Tag Archives: sewa menyewa

Pasal 1250 KUHPerdata: Berapa Besar Bunga Kelalaian (Moratoir) Yang Wajar?

Beberapa hari ini saya terlibat diskusi dalam sebuah forum di internet tentang besarnya bunga kompensasi atau kelalaian yang harus dibayarkan oleh debitur wanprestasi sebagai nilai ganti rugi, di samping nilai utangnya sendiri. Dalam wacana hukum perdata yang berkembang di Indonesia, jenis bunga seperti ini lazim disebut “bunga moratoir”, meminjam istilah yang digunakan oleh J. Satrio dalam bukunya yang sering dijadikan acuan untuk memahami masalah hukum perikatan di Indonesia. Bunga tersebut dikenakan berdasarkan Pasal 1250 KUHPerdata yang pada intinya mengatur kewajiban debitur yang wanprestasi untuk membayar sejumlah nilai tertentu, tanpa perlunya kreditur membuktikan lagi dasar tuntutan tersebut (bandingkan Pasal 1247 atau 1248 di mana kreditur harus membuktikan bahwa ganti rugi yang dituntutnya harus merupakan “akibat langsung dari tidak dilaksanakan perikatannya itu”).   

 Pasal 1250

Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum.

Hasil penulusuran cepat yang saya lakukan di internet membawa saya pada sebuah putusan yang dikeluarkan oleh PN Denpasar (No. 99/Pdt.G/2011/PN.Dps). Pokok perkaranya sendiri sebenarnya menyangkut perjanjian sewa menyewa yang kemudian tidak berjalan seperti diharapkan oleh para pihak terkaitnya, tapi bagaimanapun, singkatnya, salah satu pihak kemudian menuntut pembayaran sejumlah uang sebagai nilai konversi dari kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak lawannya. Untuk pembayaran kewajiban ini pihak tersebut menuntut dikenakannya bunga 3% per bulan mengikuti suku bunga deposito perbankan (?). Dalam putusannya, majelis hakim PN Denpasar mengabulkan gugatan pihak tersebut, tetapi menganggap besaran bunga itu tidak wajar. Menurut majelis hakim, besaran bunga yang wajar dengan mengacu pada Pasal 1250 KUH Perdata jo. Lembaran Negara No. 22/1948 (seharusnya Stb. No. 22/1848, red.) adalah 6% per bulan. Besaran bunga ini pula yang kemudian ditentukan oleh majelis hakim tersebut yang juga memutuskan bahwa kewajiban itu berlaku, lagi-lagi mengacu pada Pasal 1250 KUH Perdata, “sejak gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Negeri Denpasar”.

Kembali ke diskusi yang saya maksudkan di awal tulisan ini, pertanyaan mendasarnya adalah apakah penerapan bunga moratoir menurut Pasal 1250 KUH Perdata tersebut (akan) dapat diterima di segala kondisi? Kebetulan, lawan diskusi saya yang ketika itu melihatnya dari sudut pandang kreditur yang baru menggugat dan telah kehilangan uangnya selama lima tahun (karena debitur menghilang dan baru ditemukan lagi lima tahun kemudian) menganggap besarnya bunga menurut Pasal 1250 tersebut jauh lebih kecil dari besarnya nilai yang (semestinya) dapat dikembalikan dengan menginvestasikan uang tersebut selama rentang waktu tersebut. Apalagi, dalam kasus tersebut, gugatannya sendiri baru diajukan lima tahun kemudian. Padahal, untuk menambahkan keberatan dari sisi kreditur, uang yang dipinjamkan tersebut ternyata juga pinjaman dari Bank yang memberlakukan bunga 0,9% per bulan (atau 10,8% per tahun). Apa ini cukup adil bagi kreditur?

Dalam kasus di atas, tentu akan sangat mudah bagi kita untuk memahami keberatan dari sisi kreditur, mengingat biaya riil yang mau tidak mau harus (dan mungkin telah) dikeluarkan olehnya, sehingga saya merasa perlu untuk menimbang kembali besarnya bunga moratoir atau ketentuan Pasal 1250 KUH Perdata tersebut. Terkait hal di atas, saya sendiri menilai besarnya ganti rugi wajar yang harus dibayarkan tergugat adalah nilai utang, bunga pinjaman Bank yang harus dibayar kreditur, bunga yang ditentukan oleh UU, serta biaya lain yang secara nyata telah dikeluarkan oleh kreditur akibat wanprestasi tersebut.

Di samping itu, masalah besarnya bunga moratoir ini juga masalah yang sangat mudah dibayangkan akan sering muncul di pengadilan. Setiap gugatan terkait wanprestasi atau PMH yang mewajibkan pihak tergugatnya untuk membayarkan sejumlah uang sebagai bentuk ganti rugi, tentu akan dihadapkan pula pada perhitungan besarnya bunga yang dikenakan atas ganti rugi yang dituntut, karena dalam suatu perkara tergugat tentu tidak akan langsung memenuhi nilai tuntutan berdasarkan perikatan itu.

Perlu dipahami bahwa Pasal 1250 KUH Perdata ini termasuk ke dalam Bagian 4, Bab I, Buku 3 KUH Perdata yang mengatur tentang ganti rugi karena tidak dipenuhinya suatu perikatan. Seperti mungkin telah kita ketahui bersama, perikatan itu sendiri bisa lahir karena perjanjian (Pasal 1313, dst.) atau karena undang-undang (Pasal 1352, dst.). Dengan demikian, meskipun Pasal 1243 pada prinsipnya merupakan dasar hukum untuk menuntut wanprestasi yang lahir karena perjanjian, tuntutan ganti rugi yang dimaksud Pasal 1246, dst. sesungguhnya juga berlaku untuk ganti rugi atas perikatan yang lahir karena undang-undang. Jadi, apabila ganti rugi tersebut berupa pembayaran sejumlah uang, semestinya akan tetap mengacu pada Pasal 1250, sekalipun pemenuhan kewajiban pembayaran ganti rugi yang dituntut berdasarkan Pasal 1365. Untuk prakteknya, sayangnya, saya belum menemukan putusan-putusan terkait masalah ini. Namun, kalau mencermati pendapat Barendrecht dan Hendrikx (halaman 308) yang juga melihat praktek pengadilan di Belanda, begitulah norma yang berlaku di sana.

Dari artikel Barendrecht dan Hendrikx itu pula dapat kita temukan beberapa informasi menarik:

  • Dalam Pasal 6:119 BW Belanda (padanan Pasal 1250 dalam KUH Perdata Belanda yang baru), ketentuan mengenai perhitungan bunga “sejak gugatan diajukan di depan pengadilan” telah diubah menjadi “sejak debitur lalai” (halaman 309). Untuk contoh kasus di awal tulisan ini, di mana kreditur baru menggugat lima tahun setelah debiturnya lalai, tentu ketentuan ini akan menguatkan posisinya.

Pasal 6:119 BW Belanda

1. Ganti rugi, terutang karena keterlambatan dalam pembayaran sejumlah uang, terdiri dari bunga yang ditetapkan UU atas sejumlah uang yang harus dibayarkan debitur selama periode dirinya lalai memenuhi kewajiban tersebut.

2. Setiap lewatnya masa satu tahun, jumlah uang yang telah ditambah dengan bunga keterlambatan menurut UU, ditambah lagi dengan bunga yang berlaku untuk tahun itu.

3. Apabila bunga yang diperjanjikan para pihak sendiri lebih tinggi dari bunga-bunga yang telah diatur dalam pasal-pasal sebelumnya, sebagai gantinya akan dianggap terus berlaku setelah debiturnya lalai.

  • Bunga yang dikenakan itu pada dasarnya berfungsi sebagai suatu nilai patokan tetap, artinya tidak diperbolehkan lagi adanya biaya-biaya tambahan (halaman 307). Sistem di Belanda yang mengenal nilai patokan bunga tetap ini, secara umum mirip dengan sistem di Perancis (meski di Perancis ada perkecualian untuk bunga terkait investasi saham), tetapi sistem ini berbeda dari sistem di banyak negara lain. Di Jerman, misalnya, ditetapkan nilai patokan bunga yang lebih rendah, tetapi diperbolehkan adanya biaya tambahan, asal biaya itu “secara nyata telah harus dibayarkan oleh penggugat”. Kemudian, di Belgia hakim diberikan kewenangan untuk menentukan “bunga kompensasi”, tetapi bunga ini baru diberlakukan sejak putusan hakim, hingga sejumlah uang itu dibayarkan.
  • Besarnya bunga keterlambatan menurut UU ditetapkan dengan AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur/Peraturan Pemerintah) dan pada umumnya diperbaharui setiap semester (enam bulan sekali). Dengan demikian, pemerintah secara periodik mengubah besarnya bunga ini. Selain itu, terdapat perbedaan antara bunga yang berlaku untuk transaksi dalam lalu lintas perdagangan (lebih besar), serta transaksi di luar itu. Gambaran bunga yang berlaku lima tahun terakhir di Belanda untuk transaksi di luar transaksi dagang: 6%, 4%, 3%, 3%, 3%, 4%, 4%, 3%, 3%, 3%. Saya menduga penyesuaian ini disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi dan nilai inflasi, tetapi bagaimana persisnya belum berhasil saya temukan.

Kembali ke topik kita mengenai bunga moratoir yang berlaku di Indonesia, tidak adanya perubahan pada bunga ini sejak tahun 1848, tentu dapat melahirkan ketidakadilan bagi kreditur yang meminjamkan uangnya, serta kemudian tidak dibayarkan oleh debitur untuk beberapa waktu lamanya. Dari kasus kita di atas saja, terdapat perbedaan cukup besar antara bunga yang sebenarnya dibayarkan oleh kreditur kepada bank (10,8%) dengan bunga yang mungkin dituntut oleh kreditur (6%). Pertanyaannya, apa benar ekonomi Indonesia tidak bergerak sejak tahun 1848 tersebut? Sebagai gambaran kasar saja, suku bunga yang dipatok Bank Indonesia (BI rate) selama lima tahun terakhir, setidaknya dalam beberapa periode, jelas-jelas di atas nilai tersebut: 9,25%; 6,5%; 6,5%; 6%; 5,75%. Bagi dunia usaha, tentu nilai 6% itu bukan lagi suatu patokan riil, karena mendiamkan uang di bank saja sudah jelas lebih menguntungkan daripada meminjamkannya ke pihak lain.

Masalah lain, seperti bisa kita juga lihat dalam perkara yang terjadi di PN Denpasar seperti telah disebutkan di awal tulisan ini, ketiadaan patokan yang berdasarkan kondisi nyata ekonomi akan membuat kreditur/penggugat juga secara subyektif menuntut nilai yang menurutnya sendiri adil. Dalam kasus itu, misalnya, saya sependapat dengan majelis hakim PN Denpasar bahwa bunga moratoir sebesar 36% per tahun jelas bukan suatu hal yang wajar. Namun demikian, di sisi lain, melihat perkembangan suku bunga kredit perbankan beberapa waktu terakhir, nilainya juga sudah jelas di atas 6% yang ditetapkan pada tahun 1848 itu. Karenanya, perlu ada suatu patokan yang ditetapkan oleh pemerintah secara berkala, atau kalaupun harapan itu terlalu muluk, setidak-tidaknya pengadilan sudah seharusnya mempertimbangkan suku bunga aktual perbankan, misalnya dengan mengacu pada suku bunga yang ditetapkan Bank Indonesia (mungkin dengan nilai sedikit di atas itu) pada saat bunga itu berlaku.

Selain besaran bunga moratoir, hal yang juga perlu dipertimbangkan terkait Pasal 1250 KUH Perdata, adalah periode waktu kapan bunga tersebut mulai diberlakukan. Ketentuan yang mengatur pemberlakuan bunga sejak gugatan diajukan ke pengadilan sebenarnya dimaksudkan untuk menjamin bahwa debitur juga mengetahui besarnya bunga (riil) yang harus dibayarkannya (ref.). Namun seperti kasus debitur yang kabur selama lima tahun seperti di atas, karena pembayaran tidak langsung digugat (akibat debiturnya kabur), pada akhirnya membuat kreditur harus menanggung sendiri bunga yang dikeluarkannya sejak debitur lalai, hingga perkara tersebut digugat pengadilan. Padahal, ketika nilai utang dan jangka waktu pembayaran telah disepakati, serta besaran bunga moratoir dipublikasikan (dalam bentuk peraturan), tidak ada lagi alasan bagi debitur untuk berdalih bahwa dirinya tidak mengetahui kewajiban yang harus dibayarkannya. Akibatnya, tentu tidak adil, kreditur harus menanggung kewajiban yang timbul karena kesalahan debitur.

Saya berpendapat Pasal 1250 KUH Perdata tersebut, ke depannya, seharusnya ditafsirkan seperti itu. Sementara terkait biaya-biaya lainnya yang mungkin dituntut oleh kreditur di samping nilai utang dan bunga, saya tidak melihat adanya kebutuhan untuk mengakuinya, selain dalam hal kreditur dapat membuktikan bahwa biaya-biaya itu benar-benar “telah harus dibayarkannya”. Ketentuan seperti ini diberlakukan, misalnya, dalam sistem hukum Jerman – meski di sana besarnya bunga moratoir yang dipatok relatif lebih rendah dari Belanda yang tidak mengakui adanya biaya-biaya tambahan tersebut.

2 Komentar

Filed under Perdata

Kewajiban Penyewa (1358 K/Pdt/2005)

Beberapa waktu yang lalu, di dalam blog saya ini, diajukan sebuah pendapat bahwa gugatan wanprestasi dipercaya tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk langsung mengajukan gugatan ganti rugi oleh kreditur. Lebih tegasnya, kreditur harus menggunakan gugatan-gugatan perdata dengan dasar perbuatan melawan hukum (PMH), karena wanprestasi dianggap tidak memadai untuk mengajukan tuntutan ganti rugi. Pendapat ini, setahu saya, juga dapat ditemukan dalam beberapa forum lain. Tapi benarkah demikian?

Dalam kasus sewa menyewa yang menjadi tema putusan pilihan saya kali ini, selain bisa kita lihat pendapat Mahkamah Agung tentang kewajiban penyewa, nyata pula bahwa tuntutan ganti rugi wanprestasi dapat langsung digunakan, berbeda tanpa harus diajukan dengan dasar PMH seperti dipercaya sebagian orang. Lalu apa dasarnya? Seperti sudah pernah dibahas sebelumnya, dasarnya adalah Pasal 1243 KUHPerdata. Menurut pasal tersebut, apabila debitur lalai memenuhi suatu perikatan (ingat bahwa perikatan itu bisa lahir karena UU, seperti PMH, tetapi juga akibat adanya suatu perjanjian), maka dia diwajibkan untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga yang timbul akibat tidak dipenuhinya perikatan itu.

Pasal 1243

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Pertama-tama, Putusan MA No. 1358 K/Pdt/2005 menegaskan hal tersebut, apabila suatu perjanjian tidak dipenuhi dan debitur tetap lalai memenuhinya meski telah diminta (misalnya melalui somasi), maka kreditur dapat langsung mengajukan tuntutan ganti rugi ke pengadilan atas dasar wanprestasi. Apa sebenarnya masalah dalam kasus ini?

Sebenarnya masalahnya cukup sederhana. Pemohon kasasi/penggugat/pihak yang menyewakan, menyewakan mobilnya kepada termohon kasasi/tergugat/penyewa, pada mulanya untuk waktu satu bulan. Setelah masa sewa tersebut berakhir, keduanya menyepakati untuk memperpanjang masa penyewaan. Sampai sekitar dua tiga bulan kemudian, ketika surat kendaraan tersebut harus diperpanjang, penyewa tidak dapat mengembalikan mobil yang disewanya.

Pihak yang menyewakan, melalui kuasa hukumnya, kemudian menuntut pembayaran uang sewa, termasuk pengembalian mobil yang disewa itu. Selain itu, dirinya juga menuntut bunga 3% dari nilai yang wajib dibayarkan oleh tergugat, sejak wanprestasi mulai terjadi sampai dilunasinya semua kewajiban tergugat.

Bagi yang mengenal KUHPerdata secara baik, tentu akan langsung dapat mengidentifikasi, bahwa kewajiban penyewa bukan saja meliputi menjaga baik-baik barang yang disewa, membayar uang sewa, namun juga mengembalikannya dalam keadaan seperti semula.

Pasal 1560

Penyewa harus menepati dua kewajiban utama:

  1. memakai barang sewa sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik, sesuai dengan tujuan barang itu menurut persetujuan sewa atau jika tidak ada persetujuan mengenai hal itu, sesuai dengan tujuan barang itu menurut persangkaan menyangkut keadaan;
  2. membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan.

Pasal 1563

Jika tidak dibuat suatu pertelaan maka penyewa, mengenai pemeliharaan yang menjadi beban para penyewa, dianggap telah menerima barang yang disewa itu dalam keadaan baik, kecuali jika dibuktikan sebaliknya dan ia harus mengembalikan barang itu dalam keadaan yang sama.

Tapi bagaimana jika penyewa berdalih bahwa barang tersebut hilang di tangan pihak ketiga dan saat itu sedang ditangani oleh pihak kepolisian? Haruskah penggugat mengikutsertakan juga pihak ketiga tersebut dalam gugatannya dengan konsekuensi gugatan tidak dapat diterima?

Kalau kita cermati putusan Pengadilan Negeri dalam kasus ini, rupa-rupanya begitu pendapat pengadilan pada tingkat pertama yang menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima. Dugaan saya, karena dianggap kurangnya pihak yang digugat. Bagaimanapun, penggugat kemudian mengajukan banding atas putusan tersebut.

Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi mengoreksi putusan pengadilan sebelumnya. Gugatan terkait pembayaran uang sewa dinyatakan oleh Pengadilan Tinggi dapat diterima, serta dikabulkan, namun tidak dengan gugatan terkait pengembalian mobil dan bunga. Menurut pengadilan pada tingkat banding, gugatan atas pengembalian mobil harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dugaan saya, juga dengan pertimbangan yang sama dengan pertimbangan yang digunakan oleh pengadilan tingkat pertama.

Pada akhirnya, penggugat mengajukan permohonan kasasi untuk menuntut (lagi), bukan saja pembayaran uang sewa, namun juga bunga dan pengembalian mobil itu sendiri. Pemohon kasasi menyatakan bahwa “dengan dinyatakan Termohon Kasasi I melakukan perbuatan wanprestasi, maka Termohon Kasasi I harus menempatkan keadaan Pemohon Kasasi pada posisi seandainya perjanjian tersebut terpenuhi”. Untuk menguatkan dalil tersebut, dia perkuat kalimat tersebut, dengan terjemahannya dalam bahasa Inggris: “put the plaintiff to the position if he would have been in had contract been performed”.

Lalu apa kata Mahkamah Agung?

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim yang terdiri dari Harifin A. Tumpa, I Made Tara, dan Andar Purba, sama sekali tidak menyentuh aspek pembayaran bunga. Namun begitu, terkait dengan kewajiban mengembalikan kembali mobil yang disewa,  majelis cukup tegas menyatakan:

  • Bahwa telah terbukti Tergugat I telah wanprestasi yaitu tidak membayar sewa;
  • Bahwa karena Tergugat I telah wanprestasi, maka sewa mobil harus dibayar dan mobil Penggugat harus dikembalikan kepada Penggugat;
  • Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi tidak dapat dibenarkan tentang tidak diikutkannya pihak III yang terakhir menguasai mobil, karena pihak yang menyewa dari Tergugat I tidak punya hubungan hukum dengan Penggugat. Tergugat I bertanggungjawab penuh atas pengembalian mobil yang disewanya dari Penggugat;
  • Bahwa penyidikan Polisi tidak menghalangi kewajiban Tergugat I untuk mengembalikan mobil Penggugat tersebut.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis kemudian mengabulkan permohonan kasasi, sehubungan dengan tuntutan pengembalian mobil yang disewa. Sementara itu, terkait dengan bunga yang dituntut, Mahkamah Agung tetap sependapat dengan Pengadilan Tinggi.

Dari putusan tersebut, setidaknya ada dua hal yang dapat kita pelajari:

  1. Kewajiban penyewa bukan saja membayar uang sewa dan merawat barang yang disewanya (lihat Pasal 1560 KUHPerdata), namun juga mengembalikan barang yang disewanya dalam keadaan seperti semula (lihat Pasal 1563 KUHPerdata), terlepas barang itu hilang di tangan pihak ketiga atau penyelidikan oleh Polisi sedang berjalan. Menurut Mahkamah Agung, bagaimanapun, pemenuhan kewajiban ini merupakan tanggungjawab pihak penyewa itu sendiri.
  2. Seperti sudah saya sebut dalam pembuka tulisan ini, gugatan ganti rugi dapat langsung diajukan berdasarkan wanprestasi menurut Pasal 1243 KUHPerdata, jadi bukan hanya dengan gugatan PMH saja.

Namun demikian, dalam putusan ini Mahkamah Agung masih melihat gugatan ganti rugi hanya meliputi kewajiban yang mengalir dari perjanjian, jadi bukan segala macam biaya (termasuk bunga) yang mungkin timbul untuk mengembalikan pihak yang dirugikan pada posisi semula (apabila perjanjian itu berjalan sebagaimana mestinya). Terkait dengan hal ini, pendapat Mahkamah Agung masih dapat dipertanyakan. Bukan saja karena dalam beberapa pasal terkait ganti rugi dalam KUHPerdata sendiri telah tegas disebutkan bahwa kewajiban debitur wanprestasi itu meliputi “penggantian biaya, kerugian dan bunga”, namun juga karena pada kenyataannya, dalam situasi seperti itu biaya yang ditanggung (atau keuntungan yang mungkin diperoleh) oleh kreditur jelas berbeda dengan kondisi di mana perjanjian berjalan sebagaimana semestinya, di mana pemenuhan kewajiban debitur, sesuai perjanjian, dapat dianggap memadai. Dalam kasus seperti ini saja, di mana tergugat hampir bisa dipastikan tak dapat mengembalikan mobil itu – meski pengadilan kemudian memerintahkannya, tentu sudah bisa langsung dipertanyakan lagi: berapa sebenarnya jumlah uang yang harus dibayarkan oleh debitur untuk mengganti nilai mobil itu?

2 Komentar

Filed under Perdata