata yang paling banyak diajukan ke Mahkamah Agung, kita akan dipaksa untuk meraba dalam suatu lorong yang gelap. Kalau melihat laporan tahunan Mahkamah Agung pada tahun sebelumnya, maka yang menempati posisi paling atas adalah masalah “tanah”, serta berikutnya masalah “ganti rugi”. Tapi kalau mau mencermati lebih jauh lagi, masalah “tanah” ini akan mengandung beragam aspek, mulai dari permasalahan titel hak (biasanya masuk ke ranah TUN), hingga permasalahan terkait dengan perjanjian yang terkait dengan tanah (misalnya perjanjian jual beli atau sewa menyewa tanah/rumah). Bisa jadi karena tetap tidak adanya kepastian soal hak-hak atas tanah (dan implementasinya) hingga saat ini. Pendeknya, itu bukan masalah hukum perdata yang bisa langsung diidentifikasi, serta dianalisis apa masalahnya. Bagaimanapun, terkait dengan masalah ganti rugi (anehnya dalam laporan tahunan dipisahkan dari PMH, wanprestasi, dan perikatan), tahun 2012 yang lalu mencatat perkembangan menarik sehubungan dengan perjanjian parkir.

Dalam beberapa kasus yang diangkat oleh media, maupun pernyataan Mahkamah Agung kemudian, pengelola parkir pada prinsipnya diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul akibat hilangnya kendaraan yang diparkir, sepanjang pemilik kendaraan dapat menunjukkan adanya perjanjian parkir. Tentu, adanya perjanjian parkir dapat dijadikan patokan adanya hubungan hukum di antara kedua pihak tersebut, tetapi ada tidaknya kewajiban itu, tentu harus dilihat lagi dalam kasus-kasus konkritnya. Bagaimanapun, masalah perjanjian parkir ini telah saya bahas dalam beberapa tulisan saya yang bisa dibaca di sini dan di sini. Kesimpulan sementara, meskipun saat ini masih terdapat tumpang tindih antara penggunaan perjanjian dan PMH sebagai dasar hukum untuk mewajibkan dibayarnya ganti rugi, namun ke depannya, saya pikir, Mahkamah Agung akan mendudukkan permasalahan ini dalam konteks hukum perjanjian (wanprestasi).

Kecelakaan Maut: Duka dan Amarah Publik

Selain perkara narkotika dan perjanjian parkir, masalah hukum biasa yang juga cukup menarik perhatian publik adalah perkara kecelakaan maut. Dalam kasus-kasus seperti ini, biasanya ada dua aspek yang kemudian menarik perhatian publik.

Aspek pertama terkait dengan perasaan simpati terhadap korban. Meskipun dalam prakteknya di Indonesia tak jarang pelaku memberikan “uang kerahiman” kepada keluarga korban sebagai kompensasi atas duka yang ditimbulkan, namun dalam beberapa kasus keluarga korban juga mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan, termasuk keluarga korban kecelakaan maut yang terjadi awal tahun 2012 yang lalu.

Bagaimana praktek tuntutan ganti rugi seperti ini? Pertama, tentu akan tergantung pada musyawarah di antara keluarga korban dengan pelaku sendiri, seperti bisa kita lihat dalam bentuk uang kerahiman itu. Namun, kalau memang kemudian kasusnya masuk ke pengadilan, terdapat beberapa hal yang dijadikan pertimbangan oleh hakim seperti saya sarikan dalam sebuah tulisan saya tahun lalu, di antaranya meliputi: kondisi (tanggungan) keluarga korban, kemampuan ekonomi/sosial pelaku, sampai bentuk kerugian itu sendiri yang harus dapat ditunjukkan dapat dinilai dengan uang.

Aspek kedua yang tak kalah menarik perhatian adalah pertanggungjawaban (pidana) pelaku. Tindakan yang membahayakan nyawa orang lain di ruang publik (di jalan), tentu akan menjadi urusan publik. Begitu pula dalam kasus-kasus kecelakaan maut ini, biasanya akan diikuti dengan amarah publik terhadap pelaku. Ini bisa kita lihat bukan saja dalam kasus kecelakaan maut yang terjadi pada awal tahun 2012 saja, seperti telah saya bahas di sini, namun juga pada beberapa insiden kecelakaan yang terjadi sepanjang tahun.

Pertanyaannya, mengapa publik begitu marah? Satu dan lain, ini berhubungan dengan kinerja aparat hukum yang di mata publik tidak menerapkan suatu standar sistem yang obyektif dan konsisten, di mana setiap orang diperlakukan secara setara. Ini bukan masalah yang secara khusus terkait dengan kecelakaan maut (meski mungkin memang ada kasus yang melibatkan anak seorang menteri yang mengemuka awal tahun ini),  tapi masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem pidana secara umum. Kasus yang tahun ini cukup menonjol, misalnya, kasus pencurian piring yang pernah saya bahas awal tahun 2012 di sini. Kasus ini tentu kontras dengan kasus-kasus pidana korupsi yang melibatkan beberapa (mantan) pejabat negara.

Menanggapi hal di atas, reaksi publik memang bisa dilihat menekan ke dua arah berbeda, yaitu (1) mendesak adanya hukuman yang lebih berat bagi si orang besar, serta (2) meminta hukuman yang proporsional bagi si orang kecil (itupun kalau terbukti bersalah). Namun, seperti kesimpulan perkara narkotika saya sebelumnya, saya pribadi cenderung memilih untuk lebih memperhatikan poin kedua. Bagaimana dengan anda?

Tinggalkan komentar

Filed under Kilas Sejarah, Perdata, Pidana

Who interprets what? (a reply to a reply)

It has been a while since Pramudya Octavy had reacted to my article. I should thank him for his reflective and interesting review. However, I will attempt to respond to some questions he had in his defence of Hart’s Legal Positivism. First of all, I will begin with his question, asking whether the people I mentioned and I myself consider legal positivism as a legal theory or as an interpretation method. Second, I will show that his Law and Economics method will fail as long as the judicial power is not strong enough to uphold any form of legal certainty.

What did they and I refer to?

Pramudya asks, “[D]id Imam and the people he mentioned in his article discuss legal positivism as a legal theory or as a method of legal interpretation?” He also points out, “From my reading, the critics to legal positivism made by the people in his post seem to be confused because they mix up legal positivism with rigid textualism. The idea that judges and lawyers should see beyond the text of the law is not an idea rejected by legal positivism.”

Honestly, I had never asked myself whether they, or I, considered “legal positivism” as a legal theory or as a legal interpretation method, but if one really wants to know the answer, she/he should dig out the articles of those people. What I criticized in my own article is the tendency of some scholars to take a theoretical position against “legal positivism” without first delving into the actual practices of the authority. As Pramudya writes on Hart’s theory, “rather than making a normative argument, […] Hart is making a practical argument, namely, the division is made based on his assessment of judges practices in the real world.” “Legal positivism” can thus be determined from the social fact that some kind of rules is (1) applied by a certain authority; and (2) can be verified as valid rules.

How does one know whether there is a tendency to “legal positivism”, if one does not ponder the validity of any (legal) rule? In fact, the anti-positivist tendency will exactly sweep away the discussion, as every opinion can be deemed as “the valid one” anyway.

First question: whose authority?

From the above-mentioned point of view, Pramudya has taken a good path by noting that “[T]he authority of the law simply lies in the fact that most of us accept such law as an authoritative source but it does not necessarily mean that we have a primary moral duty to obey the law and disregard any other moral reasoning.”

However, he should also notice that this remark will raise the most important question on this matter. He says that the source of the authority of law “simply lies in the fact that most of us accept such law as an authoritative source”. It seems to be a simple notion, but is it truly that simple?

I wonder whether Pramudya also borne in mind who “most of us” actually is and how that “most of us” will acknowledge certain rules as authoritative. It will lead us to the following question: whose authority will actually be a source of legal authority?

In the classical debate on this matter there will be competing state authorities. There are two models to settle the rivalry hitherto: (1) the trias-politica model; and (2) the checks-and-balances model. It is beyond the scope of this article to discuss both models. What I want to say here is that one must look on the real action of existing authorities in order to understand how law actually works.

With regard to the Indonesian law, there are fortunately sufficient academic sources to mull over the political authority which show the relatively weak power of Indonesian judicial branch, for example Dan Lev: 1986 (Islamic courts in Indonesia: a study in the political bases of legal institutions), Dan Lev: 2000 (Legal Evolution and Political Authority in Indonesia), Bedner: 2001 (Administrative Courts in Indonesia: State Reform or Image Building), Pompe: 2005 (The Indonesian Supreme Court: A Study of Institutional Collapse), and Indrayana: 2008 (Indonesian Constitutional Reform 1999-2002: An Evaluation of Constitution-Making in Transition). If the judicial branch is politically weak, then who will care for its decisions?

Second question: how are the “social facts” determined? (or should I use “should be” instead of “are” here?)

While the first question is mainly related to the authority or actor who applies the law, the second question asks how a certain authority will determine particular rules as the “social facts”. How would they do it? Most, if not all, of authorities will get its power from a certain political source. In other words, it will keep up its political mandate to legitimate its power, so that the parliament members (who make laws), or a president (who signs decrees), will refer to their voters or to some kind of assignment (for example delegation) from another authority. In sum, they have their power, because they are elected or trusted to do so.

How about judges? It might be true that some elements of her/his power is also based on the mandate by laws, or the trust given by disputing parties before they bring their case to the court. However, if we look at how the court works, the judicial power is in fact respected (read: powerful), because its decision is widely accepted by public. A judge cannot simply refer to the political source of its power, because it is not her/his voters or superior, but it is herself/himself who is considered as “the one who knows” to resolve a particular conflict between multiple parties. In fact, she/he is expected not only to know the law, but also “to do justice”. However, would her/his decision also always be accepted by those parties and… “most of us”?

In my opinion, this factor (the public acceptance) leads to many discussions about legal interpretation, not only on how a judge actually applies a particular rule, but also on how a judge should resolve a particular case in a democratic society. As long as I know, there is an on-going debate on this, for example the protracted discussion on the interpretive and pragmatic approaches. Related to this matter, I believe law students are familiar with the view of Posner, Dworkin, Kronman, Beatty, Barak, etc. All of these scholars have tried to explain, criticize, or explore how a judge should handle a case.

Be that as it may, the salient question here is whether the “social facts” are plausible. Is it due to its political authority or because of the truth in it? One can have an unending debate and take different positions on this, but like what Pramudya admits about the need of data: “For me, the fact that Indonesian judges are strict textualists (again, if the assumption is correct since we need more data) does not have any correlation with legal positivism”, the conclusion will be speculative unless she/he has first examined the implementation of a particular rule. In other words, I will prefer to look at the everyday legal practices by pondering judicial decisions, execution practices, and the actual effects of the law to the society, instead of upholding my own position based on my belief alone. Hence, I would like to encourage Pramudya to use, let’s say, these “socio-legal approaches” along with his belief on “Law and Economics”. As he self correctly writes: “At the highest level, we are dealing with social facts, not normative issues.”

Tinggalkan komentar

Filed under Teori Hukum

Meninjau Kembali: Pasal 279 KUHP

Saya mendapatkan beberapa masukan berharga terkait tulisan saya sebelumnya tentang tujuan Pasal 279 KUHP. Masukan-masukan itu, antara lain, sebagai berikut:

  1. Hasil penelitian Boele-Woelki tidak otoritatif dan saya terlalu menyederhanakan temuan saya bahwa pasal yang melarang bigami (perkawinan ganda) itu dimaksudkan untuk melindungi monogami sebagai warisan budaya Eropa. Tentu tidak fair mendasarkan pendapat ini hanya pada tulisan itu, tanpa menelusuri lagi sumber-sumber otentiknya sendiri, seperti misalnya perdebatan di parlemen.
  2. Ada kesalahan saya dalam memahami tulisan Jonkers (1946) dan tulisan Pompe (1987), seakan-akan di masa kolonial hakim punya pilihan untuk mempertimbangkan adanya pluralisme hukum perdata dalam menangani masalah pidana. Kenyataannya, hakim tidak punya banyak pilihan, tetapi HARUS mempertimbangkan fenomena tersebut. Adanya pluralisme hukum perdata, membuat hakim mau tak mau harus mempertimbangkan adanya ketentuan hukum perkawinan yang berbeda, sehingga berakibat pada berkurangnya kepastian hukum dan keseragaman penerapan terkait beberapa ketentuan pidana tertentu. Contoh kasus yang digunakan oleh Jonkers (Landraad Maros, 22 September 1931), memperlihatkan bagaimana mekanisme hukum pidana terbatasi oleh (diakuinya) keberadaan hukum adat perkawinan. Menurut Pompe, setelah Indonesia merdeka, situasinya tidak banyak berubah. Di satu sisi, terjadi unifikasi hukum pidana (UU No. 1/1946) yang melanjutkan KUHP Hindia Belanda (1915) tanpa banyak perubahan, sedangkan di sisi lain unifikasi hukum perdata membawa banyak perubahan (UU No. 5/1960 dan UU No. 1/1974), tanpa benar-benar mempertimbangkan KUH Perdata, serta hubungannya dengan hukum-hukum adat atau agama yang berlaku di tingkat lokal. Akibatnya, menurut Pompe, akan terjadi “kekakuan dalam penerapan hukum pidana”. Sementara pembuat undang-undang bisa saja menghindari kemungkinan ketidakselarasan antara pemberlakuan aturan hukum formal dengan realitas sosial di masyarakat dengan mendiamkan perkembangan hukum yang terjadi, namun hakim tidak akan punya banyak pilihan, selain harus memutus kasus-kasus yang dihadapkan kepadanya.
  3. Sebelumnya saya juga tidak membahas dengan jelas pengaruh hukum perdata pada pasal tersebut, sehingga benar apa yang dikatakan oleh Arsil, terkait pemberlakuan Pasal 279 KUHP ini sesungguhnya terdapat permasalahan “meta” yang berhubungan dengan bagaimana pengaturan perkawinan dalam hukum perdata. Sedikit banyak, hal ini mirip dengan fenomena yang telah saya sebutkan dalam poin ke-2 di atas.
  4.  Saya tidak menguraikan secara jelas perbedaan perbuatan-perbuatan yang diatur Pasal 279 KUHP, serta ketentuan sejenis, serta saya tidak memisahkan antara “norma yang seharusnya” (law in the books) dengan “penerapan norma” itu (law in action). Akibatnya: (1) masih mentahnya pendapat saya bahwa tujuan pemidanaan mempengaruhi berat ringannya hukuman berdasar data perbandingan beberapa negara di Eropa; dan (2) saya langsung berkesimpulan telah terjadi pergeseran tujuan pemidanaan, tanpa mengurai apakah pergeseran itu terjadi pada level peraturan (WvS vs. KUHP), bagaimana pasal itu digunakan, atau bagaimana hakim memutuskan.

Karenanya, untuk memperbaiki dan memperjelas tulisan saya sebelumnya, saya akan menggunakan sumber paling otoritatif dari pasal tersebut, yaitu Memorie van Toelichting (MvT) Pasal 237 WvS. Sayangnya, sampai saat ini saya sendiri belum dapat menemukan MvT Pasal 279 KUHP. Tetapi, dengan asumsi norma yang diatur adalah sejenis dengan beberapa penyesuaian karena adanya keberagaman hukum perdata di Hindia Belanda (bandingkan Jonker, 1946), tujuan kedua pasal tersebut sebenarnya tidak jauh berbeda. Selanjutnya, saya akan memisahkan antara “norma yang seharusnya” dengan “penerapan norma” itu, sebelum memperjelas bagaimana dan sejauh mana telah terjadi pergeseran esensi dalam norma Pasal 279 KUHP tersebut.

Pasal 237 WvS: asal muasal

Pasal 237 WvS, sebagaimana Pasal 279 KUHP, ditempatkan di dalam Bab mengenai status keperdataan (keberadaan seseorang sebagai subyek hukum perdata). Pasal yang mendahului, sebagaimana bisa kita lihat juga dalam KUHP, mengatur ancaman pidana terhadap penggelapan asal usul anak. Pendeknya, kejelasan mengenai asal usul, penting untuk memastikan status keperdataan seseorang. Kejelasan akan status keperdataan, merupakan syarat mutlak dalam penentuan hak/kewajiban seseorang. Contohnya, dalam hukum waris. Tanpa kejelasan akan status keperdataan, mustahil sistem pembagian hak waris dapat dijalankan.

Lalu apa hubungannya dengan Pasal 237 WvS?

Menurut MvT-nya, Pasal yang melarang bigami (perkawinan ganda) ini dimasukkan ke dalam delik terkait status keperdataan, bukan ke dalam delik kesusilaan, karena dimaksudkan untuk melindungi ketidakpastian akan status keperdataan pasangan kedua dan anak-anak mereka (H.J. Smidt, “Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht”, Tweede deel, 1891, hlm. 274). Bagaimanapun, dengan dilangsungkannya perkawinan kedua, terbuka kemungkinan diajukannya tuntutan perdata untuk membatalkan perkawinan tersebut (lihat Pasal 86 jo. Pasal 27 KUH Perdata), sehingga status keperdataan pasangan kedua (serta anak-anaknya) pada akhirnya menjadi tidak pasti. Juga disebutkan di situ, bahwa yang dipersyaratkan hanya perbuatan melakukan perkawinan itu sendiri, serta tidak relevan apakah pasangan tersebut tinggal bersama yang melanggar kesusilaan (kumpul kebo), atau tidak.

Kemudian, kalau diamati lebih lanjut, terdapat dua jenis delik kejahatan yang berbeda dalam Pasal 237 WvS ini, yaitu terkait ada/tidaknya kebohongan terhadap pasangan dalam perkawinan kedua tersebut (coba bandingkan Pasal 279 ayat (1) dan ayat (2)). Apabila pasangan yang telah menikah tidak memberitahukan statusnya, artinya terdapat kebohongan terhadap pasangan dalam perkawinan kedua (coba bandingkan Pasal 279 ayat (2)), maka hukuman yang dijatuhkan lebih berat. Mayoritas anggota Komisi pembahas ketika itu menilai, dalam situasi kedua pasangan tersebut mengetahui bahwa salah seorang di antara mereka telah terikat perkawinan, sesungguhnya perkawinan kedua itu hanya merupakan kejahatan ringan. Menurut mereka hukuman yang wajar adalah tak lebih dari 3 tahun. Namun, sebagian anggota Komisi yang lain menganggap, bahwa sekalipun demikian, tetap terjadi pelanggaran serius pada kepentingan pasangan pertama dan anak-anak sah mereka, sekalipun mungkin perkawinan kedua itu tak berpengaruh pada hak-hak formil mereka. Mereka mengusulkan ancaman hukuman 5 tahun.

Keputusan yang kemudian diambil, berlaku sampai saat ini, perkawinan kedua diancam pidana kurungan 4 tahun, serta 6 tahun jika pasangan perkawinan kedua ternyata dibohongi (ancaman pidana dalam Pasal 279 KUHP untuk delik sejenis: 5 tahun dan 7 tahun).

Pasal 279 KUHP: norma yang seharusnya

Karena adanya pluralisme hukum perdata di Hindia Belanda, akibatnya terdapat penyesuaian dari Pasal 237 WvS. Penyesuaian itu bisa kita lihat dalam redaksi pasalnya sendiri yang tidak melarang perkawinan kedua, tetapi melarang perkawinan (kedua atau kesekian kalinya) yang dilakukan oleh seseorang, sementara dirinya tahu bahwa perkawinan dia sebelumnya akan menjadi penghalang untuk itu.

Kalau dilihat dari dampaknya, apabila perkawinan pihak-pihak terkait tunduk pada KUH Perdata, maka tidak akan berbeda dengan Pasal 237 WvS. Mereka yang tunduk pada KUH Perdata tahu bahwa yang berlaku adalah asas monogami, dengan kemungkinan akibat pembatalan (Pasal 86 jo. Pasal 27 KUH Perdata). Sehingga, apabila dilakukan perkawinan kedua, situasinya sama persis dengan yang dibayangkan oleh perancang Pasal 237 WvS.

Sementara perkawinan yang tunduk pada ketentuan hukum-hukum lain, tentu harus dilihat kasus per kasus, apakah benar ada perkawinan sebelumnya (sesuai hukum terkait) yang menghalangi seseorang untuk melangsungkan perkawinan kedua dan selanjutnya. Asumsinya, kalau kemudian perkawinan itu akhirnya dibatalkan, maka timbul ketidakpastian akan hak-hak pasangan kedua dan anak-anak mereka nantinya. Pertanyaannya, apakah perkawinan-perkawinan yang tunduk pada ketentuan hukum-hukum lain itu dengan sendirinya juga mendapatkan kepastian hukum?

Bagaimanapun, dalam prakteknya, berlakunya keberagaman hukum perkawinan ini berpengaruh pada penerapan Pasal 279 KUHP, seperti akan kita lihat di bawah ini. Bahkan, setelah berlakunya UU No. 1/1974 yang telah menyebutkan pencatatan sebagai salah satu prinsipnya – asumsinya ini dimaksudkan untuk menciptakan keseragaman dan kepastian hukum, pada prakteknya tidak sesederhana itu.

Pasal 279 KUHP: penerapan norma (pendekatan interpretatif)

Dalam penerapannya, setidaknya ada dua pertanyaan utama dalam kasus-kasus terkait Pasal 279 KUHP. Pertama, seperti dapat ditemukan dalam contoh kasus yang digunakan Jonkers, pertanyaan hukumnya terfokus pada ada tidaknya perkawinan yang menghalangi perkawinan yang dijerat pasal tersebut (perhatikan bagian akhir Pasal 279 ayat (1)). Dengan kata lain, apakah perkawinan sebelumnya bisa dianggap batal?

Kedua, fokus utamanya adalah apakah perkawinan kedua atau kesekian itu – jadi bukan perkawinan sebelumnya, dapat dianggap sebagai perkawinan yang dapat dijerat dengan Pasal 279 KUHP (perhatikan bagian awal Pasal 279 ayat (1)). Artinya, apakah perkawinan kedua atau kesekian itu bisa dianggap sebagai perkawinan yang diatur dalam Pasal 279 KUHP? Kedua pertanyaan ini sebenarnya unsur-unsur delik utama dalam Pasal 279 ayat (1) KUHP. Selain kedua hal tersebut, beberapa permohonan kasasi yang diajukan pada akhirnya mempermasalahkan proses pidananya.

Pasal 279

(1)          Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun :

  1. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan – perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

  2. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

Perkawinan-perkawinan yang menjadi penghalang

Seperti disebutkan oleh Jonkers (1946), dalam sebuah kasus pada Landraad Maros (22 September 1931), dengan mempertimbangkan hukum adat para pihak terkait, hakim menganggap bahwa perkawinan sebelumnya telah batal secara adat. Dengan demikian, tidak ada perkawinan yang menghalangi dilangsungkannya perkawinan tersebut.

Dalam sebuah perkara lain yang tak jarang dikutip sebagai yurisprudensi terkait pasal ini (435/K/Kr/1979, 17 April 1980), pemohon kasasi (terdakwa) mendalilkan bahwa Pasal 279 KUHP tidak berlaku untuk perkawinan poligami. Mahkamah Agung menolak dalil pemohon kasasi, serta berpendapat bahwa sesuai UU Perkawinan, kalaupun pemohon kasasi hendak berpoligami, harus memenuhi persyaratan yang ditentukan. Dengan kata lain, dia harus tetap memperhatikan adanya perkawinan sebelumnya yang sesuai dengan UU No. 1/1974 akan menjadi penghalang yang sah baginya.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa setelah berlakunya UU No. 1/1974, serta pendapat Mahkamah Agung dalam Perkara 435/K/Kr/1979, dasar bagi hakim untuk menilai keberadaan perkawinan sebelumnya lebih kuat, yaitu berdasarkan UU tersebut. Menurut sebuah penelitian yang pernah diadakan di wilayah PN Lhokseumawe dan Lhoksukon, misalnya, meskipun hakim menganggap bahwa poligami menurut hukum agama bisa saja dibenarkan, tetapi itu harus dilakukan sesuai ketentuan yang ada dalam UU No. 1/1974 (Surya Darma, Tindak Pidana Poligami dalam kaitannya dengan UU No. 1/1974, 2003).

Bahwa Mahkamah Agung sepertinya cukup ketat dalam menguji adanya perkawinan sebelumnya yang menjadi penghalang, dapat juga dilihat dari kasus berikut. Para pemohon kasasi (terdakwa suami dan isteri keduanya) mengatakan bahwa suami telah 10 tahun pisah ranjang dengan isteri pertamanya, serta isteri pertamanya melalui sebuah e-mail telah mengizinkannya untuk mencari perempuan lain (839/K/Pid/2011).Untuk mendukung alasannya, pemohon kasasi juga merujuk pada beberapa fatwa organisasi keagamaan lokal yang menurutnya menunjukkan bahwa perbuatan mereka itu “memiliki sifat yang ditoleransi oleh masyarakat”.

Mahkamah Agung menolak alasan-alasan mereka. Menurut Mahkamah Agung, e-mail yang pernah dikirimkan oleh isteri pertama itu bukan merupakan izin, sehingga bagaimanapun juga terdapat perkawinan yang menghalangi para terdakwa untuk melakukan perkawinan tersebut.

Perkawinan yang diadakan

Berbeda dengan fokus kasus-kasus yang dibahas di atas, beberapa kasus lain menunjukkan fokus utama pada perkawinan yang diadakan itu sendiri. Dalam kasus yang bermula pada PN Luwuk, misalnya, terdakwa mengajukan permohonan kasasi karena beranggapan bahwa perkawinan keduanya itu tak tercatat, sehingga tidak termasuk dalam kategori perkawinan menurut Pasal 279 KUHP (2392/K/Pid/2007). Permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung.

Ironisnya, argumen seperti itu digunakan terdakwa sendiri yang berdalih bahwa perkawinan yang diadakannya bukanlah perkawinan resmi (lihat juga perkara 2151/K/Pid/2008 dan 2156 K/Pid/2008 di bawah ini). Dengan demikian, sebenarnya ada penalaran yang tidak koheren, di mana seseorang mengadakan suatu perkawinan, tetapi bahkan dirinya sendiri tidak menganggap itu sebagai perkawinan. Bagaimanapun, pluralisme hukum telah membuka ruang untuk terjadinya hal ini. Apalagi, alasan seperti itu tak selalu ditolak Mahkamah Agung.

Dalam sebuah kasus perkawinan kedua yang dilangsungkan secara adat Bali, misalnya, Mahkamah Agung beranggapan bahwa perkawinan para pemohon kasasi (terdakwa suami dan isteri keduanya) tidak termasuk ke dalam pengertian perkawinan menurut Pasal 279 KUHP. Pertimbangan Mahkamah Agung: “perkawinan orang Suku Bali tidak menganut azas monogami mutlak” (15/PK/Pid/2010). Untuk mendasari pendapat ini, Majelis PK merujuk pada putusan 338/K/Pid/1991 – yang sayangnya belum dapat saya temukan.

Bagaimanapun, terkait definisi perkawinan (kedua) ini, bahkan pernah terjadi pertentangan pendapat yang nyata dalam satu perkara yang sama. Dalam suatu kasus perkawinan yang menurut pelakunya sendiri dilakukan “sah secara hukum Islam”, tetapi “tidak dilakukan pencatatan oleh pegawai pencatat nikah”, seorang suami dan isteri keduanya dijerat dengan Pasal 279 KUHP. Mereka didakwa dalam dua berkas perkara terpisah. Pada tingkat pertama, suami dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Bengkulu 6 bulan kurungan, sementara isteri kedua dihukum 3 bulan kurungan (dengan 6 bulan hukuman percobaan). Namun nasib mereka mulai berbeda di tingkat banding. Sementara Pengadilan Tinggi menguatkan putusan PN dalam kasus suami, Pengadilan Tinggi ternyata membebaskan isteri kedua.

Terkait dengan perkara isteri kedua (2151/K/Pid/2008), dalam permohonan kasasinya JPU mempertanyakan tafsir PT yang menyatakan bahwa unsur perkawinan hanya berarti perkawinan yang sah menurut UU No. 1/1974. Sementara itu, dalam perkara lain (2156 K/Pid/2008), terdakwa (suami) dalam kasus yang sebenarnya sama, mengajukan permohonan kasasi dengan mendalilkan bahwa unsur “perkawinan” yang dimaksud dalam Pasal 279 KUHP itu adalah perkawinan yang sah menurut hukum negara. Dua permohonan kasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung. Sehubungan dengan permohonan JPU, Mahkamah Agung menyatakan bahwa JPU tak dapat menunjukkan bahwa itu putusan bebas tidak murni. Sementara terkait permohonan terdakwa (suami), Mahkamah Agung menilai penerapan hukum oleh PT sudah tepat, serta ini menyangkut masalah fakta. Pertentangan pendapat PT dalam perkara tersebut: perkawinan yang dimaksud Pasal 279 KUHP itu hanya perkawinan yang sah menurut UU No. 1/1974, atau juga perkawinan-perkawinan di luar itu?

Kemudian, dalam suatu perkara lain yang tidak begitu jelas – karena permohonan kasasi JPU tidak dirumuskan dengan baik, majelis kasasi bahkan pernah mempertimbangkan ada tidaknya perzinahan (Pasal 284 KUHP), ketika yang dipermasalahkan adalah Pasal 279 KUHP (77/K/Pid/2012). Menurut Mahkamah Agung, karena kedua pasangan telah menikah, maka mereka tidak melakukan perzinahan. Padahal, pertanyaannya justru apakah perkawinan itu bisa dianggap sebagai perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 279 KUHP, atau tidak (lihat juga catatan Arsil terkait perkara ini).

Karena masih adanya beberapa inkonsistensi pendapat terkait penafsiran unsur tersebut, di masa yang akan datang Mahkamah Agung masih perlu untuk memperjelasnya.

Permasalahan prosedural

Perkawinan kedua dalam kasus-kasus yang dijerat Pasal 279 KUHP, pada prakteknya belum tentu terkait dengan perkawinan tak resmi. Setidaknya ada dua perkara yang dapat menunjukkan indikasi perkawinan resmi, atau setidak-tidaknya ada bukti pencatatannya.

Pertama, terdakwa diajukan ke pengadilan, setelah isteri pertamanya memergoki catatan perkawinan (kedua) suaminya di KUA (960/K/Pid/2008). Dalam perkara yang kedua, suami didakwa Pasal 279 KUHP, setelah isteri pertamanya menemukan buku nikah suami dengan isteri keduanya (330/K/Pid/2012). Dalam kasus-kasus ini, tentu tidak relevan lagi memperdebatkan definisi perkawinan.

Dengan demikian, pemohon kasasi pada akhirnya hanya mempermasalahkan proses hukum yang menurutnya tak adil, seperti tidak dituntutnya isteri kedua (960/K/Pid/2008; tapi ada juga kasus yang hanya menjerat isteri kedua, seperti dalam perkara 77/K/Pid/2012), kenyataan bahwa suami dan isteri pertama akhirnya bercerai (330/K/Pid/2012; lihat juga alasan seperti ini yang diterima oleh Majelis PK dalam 15/PK/Pid/2010), atau sekedar meminta keringanan hukuman (141/K/Mil/2011).

Tidak didakwanya isteri kedua mungkin masih bisa dibayangkan, karena bisa jadi dirinya tidak tahu atau dibohongi oleh suaminya yang telah beristeri. Tetapi, hal ini tentu tak berlaku dalam kasus yang hanya menjerat isteri kedua saja. Kemudian, jika diamati lebih lanjut lagi, selain adanya beberapa kasus yang tidak mendakwa semua pihak yang terlibat, sangat jarang kasus yang ditujukan terhadap pihak yang menikahkan yang ancaman hukumannya bahkan lebih berat (lihat Pasal 436 KUHP). Sejauh ini, saya hanya menemukan satu kasus, itu pun kebetulan terkait orang tua isteri – yang telah ditinggal pergi pasangan sebelumnya dan sebenarnya saat itu sedang dalam proses perceraian (850/K/Pid/2008). Dalam permohonan kasasinya, terdakwa merujuk pada ketidaktahuannya akan aturan yang berlaku, namun Mahkamah Agung menolak dalil ini.

Pasal 279 KUHP: penerapan norma (pendekatan pragmatis)

Meskipun putusan-putusan hakim dapat kita pelajari secara interpretatif seperti saya uraikan di atas, namun dalam hal ini tak mudah untuk memastikan bahwa tujuan pemidanaan adalah perlindungan status keperdataan, seperti bisa kita lihat dalam MvT Pasal 237 WvS. Bukan saja karena kasus-kasus seperti ini pada kenyataannya tidak meliputi para pihak yang terlibat secara keseluruhan, tetapi juga jika kita lihat hukuman yang dijatuhkan (rata-rata hanya beberapa bulan). Selain itu, terdapat peran esensial (pengaduan) pasangan pertama. Sampai-sampai, JPU dalam suatu permohonan kasasi pernah mendalilkan: “Bahwa Majelis Hakim pada [PN] dalam memutus perkara ini Majelis Hakim telah tidak memperhatikan dan telah memihak Terdakwa, dan tanpa memihak atau melihat kepada saksi korban [MS] yang telah diduakan” (77/K/Pid/2012). Kasus-kasus tersebut tak jarang juga dikombinasikan, yaitu dengan dakwaan Pasal 279 KUHP dan Pasal 284 KUHP. Sehingga, pada prakteknya, pemidanaan JPU lebih merupakan refleksi dari kepentingan pasangan pertama yang diduakan tanpa dia ketahui sebelumnya.

Apabila kita cermati penelitian yang pernah dilakukan Surya Darma (2003), ada beberapa temuan yang mendukung pernyataan tersebut. Menurutnya, di wilayah hukum PN Lhokseumawe dan Lhoksukon, “biasanya kasus-kasus tersebut tidak sampai ke pengadilan, oleh karena tidak adanya pengaduan dari pihak-pihak yang bersangkutan”. Artinya, aparat hukum baru bertindak, kalau ada pengaduan para pihak. Sementara itu, “pihak isteri tidak berani melakukan pengaduan terhadap pihak yang berwajib oleh karena mereka takut dicerai oleh suaminya dan mungkin juga mereka tidak akan memanfaatkan aturan-aturan hukum yang berlaku”. Jadi, digunakan atau tidaknya pasal ini sebenarnya tergantung sepenuhnya pada (pengaduan) pasangan pertama.

Dengan demikian, penerapan Pasal 279 KUHP saat ini, sebenarnya tidak lagi ditujukan untuk mencegah adanya perkawinan ganda – yang kemudian berakibat pada ketidakjelasan status keperdataan, namun lebih merupakan sarana bagi pasangan pertama untuk mendapatkan keadilan. Seperti saya sampaikan dalam tulisan sebelumnya, Pasal 279 KUHP pada akhirnya berfungsi sebagaimana layaknya Pasal 284 KUHP (perzinahan), namun obyeknya bukan gendak (overspel), melainkan perkawinan. Mengapa sampai terjadi? Kemungkinan besar karena degradasi nilai sakral perkawinan, akibat berkembangnya berpendapat bahwa perkawinan, bagaimanapun caranya, lebih baik dari perzinahan. Sementara pada kenyataannya, akibat yang ditimbulkan pada pasangan pertama, ternyata tidak berbeda sama sekali.

Kesimpulan

Dari paparan di atas, saya menarik beberapa kesimpulan:

  1. Pendapat saya tidak berubah dari tulisan saya sebelumnya, bahwa dalam penerapannya telah terjadi pergeseran fungsi Pasal 279 KUHP. Delik yang diatur pada prakteknya merupakan delik pengaduan (hanya diterapkan berdasarkan laporan pihak yang dirugikan), serta penerapan sanksi yang pada umumnya tidak melebihi ancaman hukuman yang diatur dalam Pasal 284 KUHP (9 bulan). Pertama, karena perkara baru masuk pengadilan kalau ada laporan dari pasangan sebelumnya. Perlu diperhatikan juga, dalam beberapa kasus isteri pertama sengaja tidak melapor, karena adanya tekanan sosial, seperti misalnya adanya perasaan takut dicerai. Kedua, karena satu dan lain hal, substansi yang melatarbelakangi perkara-perkara seperti itu di pengadilan adalah perasaan diselingkuhi. Dengan demikian, aspek ini pula yang kemudian dipertimbangkan oleh hakim.
  2. Kalau dilihat MvT-nya, sebenarnya telah terjadi pergeseran, karena awalnya Pasal 279 KUHP ini justru dimaksudkan untuk melindungi kejelasan status keperdataan posisi isteri kedua (dan/atau anak-anaknya), bukan isteri pertama. Tetapi kondisinya jadi berbeda, karena adanya pluralisme hukum perdata, serta sistem administrasi catatan sipil yang lemah.
  3. Mekanisme perlindungan status keperdataan yang pada mulanya dimaksudkan Pasal 279 KUHP ini, sekalipun kemudian diterjemahkan sebagai mekanisme perlindungan perkawinan (agar sesuai prosedur UU No. 1/1974), pada prakteknya tidak efektif, karena penguasa umum tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang harus dijaganya. Dari perkara-perkara yang masuk ke pengadilan, bukan hanya tak ada inisiatif dari JPU, tapi bahkan pihak yang menikahkan hampir tak tersentuh sama sekali. Padahal, kalau memang tujuannya menjaga kejelasan status keperdataan, peran pejabat pencatat pernikahan ini seharusnya juga mendapatkan fokus perhatian.
  4. Sama dengan pendapat saya sebelumnya juga, dalam perkara-perkara seperti ini hakim sebaiknya mempertimbangkan adanya keseimbangan antara kepentingan pasangan sebelumnya di satu sisi, serta kejelasan status dan masa depan (para) terdakwa. Perlu diingat, terlepas dari tujuan awal Pasal 279 KUHP, esensi-esensi kasus seperti ini adalah (pemidanaan) perselingkuhan.
  5. Pasal 279 KUHP saat ini praktis hanya efektif sebagai alat pasangan pertama untuk menuntut keadilan. Hukum pidana ataupun perkawinan, sebagaimana instrumen pada umumnya, pada hakikatnya akan bekerja berdasar kehendak penggunanya.

2 Komentar

Filed under Pidana, Teori Hukum

Apa tujuan Pasal 279 KUHP?

Terkait tulisan saya sebelumnya yang mengulas putusan-putusan Mahkamah Agung yang menenerapkan Pasal 279 KUHP, saya mendapatkan suatu pertanyaan menarik yang terus terang membuat saya sendiri ikut bertanya-tanya. Kalau memang ada pidana seperti yang diatur dalam Pasal 279 KUHP itu, lalu mengapa tindakan seperti itu mesti dipidana? Kira-kira apa yang seharusnya dipertimbangkan oleh hakim dalam menangani kasus-kasus seperti itu? Hanya berbekal ingatan, saya menemui setidaknya ada dua versi jawaban yang biasa digunakan untuk menjelaskan latar belakang pasal tersebut.

Versi pertama, seperti pernah saya temui dalam dasar pembelaan perkara-perkara seperti ini di pengadilan, beberapa pengacara beranggapan pasal tersebut dimaksudkan untuk melindungi perkawinan monogami. Dengan kata lain, mereka berusaha meyakinkan hakim bahwa perlindungan atas perkawinan monogami hanya relevan di masa pemerintahan kolonial saja. Memang kalau kita lihat teks pasal serupa dalam Wetboek van Strafrecht yang berlaku di Belanda, sepertinya memang seperti itu.

Artikel 237 WvS

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda kategori ke empat:

  1. barang siapa  dengan sengaja melakukan perkawinan ganda;
  2. barang siapa melakukan perkawinan padahal mengetahui bahwa pihak lain, dengan adanya perkawinan itu, melakukan perkawinan ganda.

2. Jika yang dengan sengaja melakukan perkawinan ganda, menyembunyikan status kawinnya kepada pihak lain, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda kategori ke empat.

3. Pencabutan hak berdasarkan pasal 28, ayat 1, angka 1, 2 dan 4, dapat dinyatakan.

Versi kedua, biasanya berhubungan dengan tuntutan untuk memidanakan perkawinan siri, berangkat dari pentingnya sistem administrasi perkawinan. Selain itu, seperti bisa dilihat dalam pasal itu sendiri, tidak ada larangan poligami, tetapi adanya larangan untuk melakukan perkawinan, ketika seseorang tahu bahwa ada perkawinan (sebelumnya) menghalanginya untuk melakukan itu. Artinya, hanya pada kondisi di mana perkawinan (kedua/kesekian) tersebut akan tidak sah bagi pihak bersangkutan, maka tindakan melakukan perkawinan itu baru dapat dipidana.

Pasal 279 KUHP

(1)          Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun :

  1. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan – perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
  2. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

(2)          Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(3)          Pencabutan hak berdasarkan pasal No. 1 – 5 dapat dinyatakan.

Tadinya, saya pikir, Pasal 279 KUHP tersebut ada sebagaimana alur pikir versi kedua di atas, yaitu untuk menjamin berjalannya sistem administrasi kependudukan (catatan sipil). Alasannya, karena memang kalau kita lihat bunyi pasalnya sendiri (interpretasi tekstual) tidak ada larangan poligami. Lagipula, kalau melihat posisinya dalam Bab XIII tentang Kejahatan Terhadap Asal-Usul dan Perkawinan, serta dihubungkan dengan pasal-pasal sebelumnya yang mencegah terjadinya penggelapan asal-usul seseorang, tentunya ada kaitannya dengan kepastian garis keturunan.

Tetapi, setelah saya coba cari tahu lebih jauh lagi, terkait dengan sistem administrasi itu sepertinya saya keliru. Kalau memang alasannya hanya pelanggaran sistem administrasi, bukankah sudah diatur juga dalam Bab IV KUHP? Tidak dipenuhinya kewajiban pencatatan kelahiran atau kematian (Pasal 529 KUHP), ataupun perkawinan yang tidak dilakukan di hadapan pejabat pencatat (Pasal 530 KUHP), hanya dikategorikan sebagai pelanggaran. Artinya, ketentuan ini tentu berbeda dengan Pasal 279 KUHP yang termasuk ke dalam kategori kejahatan. Atau dengan kata lain, pelanggaran sistem administrasi bukan merupakan tujuan, atau bukan tujuan satu-satunya, dari Pasal 279 KUHP tersebut. Lalu, apa tujuan pasal tersebut?

Untuk menjawabnya, pertama-tama saya telusuri asal muasal pasal tersebut. Teks yang saya temui dalam peraturan perundang-undangannya Engelbrecht, ternyata sama persis dengan teks Pasal 279 KUHP. Jadi, hanya melarang tindakan seseorang yang menyembunyikan status perkawinan sebelumnya ketika melangsungkan perkawinan lagi, padahal dia tahu bahwa perkawinan sebelumnya itu akan merintanginya. Dengan demikian, kesimpulan saya, teks itu memang sudah ada dari masa kolonial. Kemudian, dalam bukunya “Handboek van het Nederlands Indisch Strafrecht” (1946), Jonkers antara lain menggambarkan Pasal 279 KUHP ini sebagai salah satu norma pidana yang dalam penerapannya membuat hakim harus mempertimbangkan adanya (pluralisme) hukum agama atau adat dalam hukum perdata, karena menyangkut perkawinan.

“Seorang perempuan pribumi diajukan di muka Landraad (pengadilan tingkat pertama) Maros (Celebes), dengan tuduhan telah melakukan perkawinan kedua, meskipun dia tahu, bahwa perkawinannya sebelumnya menjadi penghalang sah untuk itu. Dirinya didakwa telah melakukan kejahatan bigami (Pasal 279 WvS (lama)). Dari proses pengadilan, ternyata sebelum dilakukan pernikahan kedua, dia telah meminta suaminya untuk menjatuhkan talak kepadanya, dengan menawarkan sirih kepada suaminya yang kemudian menerima, serta meletakkannya di hadapannya. Secara adat, hal ini berarti laki-laki itu setuju dengan talak yang diminta, namun tetap memegang hak asuh atas anak. Kalau saja dia melangkah lebih lanjut lagi dengan mengunyah sirih yang diletakkannya, maka dia tidak hanya menjatuhkan talak terhadap isterinya, namun juga melepas hak asuh atas anak. Berdasar tata cara adat perceraian ini, Landraad beranggapan (vonis 22 September 1931, T 135, hlm. 457), bahwa perempuan yang dianggap bersalah melakukan bigami, telah bercerai dengan sah, pada waktu dia melakukan perkawinan kedua dan, karenanya, dia dibebaskan dari dakwaan. Pertanyaan apakah perkawinan pertama telah dibubarkan atau belum, merupakan pertanyaan terkait hukum perdata yang harus diputuskan berdasarkan hukum perdata yang berlaku (atas pihak bersangkutan). Kebalikan dari hukum adat, talak dalam perkawinan menurut hukum Eropa bukan merupakan dasar dari perceraian.” (J.E. Jonkers, “Handboek van het Nederlands Indisch Strafrecht”, 1946, hlm. 6)

Dari gambaran di atas, memang mungkin belum cukup jelas apakah bunyi pasalnya sama dengan WvS di Belanda, atau serupa dengan bunyi Pasal 279 KUHP. Jonkers menyebutkan kata “bigami” (perkawinan ganda) yang lebih menyerupai esensi Pasal 237 WvS, tetapi juga menyebutkan “meskipun dia tahu, bahwa perkawinannya sebelumnya menjadi penghalang sah untuk itu” yang hanya ditemui dalam Pasal 279 KUHP. Bagaimanapun, dengan disebutkannya anak kalimat terakhir itu, penerapan pasal dalam contoh kasus itu akan lebih menyerupai penerapan Pasal 279 KUHP. Dalam arti, bigami tidak dengan sendirinya dapat dipidana, tetapi bigami akan dipidana, apabila ternyata perkawinan sebelumnya menjadi penghalang yang sah untuk itu. Terlebih lagi, dalam penerapan pasal tersebut, hakim kolonial ternyata juga mempertimbangkan hukum adat terkait perkawinan kasus-kasus tertentu. Menurut Pompe, pluralisme hukum (perdata) ini di satu sisi dapat membatasi berlakunya ketentuan pidana tertentu, tapi di sisi lain dapat juga menimbulkan suatu norma baru yang sebenarnya tidak diatur dalam KUHP (S. Pompe, De invloed van het adatrecht bij de toepassing van het strafrecht in Indonesië, 1987).

Dengan begitu, pandangan versi pertama bahwa tujuan dari Pasal 279 KUHP di masa kolonial adalah untuk melindungi perkawinan monogami, atau melarang perkawinan poligami, telah terbantahkan. Bahkan sejak masa kolonial, WvS (lama) telah disesuaikan dengan adanya pluralisme hukum dalam hukum perdata (perkawinan). Memang kalau melihat bunyi Pasal 237 WvS, isinya jelas melarang perkawinan ganda, atau dengan kata lain, untuk melindungi perkawinan monogami.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Universitas Utrecht (Boele-Woelki, Curry-Sumner, Schrama, “De Juridische Status van Polygame Huwelijken in Rechtsvergelijkend Perspectief”, 2009), memang menyebutkan bahwa di beberapa negara Eropa, larangan poligami tersebut ditujukan untuk melindungi peninggalan budaya Eropa (di Belanda, Denmark, dan Perancis), serta untuk melindungi perkawinan monogami (di Belanda dan Jerman). Dikatakan pula bahwa perkawinan monogami adalah cara hidup tradisional (di Jerman dan Perancis) yang berakar kuat di masa lalu (di Belanda, Denmark, Jerman, dan Inggris), serta dipengaruhi ajaran agama Kristen (Belanda dan Denmark). Selain itu, di Inggris dan Denmark, larangan poligami, serta larangan perzinahan, juga disebutkan untuk mencegah hubungan seksual yang tidak diinginkan. Dari negara-negara yang diamati tersebut, hanya Inggris yang menyebutkan bahwa tujuan larangan poligami tersebut juga untuk melindungi posisi isteri dari perkawinan sebelumnya. Hubungannya dengan perlindungan garis keturunan, sayangnya tidak cukup jelas saya dapatkan di situ.

Ancaman hukuman pidananya sendiri bervariasi, seperti bisa kita lihat pada tabel di bawah ini. Tapi, menariknya, baik di Inggris, maupun di Denmark, di mana disebutkan bahwa larangan poligami bukan hanya perlindungan pada suatu nilai tradisional tertentu, tetapi juga perlindungan posisi isteri dari perkawinan sebelumnya, ternyata ancaman hukuman yang diatur relatif lebih berat.

Belanda Denmark Jerman

Inggris

Perancis
Ancaman Pidana Penjara 4 tahun atau denda Penjara 3-6 tahun Penjara 3 tahun atau denda Penjara 7 tahun atau denda Penjara 1 tahun atau denda

Kembali ke bunyi Pasal 279 KUHP, tujuan untuk melindungi posisi isteri atau suami dari pasangan sebelumnya lebih masuk akal. Jadi, Pasal 279 KUHP ini tidak melarang poligami. Namun, jika seseorang melakukan poligami, dia harus melakukannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan apa? Di sini kembali timbul persoalan, karena harus disesuaikan dengan hukum perkawinan yang berlaku bagi para pihak terkait. Di masa kolonial dulu, hakim ternyata juga terbiasa merujuk pada praktek hukum (perdata) adat perkawinan untuk menilai penerapan Pasal 279 KUHP tersebut. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana perkembangannya kemudian di Indonesia?

Menurut UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, memang diakui adanya dua otoritas terkait pengakuan perkawinan, yaitu hukum negara dan hukum agama (Pasal 2). Di dalam undang-undang itu disebutkan juga, bahwa pada prinsipnya berlakunya asas monogami (Pasal 3 ayat (1)), tetapi terdapat beberapa perkecualian (Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, dan Pasal 5). Dalam penjelasan umumnya, dirangkumkan syarat-syarat berikut ini: (1) dikehendaki oleh yang bersangkutan; (2) diizinkan oleh hukum agama pihak yang bersangkutan; (3) diputuskan oleh pengadilan (Penjelasan Umum angka 4 huruf c). Dengan kata lain, negara tidak melarang praktek poligami, sepanjang itu dilakukan sesuai dengan ketentuan agama para pihak, serta harus memenuhi beberapa syarat sesuai ketentuan dalam UU Perkawinan. Kalau melihat syarat-syaratnya, setidaknya dapat diringkas jadi dua hal. Pertama, adanya kondisi obyektif isteri yang mengijinkan hal itu terjadi (Pasal 4 ayat (2)). Kedua, adanya proyeksi para pihak untuk hidup bersama ke depannya (Pasal 5 ayat (1)). Ketentuan tersebut, tentu terdengar sangat ideal. Namun pertanyaannya, apa prakteknya juga seperti itu? Apakah aturan ini cukup adil bagi pihak-pihak yang bersangkutan? Saya tidak akan membahas pertanyaan tersebut lebih lanjut, karena ruang lingkup tulisan ini sebatas menggali jawaban atas pertanyaan: apa latar belakang Pasal 279 KUHP? Bagaimanapun, dari dua kasus yang diamati Pompe terkait Pasal 279 KUHP, baik sesudah  tahun 1974, kenyataannya Mahkamah Agung tidak memperhatikan hukum perkawinan yang mengikat para pihak bersangkutan dalam kasus-kasus tertentu (S. Pompe, 1987). Dari kasus-kasus terakhir yang saya amati, sepertinya Mahkamah Agung juga tidak begitu jelas membahas permasalahan ini.

Namun begitu, kalau dihubungkan dengan ketentuan tersebut di Belanda seperti saya uraikan di atas, telah terjadi pergeseran dari perlindungan perkawinan monogami “per se”, menjadi perlindungan posisi hukum isteri/suami dari perkawinan (perkawinan-perkawinan) sebelumnya. Kalau dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku di Inggris dan Denmark, ancaman hukumannya juga lebih sesuai.

Kemudian, kalau dilihat dalam prakteknya di Indonesia saat ini, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam pasalnya, rata-rata kasus seperti ini bermula dari pengaduan pasangan dari perkawinan sebelumnya. Yang menarik, meskipun perlindungan terhadap posisi pasangan sebelumnya ini di beberapa negara Eropa kemudian bermuara pada ancaman hukuman yang relatif lebih berat ketimbang hukuman terkait perlindungan pada nilai tradisional saja, namun praktek di Indonesia menunjukkan hakim hanya menjatuhkan hukuman beberapa bulan saja.

Kalau kita bertumpu pada fakta adanya pergeseran ketentuan ini ke delik pengaduan, serta mempertimbangkan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan, kondisinya akan sebanding dengan Pasal 284 KUHP (gendak/overspel). Dengan begitu, dalam praktek keseharian di Indonesia, perbuatan yang diatur dalam Pasal 279 KUHP (perkawinan tanpa mengindahkan perkawinan sebelumnya) ini mungkin dirasakan setara dengan Pasal 284 KUHP (perzinahan). Hal ini juga bisa dijelaskan dengan asal muasal kedua pasal tersebut di Denmark, seperti disebutkan oleh penelitian dari Universitas Utrecht yang saya rujuk sebelumnya. Jadi, kedua aturan itu awalnya ditujukan untuk mencegah hubungan seksual yang tidak diinginkan. Meskipun, seperti kita ketahui juga, dalam prakteknya ada juga pihak-pihak yang terus membela bahwa dengan adanya perkawinan – bagaimanapun caranya, dianggap telah menghapuskan sifat jahat perzinahan. Padahal, kalau dilihat efeknya pada pasangan sebelumnya yang tidak mengetahui perkawinan tersebut, tentu dampaknya sama saja, yaitu terjadi perselingkuhan – dalam arti perbuatan tak diinginkan terhadap pasangan sebelumnya yang dilakukan secara diam-diam/dengan kebohongan.

Pertanyaan terakhir, bagaimana seharusnya hakim memutus perkara? Sebagaimana terjadi pada masa kolonial, karena masih adanya pluralisme hukum perdata, hakim sebaiknya tetap mempertimbangkan kondisi-kondisi tertentu terkait hukum perkawinan dalam kasus yang diajukan kepadanya. Di satu sisi perlu dipertimbangkan kepentingan/posisi hukum dari isteri/suami dari perkawinan sebelumnya, karena memang itu tujuan adanya pasal tersebut. Bukan sekedar perlindungan sistem administrasi yang pada akhirnya hanya merupakan bentuk pelanggaran, tetapi juga untuk menyatakan adanya sifat jahat perselingkuhan dalam perkawinan seperti itu. Namun demikian, di sisi lain perlu dipertimbangkan juga kelanjutan perkawinan yang terjadi belakangan, serta adanya kejelasan status perkawinan sebelumnya. Dalam hal ini mungkin bisa dikatakan, bahwa semakin jelas prospek pasangan baru itu dan juga kejelasan status pasangan sebelumnya, maka semakin besar ruang pengampunan bagi pelanggar pasal tersebut – sekalipun dia/mereka harus tetap dianggap bersalah.

11 Komentar

Filed under Perdata, Pidana

Putusan-Putusan Pidana Terkait “Kawin Siri”

Permasalahan nikah siri muncul kembali ke permukaan, setelah seorang Bupati bukan saja melangsungkan perkawinan siri (di bawah tangan/tidak didaftarkan), namun menceraikan isteri mudanya itu dengan SMS hanya dalam waktu empat hari setelah perkawinan, serta mengeluarkan pernyataan publik yang sangat melecehkan terkait alasannya menceraikan. Tapi dapatkah perceraian, sebagaimana perkawinan, terjadi dengan begitu mudahnya? Saya pikir, kalau perdebatan tersebut dilanjutkan terlepas dari pergulatan politiknya, tentu kita akan sampai pada perdebatan tentang kawin siri.

Sekitar dua atau tiga tahun yang lalu, terjadi perdebatan yang sengit mengenai pemidanaan kawin siri. Pendapat yang mendukung, pada prinsipnya berpegang pada maraknya penyalahgunaan instrumen tersebut untuk menggelapkan (status) perkawinan. Jadi, mereka mempertanyakan fungsi lembaga (administrasi) perkawinan, apabila praktek tersebut terus ditolerir. Sementara pihak yang menolak, selain berlindung pada otoritas agama yang memang masih mewarnai hukum negara terkait permasalahan perkawinan ini, juga beranggapan bahwa urusan perkawinan ini sesungguhnya merupakan urusan/hak para pihak terkait sendiri. Selain kedua pendapat itu, setahu saya ada juga pandangan yang mengatakan, harus dilihat kondisi riilnya dulu, sehingga jalan pemidanaan seperti itu tidak dapat digeneralisasi begitu saja. Untuk mengukurnya, harus ada studi-studi kasus nyata dulu.

Bagaimanapun juga, meskipun perdebatan seperti itu, apalagi menyangkut suatu peraturan baru, biasanya berlangsung sangat sengit, tetapi sedikit perhatian ditujukan pada ketentuan yang telah ada. Apalagi, terkait dengan bagaimana penerapannya nanti. Padahal, kalau orang cermati isi KUHP saja, jelas terdapat ketentuan-ketentuan yang dapat digunakan memidanakan dilangsungkannya perkawinan dengan menggelapkan (status) perkawinan sebelumnya.

Pasal 279

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun :

  1. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan – perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
  2. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

(2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(3) Pencabutan hak berdasarkan pasal No. 1 – 5 dapat dinyatakan.

Pasal 436

(1)  Barang siapa menurut hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak mempunyai kewenangan melangsungkan perkawinan seseorang, padahal diketahuinya bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan orang itu yang telah ada menjadi halangan untuk itu berdasarkan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(2) Barang siapa menurut hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak mempunyai kewenangan melangsungkan perkawinan seseorang, padahal diketahuinya ada halangan untuk itu berdasarkan undang-undang diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Dari beberapa putusan Mahkamah Agung yang telah saya baca (2392/K/Pid/2007, 960/K/Pid/2008, 2151/K/Pid/2008, 2156/K/Pid/2008, 15/PK/Pid/2010, 141/K/Mil/2011, 839/K/Pid/2011, 330/K/Pid/2012), setidaknya terdapat beberapa kecenderungan-kecenderungan umum berikut.

Pertama, permohonan kasasi biasanya diajukan dengan alasan perkawinan yang dimaksud dalam KUHP adalah perkawinan yang tercatat. Jadi, tidak termasuk kawin siri atau perkawinan berdasarkan hukum agama yang tidak tercatat. Kedua, tentu ada hubungannya dengan alasan kasasi tersebut, pengadilan-pengadilan tingkat bawah biasanya tidak menerima pembelaan seperti itu. Ketiga, Mahkamah Agung cenderung menolak permohonan kasasi, dengan alasan hal itu menyangkut permasalahan fakta, serta tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Keempat, kasus seperti ini biasanya diawali dengan laporan dari pasangan terdakwa dari perkawinannya yang lain. Kemudian terakhir, dilihat dari lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan, rata-rata hakim menjatuhkan pidana penjara beberapa bulan. Mungkin ini ada hubungannya dengan rasa keadilan hakim-hakim yang memutus, terlepas dari beratnya ancaman hukum yang ditentukan dalam undang-undang.

Di luar kecenderungan-kecenderungan umum tersebut di atas, terdapat juga beberapa perkecualian yang terjadi. Di antaranya kasus-kasus di bawah ini.

2151/K/Pid/2008 (Hanya Yang Tercatat?)

Terdakwa dalam kasus ini adalah seorang perempuan yang menikah dengan seorang laki-laki yang ternyata telah beristeri. Ketika itu pasangan tersebut telah mempunyai seorang anak berumur empat bulan, serta mereka dinikahkan oleh adik terdakwa. Tidak jelas bagaimana dengan proses hukum terhadap suami (lihat Pasal 279 KUHP), serta adiknya (lihat Pasal 436 KUHP), tapi yang jelas terdakwa dituntut tiga bulan penjara oleh JPU. PN Bengkulu kemudian menjatuhkan pidana tiga bulan, dengan masa percobaan enam bulan. Artinya, hukuman itu tidak harus langsung dijalankan.

JPU kemudian mengajukan banding atas putusan tersebut. Permohonan banding ditolak oleh pengadilan tingkat banding. Pengadilan Tinggi justru berpendapat bahwa “bagi orang muslim adalah perkawinan yang sah dilaksanakan berdasar dan menurut cara serta memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 […]”. Dengan demikian, unsur “perkawinan” dalam Pasal 279 KUHP tidak terpenuhi. Permohonan kasasi yang kemudian diajukan oleh JPU, juga ditolak oleh majelis kasasi yang terdiri dari Mohammad Saleh, Muhammad Taufik, dan Mieke Komar. Menurut Mahkamah Agung, JPU tidak dapat menunjukkan bahwa putusan yang dimohonkan kasasi adalah putusan bebas tidak murni.

Kalau saja JPU dapat merumuskan permasalahan hukumnya dengan baik, mungkin kasus ini dapat memperjelas maksud unsur “perkawinan” dalam Pasal 279 KUHP. Namun, bagaimanapun, sebagaimana dalam kasus-kasus yang menerapkan tafsir umum bahwa “perkawinan” itu termasuk juga perkawinan tidak tercatat, Mahkamah Agung cenderung menarik diri. Pertimbangan Pengadilan Negeri sendiri, bisa jadi, ada hubungannya juga dengan kondisi pasangan tersebut yang, meskipun dapat dianggap melanggar, mempunyai anak berusia empat bulan. Tapi, siapa tahu?

15/PK/Pid/2010 (Bagaimana Kalau Kemudian Cerai?)

Perkara ini cukup unik dibanding kebanyakan kasus seperti ini, karena terdakwa mengajukan permohonan PK, dengan menggunakan putusan cerai yang diputus oleh pengadilan tinggi sebelum Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasinya. Kedua terdakwa/pemohon adalah pasangan yang tadinya telah dijatuhi pidana penjara enam bulan – setelah melalui proses banding dan kasasi, karena dianggap melanggar Pasal 279 dan 284 KUHP. Mereka melakukan zina, atau setidak-tidaknya perkawinan hanya menurut agama Hindu, sedang keduanya mengetahui bahwa salah satu pasangan sebenarnya telah beristeri.

Majelis PK yang terdiri dari Atja Sondjaja, Hakim Nyak Pha, dan Timur P. Manurung, mengabulkan PK yang dijatuhkan. Kedua terdakwa diputus bebas, karena sebelum putusan kasasi yang menolak permohonan kasasi mereka keluar dalam perkara pidana terkait, ternyata telah ada putusan (dari Pengadilan Tinggi) dalam perkara perdata yang memutus perceraian antara salah satu terdakwa dengan isteri sebelumnya.

330/K/Pid/2012 (Meskipun Kemudian Cerai?)

Dalam kasus yang relatif baru terjadi ini, sebenarnya permasalahannya klasik. Terdakwa, seorang laki-laki yang telah beristeri, pada tahun 2008 menikah lagi dengan seorang perempuan (ternyata dituntut juga dalam berkas terpisah). Keduanya dinikahkah oleh orang tua perempuan tersebut, serta tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama. Selanjutnya, melalui perantaraan calo, terdakwa bisa mendapatkan buku nikah. Buku nikah itulah yang beberapa saat kemudian ditemukan oleh isteri terdakwa, sehingga terdakwa dilaporkan ke polisi.

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menghukum terdakwa dengan satu tahun pidana penjara.Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Utara. Baik JPU, maupun terdakwa sendiri, mengajukan permohonan kasasi atas putusan banding tersebut.

JPU pada prinsipnya hanya mempermasalahkan ringannya hukuman.

Sementara, ada beberapa hal yang diungkapkan terdakwa sebagai alasan kasasinya. Menurut terdakwa, sebenarnya isterinya telah mengizinkan, serta mereka bertiga bahkan pernah tidur sekamar, sebelum akhirnya dia diadukan ke polisi. Kemudian, terdakwa juga melampirkan akta cerai yang dikeluarkan oleh pengadilan (Oktober 2010), untuk menunjukkan bahwa mereka sebenarnya telah bercerai. Terdakwa juga memohon untuk tidak dihukum, karena saat ini sedang menanggung kewajiban hak asuh atas anak akibat perceraian tersebut.

Suara majelis kasasi yang terdiri dari Mansur Kartayasa, Sri Murwahyuni, dan Andi Abu Ayyub Saleh, tidak bulat. Mayoritas menilai bahwa ini adalah permasalahan fakta, sehingga permohonan harus ditolak. Sementara itu, satu pendapat berbeda dari Mansur Kartayasa, beranggapan bahwa pihak yang berkepentingan seharusnya dapat mengajukan pembatalan perkawinan sesuai UU Perkawinan, serta menilai tindakan kepolisian dalam kasus ini adalah tindak kriminalisasi. Bagaimanapun, berdasar suara terbanyak dalam majelis, permohonan kasasi tersebut ditolak.

Tidak jelas apakah majelis tersebut juga mengetahui Putusan No. 15/PK/Pid/2010, karena salah satu alasan kasasi adalah akte perceraian yang dikeluarkan sebelum putusan kasasi diambil.

850/K/Pid/2008 (Kalau Saya Tidak Tahu?)

Putusan ini merupakan putusan terkait Pasal 436 KUHP (ancaman pidana terhadap pihak yang menikahkan) yang relatif jauh lebih sedikit muncul dibandingkan Pasal 279. Bermula dari kasus seorang ayah yang menikahkah sendiri anaknya, setahun setelah suami anak tersebut pergi meninggalkannya karena perselisihan yang berkelanjutan di antara mereka. Masalahnya, ketika perkawinan itu dilakukan, pengadilan mengaku baru mengeluarkan surat pemberitahuan talak I. Akte putusan cerainya sendiri baru dikeluarkan oleh pengadilan agama beberapa minggu kemudian. Sepertinya berdasar laporan (mantan) suami, sang ayah dituntut di pengadilan dengan Pasal 436 KUHP.

Pengadilan Negeri Maros menghukum terdakwa dengan satu tahun hukuman pidana penjara. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar. Alasan kasasinya: “Pemohon Kasasi adalah orang desa yang sangat awam dengan aturan-aturan hukum seharusnya petugas Pengadilan Agama yang tahu aturan hukumnya memberitahukan dengan jelas mengenai larangan-larangan apa saja […] untuk tidak dilakukan oleh karena ketidaktahuan kami […].” Bagaimanapun, Mahkamah Agung menolak permohonan tersebut. Majelis yang terdiri dari Mieke Komar, Zaharuddin Utama, dan Abdurrahman, menilai tidak ada kesalahan penerapan hukum dalam kasus tersebut.

 

18 Komentar

Filed under Pidana

Wawancara Dengan Prof. Satjipto Rahardjo (07-12-2009)

Pengantar:

Dalam rangka penyusunan cetak biru Mahkamah Agung (yang kedua), Dian Rositawati (LeIP) dan saya sempat mewawancarai juga Prof. Satjipto untuk mengetahui pendapatnya tentang peran pengadilan dalam negara hukum. Sebagian besar dalam bentuk catatan, karena pendapat yang saya dengar ketika itu mengalir begitu saja dengan deras. Namun sayangnya, wawancara ini (mungkin) menjadi wawancara terakhir dengannya, karena kira-kira sebulan kemudian, guru besar karismatik itu berpulang..

PSHK, Senin, 7 Desember 2009, 09.00 BBWI

PENGADILAN DAN NEGARA HUKUM

Indonesia adalah negara hukum. Dua pilar utama dari negara hukum: legislative (pembuatan undang-undang) dan judiciary (peradilan). Negara hukum disebut rechtstaat dan bukan machtstaat, tidak semata-mata mengandalkan kekuasaan.

Pertama-tama harus ada hukumnya, peraturan-peraturan dari atas sampai bawah, perundang-undangan. Yang kedua adalah peradilan, judiciary.

Sekalipun lembaga legislatif sudah menjalankan pemeriksaannya dengan baik (membuat perundang-undangan), tetapi itu baru awalnya saja. Karena legislatif itu membuat peraturan sifatnya umum (general), sehingga sekalipun sudah ada peraturan, tetapi masih dibutuhkan suatu kepastian, suatu pemaknaan lebih lanjut mengenai isi peraturan itu. Sifatnya masih sangat umum. Sehingga ada pilar kedua. Fungsi pemberian makna, dilakukan oleh judiciary (peradilan).

Sebetulnya, dalam negara hukum tidak selesai dengan dibuatnya peraturan perundang-undangan, tetapi masih berlanjut sampai tahu persis apa sebetulnya yang dimaksud peraturan-peraturan yang dibuat oleh badan legislatif. Ini menjadi tugas lembaga yang lain, yaitu pengadilan. Jadi pengadilan ini penting sekali. Sekalipun sudah dibuat peraturan, tetapi masyarakat belum ngeh betul apa maksud dari peraturan. The judiciary yang utama di sini, bagaimana ketentuan-ketentuan yang bersifat umum memperoleh bentuknya yang konkrit – memperoleh makna yang sebenarnya yang terkandung dalam peraturan itu. Bukan pembuat undang-undang, tetapi tanpa peradilan, undang-undang masih terkatung-katung.

PN, PT, MA, bukan badan legislatif, tetapi ia menafsirkan, memberi makna, memberi konkritisasi peraturan. Bisa juga disebut bahwa badan-badan peradilan itu membuat undang-undang juga.

Badan peradilan mempunyai kekuasaan legislatif juga. Kalau sudah ditentukan oleh badan peradilan, tak ada yang boleh ikut campur. Ia menjalankan pembentukan undang-undang. Untuk menunjukkan tempat peradilan/pengadilan, khususnya MA dalam konstalasi sebuah negara hukum.

PERAN MAHKAMAH AGUNG

Tugas utama MA adalah melakukan kasasi. Jadi, sekalipun MA menjalankan kasasi, tapi kasasi itu lain dari pekerjaan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. PN paling konkrit adalah memeriksa dan mengadili perkara. Dalam kasasi, MA hanya melihat apakah hukum telah diterapkan dengan benar. Di sini pentingnya kekuasaan MA dalam menjaga agar dalam satu negara hukum itu hukum itu sudah benar-benar digunakan untuk menata masyarakatnya. Meskipun tidak memeriksa sendiri perkaranya, ia betul-betul menjaga agar hukum sesuai dengan tujuan dari negara hukum itu. Sebetulnya kasasi tidak hanya menjaga kesatuan hukum, kasasi juga bisa mengoreksi hukum – tidak hanya rule making, tetapi juga rule breaking.

Yang menarik, MA di masa yang akan datang, tidak hanya memikirkan rule making saja, tetapi juga rule breaking, jadi jika sewaktu-waktu MA menganggap bahwa demi kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat, maka MA dapat melakukan itu. Belum ada kesadaran bahwa, MA selain melakukan fungsi rule making juga dapat melakukan rule breaking. MA tahun 1919 menafsirkan makna dari perbuatan melawan hukum. Dilihat dari rule making, MA memang sedang menjalankan makna konkritisasi perbuatan melawan hukum, tetapi ia tidak sekedar rule making, tetapi juga melakukan rule breaking, karena selama berpuluh-puluh tahun lamanya makna perbuatan melawan hukum sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang – tidak pernah berubah. Tiba-tiba pada bulan Januari 1919, MA negeri Belanda membuat putusan yang sangat monumental yang mengatakan bahwa sejak hari itu perbuatan melawan hukum itu tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Bagaimana dengan pembentukan makna baru tersebut?

Saat ini, pembentukan makna baru, baru setengah-setengah. Untuk saat ini, MA seharusnya lebih berani menentukan makna baru. “Hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.” Kalau manusia itu untuk hukum, maka sepanjang sejarah hukum tidak akan perlu ada rule breaking.

Untuk menampung dinamika perubahan-perubahan dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan seterusnya. Tidak perlu ragu-ragu untuk mengoreksi, harus diberi jalan keluar.

Rule breaking lebih dramatis dari rechtsvinding (penemuan hukum). Rechtsvinding itu menemukan keadilan yang ada dalam teks-teks normatif. Hukum memang mengandung norma-norma (kaedah-kaedah), tetapi itu tidak bisa segera ditemukan. Kalau rule breaking lebih dramatis lagi, seperti contohnya perbuatan melawan hukum.

Kembali pada filsafat/paradigma, bahwa hukum itu untuk manusia, jadi setiap kali manusia “dipersulit” dalam kehidupan kemasyarakatannya – karena adanya hukum itu, maka di situ bisa dilakukan rule breaking: positif dan produktif. Bahwa rule breaking itu demikian dramatis, sehingga suatu ketika peradilan Amerika mematahkan trias politica, karena Amerika dalam proses menjadi negara modern. Legislasi tidak bisa membantu dengan cepat, sehingga pengadilan mengambil alih. Beberapa putusan negara Amerika ketika itu, government by judiciary. Sebetulnya para hakim agung amerika sudah duduk di kursi eksekutif.

Tidak perlu terbatas pada kasus itu, tetapi berlaku juga untuk kasus-kasus yang sekiranya mempunyai konteks seperti itu. Bisa dikatakan, sekarang ini kita bukan lagi berhukum secara formal, tetapi secara subtansial. Jadi kalau ada kasus-kasus lain yang secara substansial mengandung hal seperti itu, maka bisa dipakai.

Apakah pada negara yang tidak menganut sistem preseden, konsep tersebut – membuat makna baru – dapat diterima?

Kita bicara mengenai sistem-sistem besar di dunia. Common Law pada tradisi dan Civil Law pada bentuk. Sekarang ini perbedaan common law dan civil law bukan lagi hitam putih. Sistem itu diperlukan, supaya ada keteraturan di mana yang satu berhubungan dengan yang lain. Tapi manusia tidak boleh diikat dengan sistem. Kalau perlu Indonesia menganut common law system. Dalam peralihan pemerintahan kolonial ke negara Indonesia, tidak ada kata-kata yang jelas bahwa RI akan mengikuti civil law system. Tidak ada statement yang jelas bahwa kita mengikuti civil law system. Hukum progresif intinya adalah hukum yang membebaskan, supaya tidak terjadi manusia untuk hukum. Jadi, sebetulnya melompat, karena itu melompat.

Yang belum diikutsertakan secara sistematis dan substansial adalah pendidikan hukum.

Pendidikan hukum juga diselipkan sebagai satu institusi yang peranannya sangat besar dalam negara hukum (memajukan negara hukum). Kalau ada masalah korupsi dan sebagainya, terdakwanya hanya hakim, jaksa, advokat, tetapi pendidikan hukum tidak pernah digugat. Belum ada perubahan. Keberanian rule breaking tidak diajarkan di fakultas hukum. Mereka tidak tahu bahwa rule breaking bisa, cetakannya sangat formalistis dan legalistik.

Bagaimana peran pendidikan hukum membuat rule breaking ajeg?

Tidak kelihatan fakultas hukum menjalankan peran yang penting. Sebetulnya kata-kata rule making dan rule breaking diambil dari disiplin psikologi. Sebelumnya ukurannya IQ, padahal potensi dalam otak manusia tidak hanya IQ, tetapi EQ dan sekarang sudah SQ.  IQ linier, sedangkan EQ dan SQ melompat. Ilmu hukum harus rendah hati melihat apa yang terjadi dengan perkembangan hukum.

Ternyata tidak sedikit putusan-putusan hakim yang melompat, tetapi orang hukum tidak bisa mengerti itu. Berpikir tidak hanya linier, tetapi bisa juga melompat. Ada seorang filosof Amerika, Ronald Dworkin, mengatakan bahwa setiap hakim menjatuhkan putusan pada waktu itu ia sedang berteori tentang hukum. Ahli hukum Belanda mengatakan bahwa setiap putusan hukum adalah satu lompatan. Saat ini sudah sampai deep ecology – semua yang ada pada alam ini berada dalam satu networking (jaringan), terdiri dari living mechanism dan ecosystem. Kalau hukum hanya mau memutus menurut maunya sendiri, tetapi tidak belajar dari lingkungan hidup, maka hukumnya salah.

Hukum progresif menyediakan fasilitas untuk itu, kalau boleh saya singkatkan: (1) hukum progresif itu tidak pernah berhenti untuk melakukan pencarian (2) kalau dia menemukan hal baru dalam pencarian itu, dia harus berani membebaskan diri dari mindset yang lama (3) dengan begitu dia memberikan pencerahan.

Contoh: hakim agung Adi Andoyo suatu ketika memutus M. Pakpahan tidak melakukan makar, padahal PN dan PT memutus makar. Pada waktu beliau diwawancara, mengapa putusannya seperti itu, karena beliau membaca buku-buku sosiologi sehingga lebih tercerahkan.

Bagaimana peran MA dan pendidikan hukum untuk memberlakukan makna baru secara ajeg? Perlu ada perubahan mindset, pendidikan kita sudah lama mengalami cacat. Apa yang dilakukan di FH? Isinya hanya menghafal saja. Hukum bukan hanya teks saja, tetapi juga hati nurani.

Keluhan publik bukan karena profesionalisme lawyer, tetapi karena perilakunya/rasa kemanusiaannya yang tidak ada. Sehingga, sejak profesionalisme dipegang, rasa kemanusiannya ditumpulkan.

Kalau orang hanya memikirkan kepastian hukum, tetapi tidak untuk keadilan, maka tidak tercapai tujuan hukum.

Bagaimana dengan konsep kesatuan hukum?

Masalah kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan arahnya lain. Karena kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan itu tidak berdiri sendiri-sendiri. Masing-masing berhubungan dalam keadaan bertentangan, tetapi orang tidak paham bahwa dari sononya ada dalam ketegangan. Jadi jangan kaget kalau antara satu dan lainnya bertabrakan.

Hakim itu menjaga kesatuan hukum, supaya penerapan hukumnya tidak salah. Tetapi apakah sejauh sampai ke masalah perilaku dan sebagainya? Kedua, MA terlalu banyak mencampuri pengadilan di bawahnya, melakukan kontrol sehingga pengadilan di bawahnya kehilangan the power of making law. Mengakibatkan ia kehilangan kesempatan untuk rule making.

Perlu ada independensi hakim secara substantif, secara administratif mungkin iya. Hanya dengan demikian ia akan mempunyai kebangaan/harga diri/kehormatan. Bangga menjadi hakim, menjaga kehormatan hakim. Jaman tahun 50-an perilaku hakim umumnya masih seperti itu. Ketua MA, Asikin Kusumaatmadja, pernah mengancam pergi karena tidak duduk di samping presiden. Hal ini perlu untuk membongkar cita pengadilan yang semakin merosot. Kalau hakim-hakim sendiri tidak menghormati jabatannya, lalu siapa lagi?

Hakim harus diberikan kehormatan yang tinggi, tempat yang terhormat.  Tempat hukum di masyarakat masih rendah dan tidak dipercaya. Jika mereka diberi kepercayaan yang besar, maka mereka akan berusaha melaksanakan profesinya plus (plus: menggunakan akal sehat dan nurani).

Di Amerika Serikat, pada waktu itu produksi mobil membanjir, akibatnya banyak terjadi kecelakaan dan masuk ke pengadilan. Pengadilan collapsed karena tidak siap menghadiri banjirnya perkara. Maka, pengadilan membuat peraturan yang menakut-nakuti masyarakat untuk ke pengadilan, jadi hanya mereka yang betul-betul perlu. Esensinya, to discourage people untuk membawa kasus-kasus perkara ke pengadilan/MA. Jangan ragu-ragu mengatakan: “this is the Indonesian development/concept of law.” Perlu ada dignity/harga diri. Konon, sekarang ini yang masuk ke pengadilan bukan top ten dari fakultas hukum.

Problem yang paling mendasar adalah ketika seseorang yang baru lulus kuliah masuk menjadi hakim, hal ini berpengaruh terhadap kewibawaannya. Di Amerika biasanya merupakan puncak karier. Di Indonesia hanya lulusan S-1 yang hanya dilatih beberapa bulan saja. Untuk membangun bentuk konkrit supaya MA pada posisi making law, MA jangan dibanjiri perkara. Ini adalah kreativitas suatu bangsa, Indonesia tidak usah ikut kebiasaan internasional tidak apa-apa. Hukum untuk manusia, jangan dibalik. Harus ada satu mekanisme yang menyebabkan MA mempunyai banyak waktu untuk merenung, melihat arah hukum ini. Sekarang ini, ia dibebani untuk hal-hal yang kurang ada hubungannya dengan membangun konsep Indonesia.

Pertama, memberi dignity pada hakim. Kedua, MA jangan dibanjiri perkara.

Ada pendapat dari beberapa pakar tentang penguatan PT, misalnya perkara-perkara yang hanya sampai PT saja. Menurut Prof. bagaimana?

Bagus. Kalau memang membutuhkan itu, maka lakukan saja. Tugas MA untuk memberikan guidance terhadap perkembangan hukum. Tidak perlu kontrol sana kontrol sini, karena itu membutuhkan perlindungan.

Bagaimana dengan pengadilan adat/mediasi untuk lokal?

Pertama, jangan ragu-ragu untuk mengambil tindakan, hukum itu untuk Indonesia. Kalau dilihat dari perspektif sosiologis, tidak ada masalah sebenarnya. Hukum itu bukan bentuk (form), tetapi fungsi (function). Kalau form, perkara yang ada di masyarakat hanya bisa dibawa ke PN, tetapi kalau hukum dilihat sebagai fungsi, di mana saja bisa asal menjalankan fungsi peradilan. Contoh: Fiji banyak pendatang orang India (sikh), pengadilan hanya ada di ibu kota. Suatu ketika, ada orang punya perkara datang ke pengadilan. Yang menjaga pintu pengadilan adalah orang sikh. Rakyat jelata ini tahunya itu hakim. Tetapi karena sudah terlanjur mengira bahwa itu hakim, ia bercerita ke si penjaga pintu. Walaupun statusnya penjaga pintu, si penjaga pintu itu menguasai adat istiadat, maka ia beri nasihat-nasihat ke si orang yang datang. Orang yang datang itu akhirnya puas dan pulang ke rumah. Akhirnya para hakim tahu hal ini, kalau orang sudah puas, buat apa melalui prosedur formal yang kemungkinan besar tidak memuaskan. Ini contoh konsep hukum di luar negara. Misalnya, di suatu daerah di Indonesia, perselisihan dapat diselesaikan tanpa mengikuti prosedur formal.

Yang terjadi saat ini, justru mediasi (instrumen tidak formal) malah diformalkan. Bagaimana menurut Profesor?

Kita harus berani memilih pilihan sendiri sesuai dengan kebutuhan di Indonesia. Hakim-hakim itu harus kaya akan pengetahuan tentang itu. Sebab dari aspek formal sekalipun, itu keliru kalau kita menganggap bahwa perkara yang diselesaikan di pengadilan diselesaikan penuh dari A-Z sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sering pengadilan hanya menjadi tempat mencatat perkara saja. Ada yang disebut sebagai memutus in the shadow of law (di bawah bayangan undang-undang). Dibawa ke pengadilan, tetapi orang-orang itu sendiri yang menyelesaikan, hakimnya hanya duduk saja. Banyak sekali tipe-tipe seperti itu. Tapi lawyer formal tahunya prosedur A-Z dilakukan dengan benar, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Banyak jalan menuju ke pengadilan yang berkualitas. Menurut saya, kita harus berani.

Pembaruan peradilan jangan hanya pengadilan saja, tetapi harus the whole system. Negara ini adalah negara hukum Indonesia, jadi harus berani menemukan solusi-solusi baru. Untuk keadaan yang luar biasa seperti saat ini, jangan ragu-ragu bertindak beyond the call of duty, beyond the call of procedure, dsb.

Situasi saat ini adalah demokrasi yang kehilangan makna demokrasinya.

Indonesia tahun 50-an dan Indonesia tahun 2000 jauh. Sebetulnya tidak hanya MA saja. MA yang paling utama, karena posisinya sebagai hakim. Tetapi lembaga-lembaga lain juga harus menjaga dan menghormati lembaga pengadilan, kalau negara hukum ini memang akan dijadikan negara hukum yang bermartabat. Mereka harus bersedia membayar ongkosnya, yaitu dengan menempatkan MA pada tempat yang terhormat. Lembaga-lembaga negara lain harus menghormati pengadilan.

Di Amerika pada abad 19, pengadilan dilihat dengan sebelah mata, tidak diabaikan sama sekali. Yang dianggap berkuasa adalah registration dan law enforcement. Sampai kantornya MA menempati gedung yang sudah tua. Tiba-tiba, pada tahun 1800-an berapa, John Marshall mengeluarkan diktum bahwa ia berhak suatu act of congress dapat dinyatakan inkonstitusional. Saya memimpikan MA yang seperti itu.

Bagaimana dengan pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif?

Pengadilan semestinya punya fungsi pengawasan dalam pelaksanaan KUHAP. Saya berikan salah satu contoh konkrit: dalam pemberantasan korupsi, ada kasus BiChan. Kalau korupsi yang dijadikan sasaran, jangan pakai KUHAP, kita buat anti-corruption justice system (sistem peradilan anti-korupsi). Karena sistem yang lama, wewenang polisi dan jaksa sama saja (dengan fungsi KPK). Ini menimbulkan ego institusi. Maka, kenapa tidak dibikin anti-corruption justice system? Sekalipun polisi dan jaksa ada tugasnya, tetapi mereka berdiri di atas platform yang sama. Bukannya saling menohok, tujuannya harus jelas: anti-korupsi. Jadi, tidak ada yang menjadi pusat, mereka hanya sekrup-sekrup saja dari gerakan pemberantasan korupsi.

Elemen apa saja yang ada dalam konsep badan peradilan yang agung?

Yang penting adalah manusianya. Kalau ada hal-hal yang masih perlu diperjelas, jangan ragu-ragu. Satu hal terakhir yang ingin saya sarankan, data empirik tentang MA pernah ditulis oleh Sebastiaan Pompe: 50 tahun MA Indonesia. Waktu disertasi itu dijadikan buku, judulnya Institusional Collapse. Itu kekayaan untuk dipakai sebagai bahan untuk membangun Indonesia.

*) Wawancara ini pernah diterbitkan juga dalam buletin NLRP (National Legal Reform Program).

Tinggalkan komentar

Filed under Teori Hukum