Surat Untuk Pramudya Octavy: Kecenderungan Positivistik?

 

Minggu lalu, dua tulisan dalam kolom opini Kompas (25 Oktober 2012) menarik perhatian saya. Pertama, tulisan William Liddle berjudul “Ekonomi Kerakyatan”, semacam romantika politik suksesnya pemerintahan Orde Baru. Ditutup dengan sebuah pertanyaan retorik: “Mana lebih buruk: politisi Amerika yang lebih jujur, tetapi telah memicu perang ideologi atau politisi Indonesia yang suka mengelabui rakyat, tetapi akhirnya memilih kebijakan yang memajukan kepentingan bangsanya? Terus-terang dewasa ini keadaan negeri saya sendiri lebih memprihatinkan.”

Hal itu memicu kegelisahan saya, karena berarti proses demokratisasi yang tengah berlangsung di Indonesia ini sebenarnya tak ada gunanya. Mengapa susah-susah memperjuangkan partisipasi rakyat, misalnya, kalau pada akhirnya semua urusan negara lebih baik diserahkan kepada para politisi yang suka mengelabui rakyatnya? Bukankah kebijakan mereka memajukan kepentingan bangsanya?

Setidaknya, kalau memang pendapat Liddle itu benar. Yang jelas, Fadjroel Rahman pernah menulis resensi buku Liddle, dengan judul “Belajar dari Intelektual Orde Baru”, kebetulan juga dimuat di Kompas sekitar tujuh tahun yang lalu (17 September 2005).

Tulisan kedua yang menarik perhatian saya, adalah tulisan Suteki, Guru Besar Hukum dan Masyarakat Universitas Diponegoro, berjudul “Menjadi Tawanan Undang-Undang”. Tulisan tersebut merupakan bentuk  protesnya atas sikap Mendagri, Gamawan Fauzi. Gamawan sebelumnya tak mengabulkan tuntutan dilarangnya bekas narapidana korupsi untuk menjabat lagi, dengan alasan belum ada undang-undangnya. Karena diungkapkannya alasan tersebut, maka kemudian lahirlah kritik Suteki dalam kolom opini Kompas itu.

Ketika saya ungkapkan kegelisahan itu di twitter, datanglah permintaan untuk membahas masalah ini melalui blog. Pendapat itu saya terima. Tanpa satu uraian yang jelas, memang tak mungkin saya menyampaikan suatu pemikiran, meski itu dalam bentuk kritik sekalipun. Karena itu, saya tulis dan publikasikan surat ini, sebagai bentuk pertanggungjawaban saya sebagai pihak yang mengkritik.

Tulisan Suteki

Dalam pandangan Suteki, alasan Gamawan itu “hanya mengagungkan aspek undang-undang yang notabene hanya merupakan bangkainya hukum atau sekadar skeleton”. Betulkah undang-undang itu hanya merupakan bangkainya hukum? Atau mungkin ini pemaknaan keliru terhadap skeleton (kerangka) yang memang biasanya terlihat utuh kalau pemiliknya telah menjadi bangkai? Tapi dapatkah manusia hidup tanpa kerangka? Saya yakin, Suteki masih punya harapan akan kehidupan, sebagaimana ditulisnya sendiri: “Agar hukum itu “hidup” kembali, yang dibutuhkan adalah mengembalikan sekalian unsur- unsur yang membalutnya dalam penerapannya.”

Tapi bagaimana mengembalikannya? Menurutnya, “penegak hukum yang tak berusaha mengembalikan balutan itu akan selamanya menjadi tawanan UU, terus terkungkung oleh aturan yang tidak mampu menghadirkan keadilan substantif.” Artinya, untuk membuat hukum di Indonesia hidup kembali, menurut Suteki, harus dihadirkan kembali keadilan substantifnya.

Pendapat itu bisa jadi ada benarnya, ketentuan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan substansinya. Kalau mau kita cermati kritik mendasar ajaran hukum kodrat pada positivisme hukum, pada level teoretis, memang ditujukan kepada “asumsi positivistik” bahwa suatu aturan yang bisa dianggap berlaku (hukum positif) dengan sendirinya juga pasti benar.

Namun, pertanyaannya, apakah UU atau aturan itu tak dapat diubah sesuai tuntutannya itu? Baik melalui proses legislasi, maupun melalui putusan hakim. Bagaimanapun, menurut pendapat Suteki, “kalangan pendukung positivisme mungkin akan berteriak, selama tak diatur oleh hukum positif, berarti selama itu pula tak ada larangan.” Tapi, lagi-lagi, sudahkah dia pertanyakan juga mengapa untuk memberlakukan larangan (membatasi hak seseorang) harus dilakukan dengan prosedur tertentu? Saya pikir, sebagai penganut paradigma hukum kodrat, tentu dirinya tak akan puas dengan jawaban: “karena aturannya bilang begitu”.

Bagaimanapun, saya juga heran mengapa Putusan Lindenbaum/Cohen (1919), tiba-tiba digunakan untuk memperkuat tesis bahwa Mendagri seharusnya tak terkungkung norma peraturan. Perlu diketahui, isu hukum yang menonjol dalam Putusan Lindenbaum/Cohen terkait kualifikasi perbuatan melawan hukum. Ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum setidaknya mensyaratkan: (1) perbuatan melanggar hukum; (2) adanya kerugian; (3) hubungan sebab akibat keduanya; (4) kesalahan pelaku. Sebelum keluarnya Putusan Lindenbaum/Cohen itu, hakim menafsirkan “melanggar hukum” di situ, hanya sebagai melanggar peraturan perundang-undangan saja (bunyi pasalnya sendiri, ketika itu, sama persis dengan Pasal 1365 KUH Perdata).

Memang betul, bahwa putusan Hoge Raad kemudian diikuti dan dianggap sebagai norma yang berlaku. Sejak saat itu, pengertian “melanggar hukum” dalam pasal UU yang ada, harus dimaknai bukan sebagai pelanggaran undang-undang saja, namun termasuk juga pelanggaran atas nilai kepatutan masyarakat. Tapi, ada beberapa hal yang membuatnya digunakan dalam konteks yang tak semestinya.

Pertama, dari subyeknya saja jelas beda, di satu kasus terkait posisi menteri, sedang di kasus lain posisi hakim yang diakui sebagai penafsir undang-undang. Kedua, ketika Hoge Raad menafsirkan bunyi pasal itu, para hakim itu juga menjelaskan dulu pasalnya. Jadi, tidak sesederhana mengikuti suara hati. Tetap ada pertimbangan yang diberikan oleh hakim, dalam kerangka penafsiran ketentuan tertentu yang diatur dalam undang-undang. Di kemudian hari, ketentuan perundang-undangan di Belanda disesuaikan dengan pendapat itu. Nilai kepatutan masyarakat diadopsi sebagai salah satu kriteria “melanggar hukum”, setelah puluhan tahun diterapkan pengadilan. Ketiga, dalam kedua kasus tersebut jelas terdapat posisi hukum, atau katakanlah relasi politik, yang berbeda. Di satu sisi, terdapat konflik antara pelaku dan korban dalam sengketa perbuatan melawan hukum, sementara di sisi lain, konflik antara pemegang kewenangan dengan warga negara.

Katakanlah, pembatasan hak terkait hak pilih itu seharusnya dapat dibenarkan, apa berarti pada setiap kondisi menteri (bukan hakim!), kemudian diakui kewenangannya untuk membatasi hak warga negara? Kalau kita ikuti tulisan Suteki, mungkin jawaban pertanyaan tersebut adalah positif, seperti dia tulis dalam penutup tulisannya, “semoga pejabat negara tak terus-menerus jadi tawanan UU sehingga mimpi indah negara hukum untuk mewujudkan kesejahteraan sosial melalui pemberantasan korupsi dapat tercapai”.

Jadi, baik atau tidaknya negeri ini, kita serahkan saja sepenuhnya kepada (hati nurani) pejabat itu. Padahal, belum jelas apakah diabaikannya nurani dan kebaikan, itu benar karena kepatuhan tak bersyarat pada hukum, ataukah justru karena ketidakpedulian pada hukum (termasuk kebijakan anti-korupsi)?

Hukum Progresif

Satu reaksi di twitter ketika itu, sebenarnya juga terpikir oleh saya, mengasosiasikan cara pandang Suteki dengan lingkup gagasan yang lebih luas, yaitu tentang pemikiran hukum progresif. Para pendukung pemikiran hukum progresif, seperti bisa kita baca pada beberapa tulisan yang tersebar luas, memang gencar mengkritik pemikiran para “pendukung positivisme”.

Salah satu sumber yang relatif mudah ditemukan di internet, antara lain, makalah yang ditulis oleh Yance Arizona berjudul “Negara Hukum Bernurani” (2010). Menurut saya, tulisan itu adalah salah satu tulisan yang meringkas dengan cukup padat pemikiran almarhum Profesor Satjipto Rahardjo (Prof. Tjip) yang dikenal sebagai penggagas pemikiran hukum progresif.

Ringkasnya, pemikiran hukum progresif menekankan pada pentingnya pembentukan substansi hukum yang benar, sehingga tidak terkungkung pada formalitas hukum itu sendiri. Hukum harus dapat mengabdi pada kepentingan manusianya. Seperti sudah disinggung sebelumnya, paradigma ini merupakan kritik ajaran hukum kodrat terhadap positivisme hukum.

Namun yang kemudian menjadi persoalan, bagaimana cara mengukur bagus tidaknya substansi itu sendiri?

Kalau kita lihat dalam beberapa tulisan yang mengangkat pemikiran hukum progresif, termasuk bagaimana Suteki menutup tulisannya, seperti saya kutip di atas, pada akhirnya nilai kebaikan itu dikembalikan kepada permasalahan moral (individu). Hal ini bukannya membuka, namun justru menutup (pertimbangan akan) substansi keadilan.

Kalau saya menjadi seorang pengajar (ilmu) hukum, tentu saya akan bertanya-tanya: kalau memang begitu idealnya, bagaimana cara menghasilkan sarjana-sarjana hukum seperti itu? Apa yang bisa saya ajarkan kepada para mahasiswa saya? Karena terkait moral (individu), maka obyek studinya adalah seseorang tertentu, bukan suatu metode (cara) tertentu. Terkait ini, kalau kita telusuri kembali tulisan Prof. Tjip, contohnya adalah almarhum Bismar Siregar dan Adi Andoyo Soetjipto. Kebetulan keduanya mantan hakim agung. Mengapa kedua orang itu harus dianggap sebagai hakim progresif? Apa sebatas berdasarkan kesan yang didapatnya, melalui pergaulan atau pengamatan atas perilaku dan pekerjaan kedua orang tersebut?

Untuk menjawab hal tersebut, saya menemukan satu tesis yang pernah ditulis oleh Antonius Sudirman berjudul “Hakim dan Putusan Hakim: Suatu Studi Perilaku Hukum Hakim Bismar Siregar” (1999), selain “almanak hakim agung” karya Sebastiaan Pompe berjudul “Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung” (2012). Mari kita coba amati metode apa yang sebenarnya mereka gunakan dalam memutus perkara. Apa sekedar asal bukan jadi “pendukung positivisme” saja?

Dalam pandangan saya, betapapun pentingnya permasalahan moral, hal ini sulit untuk diverifikasi. Dengan demikian, apa yang seharusnya menjadi fokus dalam pendidikan hukum, bukan mempelajari masalah moral semata, tetapi bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah hukum.

Lalu bagaimana memutus perkara?

Almarhum Bismar Siregar, dikenal sebagai seseorang yang mempunyai latar belakang kepribadian kuat. Keyakinan kuatnya pada ajaran agamanya, membentuk paradigma hukum kodrat dalam pemikirannya. Dalam memandang kepastian hukum, dia berpendapat: “kepastian hukum itu sendiri harus didasarkan atas keadilan, bukan sembarang keadilan melainkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Sudirman: 1999, 143).

Namun, ini menariknya, dia juga berpandangan bahwa “hakim-hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi seharusnya mematuhi yurisprudensi MA yang menjadi atasannya. Tetapi hendaknya hilangkanlah sikap patuh tanpa reverse kepada putusan atasannya itu” (Sudirman: 1999, 156). Jadi, dia akui perlunyan rujukan pada referensi tertentu, dalam hal ini yurisprudensi MA, meski pada akhirnya dia bilang, itupun bukannya tanpa syarat. Lalu apa syaratnya? Dalam tesis yang ditulis Antonius Sudirman, dapat kita temui dalam kalimat-kalimat Bismar Siregar yang berbunyi “keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan “rasa keadilan dalam masyarakat” (Sudirman: 1999, 156).

Konkritnya, ada beberapa “ketentuan-ketentuan baru” dilahirkan putusan-putusan Bismar Siregar (Sudirman: 1999, 178-218), seperti: (1) tuntutan pidana (penghinaan, merampas kemerdekaan, ancaman dengan kekerasan) dapat dihentikan jika telah ada perdamaian antara pelaku dan korban, berdasarkan aturan qishas dalam al-Baqarah 178-179 yang membuka pintu maaf (1976); (2) pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dijatuhi sanksi pidana bersyarat, jika telah berdamai dengan korbannya (1983); (3) menghukum pelaku yang mengingkari janji menikahi, sekalipun korbannya telah mau diajak berhubungan badan, dengan pidana penipuan (1983).

Dari tiga kasus di atas, kasus terakhir itu yang paling sering diceritakan sebagai contoh keteladanannya mendobrak “positivisme hukum”. Tapi, kembali ke pertanyaan awal tadi, bagaimana dia memutus perkara-perkara itu?

Pertama, ia menafsirkan bahwa definisi “barang” dalam pasal yang mengatur mengenai penipuan (Pasal 378 KUH Pidana), termasuk juga “jasa seks”, yaitu, dalam hal ini, kesediaan korban untuk berhubungan badan. Bisa jadi penggunaan analogi dalam hukum pidana dianggap kontroversial, tapi bukankah di sini terlihat bahwa almarhum Bismar Siregar dalam memutus tetap merujuk pada ketentuan perundang-undangan terlebih dahulu? Sebelum, kemudian, dia berikan tafsir baru atas ketentuan itu. Selanjutnya, terkait dua kasus yang lain, menurut pengakuannya dia merujuk pada isi Al-Qur’an (Sudirman: 1999, 182).

Dalam tulisan ini, saya tak akan membahas pendapat itu lebih jauh lagi, tapi yang jelas, seorang Bismar Siregar sekalipun, tetap “menafsirkan”, bukan sekedar “mengabaikan” aturan undang-undang. Katakanlah dalam dua kasus lainnya aturan undang-undang sepenuhnya diabaikan, karena aturan perdamaian hanya dimungkinkan dalam perkara pelanggaran lalu lintas, atau kalau mau dipikir-pikir lagi, jika menyangkut pidana pengaduan yang tergantung pengaduan korban. Lalu apa batasannya? Dalam hal ini, almarhum Bismar Siregar mengesampingkan ketentuan dalam undang-undang, karena adanya aturan qishas menurut Al-Baqarah 178-179. Apa ini berarti aturan hukum yang bertentangan dengan nilai Al-Qur’an, harus dianggap tak berlaku?

Jika almarhum Bismar Siregar mendasarkan kewibawaan putusannya pada latar belakang pengetahuan agamanya, Adi Andoyo Soetjipto yang pernah menjadi Ketua Muda, menjadi terkenal karena keberaniannya meminta dibongkarnya indikasi kolusi pengaturan perkara di MA. Itu pula yang mengangkat reputasinya sebagai figur hakim teladan. Tapi, kembali ke pertanyaan utama, bagaimana cara dia memutus perkara?

Salah satu dari dua perkara “high-profile” yang pernah ditangani Adi Andoyo Soetjipro adalah perkara Mochtar Pakpahan (Pompe: 2012, 238). Ini cerita soal aktivis buruh yang didakwa menggerakkan pemogokan besar-besaran pada bulan April 1994. Di masa itu, tekanan politik dari pihak penguasa memang luar biasa besar. PN dan PT kemudian menghukumnya dengan pidana penjara. Namun, pada tingkat kasasi, majelis yang diketuai Adi Andojo Soetjipto membebaskannya. Tak banyak yang bisa diketahui dari pertimbangannya pada tingkat kasasi. Tapi yang menonjol dalam kasus ini, justru peninjauan kembali (PK) yang diajukan atas putusan kasasi tersebut (55/PK/Pid/1996).

Saya tidak akan membahasnya panjang lebar di sini (tentang PK ini ada referensi cukup lengkap yang dibuat oleh LeIP). Pendeknya, PK yang diajukan oleh Kejaksaan, ternyata diterima oleh MA, sehingga melahirkan dugaan kuat adanya intervensi politik. Dalam kasus ini, MA bukannya mengikuti tanpa syarat aturan UU, tapi justru sebaliknya. Dari aturan perundang-undangan (lihat Penjelasan Pasal 21 UU No. 14/1970 dan Pasal 263 UU No. 8/1981), serta perkara-perkara yang ada sebelum itu, sudah jelas bahwa tak ada aturan yang memberikan jaksa kewenangan untuk mengajukan PK (Pompe: 2012, 239).

Dengan begitu, apa berarti “pendukung positivisme” (dalam arti memutus perkara menurut peraturan perundang-undangan) sudah pasti keliru? Memang ada yang mengatakan bahwa yang bermasalah bukan soal pelanggaran atas ketentuan  proseduralnya, tetapi isi putusannya yang membatalkan kasasi itu. Bagaimanapun, dengan cara apa pengadilan membuktikan dirinya benar-benar lepas dari intervensi politik? Hanya dengan mengikuti kehendak publik?

Satu kasus “high-profile” lain yang juga pernah ditangani oleh Adi Andoyo Soetjipto adalah kasus Gandhi Memorial School. Latar belakangnya adalah perebutan kepemilikan aset sekolah yang terjadi antara kepala sekolah dengan pihak yayasan. Sampai kepala sekolah itu, Mr. Ram, dilaporkan telah melakukan pidana pemalsuan tanda tangan dan penggelapan pada bulan Mei 1992. Mirip dengan kasus Mochtar Pakpahan, PN dan PT menyatakan terdakwa bersalah, namun majelis kasasi membebaskannya. Tapi ada perbedaan besar. Apa itu?

Dalam sebuah surat rahasia, Adi Andoyo Soetjipto, saat itu Ketua Muda MA, meminta Kejaksaan untuk mengajukan permohonan PK, karena adanya indikasi kuat terjadi kolusi di MA dalam kasus itu. Karena surat ini bocor, pada tahun 1996 kasus tersebut meledak. Alih-alih berhasil mendorong diajukannya PK (akhirnya baru diajukan pada tahun 2001; 03/PK/Pid/2001), kasus itu kemudian justru membuat Pimpinan Mahkamah Agung menyingkirkannya. Pada akhirnya, tekanan terhadap Adi Andoyo Soetjipto tersebut juga memicu protes yang luas, apalagi didukung proses demokratisasi yang mulai bergulir di Indonesia ketika itu.

Kabar betapa politisnya penanganan suatu perkara di MA juga begitu kuat. Sampai-sampai, ada cerita dari dalam Mahkamah Agung, bahwa “Ali Said (Ketua MA 1983-1992) pernah didekati seorang penting yang sedang berperkara di Mahkamah Agung dan bertanya kepada ketua Mahkamah Agung itu bagaimana mengatur supaya perkaranya menang lewat administrasi Mahkamah Agung. Ali Said menjawab: Bidang [X] berpegang sangat teguh pada undang-undang dan Anda tidak bakal punya peluang di situ, tetapi bidang [Y] lebih fleksibel … Bidang mana yang anda mau?” (Pompe: 2012, 239).

Jadi, apa betul garis besar keteladanan Adi Andoyo Soetjipto adalah bentuk perlawanan terhadap “pendukung positivisme” yang bersembunyi di balik peraturan  perundang-undangan? Memang benar, dia berusaha memanfaatkan mekanisme yang terbuka karena sebelumnya ada pengabaian terhadap syarat diajukannya PK menurut undang-undang. Tapi, apa tekanan politik terhadapnya itu ada hubungannya dengan positivisme hukum, atau dengan kata lain, usaha untuk menjalankan peraturan undang-undang? Atau sebenarnya ada faktor lain yang lebih menentukan ketimbang masalah hukum?

Penutup

Jika kita ikuti logika Suteki yang saya kutip di awal tulisan ini, masalahnya sesederhana “positivisme hukum”, serta solusinya sesederhana perbaikan moral pemegang jabatannya. Kisah almarhum Bismar Siregar memang menunjukkan bahwa dasar putusan-putusannya adalah isi kitab suci dan dukungan (politik) publik. Kalau kedua hal itu bisa disebut sebagai sumber moral, baiklah kita anggap (baiknya) moral pemegang jabatan, memang menentukan kebaikan substansi hukum yang menjadi tanggungjawabnya. Namun, dari kisah Adi Andoyo Soetjipto, lemahnya (kepastian akan) dasar-dasar hukum dalam putusan, justru membuka ruang masuknya dominasi kekuatan politik – yang belum tentu bermoral. Faktanya, kondisi institusi cukup mempengaruhi pengambilan putusan yang independen. Memang dalam kedua kasus ini, kekuatan kepribadian merekalah yang membuat mereka mampu mempertahankan keyakinannya sendiri.

Namun, terlepas dari pribadi keduanya yang istimewa, apa cara memutus perkara yang tidak positivistik (dalam arti menyimpangi aturan UU) itu sesuatu yang istimewa juga? Dalam kasus-kasus yang relatif bebas tekanan politik, seperti putusan-putusan perdata dengan nilai gugatan biasa-biasa saja yang bisa dilihat dalam blog saya, situasinya ternyata tidak jauh berbeda. Bagaimana mengkualifikasikan suatu kasus sebagai wanprestasi atau perbuatan melawan hukum saja, misalnya, tidak ada suatu patokan yang pasti. Padahal, kalau kita baca KUH Perdata, perbedaan itu sebenarnya terurai dengan jelas. Jadi, lagi-lagi, apa betul di Indonesia ada kecenderungan positivistik? Justru dengan menuliskannya, saya berharap bisa lebih memperjelas duduk perkara suatu permasalahan hukum tertentu.

Pendapat saya bisa saja salah, karena lingkup pengamatan yang terbatas. Tapi, siapa bisa memastikan bahwa putusan-putusan atas jutaan perkara lainnya yang terus mengalir ke pengadilan setiap tahunnya itu mempunyai kecenderungan positivistik tanpa membacanya sama sekali? Sementara saat ini, paling tidak terdapat sekitar 5 juta perkara setiap tahunnya masuk ke pengadilan (lihat Laporan Tahunan 2011). Dari angka itu, memang betul, sebagian besar perkara pelanggaran lalu lintas. Namun, katakanlah kita mengacu pada perkara yang (berpotensi) mengandung masalah hukum “murni” saja, setidaknya ada 13.000 perkara setiap tahunnya diterima oleh Mahkamah Agung (MA), dua tahun terakhir ini. Dan jangan lupa, saat ini sebagian besar putusan pengadilan itu bahkan sudah dapat diakses dengan mudah.

3 Komentar

Filed under Teori Hukum

3 responses to “Surat Untuk Pramudya Octavy: Kecenderungan Positivistik?

  1. Herdiansyah Hamzah

    Ulasan yg menarik bung.

  2. Tugas KPK sangat berat, apalagi sekarang tumpuan harapan masyarakat hanya ke KPK, sedang yang dihadapi KPK cukup berat, antara lain kasus yang harus ditangani cukup banyak, pada tingkat Propinsi belum ada perwakilan dan adanya aturan Undang-undang tidak boleh berlaku surut. Masyarakat luas tidak tahu apakah undang-undang tidak boleh berlaku surut, lamanya hukuman penjara tidak berbanding lurus dengan jumlah uang yang dikorupsi, yang diingikan hanya penegakaan keadilan segera diwujudkan.

  3. Sementara, tersangka Andoyo yang menjabat Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan diperiksa dalam berkas terpisah berdasarkan Sprintdik Nomor 43 tanggal 18 April 2012. “Pemeriksaan tersangka Andoyo masih berjalan, masih proses penyidikan pemeriksaan saksi-saksi, diperiksa 10 orang” tambah Adi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s